PERBAN

Peraturan Badan Nomor 6 Tahun 2010 tentang PEMBENTUKAN WADAH PERAN SERTA MASYARAKAT

PERBAN Nomor 6 Tahun 2010

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

RUANG LINGKUP

Pasal 1

Ruang lingkup peraturan ini meliputi: a. memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta dan membantu pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; b. memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta dan membantu pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Psikotropika, Prekursor, dan bahan adiktif lainnya (P4GN) kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

BAB II

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 2

BAB III

WADAH PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 3

Koreksi

(1) Wadah peran serta masyarakat dapat berupa forum koordinasi, pusat pelaporan dan informasi, serta wadah lainnya sesuai kebutuhan. (2) Keanggotaan wadah peran serta masyarakat berasal dari Organisasi Non Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang memiliki visi dan misi di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan bahan adiktif lainnya (P4GN).

Pasal 4

(1) Badan Narkotika Nasional (BNN) memfasilitasi dan mengkoordinasikan penentuan bentuk dan susunan organisasi, rincian tata kerja, penunjukan pimpinan, pengurus, dan keanggotaan wadah peran serta masyarakat. (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada tingkat pusat dilakukan oleh Deputi Pemberdayaan Masyarakat. (3) Pada tingkat Provinsi dilakukan oleh Kepala BNN Provinsi dan pada tingkat Kabupaten/Kota dilakukan oleh Kepala BNN Kabupaten/Kota.

Pasal 5

Wadah peran serta masyarakat mempunyai tugas: a. melaksanakan pengkoordinasian, penyinkronisasian, dan pengintegrasian Organisasi Non Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat dalam penyiapan bahan masukan penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang P4GN; b. melaksanakan pengkoordinasian, penyinkronisasian, dan pengintegrasian Organisasi Non Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pengorganisasian dan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN; c. melaksanakan pengawasan intern dan koordinasi pengawasan pengelolaan dukungan operasional yang berasal dari anggaran Badan Narkotika Nasional; dan d. melaksanakan pengkoordinasian, penyinkronisasian, dan pengintegrasian Organisasi Non Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat dalam evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN;

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wadah peran serta masyarakat menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan koordinasi dengan Deputi Pemberdayaan Masyarakat dalam pengkoordinasian, penyinkronisasian, dan pengintegrasian penyiapan bahan masukan penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang P4GN; b. pelaksanaan penyusunan perencanaan, program, dan anggaran wadah peran serta masyarakat dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN; c. pelaksanaan pengorganisasian pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN; d. pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN; e. pelaksanaan pengawasan intern pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN; f. pelaksanaan koordinasi dengan Inspektur Utama BNN dalam rangka pengawasan pengelolaan dukungan operasional yang berasal dari anggaran BNN; dan g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.

Pasal 7

(1) Bentuk, susunan organisasi dan rincian tata kerja wadah peran serta masyarakat disusun oleh Organisasi Non Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat. (2) Bentuk dan susunan organisasi dan rincian tata kerja wadah peran serta masyarakat ditetapkan dengan peraturan Kepala BNN. (3) Pimpinan, pengurus, dan keanggotaan wadah peran serta masyarakat dikukuhkan oleh Kepala BNN.

Pasal 8

Pimpinan, pengurus, dan keanggotaan wadah peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), ditentukan oleh pimpinan Organisasi Non Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat untuk masa jabatan paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 9

Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan wadah peran serta masyarakat, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Warga Negara INDONESIA; b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. sehat jasmani dan rohani; d. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun menjadi pimpinan Organisasi Non Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang P4GN; e. memiliki integritas moral yang tinggi dan reputasi yang baik dalam memimpin organisasi; f. tidak pernah melakukan perbuatan tercela; dan g. tidak menjadi pengurus partai politik.

Pasal 10

Keanggotaan wadah peran serta masyarakat selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Ayat (2), juga harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; b. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi pembinaan organisasi kemasyarakatan; dan c. tidak menjadi perpanjangan dari suatu organisasi lain baik di dalam maupun di luar negeri.

Peraturan Badan Nomor 6 Tahun 2010 tentang PEMBENTUKAN WADAH PERAN SERTA MASYARAKAT

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kesatu

Pasal 3

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

Pasal 6

BAB Ketiga

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB IV

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB V

Pasal 16

Pasal 17

BAB VI

Pasal 18

BAB VII

Pasal 19