PERBAN

Peraturan Badan Nomor 4 Tahun 2010 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN/KOTA

PERBAN Nomor 4 Tahun 2010

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI

Pasal 1

(1) Badan Narkotika Nasional Provinsi yang selanjutnya dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional ini disebut BNNP adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Provinsi. (2) BNNP berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional. (3) BNNP dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

BAB Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 4

Koreksi

BNNP terdiri atas: a. Kepala; b. Bagian Tata Usaha; c. Bidang Pencegahan; d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat; dan e. Bidang Pemberantasan. Kepala BNNP mempunyai tugas : a. memimpin BNNP dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Provinsi. b. mewakili Kepala BNN dalam melaksanakan hubungan kerjasama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Provinsi.

Pasal 5

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program dan anggaran, evaluasi dan penyusunan laporan, serta pelayanan administrasi.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran; b. pelaksanaan urusan tata persuratan, pengelolaan logistik, dan urusan rumah tangga BNNP; c. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, kearsipan, dokumentasi, dan hubungan masyarakat; d. penyiapan bahan bantuan hukum dan kerja sama; dan e. evaluasi dan penyusunan laporan.

Pasal 7

Bagian Tata Usaha terdiri atas : a. Subbagian Perencanaan; b. Subbagian Logistik; dan c. Subbagian Admininstrasi.

Pasal 8

(1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran, bahan bantuan hukum dan kerja sama, serta evaluasi dan penyusunan laporan. (2) Subbagian Logistik mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan, pengelolaan logistik, dan urusan rumah tangga BNNP. (3) Subbagian Administrasi mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, kearsipan, dokumentasi, dan hubungan masyarakat.

Pasal 9

Bidang Pencegahan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan dalam wilayah Provinsi.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Pencegahan menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan desiminasi informasi P4GN di bidang pencegahan dalam wilayah Provinsi; b. pelaksanaan advokasi P4GN di bidang pencegahan dalam wilayah Provinsi; dan c. pelaksanaan bimbingan teknis P4GN di bidang pencegahan kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

Pasal 11

Bidang Pencegahan terdiri atas : a. Seksi Desiminasi Informasi; dan b. Seksi Advokasi. .

Pasal 12

(1) Seksi Desiminasi Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan desiminasi informasi P4GN di bidang pencegahan dalam wilayah Provinsi, dan penyiapan bimbingan teknis desiminasi informasi kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota. (2) Seksi Advokasi mempunyai tugas melakukan penyiapan advokasi P4GN di bidang pencegahan dalam wilayah Provinsi, dan penyiapan bimbingan teknis advokasi kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

Pasal 13

Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi dalam wilayah Provinsi.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan peran serta masyarakat P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi dalam wilayah Provinsi; b. pelaksanaan pemberdayaan alternatif P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat dalam wilayah Provinsi; dan c. pelaksanaan bimbingan teknis P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

Pasal 15

Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri atas : a. Seksi Peran Serta Masyarakat; dan b. Seksi Pemberdayaan Alternatif.

Pasal 16

(1) Seksi Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan peran serta masyarakat P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi dalam wilayah Provinsi dan penyiapan bimbingan teknis peran serta masyarakat kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota. (2) Seksi Pemberdayaan Alternatif mempunyai tugas melakukan penyiapan pemberdayaan alternatif P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat dalam wilayah Provinsi, dan penyiapan bimbingan teknis advokasi kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

Pasal 17

Bidang Pemberantasan mempunyai tugas melaksanakan P4GN di bidang pemberantasan dalam wilayah Provinsi.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pemberantasan menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan kegiatan intelijen berbasis teknologi dalam wilayah Provinsi; b. pelaksanaan penyidikan, penindakan, dan pengejaran dalam rangka pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol dalam wilayah Provinsi; c. pelaksanaan pengawasan tahanan, barang bukti, dan aset dalam wilayah Provinsi; d. pelaksanaan bimbingan teknis P4GN di bidang pemberantasan melalui intelijen dan interdiksi kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;

Pasal 19

Bidang Pemberantasan BNNP terdiri atas: a. Seksi Intelijen; b. Seksi Penyidikan, Penindakan, dan Pengejaran; dan c. Seksi Pengawasan Tahanan, Barang Bukti, dan Aset.

Pasal 20

(1) Seksi Intelijen mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan kegiatan intelijen berbasis teknologi dalam wilayah Provinsi dan penyiapan bimbingan teknis kegiatan intelijen berbasis teknologi kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota. (2) Seksi Penyidikan, Penindakan, dan Pengejaran mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan penyidikan, penindakan, dan pengejaran dalam rangka pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol dalam wilayah Provinsi dan penyiapan bimbingan teknis kegiatan interdiksi kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota. (3) Seksi Pengawasan Tahanan, Barang Bukti, dan Aset mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan pengawasan tahanan, barang bukti, dan aset dalam wilayah Provinsi.

BAB II

BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN/KOTA

Pasal 21

Koreksi

(1) Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota yang selanjutnya dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional ini disebut BNNK/Kota adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kabupaten/Kota. (2) BNNK/Kota berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional melalui Kepala BNNP. (3) BNNK/Kota dipimpin oleh Kepala.

Pasal 22

BNNK/Kota mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Kabupaten/Kota.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, BNNK/Kota menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi; b. pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberantasan dalam rangka pemetaan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol dalam wilayah Kabupaten/Kota; c. pelaksanaan penyiapan bantuan hukum dan kerja sama; d. penyusunan rencana program dan anggaran BNNK/Kota; e. evaluasi dan penyusunan laporan BNNK/Kota; dan f. pelayanan administrasi BNNK/Kota.

Pasal 24

BNNK/Kota terdiri atas: a. Kepala; b. Subbagian Tata Usaha ; c. Seksi Pencegahan; d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat; e. Seksi Pemberantasan.

Pasal 25

Kepala BNNK/Kota mempunyai tugas : a. memimpin BNNK/Kota dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Kabupaten/Kota. b. mewakili Kepala BNN dalam melaksanakan hubungan kerjasama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Kabupaten/Kota .

Pasal 26

SubBagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan penyusunan rencana program dan anggaran, urusan tata persuratan, urusan rumah tangga, kepegawaian, keuangan, kearsipan, dokumentasi, hubungan masyarakat, bantuan hukum dan kerja sama, evaluasi, dan penyusunan laporan BNNK/Kota.

Pasal 27

(1) Seksi Pencegahan mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan dalam wilayah Kabupaten/Kota. (2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi dalam wilayah Kabupaten/Kota.. (3) Seksi Pemberantasan mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberantasan dalam rangka pemetaan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol dalam wilayah Kabupaten/Kota.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 34

Koreksi

Semua unsur di lingkungan BNNP dan BNNK/Kota dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi termasuk dalam menjalin hubungan dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pasal 35

Koreksi

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 36

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing yang memungkinkan terlaksananya mekanisme uji silang.

Pasal 37

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala tepat waktu.

Pasal 38

(1) Fungsi koordinasi dalam bidang P4GN dilaksanakan melalui koordinasi dengan pimpinan lembaga pemerintah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, komponen masyarakat dan pihak lain yang dipandang perlu. (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui : a. Forum koordinasi yang dilakukan secara berkala dan sewaktu-waktu jika diperlukan untuk penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang P4GN; b. Kerja sama sesuai dengan bidang tugas dan fungsi masing-masing dalam pelaksanaan kebijakan di bidang P4GN; c. Kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 39

(1) Dalam rangka P4GN, BNNP dan BNNK/Kota melakukan siaga informasi 24 (dua puluh empat) jam di bidang P4GN. (2) Berdasarkan hasil informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), BNNP dan/atau BNNK/Kota segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan serta melaksanakan tindak awal untuk pemberantasan dan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang terjadi di wilayah setempat sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat, instansi pemerintah, dan pihak lain terkait.

Pasal 40

(1) BNNP dan/atau BNNK/Kota melaporkan langkah-langkah dan tindak awal yang diambil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 kepada Kepala BNN. (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam satu kesatuan komando oleh Kepala BNN.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja diatur oleh Kepala BNN dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Badan Nomor 4 Tahun 2010 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN/KOTA

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB Kesatu

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB II

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB Kedua

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB III

Pasal 28

Pasal 29

BAB IV

Pasal 30

BAB V

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

BAB VI

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40

Pasal 41

BAB VII

Pasal 42