Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2019 tentang TATA CARA OPER...

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Pencarian dan Pertolongan adalah segala usaha dan kegiatan mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi manusia yang menghadapi keadaan darurat dan/atau bahaya dalam kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia. 2. Operasi Pencarian dan Pertolongan adalah serangkaian kegiatan meliputi Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan dan penghentian Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan. 3. Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan adalah upaya untuk mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi korban sampai dengan penanganan berikutnya. 4. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan, meninggal dunia atau hilang akibat Kecelakaan, bencana, dan/atau kondisi membahayakan manusia. 5. Petugas Pencarian dan Pertolongan adalah orang perseorangan yang mempunyai keahlian dan/atau kompetensi Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 1

Pasal 3

Koreksi

(1) Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada kecelakaan dengan penanganan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi tugas dan tanggung jawab Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. (2) Dalam melaksanakan penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada kecelakaan dengan penanganan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan berkoordinasi dengan instansi lain atau aparat yang berwajib. (3) Instansi lain atau aparat yang berwajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. Kementerian Perhubungan; b. Kementerian Lingkungan Hidup; c. Kepolisian Negara Republik INDONESIA; d. Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional; e. Dinas Perhubungan; f. Dinas Kesehatan; g. Dinas Pariwisata; h. Dinas Pemadam Kebakaran; i. Badan Usaha Penyelenggara Perkeretaapian; dan/atau j. Badan Usaha Jalan Tol.

Pasal 4

Koreksi

Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada kecelakaan dengan penanganan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan kecelakaan yang memerlukan: a. teknologi dan sarana kerja tertentu; b. sumber daya manusia yang memiliki kompetensi tertentu; dan c. prosedur kerja tertentu.

Pasal 5

Koreksi

Teknologi dan sarana kerja tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan teknologi dan sarana yang tidak dimiliki oleh instansi lain.

Pasal 6

Koreksi

(1) Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan sumber daya manusia yang memiliki keahlian untuk melakukan penanganan kecelakaan yang tidak dimiliki oleh masyarakat atau instansi lain. (2) Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. manajemen Operasi Pencarian dan Pertolongan; b. pengoperasian peralatan ekstrikasi; c. penggunaan peralatan medis; dan d. penanganan medis pada pertolongan pertama.

Pasal 7

Koreksi

(1) Prosedur kerja tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan prosedur kerja yang tidak dimiliki dan dikuasai oleh instansi lain. (2) Prosedur kerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. prosedur pengoperasian sarana Pencarian dan Pertolongan; b. prosedur penanganan Korban; dan c. prosedur penyelamatan dan evakuasi.

Pasal 8

Koreksi

Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada kecelakaan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a paling sedikit dilakukan terhadap: a. Korban terjebak dan/atau terjepit dalam kereta api; b. Korban berada pada posisi yang sulit dijangkau; dan c. Korban terpapar bahan berbahaya selain bahan peledak.

Pasal 9

Koreksi

Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada kecelakaan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b paling sedikit dilakukan terhadap: a. Korban terjebak dan/atau terjepit dalam kendaraan bermotor; b. Korban berada pada posisi yang sulit dijangkau; c. Korban terpapar bahan berbahaya selain bahan peledak; dan d. Korban terjebak dan terjepit di antara bangunan yang runtuh.

Pasal 10

Koreksi

(1) Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada kecelakaan dengan penanganan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dilaksanakan sesuai dengan standardisasi Operasi Pencarian dan Pertolongan. (2) Standardisasi Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 11

Koreksi

Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada kecelakaan dengan penanganan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan dengan: a. permintaan; dan/atau b. tanpa permintaan.

Pasal 12

Koreksi

Permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan setelah Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan menerima permintaan bantuan Operasi Pencarian dan Pertolongan dari instansi lain atau aparat yang berwajib atas kecelakaan dengan penanganan khusus.

Pasal 13

Koreksi

(1) Tanpa permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan setelah Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan mendapat informasi dan laporan dari instansi/organisasi potensi Pencarian dan Pertolongan, masyarakat, dan/atau media massa. (2) Informasi dan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan melaksanakan koordinasi kepada instansi lain atau aparat yang berwajib.

Pasal 14

Koreksi

Prosedur penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada kecelakaan dengan penanganan khusus dilakukan melalui tahapan: a. koordinasi; b. perencanaan; c. pelaksanaan; dan d. evaluasi.

Pasal 15

Koreksi

Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilaksanakan oleh Petugas Pencarian dan Pertolongan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan kepada instansi lain atau aparat yang berwajib di tempat kejadian.

Pasal 16

Koreksi

(1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b terdiri atas: a. penilaian keadaan dan kondisi; dan b. penyusunan rencana penanganan. (2) Penilaian keadaan dan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penilaian keadaan lingkungan sekitar tempat kecelakaan dan kondisi Korban kecelakaan untuk memastikan keamanan Petugas Pencarian dan Pertolongan dalam melaksanakan tugasnya dan Korban. (3) Penyusunan rencana penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penyusunan rencana pengambilan tindakan terhadap Korban dan penyiapan peralatan medis yang dibutuhkan.

Pasal 17

Koreksi

(1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c meliputi tahapan: a. persiapan peralatan dan personel; b. pengarahan dan pembagian tugas; c. penilaian keadaan; d. pembuatan akses; e. penanganan Korban; f. pemindahan Korban; g. pendataan Korban; dan h. penyerahan Korban kepada tim medis dan/atau aparat berwajib. (2) Penyerahan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dituangkan dalam berita acara serah terima yang ditandatangani oleh Petugas Pencarian dan Pertolongan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan pejabat yang berwenang. (3) Format berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 18

Koreksi

(1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dilaksanakan terhadap: a. pelaksanaan koordinasi; b. perencanaan operasi; dan c. pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan. (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan dalam penyusunan laporan hasil pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 19

Koreksi

(1) Dana untuk Operasi Pencarian dan Pertolongan pada kecelakaan dengan penanganan khusus dapat bersumber dari: a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan/atau b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat. (2) Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 20

Koreksi

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Maret 2019 KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd BAGUS PURUHITO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 April 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN I PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PADA KECELAKAAN DENGAN PENANGANAN KHUSUS A. STANDARDISASI OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN Penanganan khusus pada korban kecelakaan kereta api dan kendaraan bermotor dilakukan terhadap: 1. Korban terjebak dan/atau terjepit a. Teknologi dan sarana kerja tertentu paling sedikit, meliputi: 1) Combi tools; 2) Shoring; 3) Lifting Bag; 4) Rescue rams; 5) Rotary saw (k12); 6) Rescue Car Compartement; dan 7) Rescue Truck Compartement. b. Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi tertentu paling sedikit, meliputi: 1) Medical First Responder (MFR); 2) Hazardous Material (hazmat); 3) Vehicle Accident Rescue (VAR); dan 4) Urban SAR (USAR). c. Prosedur kerja tertentu, meliputi: 1) Persiapan; 2) Respons; 3) Scene size up; 4) Safety; 5) Penunjukan pimpinan; 6) Stabilisasi; 7) Akses kekorban; 8) Perawatan medis darurat; 9) Ekstrikasi; 10) Memindahkan dan menyerahkan korban kepada tim medis dan/atau aparat berwajib; dan 11) Pengakhiran tugas. 2. Korban berada pada posisi yang sulit dijangkau a. Teknologi dan sarana kerja tertentu, paling sedikit meliputi: 1) Crane mobile/truck; 2) Combi tools; 3) Shoring; 4) Rescue rams; 5) Rescue car compartement; 6) Rescue truck compartement; 7) Tactical ascender; 8) Multi pod; dan 9) Peralatan High Angle Rescue Technique (HART). b. Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi tertentu paling sedikit, meliputi: 1) Medical First Responder (MFR); 2) Hazardous Material (hazmat); 3) Vehicle Accident Rescue (VAR); dan 4) Urban SAR (USAR). c. Prosedur kerja tertentu terdiri atas: 1) Persiapan; 2) Respons; 3) Scene size up; 4) Safety; 5) Penunjukan Pimpinan; 6) Akses menuju korban; 7) Stabilisasi; 8) Perawatan medis darurat; 9) Ekstrikasi; 10) Memindahkan dan menyerahkan korban kepada tim medis dan/atau aparat berwajib; dan 11) Pengakhiran tugas. 3. Korban terpapar bahan berbahaya selain bahan peledak a. Teknologi dan sarana kerja tertentu, paling sedikit: 1) Alat Pemadam Api Ringan; 2) Combi tools; 3) Shoring; 4) Rotary rescue saw (k12); 5) Lifting bag; 6) Rescue car compartement; dan 7) Rescue truck compartement; b. Perlengkapan tertentu paling sedikit, meliputi: 1) Pakaian pelindung khusus yang disesuaikan dengan karakteristik bahan kimia dan tingkat perlindungan yang dibutuhkan; 2) Pelindung tangan (sarung tangan) yang disesuaikan dengan karakteristik bahan kimianya dan tingkat perlindungan yang dibutuhkan; 3) Pelindung kaki (sepatu safety) yang disesuaikan dengan karakteristik bahan kimianya, bahaya dan kondisi lingkungan kerja; 4) Pelindung mata dan wajah; 5) Pelindung pernapasan: a) Particulate respirator; b) Chemical cartridge/ gas mask respirator; dan c) Air supplied respirator. c. Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi tertentu, paling sedikit: 1) MFR; 2) Hazard Material; 3) VAR; dan 4) Urban SAR. d. Prosedur kerja tertentu: 1) Persiapan; 2) Respons; 3) Scene size up; 4) Safety; 5) Penunjukan pimpinan; 6) Akses menuju korban; 7) Stabilisasi; 8) Penanganan medis darurat; 9) Ekstrikasi; 10) Memindahkan dan menyerahkan korban kepada tim medis dan/atau aparat berwajib; dan 11) Pengakhiran tugas. B. PERALATAN OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PADA KECELAKAAN DENGAN PENANGANAN KHUSUS NO NAMA ALAT FUNGSI GAMBAR 1. Safety cone Untuk mengarahkan lalu lintas untuk menghindari bagian jalan yang sedang ada perbaikan, mengalihkan lalu lintas pada kecelakaan lalu-lintas, atau untuk melindungi pekerja di jalan yang sedang melakukan pekerjaan perawatan dan pemeliharaan jalan. 2. Fire extinguishers Untuk memadamkan atau mengontrol api kecil yang digunakan dalam keadaan darurat. Tidak digunakan pada kebakaran api besar dalam suatu ruangan karena dapat membahayakan 3. Bolt cutter atau pemotong baut untuk memotong rantai, gembok, baut kawat dan sebagainya. Pemotong baut dengan pegangan fiberglass dapat digunakan untuk memotong kabel listrik hidup dan berguna selama operasi penyelamatan. 4. Wheel Chock/step chock/wedges/block s Untuk menstabilkan kendaraan agar kendaraan tidak mudah bergerak 5. Shoring Untuk menyangga/menopang objek/ benda/ kendaraan agar tidak mudah bergerak 6. Air lifting bag (kantong angkat dengan sistem udara bertekanan tinggi) Untuk mengangkat/ mendorong/ menekan/ membongkar suatu bobot/beban/benda. Kantong angkat ini dapat digunakan di ruang yang sempit. Sederhana dan mudah digunakan 7. Connection hose pair Untuk menghubungkan pompa hidrolik ke peralatan rescue (combi tool) 8. Special jack stand Untuk pengaman yang di gunakan pada kendaraan roda empat dimana alat ini sebagai penampang dongkrak. penggunaan alat ini di lakukan pada saat kita melakukan pembongkaran roda belakang maupun roda depan. Alat ini biasanya berupa besi dengan penyangga tiga sampai empat dan di tengah-tengahnya terdapat pegangan yang di tampang dengan penyangga tengah yang bisa di gerakan keatas atau ke bawah tergantung dari tinggi rendahnya. 9. Outrigger, bahan square tube iron Outrigger adalah suatu struktur tambahan berbentuk rangka batang berdimensi besar, yang dipasang menghubungkan core dengan kolom- kolom eksterior suatu bangunan gedung. Pemakaiannya telah cukup terbukti efektif dalam mengurangi simpangan lateral suatu bangunan tingkat tinggi, khususnya pada bangunan yang memiliki lebih dari 40 lantai. 10. Pry bar/ Crowbar Untuk memindahkan/ mencungkil/ membuka/ membongkar pintu/kunci/paku/ peti /objek dalam keadaan darurat 11. Emmergency Hammer/pemecah kaca Untuk memcahkan kaca mobil dalam keadaan darurat 12. Pneumatic drill dengan mata bor Untuk membuat lubang (merupakan sebuah sistem bor yang bersumber dari angin) 13. Impact hammer Untuk memecahkan kaca 14. Reciprocating saw Untuk memotong objek/benda berbahan kayu/kaca dengan gerakan mata gergaji maju mundur 15. Breaching tools untuk membuka paksa suatu pintu/kunci/ruangan dengan cepat dalam keadaan darurat 16. Cutting system (alat potong hidrolik) untuk memotong bagian kendaraan, struktur logam, heterogenic pipa baja, pelat baja dan sebagainya dengan mudah dan cepat. 17. Spreader Untuk membuka paksa/merenggangkan suatu bagian yang sempit 18. Combi tool Untuk memotong bagian kendaraan, struktur logam, heterogenic pipa baja, pelat baja dan sekaligus untuk membuka atau merenggangkan bagian yang sempit dengan mudah dan cepat. 19. Rescue rams Hidrolik yang digunakan Untuk membuka ruang sempit atau mengangkat bagian kendaraan sehingga memungkin untuk mengeluarkan korban yang terjebak dari kendaraan atau ruang sempit 20. Hydraulic jack Untuk mengangkat/mendongkrak beban berat dengan cara memompa tuas hydraulic 21. Electric/ manual winch Untuk mempermudah dalam menarik barang yang berat seperti menarik kapal kepinggir pantai untuk dok, mengikat jangkar, menarik mobil untuk mengangkat barang diatas tower dan masih banyak penggunaan lainnya. 22. Chain set untuk mengangkat atau menurunkan beban yang berat atau membuka paksa suatu akses bagian tertentu untuk mengeluarkan korban/objek 23. Come alongs Untuk menarik benda/objek dengan sistem kerekan manual 24. Tali/Sling baja Untuk menarik objek/atau benda 25. Portable generator Untuk pembangkit listrik yang bisa di gunakan di luar ruangan dan dapat dengan mudah dipindah-pindahkan 26. Extending ladder Untuk menjangkau tempat yang tinggi 27. Flood light system Untuk memberi pencahayaan di area yang menyebar 28. High performance hydraulic motor pump Untuk memompa peralatan hidrolik dengan menggunakan sistem motor penggerak 29. Framing square - untuk membuat tanda ataupun sebagai penggaris pada suatu objek atau benda - untuk membuat tanda persegi atau sudut pada suatu benda - dapat juga digunakan sebagai teknik penyelamatan untuk membuka paksa suatu pintu 30. Rotary rescue saw metal blade Untuk memotong benda/objek yang terbuat dari kayu, plat baja maupun beton dan dapat digunakan untuk keperluan penyelamatan lainnya. KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd BAGUS PURUHITO 31. Concrete blade/ Untuk memotong benda/objek yang terbuat dari kayu, plat baja maupun beton dan dapat digunakan untuk keperluan penyelamatan lainnya. 32. Chain saw/ gergaji rantai elektrik Untuk memotong/menebang kayu/ pohon 33. Circular saw electric Untuk memotong benda/objek yang terbuat dari kayu, plat baja maupun beton 34. Collar neck Untuk menyangga/ menopang/ melindungi leher dan kepala dengan maksud untuk mengurangi pergerakan tulang servik yang patah, serta bisa juga sebagai alat terapi untuk menyetel kembali sumsum tulang belakang yang dimungkinkan cedera sehingga rasa sakit yang diderita korban/pasien bisa berkurang. 35. Mitela Untuk membalut bagian tubuh dan dapat pula menggantungkan lengan yang cedera. Selain itu mitela dapat dilipat lipat sejajar dengan alasnya untuk dijadikan pembalut berbentuk dasi. 36. Stretcher/Spinal board Untuk mengevakusai atau memindahkan korban LAMPIRAN II PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PADA KECELAKAAN DENGAN PENANGANAN KHUSUS BERITA ACARA SERAH TERIMA KORBAN Pada hari ini, ......... tanggal … (....) bulan ... tahun ... (....) pukul : ........ Saya: Nama : ......................... NIP/NRP : ......................... Jabatan : ......................... Instansi /Organisasi : ......................... Telah menyerahkan korban atas nama (daftar nama terlampir): No. Nama Jenis Kelamin Umur/Tgl Lahir Alamat Kondisi 1. 2. 3. Dst Yang diterima oleh: Nama : ......................... NIP/NRP : ......................... Jabatan : ......................... Instansi/Organisasi : ......................... Serah terima dilakukan di : .........................yang disaksikan: 1. Nama : ......................... Pekerjaan : ......................... Pangkat/Gol : ......................... Jabatan : ......................... Instansi : ......................... 2. Nama : ......................... Pekerjaan : ......................... Pangkat/Gol : ......................... Jabatan : ......................... Instansi : ......................... Demikian Berita Acara Serah Korban ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah jabatan kemudian ditutup dan ditandatangani di ................................. pada tanggal dan bulan tersebut di atas tahun .................. Yang menerima Nama:.................... Pangkat/Gol:......... Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun Yang menyerahkan Nama:.................... Pangkat/Gol:......... Saksi-saksi: ttd 1. Nama : .................................. ..................................... 2. Nama : .................................. ..................................... LAMPIRAN (DAFTAR NAMA KORBAN) DARI BERITA ACARA SERAH TERIMA KORBAN Daftar Nama Korban No. Nama Jenis Kelamin Umur/Tgl Lahir Alamat Kondisi 1. 2. 3. Dst Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun Yang menyerahkan Nama:.................... Pangkat/Gol:......... KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd BAGUS PURUHITO

Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2019 tentang TATA CARA OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PADA KECELAKAAN DENGAN PENANGANAN KHUSUS

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20