PERBAN

Peraturan Badan Nomor 6 Tahun 2014 tentang PENILAIAN PELAKSANAAN PELAYANAN LEMBAGA REHABILITASI NARKOTIKA KOMPONEN MASYARAKAT

PERBAN Nomor 6 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Lembaga rehabilitasi medis adalah lembaga yang melaksanakan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika. 2. Lembaga rehabilitasi sosial adalah lembaga yang melaksanakan pemulihan dan pengembangan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. www.djpp.kemenkumham.go.id 3. Lembaga Rehabilitasi Narkotika Komponen Masyarakat adalah lembaga yang menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi medis dan/atau sosial bagi pecandu, penyalah guna, dan korban penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat atau swasta. 4. Penilaian adalah penetapan tingkat standar yang telah dicapai lembaga rehabilitasi Narkotika komponen masyarakat berdasarkan standar pelayanan minimal mencakup organisasi, sumber daya manusia, perangkat program, pelayanan dan monitoring, dan evaluasi. 5. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. 6. Deputi Rehabilitasi yang selanjutnya disebut Deputi adalah pimpinan yang membidangi urusan rehabilitasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN. 7. Pelaksana Penilai Pelayanan Lembaga Rehabilitasi Narkotika Komponen Masyarakat yang selanjutnya disebut Komite Penilai adalah tim kerja lintas sektor yang ditetapkan oleh Kepala BNN dan memiliki kompetensi menyusun instrumen penilaian Standar Pelayanan Minimal dan melakukan penilaian terhadap Lembaga Rehabilitasi Narkotika Komponen Masyarakat. 8. Asesor adalah seseorang berdasarkan kompetensi ditetapkan Deputi berdasarkan usulan dari Komite Penilai untuk melakukan penilaian terhadap lembaga rehabilitasi Narkotika komponen masyarakat. 9. Standar pelayanan minimal pelayanan rehabilitasi Narkotika adalah norma atau kriteria yang ditetapkan oleh BNN yang digunakan sebagai tolok ukur dalam melakukan penilaian terhadap pelaksanaan pelayanan pada lembaga rehabilitasi Narkotika komponen masyarakat.

BAB IV

ASESOR

Pasal 9

Koreksi

(1) Asesor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), mempunyai tugas membantu Komite Penilai melakukan penilaian kepada lembaga rehabilitasi Narkotika dalam penerapan dan pencapaian terhadap Standar Pelayanan Minimal. (2) Asesor diangkat dan diberhentikan oleh Komite Penilai dan bertanggung jawab kepada Komite Penilai. (3) Asesor memiliki masa tugas 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali.

Pasal 10

Koreksi

(1) Anggota Asesor berasal dari perwakilan BNN, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan lembaga rehabilitasi pecandu Narkotika komponen masyarakat. (2) Kriteria yang harus dimiliki oleh Asesor, sebagai berikut: a. memiliki latar belakang pekerjaan atau pendidikan di bidang rehabilitasi pecandu Narkotika; b. memiliki pengalaman dalam melakukan monitoring evaluasi suatu program; dan c. mampu bekerja dalam tim.

Pasal 11

Asesor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, mempunyai tugas: a. menyebarkan instrumen yang diisi sendiri (self-assessment www.djpp.kemenkumham.go.id instrument) pada lembaga rehabilitasi pecandu Narkotika komponen masyarakat paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dilakukan penilaian langsung; b. meminta lembaga rehabilitasi mengembalikan instrumen yang telah diisi paling lambat 2 (dua) minggu sebelum dilakukan penilaian langsung; c. melakukan penilaian langsung kepada lembaga rehabilitasi melalui kunjungan lapangan; d. melakukan analisis terhadap hasil penilaian langsung; dan e. melaporkan hasil penilaian kepada Komite Penilai sebagai dasar pemberian rekomendasi bagi lembaga yang bersangkutan.

Pasal 12

(1) Penilaian langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dimaksudkan untuk melihat kesesuaian antara instrumen yang telah diisi dengan kondisi di lapangan. (2) Analisis hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, dimaksudkan untuk melihat tingkat capaian Standar Pelayanan Minimal yang berhasil diselenggarakan lembaga rehabilitasi. (3) Dalam melaksanakan penilaian terhadap penyelenggaraan layanan rehabilitasi, Asesor berpedoman pada instrumen dan tata cara penilaian yang telah ditetapkan oleh Komite Penilai.

Pasal 13

(1) Dalam melaksanakan tugas harian Komite Penilai dan Asesor dibantu oleh Sekretariat. (2) Sekretariat berada di bawah direktorat di lingkungan BNN yang mempunyai tugas dan fungsi membina lembaga rehabilitasi komponen masyarakat. (3) Sekretariat mempunyai tugas membantu pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan pengadministrasian Komite Penilai.

BAB V

PELAKSANAAN PENILAIAN

Pasal 14

Koreksi

(1) Penilaian terhadap lembaga rehabilitasi pecandu Narkotika dilaksanakan secara objektif, transparan, dan independen dengan menggunakan instrumen dan tata cara penilaian. (2) Instrumen dan tata cara penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Komite Penilai. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 15

Koreksi

(1) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 untuk menentukan kategori lembaga rehabilitasi pecandu Narkotika dalam memberikan layanan. (2) Kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana diatur dalam dalam tata cara penilaian.

Pasal 16

(1) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) di sampaikan kepada Komite Penilai. (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Komite Penilai dalam memberikan rekomendasi terhadap lembaga yang bersangkutan.

Pasal 17

(1) Setelah menerima hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Komite Penilai melakukan pembahasan terhadap hasil penilaian dengan Asesor. (2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Deputi. (3) Setelah menerima rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Deputi menyampaikan kepada Kepala BNN untuk mendapatkan penetapan. (4) Penetapan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada instansi terkait.

Pasal 18

(1) Bagi lembaga rehabilitasi yang dinilai dapat mencapai Standar Pelayanan Minimal diberikan dukungan oleh BNN. (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kriteria tingkatan yang didapatkannya. (3) Dukungan yang dimaksud pada ayat (2) dapat berupa dukungan teknis, manajerial, operasional, maupun dukungan lain yang tersedia pada tahun anggaran berjalan.

Pasal 19

(1) Lembaga yang berhasil mencapai Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), dipublikasikan melalui berbagai media agar dapat diketahui masyarakat. (2) Terhadap lembaga yang dinilai belum dapat mencapai Standar Pelayanan Minimal akan diberikan bimbingan teknis dan peningkatan keterampilan. www.djpp.kemenkumham.go.id (3) Dalam hal bimbingan teknis dan peningkatan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat membantu lembaga rehabilitasi mencapai Standar Pelayanan Minimal, maka dukungan akan dihentikan. (4) Lembaga yang diberikan bimbingan teknis dan peningkatan keterampilan dinilai tidak berhasil mencapai Standar Pelayanan Minimal akan dipublikasikan melalui berbagai saluran media sebagai lembaga yang tidak direkomendasi BNN.

Peraturan Badan Nomor 6 Tahun 2014 tentang PENILAIAN PELAKSANAAN PELAYANAN LEMBAGA REHABILITASI NARKOTIKA KOMPONEN MASYARAKAT

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kesatu

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 7

Pasal 8

BAB IV

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB V

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB VI

Pasal 20

BAB VII

Pasal 21