PERBAN

Peraturan Badan Nomor 19 Tahun 2012 tentang TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL

PERBAN Nomor 19 Tahun 2012

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan: 1. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada PRESIDEN melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA. 2. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. 3. Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. 4. Bendahara di lingkungan BNN yang selanjutnya disebut Bendahara, adalah pegawai yang ditunjuk dan diangkat oleh Kepala BNN untuk menerima, menyimpan, membayarkan/menyetorkan, menatausahakan, membukukan, dan mempertanggungjawabkan uang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Satker. 5. Pegawai atau Calon Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara adalah Pegawai BNN atau Calon Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Kepala BNN dan diberi tugas dalam suatu jabatan atau diberi tugas lain selain tugas Bendahara dan digaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 6. Pihak Ketiga adalah mitra kerja/rekanan/perseorangan/honorer dan pihak lain yang melaksanakan pekerjaan di BNN yang bersumber dari dana APBN. 7. Kelalaian adalah mengabaikan sesuatu yang semestinya dilakukan dan/atau tidak dilakukan kewajiban kehati-hatian sehingga menyebabkan kerugian negara/daerah. 8. Tim Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat TPKN, adalah Tim yang diangkat oleh Kepala BNN untuk menangani www.djpp.kemenkumham.go.id penyelesaian kerugian negara akibat tindakan melawan hukum baik sengaja atau lalai. 9. Penyelesaian Kerugian Negara Secara Damai adalah upaya untuk memperoleh kembali pengembalian sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh Negara dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, baik yang dilaksanakan secara tunai maupun dengan mengangsur. 10. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disebut SKTJM, adalah surat keterangan yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas kerugian negara yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian negara tersebut. 11. Surat Keputusan Pembebanan Sementara yang selanjutnya disingkat SKPS adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala BNN tentang pembebanan penggantian sementara atas Kerugian Negara sebagai dasar untuk melaksanakan sita jaminan. 12. Surat Keputusan Pembebanan yang selanjutnya disingkat SKP adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan penggantian kerugian negara. 13. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disebut SKP2KS, adalah surat keputusan yang dibuat oleh Kepala BNN apabila SKTJM tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian Kerugian Negara yang ditunjukkan kepada pegawai atau CPNS bukan bendahara dan/atau Pihak ketiga yang telah melakukan perbuatan merugikan negara. 14. Surat Keputusan Pencatatan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang proses penuntutan kasus Kerugian Negara untuk sementara tidak dapat dilanjutkan. 15. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian selanjutnya disebut, SKP2K adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala BNN yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian kerugian negara terhadap Bendahara, Pegawai atau CPNS bukan bendahara dan/atau Pihak Ketiga. 16. Surat Keputusan Pembebasan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang pembebasan bendahara dari kewajiban untuk mengganti kerugian negara karena tidak ada unsur perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. 17. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR, adalah suatu proses yang dilakukan terhadap Pegawai atau CPNS bukan bendahara www.djpp.kemenkumham.go.id dan/pihak Pihak Ketiga dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Negara/Daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum. 18. Kepala Satuan Kerja terdiri dari Sekretaris Utama, Inspektur Utama, para Deputi, para Kapus, para Kepala UPT, Kepala Balai, para Kepala BNN Provinsi dan Kepala BNN Kab/Kota.

BAB II

PENGUNGKAPAN KERUGIAN NEGARA

Pasal 4

Koreksi

Pengungkapan kerugian negara dapat diketahui dari: a. pengawasan/pemberitahuan atasan langsung atau Kepala Satuan Kerja; b. pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional; c. pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan ; d. perhitungan ex officio; atau e. pengaduan/informasi masyarakat dan informasi lainnya.

Pasal 5

Koreksi

Setiap Pegawai atau Pejabat yang karena jabatannya mengetahui bahwa negara dirugikan atau terdapat sangkaan atau dugaan negara akan dirugikan karena suatu perbuatan melanggar hukum atau melalaikan www.djpp.kemenkumham.go.id kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan kerugian bagi negara, wajib segera melaporkan kepada atasannya atau Kepala Satuan Kerja baik secara lisan maupun tulisan.

Pasal 6

(1) Kepala Satuan Kerja setelah memperoleh laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib melakukan penelitian/pemeriksaan/pembuktian terhadap kebenaran laporan dan melakukan tindakan untuk memastikan: a. peristiwa terjadinya kerugian negara; b. jumlah kerugian negara; c. siapa saja yang tersangkut (pegawai negeri sipil, CPNS, Pegawai Bukan PNS atau pihak ketiga); d. unsur salah (besar/kecilnya kesalahan) dari masing-masing pihak; dan e. keterangan lain yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan. (2) Apabila informasi tersebut berhubungan dengan kerugian negara yang menjadi tanggung jawabnya, maka Kepala Satuan Kerja wajib meneliti ulang apakah hal tersebut benar-benar memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti dalam proses penyelesaian TP/TGR negara. (3) Kepala Satuan Kerja setelah melakukan penelitian/ pemeriksaan/pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan awal paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kejadian diketahui tanpa menunggu kelengkapan kepada Kepala BNN. (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tembusan disampaikan kepada: a. Sestama BNN; b. Irtama BNN; c. Kepala Biro Keuangan; d. atasan pejabat yang menemukan kekurangan; dan e. Atasan Langsung Bendahara dan/atau Pegawai yang bersangkutan. (5) Laporan atas terjadinya kerugian negara oleh Kepala BNN diberitahukan kepada BPK dalam bentuk surat pemberitahunan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 7

(1) Apabila dipandang perlu Kepala Satuan Kerja tempat terjadinya kerugian negara dapat membentuk tim adhoc dengan mempertimbangkan bobot permasalahan kerugian negara. (2) Berdasarkan penugasan dari Kepala Satuan Kerja tempat terjadinya kerugian negara, Tim adhoc melakukan pengumpulan data informasi dan verifikasi kerugian negara. (3) Satuan kerja tempat terjadinya kerugian negara wajib menyimpan bukti atau berkas yang berkaitan dengan kerugian negara dan pengamanan maupun upaya pengembalian kerugian negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Kepala Satuan Kerja tempat terjadinya kerugian negara melaporkan pelaksanaan tugas tim adhoc kepada Kepala BNN dengan tembusan kepada: a. Sestama BNN; b. Irtama BNN; c. Kepala Biro Keuangan; d. atasan pejabat yang menemukan kekurangan; dan e. Atasan Langsung Bendahara dan/atau Pegawai yang bersangkutan.

Pasal 8

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) memuat penjelasan mengenai: a. lokasi kejadian; b. atas dasar apa kejadian atau perbuatan tersebut diketahui; c. petugas yang menemukan; d. waktu kejadian atau perbuatan dilakukan atau diketemukan; e. pelaku, penanggung jawab, dan para pegawai yang bersangkutan; f. atasan langsung/Kepala kantor pada saat terjadinya kasus dimaksud; g. jumlah kerugian negara; h. kronologis kejadian; i. tindakan yang sedang, telah dan akan dilakukan; dan j. usul penyelesaian kasus. (2) Bentuk dan isi surat pemberitahuan kepada BPK tentang kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) tercantum www.djpp.kemenkumham.go.id dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 9

(1) Atasan Langsung Bendahara dan Pegawai atau CPNS bukan bendahara atau Kepala Satuan Kerja wajib melaporkan setiap kerugian negara kepada Kepala BNN dengan tembusan dan memberitahukan kepada BPK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian negara diketahui. (2) Dalam hal kerugian negara oleh Bendahara, pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilengkapi sekurang- kurangnya dokumen Berita Acara Pemeriksaan Kas Barang. (3) Dalam hal kerugian negara oleh Pegawai atau CPNS bukan bendahara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilengkapi Berita Acara Kerugian Negara.

BAB III

SEBAB-SEBAB KERUGIAN NEGARA

Pasal 10

Koreksi

(1) Timbulnya kerugian negara dapat disebabkan oleh: a. perbuatan melawan hukum atau melalaikan kewajiban yang dilakukan oleh Bendahara/Pelaksana Pengelolaan Barang Milik Negara, Pegawai atau CPNS bukan bendahara, dan/atau Pihak Ketiga; dan b. keadaan kahar. (2) Perbuatan melawan hukum atau melalaikan kewajiban yang dilakukan oleh Bendahara/Pelaksana Pengelolaan Barang Milik Negara, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disebabkan oleh: a. kesalahan menghitung uang atau surat berharga, barang, dan dokumen pada waktu menerima, menyimpan, dan mengeluarkan; b. kelalaian dalam melakukan verifikasi dokumen penagihan yang menyebabkan dokumen tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan; c. menyimpan uang atau barang tidak pada tempatnya yang aman, sehingga memungkinkan terjadinya kehilangan; d. menyimpan barang yang menjadi tanggung jawabnya tidak sesuai dengan peraturan atau petunjuk cara penyimpanan sehingga memungkinkan adanya kerusakan barang dari pengaruh alam atau hal-hal lainnya; www.djpp.kemenkumham.go.id e. kesalahan atau kelalaian sehingga terjadi penyimpangan pembukuan atau dokumen; f. kesalahan atau kelalaian yang menguntungkan pihak lain; g. kelalaian dalam membuat pertanggungjawaban; h. kelalaian tidak menagih kepada wajib setor atau kelalaian tidak menagih pajak kepada wajib pajak; dan i. kesalahan membayar kepada yang tidak berhak. (3) Perbuatan melawan hukum atau kelalaian dari Pegawai atau CPNS bukan bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disebabkan karena: a. menyalahgunakan barang atau uang atau surat berharga milik negara; b. memiliki, menjual, menggadaikan, menyewakan, meminjamkan, menghilangkan, merusak dokumen, surat berharga dan/atau Barang Milik Negara secara tidak sah; c. melakukan kegiatan sendiri atau bersama atasan, teman sejawat, bawahan, atau Pihak Ketiga di dalam atau di luar lingkungan kerja menggunakan kekayaan negara dengan tujuan mencari keuntungan diri sendiri dan/atau orang lain dan/atau korporasi secara langsung maupun tidak langsung; d. menyalahgunakan wewenang atau jabatan; e. tidak menyimpan rahasia negara atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya, sehingga rahasia tersebut dapat diketahui pihak lain; f. tidak melakukan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya sehingga pihak ketiga terhindar dari kewajiban membayar kepada negara; g. tidak menyimpan dan mengawasi secara khusus terhadap barang-barang yang dianggap atau dikategorikan atraktif yang menjadi wewenang penggunaannya atau lingkup tugasnya; h. tidak mengindahkan, tidak memperhatikan, tidak mengambil sikap, pada waktu mengetahui hilang atau rusaknya dokumen, surat berharga, atau barang; i. mengambil keputusan atau tindakan yang salah sehingga ada pihak-pihak yang dirugikan dan menuntut kepada negara; dan j. tidak menyimpan dan memelihara barang yang menjadi tanggung jawabnya sehingga memungkinkan adanya kerusakan barang dari pengaruh alam atau hal-hal lainnya. www.djpp.kemenkumham.go.id (4) Perbuatan melawan hukum atau kelalaian oleh Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disebabkan karena: a. ingkar janji terhadap kontrak antara lain: 1. pemalsuan barang yang dijual kepada negara; 2. pemalsuan dokumen penagihan kepada negara; 3. penggelapan Barang/Uang Milik Negara yang sedang menjadi tanggung jawabnya; dan 4. pelaksanaan kegiatan melampaui batas waktu. b. kelalaian dalam mengurus/memelihara Barang/Uang Milik Negara yang menjadi tanggung jawabnya.

BAB IV

PENETAPAN JUMLAH DAN PELAKU KERUGIAN NEGARA

Pasal 11

Koreksi

(1) Jumlah kerugian negara ditetapkan berdasarkan perhitungan jumlah kerugian negara yang sudah pasti. (2) Kerugian berupa kendaraan bermotor ditetapkan berdasarkan harga pasaran resmi yang berlaku pada saat terjadinya kerugian negara. (3) Kerugian berupa perlengkapan/alat rumah tangga kantor/Barang Milik Negara lainnya, yang ditetapkan berdasarkan harga pasaran barang menurut jenis spesifikasi yang sama, pada saat barang tersebut hilang dengan memperhitungkan penyusutan maksimal 10% (sepuluh perseratus)/tahun dengan kondisi barang terendah minimal 20% (dua puluh perseratus) dari harga taksiran. (4) Kerugian berupa bangunan gedung yang ditetapkan berdasarkan standar harga dengan memperhitungkan penyusutan sesuai Keputusan Menteri Pekerjaan Umum pada saat kejadian.

Pasal 12

(1) Dalam penetapan pelaku kerugian negara baik oleh Bendahara, Pegawai atau CPNS bukan bendahara, dan/atau Pihak Ketiga harus memuat dengan jelas hal-hal sebagai berikut: a. identitas pelaku; b. status kepegawaian/status pelaku yang bersangkutan; dan www.djpp.kemenkumham.go.id c. unsur kesalahan para pelaku. (2) Unsur kesalahan para pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yang dapat mengakibatkan kerugian negara terdiri dari: a. perbuatan langsung; dan b. perbuatan tidak langsung. (3) Perbuatan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain mencuri, menggelapkan, merusak Barang/Uang Milik Negara, membeli barang terlalu mahal, dan membayar lebih kepada pihak ketiga, atau ingkar janji yang menjadikan negara menderita kerugian. (4) Perbuatan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, antara lain sebagai atasan atau sebagai pengawas telah lalai dalam tugasnya sehingga memudahkan/memungkinkan Pegawai atau CPNS bukan bendahara dan/atau Pihak Ketiga melakukan kecurangan sehingga menimbulkan kerugian negara, dan terhadap perbuatan tersebut dilakukan tuntutan ganti rugi secara tanggung jawab renteng.

BAB V

PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

Pasal 13

Koreksi

(1) Untuk menindaklanjuti setiap informasi kerugian negara di lingkungan BNN, Kepala BNN membentuk TPKN. (2) Susunan keangotaan TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Ketua : Sekretaris Utama; b. Wakil Ketua : Inspektur Utama; c. Sekretaris : Kepala Biro Keuangan; d. Anggota : 1. Kepala Biro Umum; 2. Kepala Biro Kepegawaian; 3. Direktur Hukum; 4. Kepala Bagian Logistik; 5. Kepala Bagian Tata Usaha; 6. Kepala Sub Bagian Pengelolaan Logistik; dan 7. Pejabat lain yang terkait. www.djpp.kemenkumham.go.id (3) Dalam melaksanakan penyelesaian kerugian negara, anggota TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d angka 7, disesuaikan dengan satuan kerja tempat terjadinya kerugian negara.

Pasal 14

(1) TPKN bertugas membantu Kepala BNN dalam memproses penyelesaian kerugian negara terhadap: a. Bendahara yang pembebanannya akan ditetapkan oleh BPK; dan b. Pegawai atau CPNS bukan bendahara dan/atau Pihak Ketiga. (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKN menyelenggarakan fungsi: a. meneliti laporan kasus kerugian negara; b. mengumpulkan dan melakukan verifikasi terhadap bukti pendukung bahwa Bendahara, Pegawai atau CPNS bukan bendahara, dan/atau Pihak Ketiga yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai; c. melakukan pemeriksaan terhadap pelaku kasus kerugian negara di tingkat pusat dan daerah serta sewaktu-waktu dapat meninjau ke lokasi kasus; d. menghitung jumlah kerugian negara yang dilakukan oleh Bendahara, Pegawai atau CPNS bukan bendahara, dan/atau Pihak Ketiga; e. menginventarisasi harta kekayaan milik Bendahara, Pegawai atau CPNS bukan bendahara, dan/atau Pihak Ketiga yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian negara; f. menyelesaikan kerugian negara melalui SKTJM; g. menyusun bahan pertimbangan dalam rangka pengambilan keputusan Kepala BNN guna MENETAPKAN pembebanan sementara; h. menatausahakan penyelesaian kerugian negara; dan i. menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian kerugian negara kepada Kepala BNN dengan tembusan kepada BPK. (3) Dalam hal dipandang perlu Kepala BNN dapat menugaskan TPKN melakukan investigasi langsung pada satuan kerja tempat terjadinya kerugian negara untuk proses penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, antara lain: www.djpp.kemenkumham.go.id a. surat keputusan pengangkatan sebagai bendahara atau sebagai pejabat yang melaksanakan fungsi kebendaharaan; b. Berita Acara Pemeriksaan kas/barang; c. register penutupan buku kas/barang; d. surat keterangan tentang sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; e. surat keterangan bank tentang saldo kas di bank bersangkutan; f. fotokopi/rekaman buku kas umum bulan yang bersangkutan yang memuat adanya kekurangan kas; g. surat tanda lapor dari kepolisian dalam hal kerugian negara mengandung indikasi tindak pidana; h. berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari kepolisian dalam hal kerugian negara terjadi karena pencurian atau perampokan; i. surat keterangan ahli waris dari kelurahan atau pengadilan; j. surat keterangan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tentang Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana kepada Bendahara Pengeluaran; dan k. data dan informasi lain yang membuktikan adanya kerugian negara. (5) TPKN mencatat kerugian negara dalam daftar kerugian negara. (6) Format daftar kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Pasal 15

Kepala BNN menugaskan TPKN untuk menindaklanjuti setiap kejadian kerugian negara selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan.

Pasal 16

(1) TPKN dalam melaksanakan pemeriksaan harus dilengkapi dengan data dan barang bukti sebagai bahan pertimbangan penyelesaian kerugian negara. (2) Kelengkapan data dan barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: www.djpp.kemenkumham.go.id a. sebab-sebab kerugian negara; b. jumlah kerugian negara yang pasti; c. nama para pelaku yang terlibat; d. tingkatan kesalahan, kelalaian atau kealpaan dari masing- masing pelaku atau yang terlibat; e. bukti penyelesaian secara damai apabila sudah dilakukan; f. surat pengakuan atau SKTJM; g. saran penyelesaian kasus dimaksud; dan h. keterangan lain yang dapat dipergunakan. (3) Pelaksanaan tugas verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, diselesaikan paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak memperoleh penugasan. (4) TPKN melaporkan hasil verifikasi dalam bentuk Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Negara kepada Kepala BNN dengan dilengkapi dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4). (5) Setelah menerima laporan, Kepala BNN menyampaikan Hasil Verifikasi Kerugian Negara kepada BPK paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterima laporan dari TPKN.

Pasal 17

(1) Selama TPKN melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Kepala BNN membebastugaskan Bendahara sementara dari jabatannya dan menunjuk Bendahara pengganti. (2) Mekanisme pembebastugasan dan penunjukkan Bendahara pengganti ditetapkan oleh Kepala BNN.

Pasal 18

Dalam hal kerugian negara disebabkan oleh Bendahahara, TPKN mengumpulkan dan melakukan verifikasi dokumen-dokumen, antara lain sebagai berikut: a. surat keputusan pengangkatan sebagai Bendahara atau sebagai pejabat yang melaksanakan fungsi kebendaharaan; b. Berita Acara Pemeriksaan Kas/Barang; c. register penutupan buku kas/barang; d. surat keterangan tentang sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; e. surat keterangan bank tentang saldo kas di bank bersangkutan; www.djpp.kemenkumham.go.id f. fotokopi/rekaman buku kas umum bulan yang bersangkutan yang memuat adanya kekurangan kas; g. surat tanda lapor dari kepolisian dalam hal kerugian negara mengandung indikasi tindak pidana; h. Berita Acara Pemeriksaan tempat kejadian perkara dari kepolisian dalam hal kerugian negara terjadi karena pencurian atau perampokan; dan i. surat keterangan ahli waris dari kelurahan atau pengadilan.

Pasal 19

Dalam hal kerugian negara disebabkan oleh Pegawai atau CPNS bukan bendahara, TPKN melakukan penelitian terhadap dokumen sesuai dengan jenis kejadian kerugian negara.

Pasal 20

(1) Dalam hal kerugian negara disebabkan oleh Pihak Ketiga, TPKN melakukan penelitian terhadap dokumen sesuai dengan jenis kejadian kerugian negara. (2) Kejadian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan karena: a. menaikkan harga terlalu tinggi atas dasar permufakatan dengan pejabat yang bersangkutan; b. tidak menepati perjanjian (wanprestasi); c. pengiriman yang mengalami kerusakan karena kesalahannya; dan d. perbuatan lain yang menyebabkan kerugian negara. (3) TPKN mencatat kerugian negara dalam daftar kerugian negara. (4) Format daftar kerugian negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Pasal 21

(1) Setelah menerima hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5), BPK melakukan pemeriksaan. (2) Hasil pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala BNN melalui surat. (3) Dalam hal surat BPK menyatakan bahwa tidak terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai maka Kepala BNN MENETAPKAN kasus kerugian negara dihapuskan dan dikeluarkan dari daftar kerugian negara. www.djpp.kemenkumham.go.id (4) Dalam hal surat BPK menyatakan bahwa terbukti ada perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, Kepala BNN menugaskan TPKN untuk mengupayakan agar Bendahara bersedia membuat dan menandatangani SKTJM paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat dari BPK.

Pasal 22

Pegawai yang diduga menyebabkan kerugian negara dapat mengajukan bukti bahwa ia bebas dari kesalahan, kelalaian dan/atau kealpaan atas kekurangan perbendaharaan dan/atau kerugian negara tersebut.

Pasal 23

(1) Apabila terbukti kerugian negara dilakukan oleh beberapa pegawai secara langsung atau tidak langsung, maka kepada yang bersangkutan dikenakan tanggung jawab renteng sesuai bobot keterlibatan dan tanggung jawabnya, urutan inisiatif dan kelalaian atau kesalahannya. (2) Jika pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bebas dari kesalahan, kelalaian dan/atau kealpaan atas kekurangan perbendaharaan dan/atau kerugian negara, maka Kepala BNN melakukan penghapusan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang tidak dapat dipisahkan dengan peraturan ini.

Pasal 45

(1) Pembebasan kerugian negara dapat dilakukan dalam hal: a. tidak cukup bukti; b. keberatan/pembelaan dari yang bersangkutan diterima dan diputuskan tidak bersalah; atau c. banding yang bersangkutan diterima dan diputuskan tidak bersalah. (2) Pembebasan kerugian negara dilaksanakan oleh Kepala BNN dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembebasan Kerugian Negara. (3) Dalam hal dikemudian hari diperoleh bukti baru yang cukup maka terhadap pembebasan kerugian negara dapat dilakukan proses penuntutan kembali.

BAB 1

Cara Penyelesaian

Pasal 24

Koreksi

Setiap perbuatan melawan hukum atau kelalaian yang mengakibatkan kerugian negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dilakukan oleh Bendahara, Pegawai atau CPNS bukan bendahara dan/atau Pihak Ketiga dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Koreksi

(1) Penyelesaian kerugian negara dapat dilaksanakan dengan cara: a. penyelesaian secara damai; atau b. penyelesaian secara paksa. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Penyelesaian secara paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan dengan cara: a. melalui penerbitan SKP2KS; b. melalui proses hukum perdata; dan/atau c. melalui proses hukum pidana.

Pasal 26

(1) Dalam hal terjadi kerugian negara oleh Bendahara, Pegawai atau CPNS bukan bendahara dikeluarkan SKP2KS dan SKP. (2) SKP2KS dan SKP diterbitkan oleh Kepala BNN. (3) Dalam hal penyebab terjadinya kerugian negara oleh Kepala BNN maka SKP2KS/SKP diterbitkan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.

Pasal 27

(1) Penyelesaian TP/TGR secara damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a sedapat mungkin dilakukan oleh pegawai/ahli waris/pengampu dengan mengganti kerugian negara berupa uang yang dapat dibayar secara tunai dan seketika maupun angsuran. (2) Penyelesaian secara damai dilaksanakan dengan meminta pernyataan bersedia bertanggung jawab yang dituangkan dalam SKTJM kepada Bendahara, Pegawai atau CPNS bukan bendahara, dan/atau Pihak Ketiga. (3) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat: a. pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian negara menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti; b. jumlah kerugian negara yang harus dibayar; c. cara penggantian secara tunai dan seketika; d. jangka waktu pembayaran; e. pernyataan penyerahan barang jaminan; f. tempat dan tanggal surat; dan g. tanda tangan pegawai yang bersangkutan/pengampu yang memperoleh hak ahli waris. (4) Format SKTJM dan pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 28

(1) Penggantian kerugian negara secara tunai dan seketika dilakukan selambat-lambatnya 40 (empat puluh) hari sejak SKTJM ditandatangani. (2) SKTJM dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan bermaterai cukup ditandatangani oleh yang bersangkutan serta diketahui 2 (dua) orang saksi masing-masing untuk: a. Kepala BNN u.p Sestama; b. Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan; c. Bendahara yang ditunjuk untuk melaksanakan SKTJM; dan d. pelaku yang bersangkutan. (3) Salinan SKTJM oleh Kepala Satuan Kerja disampaikan kepada: a. BPK; b. BPKP; c. Inspektur Utama; dan d. Kepala Biro Keuangan.

Pasal 29

(1) Pelunasan dengan cara angsuran dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak SKTJM ditandatangani dan harus disertai jaminan yang nilainya sepadan dengan jumlah kerugian negara. (2) Pada saat Pegawai atau CPNS bukan bendahara dan/atau Pihak Ketiga menandatangani SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyerahkan dokumen sebagai berikut: a. daftar barang jaminan; b. bukti kepemilikan barang atas nama penanggung jawab; dan c. surat kuasa menjual. (3) Jika penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara angsuran melalui potongan gaji dan/atau penghasilan lainnya dari yang bersangkutan maka pimpinan instansi yang bersangkutan mengupayakan pengembalian kerugian negara melalui pemotongan serendah-rendahnya sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tiap bulan sampai lunas.

Pasal 30

(1) Pelaksanaan penyelesaian secara damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a dapat dilakukan oleh: www.djpp.kemenkumham.go.id a. Kepala Satuan Kerja pada tempat terjadinya kekurangan perbendaharaan dan/atau kerugian negara; b. TPKN; atau c. Kepala Satuan Kerja dengan TPKN. (2) Dalam hal penyelesaian secara damai dilakukan oleh TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b maka penyelesaiannya harus diinformasikan kepada Kepala Satuan Kerja. (3) Dalam hal penyelesaian secara damai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melibatkan Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan maka penyelesaian harus dilaporkan kepada Kepala BNN.

Pasal 31

(1) Terhadap jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dibuatkan daftar barang di atas surat bermaterai dengan mencantumkan semua jenis, lokasi, dan surat-surat pemilikan atau surat bukti hak atas barang tersebut dengan nilai perkiraan yang lebih besar nilainya dari kerugian negara. (2) Selain jaminan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jaminan dapat berupa pendapatan yang sudah pasti akan diterima oleh yang bersangkutan. (3) Apabila jaminan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak cukup, maka dapat ditutup dengan jaminan harta kekayaan orang lain yang dinyatakan dengan surat kesanggupan dari orang yang punya harta kekayaan tersebut sehingga nilai kerugian negara dapat dipenuhi. (4) Surat kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai pemberian kuasa kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1). (5) Surat kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan daftar barang yang dijaminkan.

Pasal 32

(1) Pelaksanaan penyerahan benda jaminan dapat dilakukan dengan cara: a. penyerahan penuh yaitu penyerahan benda lengkap dengan surat bukti dan hak kepemilikan; atau b. penyerahan surat bukti hak kepemilikan. (2) Dalam hal penyerahan surat bukti pemilikan, bendanya masih dikuasai oleh pemilik. www.djpp.kemenkumham.go.id (3) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diikuti dengan surat kuasa penyerahan hak sebagai jaminan. (4) Apabila benda jaminan berupa surat berharga atau benda berharga yang dapat disimpan dalam brankas maka penyimpanannya diserahkan kepada Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran yang telah ditunjuk oleh Kepala BNN. (5) Apabila benda jaminan berupa benda bergerak lainnya maka penyimpanannya diserahkan kepada Bendahara Materiil/Bendahara Pengeluaran yang ditunjuk oleh Kepala BNN. (6) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) bertanggung jawab atas penyimpanan benda-benda jaminan untuk menjaga nilai benda tersebut tidak menurun.

Pasal 33

Terhadap penyimpanan benda-benda atau uang tunai, Bendahara atau pejabat penerima wajib menyelenggarakan administrasi dengan cara: a. membuat Berita Acara Penerimaan; b. membukukan penyimpanannya; c. melaporkan penerimaan dan penyimpanan serta keadaan benda jaminan tersebut kepada atasan langsungnya dengan dilampiri Berita Acara.

Pasal 34

(1) Bendahara yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) dan ayat (5) wajib melakukan tagihan sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam SKTJM. (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil tagihan kepada Kepala BNN melalui atasannya secara berjenjang. (3) Dalam hal pegawai yang menandatangani SKTJM tidak memenuhi kesanggupan maka Bendahara melaporkan secara tertulis tentang ketidaksanggupan tersebut disertai dengan sebab dan alasannya kepada Kepala BNN melalui atasannya secara berjenjang. (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tembusannya disampaikan kepada Sekretaris Utama c.q. Kepala Biro Keuangan.

Pasal 35

(1) Dalam hal penyelesaian kerugian negara secara damai sebagaimana dinyatakan dalam SKTJM tidak dipenuhi sesuai waktu yang telah ditentukan maka penjualan benda jaminan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Hasil penjualan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikompensasi dengan kewajiban yang bersangkutan. (3) Dalam hal terdapat kekurangan dari hasil penjualan jaminan maka kekurangan tersebut tetap menjadi kewajiban Bendahara, Pegawai atau CPNS bukan bendahara, dan/atau Pihak Ketiga yang bersangkutan. (4) Dalam hal terdapat kelebihan dari penjualan jaminan akan dikembalikan kepada Bendahara, Pegawai atau CPNS bukan bendahara, dan/atau Pihak Ketiga yang bersangkutan.

Pasal 36

Dalam hal Pegawai yang menyebabkan kerugian negara sampai tiga kali penagihan belum memenuhi kewajiban maka pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) membatalkan SKTJM yang telah dibuat dan dilakukan proses upaya paksa.

Pasal 37

Dalam hal kerugian negara yang dibebankan pada Pegawai yang menyebabkan kerugian negara belum lunas, sedangkan yang bersangkutan akan menjalani pensiun maka Bendahara memberitahukan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), Kas Negara dan PT. TASPEN agar dapat dilakukan penagihan/pemotongan atas sisa hutang tersebut.

Pasal 38

Dalam hal kerugian negara yang dibebankan kepada pegawai yang menyebabkan kerugian negara belum lunas, sedangkan yang bersangkutan meninggal dunia maka pejabat yang menandatangani SKTJM segera memberitahukan kepada ahli waris tentang masih adanya sisa hutang tersebut berikut persyaratannya.

BAB 2

Secara Damai

Pasal 27

Koreksi

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

(1) Penyelesaian dengan upaya paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, dilakukan apabila: a. SKTJM tidak dapat diperoleh; atau b. SKTJM dapat diperoleh namun yang bersangkutan tidak dapat menjamin pengembalian kerugian negara. (2) Dalam hal SKTJM tidak dapat diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a maka pelaksanaannya dilakukan dengan pembebanan sementara. www.djpp.kemenkumham.go.id (3) Dalam hal SKTJM dapat diperoleh namun yang bersangkutan tidak dapat menjamin pengembalian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b maka pelaksanaannya dilakukan dengan menjual jaminan. (4) Dalam hal penyelesaian upaya paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil maka Kepala Satuan Kerja dapat menyerahkan penyelesaiannya dan/atau berkonsultasi dengan TPKN.

Pasal 40

Pasal 41

(1) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (5) diajukan kepada Kepala BNN selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterima keputusan pembebanan. (2) Keputusan tingkat banding dari Kepala BNN dapat berupa memperkuat atau membatalkan Surat Keputusan Pembebanan, atau menambah/mengurangi besarnya jumlah kerugian yang harus dibayar oleh Bendahara, Pegawai atau CPNS bukan bendahara, dan/atau Pihak Ketiga yang bersangkutan. (3) Dalam hal permohonan banding diterima, Kepala BNN menerbitkan Surat Keputusan tentang Peninjauan Kembali.

Pasal 42

(1) SKPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan. (2) Sita jaminan dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Bendahara, Pegawai atau CPNS bukan bendahara, dan/atau Pihak Ketiga yang bersangkutan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah terbitnya SKPS dengan meminta bantuan instansi yang berwenang. (3) Pelaksanaan sita jaminan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 43

(1) SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) berlaku sejak tanggal ditetapkan. (2) Pelaksanaan SKP2KS oleh Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan. www.djpp.kemenkumham.go.id

BAB 3

Penyelesaian Secara Paksa

Pasal 39

Koreksi

Pasal 40

Pasal 41

Pasal 42

Pasal 43

(1) SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) berlaku sejak tanggal ditetapkan. (2) Pelaksanaan SKP2KS oleh Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 44

(1) Dalam hal penyelesaian kerugian negara telah melewati masa kadaluwarsa maka penyelesaian kerugian negara dilaksanakan sesuai ketentuan hukum acara perdata. (2) Dalam hal terdapat unsur tindak pidana maka penyelesaian kerugian negara dilaksanakan sesuai ketentuan hukum acara pidana.

BAB V

TUNTUTAN PERBENDAHARAAN

Pasal 46

Koreksi

Tuntutan Perbendaharaan dilakukan terhadap Bendahara yang: a. telah melakukan perbuatan melawan hukum atau karena kelalaian atau kealpaannya tidak melaksanakan kewajiban, sehingga mengakibatkan kerugian negara; b. karena kesalahannya mengakibatkan kerugian negara; atau c. telah melalaikan kewajibannya dalam membuat perhitungan pertanggungjawaban yang mengakibatkan kerugian negara.

Pasal 47

Koreksi

Tuntutan Perbendaharaan dapat dilakukan apabila dipenuhinya semua persyaratan sebagai berikut: www.djpp.kemenkumham.go.id a. negara telah dirugikan atau terdapat kekurangan perbendaharaan; b. kerugian negara harus telah pasti; c. kerugian negara terjadi dalam pengurusan Bendahara; d. kerugian negara terjadi sebagai akibat perbuatan melawan hukum atau karena kelalaiannya dan atau kealpaan atau kesalahan bendahara; dan e. kerugian negara tidak dapat diselesaikan dengan upaya damai.

Pasal 48

(1) Dalam hal upaya untuk memperoleh penggantian kekurangan perbendaharaan dengan penyelesaian secara damai tidak dapat diselesaikan, penyelesaian dapat dilakukan secara paksa oleh Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan atas nama Kepala BNN melalui pembebanan penggantian kerugian sementara. (2) Keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar dalam melakukan pemotongan gaji dan/atau penghasilan lain dari Bendahara yang bersangkutan. (3) Pelaksanaan pemotongan gaji dan/atau penghasilan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan Surat Perintah Kepala BNN. (4) Format pembebanan penggantian kerugian sementara sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Pasal 49

(1) Pelaksanaan penyelesaian secara paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) disampaikan kepada BPK dengan data dukung lengkap untuk mendapat ketetapan. (2) Berdasarkan penetapan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BNN dapat melakukan tindakan administratif di bidang kepegawaian.

Pasal 50

(1) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2), dapat dilakukan dalam bentuk Tuntutan Perbendaharaan kepada Bendahara yang bersangkutan. (2) Tuntutan Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penerbitan Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu yang disampaikan oleh Kepala BNN kepada Bendahara yang bersangkutan. www.djpp.kemenkumham.go.id (3) Bendahara yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan dengan mengajukan bukti bebas dari kesalahan, kelalaian dan/atau kealpaan atas kekurangan perbendaharaan kepada BPK melalui Kepala BNN. (4) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan selambat- lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima keputusan Tuntutan Perbendaharaan.

Pasal 51

(1) Kepala BNN menyampaikan pengajuan pembelaan dari Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) kepada BPK untuk dimintakan persetujuan. (2) Dalam hal pengajuan pembelaan dari Bendahara diterima maka BPK memberitahukan keputusan pembebanan kepada Kepala BNN sebagai dasar untuk melakukan penghapusan. (3) Dalam hal pengajuan pembelaan ditolak atau Bendahara tidak mengajukan keberatan atau tidak dapat membuktikan bahwa ia bebas dari kesalahan dan kelalaian atas kekurangan perbendaharaan maka BPK MENETAPKAN Surat Keputusan Pembebanan. (4) Format penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Pasal 52

(1) Berdasarkan surat keputusan pembebanan dari BPK, Bendahara wajib mengganti kerugian negara dengan cara menyetorkan secara tunai ke kas negara dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima Surat Keputusan Pembebanan. (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Bendahara tidak mengganti kerugian negara secara tunai, Kepala BNN mengajukan permintaan kepada instansi yang berwenang untuk melakukan penyitaan dan penjualan lelang atas harta kekayaan Bendahara. (3) Pelaksanaan keputusan pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan dan apabila terjadi kemacetan kecuali ditetapkan lain oleh Kepala BNN, pelaksanaan selanjutnya dapat dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja dengan perantaraan Pengadilan Negeri atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 53

(1) Jika Bendahara terlambat atau lalai membuat dan menyampaikan perhitungan pertanggungjawaban sesuai ketentuan, Bendahara yang bersangkutan diberikan surat peringatan oleh Kepala Satuan Kerja dengan MENETAPKAN batas waktu untuk segera memenuhi kewajibannya kepada instansi yang bersangkutan. (2) Dalam hal Bendahara tetap melalaikan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Kepala BNN menunjuk seorang atau beberapa pejabat untuk membuat perhitungan ex-officio. (3) Jika dari perhitungan ex-officio ternyata terdapat kekurangan perbendaharaan dan/atau kerugian, maka terhadap Bendahara diberikan Tuntutan Perbendaharaan. (4) Kepala BNN menyampaikan kelalaian Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada BPK untuk mendapat Keputusan.

Pasal 54

(1) Jika Bendahara diketahui melarikan diri atau berada di bawah pengampuan atau meninggal dunia dan tidak dapat segera dilakukan pengujian dan/atau pemeriksaan kas atau persediaan barang yang terdapat di gudang, maka untuk menjamin kepentingan negara, Atasan Langsung Bendahara segera melakukan tindakan sebagai berikut: a. memberi garis penutup pada buku-buku yang berkaitan dengan pengurusan uang atau barang; b. memasukkan ke dalam lemari besi dan/atau lemari lainnya dan menyegel semua buku, uang, surat-surat dan barang- barang berharga serta bukti-bukti; dan c. menyegel gudang tempat penyimpanan barang. (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Berita Acara Penyegelan yang ditandatangani oleh Atasan Langsung Bendahara yang bersangkutan dan 2 (dua) orang saksi.

Pasal 55

(1) Setelah penyegelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja Atasan Langsung Bendahara menunjuk pegawai untuk melakukan perhitungan ex-officio. (2) Perhitungan ex-officio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melakukan pengujian kas dan/atau persediaan barang di gudang dengan membuka segel. (3) Pembukaan segel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuatkan Berita Acara Pembukaan Segel. www.djpp.kemenkumham.go.id (4) Dalam melakukan pengujian dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), semua barang berharga dan barang yang ada di gudang dihitung dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas atau Persediaan. (5) Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala BNN melalui Kepala Satuan Kerja.

Pasal 56

Penutupan buku, penyegelan, pembukaan segel serta pengujian dan/atau pemeriksaan kas atau persediaan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan Pasal 55 disaksikan oleh keluarga terdekat, pengampu, atau ahli waris dari Bendahara dan paling sedikit 2 (dua) pejabat lain atas permintaan Atasan Langsung Bendahara yang bersangkutan.

Pasal 57

(1) Pelaksanaan dan pembuatan serta penyelesaian pertanggungjawaban atau perhitungan ex-officio terhadap Bendahara yang lalai atau melarikan diri atau berada di bawah pengampuan atau meninggal dunia dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan atas nama Kepala BNN. (2) Dalam penyusunan pertanggungjawaban atau perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memeriksa bukti dan buku atau bila perlu dilengkapi dan/atau direvisi sehingga dapat ditetapkan saldo buku yang sesungguhnya. (3) Dalam pelaksanaan penyusunan pertanggungjawaban atau perhitungan ex-officio sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keluarga terdekat atau pengampu atau ahli waris dari Bendahara diberikan kesempatan untuk melihat atau memeriksa buku dan bukti. (4) Dalam hal terdapat kerugian negara, kepada keluarga terdekat atau pengampu atau ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan salinan pertanggungjawaban perhitungan ex-officio, disertai tanda bukti penerimaan. (5) Batas waktu untuk mengajukan keberatan atau sanggahan terhadap pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja. (6) Kepala BNN menyampaikan pertanggungjawaban atau perhitungan ex-officio kepada BPK untuk diambil Keputusan. (7) Terhadap Keputusan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Bendahara yang bersangkutan tidak dapat mengajukan permohonan naik banding. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 58

(1) Apabila pengampu yang memperoleh hak ahli waris bersedia mengganti kerugian negara secara suka rela maka yang bersangkutan membuat dan menandatangani surat pernyataan bersedia mengganti kerugian negara sebagai pengganti SKTJM. (2) Nilai kerugian negara yang dapat dibebankan kepada pengampu yang memperoleh hak ahli waris terbatas pada kekayaan yang berasal dari Bendahara.

Pasal 59

Tanggungjawab ahli waris atas kekurangan perbendaharaan yang terdapat dalam pengurusan Bendahara yang melarikan diri atau berada di bawah pengampuan atau meninggal dunia dianggap gugur apabila: (1) 3 (tiga) tahun setelah lewat sejak Bendahara yang bersangkutan melarikan diri, atau berada di bawah pengampuan atau meninggal dunia, kepada pengampu atau ahli waris Bendahara yang bersangkutan atau mereka yang memperoleh hak daripadanya, tidak diberitahukan tentang perhitungan yang dibuat secara ex-officio; atau (2) 3 (tiga) tahun sejak batas waktu untuk mengajukan pembelaan telah lewat dan BPK tidak mengambil Keputusan.

Pasal 60

(1) Kekurangan perbendaharaan dianggap telah diganti apabila: a. Bendahara yang bersangkutan melarikan diri dan alamatnya tidak diketahui atau telah meninggal dunia tanpa ada ahli waris atau ahli warisnya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban; atau b. polisi atau kejaksaan telah menyita barang-barang dari Bendahara yang bersangkutan dan Hakim telah MEMUTUSKAN bahwa hasil penjualan barang-barang tersebut untuk negara. (2) Dalam hal masih terdapat sisa kerugian negara maka dilakukan penghapusan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini. (4) Penyelesaian kekurangan perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala BNN kepada BPK untuk penerbitan Surat Keputusan Pencatatan.

Pasal 61

Dalam hal Bendahara, melarikan diri atau meninggal dunia setelah membuat pertanggungjawaban dan ternyata setelah diperiksa terdapat www.djpp.kemenkumham.go.id kekurangan perbendaharaan maka Kepala BNN menyampaikan kepada BPK untuk mendapatkan Keputusan.

BAB VI

TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 62

Koreksi

Tuntutan Ganti Rugi dilakukan terhadap: a. Pegawai atau CPNS bukan bendahara; dan/atau b. Pihak Ketiga. Bagian Pertama Terhadap Pegawai Atau CPNS Bukan Bendahara

Pasal 63

Koreksi

(1) Tuntutan ganti rugi terhadap Pegawai atau CPNS bukan bendahara dilakukan apabila pada waktu menjalankan tugas jabatannya telah melakukan perbuatan langsung atau tidak langsung mengakibatkan kerugian negara. (2) Perbuatan Pegawai atau CPNS bukan bendahara yang mengakibatkan kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. penyalahgunaan wewenang; b. korupsi; c. pencurian; d. penggelapan; e. penipuan; f. menaikan harga; g. merubah kualitas atau mutu; h. uang tidak dipertanggungjawabkan pada waktunya; i. merusak barang milik negara; j. menghilangkan uang atau barang milik negara; dan k. kelalaian. (3) Tuntutan ganti rugi dapat dilakukan apabila dipenuhi semua persyaratan sebagai berikut: a. negara telah dirugikan; b. kerugian negara harus telah pasti; c. kerugian negara sebagai akibat tindakan langsung atau tidak langsung dari Pegawai atau CPNS bukan bendahara; www.djpp.kemenkumham.go.id d. perbuatan dilakukan oleh Pegawai atau CPNS bukan bendahara karena tugas jabatannya; dan e. tidak dapat diselesaikan secara damai.

Pasal 64

(1) Keputusan penuntutan ganti rugi terhadap kerugian negara yang diakibatkan oleh Pegawai atau CPNS bukan bendahara, dikeluarkan oleh Kepala BNN. (2) Keputusan pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan (3) Keputusan pembebanan penggantian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Pasal 65

(1) Kepala Satuan Kerja dapat mengusulkan kepada Kepala BNN untuk tidak melakukan Tuntutan Ganti Rugi, apabila kerugian negara tidak melampaui jumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan kecil sekali kemungkinan Tuntutan Ganti Rugi akan memberi hasil. (2) Usulan untuk tidak melakukan Tuntutan Ganti Rugi jika kerugian negara melebihi jumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) harus mendapat pertimbangan dari BPK.

Pasal 66

(1) Jika dari hasil penelitian diperoleh bukti yang kuat untuk melaksanakan Tuntutan Ganti Rugi dan tidak dapat diselesaikan dengan upaya damai maka Kepala BNN memberitahukan kepada Pegawai atau CPNS bukan bendahara atau ahli waris atau mereka yang memperoleh hak dari padanya tentang: a. jumlah kerugian negara yang harus diganti; b. sebab dan alasan pembebanan ganti rugi; dan c. tenggang waktu untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri yaitu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima surat pemberitahuan. (2) Format surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Pasal 67

(1) Pegawai atau CPNS bukan bendahara setelah menerima pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dapat: www.djpp.kemenkumham.go.id a. menyatakan bersedia mengganti kerugian secara damai dengan cara pembayaran tunai atau mengangsur paling lambat 2 (dua) tahun; b. mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas pembebanan ganti rugi yang akan dikenakan kepadanya; atau c. tidak memberikan jawaban sama sekali. (2) Dalam hal bersedia mengganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pegawai atau CPNS bukan bendahara menyerahkan SKTJM.

Pasal 68

(1) Dalam hal pembayaran ganti rugi yang dijanjikan itu terjamin dan akan lunas dalam batas waktu paling lama 2 (dua) tahun maka tidak perlu dilakukan proses Tuntutan Ganti Rugi. (2) Jika pembayaran ganti rugi yang dijanjikan itu tidak terjamin pelaksanaannya dan akan melebihi waktu 2 (dua) tahun maka proses Tuntutan Ganti Rugi dimaksud harus dilaksanakan.

Pasal 69

(1) Jika tenggang waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf c sudah dilampaui tetapi Pegawai atau CPNS bukan bendahara, ahli waris atau mereka yang memperoleh hak dari padanya tidak mengajukan keberatan atau pembelaannya ditolak, maka Kepala BNN MEMUTUSKAN untuk membebankan penggantian kerugian kepada yang bersangkutan dengan MENETAPKAN yang harus diganti dalam Surat Keputusan Pembebanan. (2) Keputusan pembebanan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat ditetapkan dalam tenggang waktu 5 (lima) tahun setelah tahun kerugian negara diketahui atau 8 (delapan) tahun setelah tahun terakhir perbuatan dilakukan. (3) Setelah tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui, Tuntutan Ganti Rugi dilakukan melalui Pengadilan Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Surat Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Pasal 70

(1) Keputusan Kepala BNN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah menerima keputusan, Pegawai atau CPNS bukan bendahara, ahli waris atau mereka yang memperoleh hak dari padanya dapat mengajukan www.djpp.kemenkumham.go.id permohonan peninjauan kembali kepada PRESIDEN dalam hal ini Menteri Keuangan. (2) PRESIDEN dalam hal ini Menteri Keuangan dapat memeriksa kembali Keputusan Kepala BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan MEMUTUSKAN dalam tingkat banding. (3) Jika permohonan peninjauan kembali diterima, maka Kepala BNN melakukan penghapusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

(1) Dalam hal tenggang waktu dilampaui tanpa ada permohonan peninjauan kembali atau permohonan peninjauan kembali ditolak maka keputusan pembebanan dapat dilaksanakan, kecuali jika dalam keputusan dimaksud ditetapkan bahwa pembebanan harus segera dijalankan untuk sementara. (2) Keputusan Kepala BNN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dilaksanakan sebagaimana keputusan hakim dalam putusan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. (3) Pelaksanaan Keputusan Kepala BNN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan. (4) Dalam hal terjadi kemacetan kecuali ditetapkan lain oleh Kepala BNN pelaksanaan selanjutnya dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja dengan perantaraan Pengadilan Negeri atau KPKNL.

Pasal 72

(1) Jika kerugian negara merupakan tanggung jawab lebih dari 1 (satu) orang maka kepada mereka yang telah menyebabkan kerugian negara dibebankan ganti rugi secara tanggung jawab renteng sebesar kerugian negara yang ditimbulkan dengan ketentuan tidak dibagi- bagi. (2) Apabila negara telah menerima ganti rugi sejumlah kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pelaksanaan penuntutan ganti rugi dinyatakan selesai.

Pasal 73

Dalam hal yang bersangkutan karena perbuatannya berkaitan dengan tindak pidana yang sedang diproses atau telah diputuskan oleh pengadilan dan keputusan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka proses penyelesaian atau putusan tindak pidana tersebut tidak menghentikan proses Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 74

(1) Pihak ketiga yang langsung atau tidak langsung telah merugikan negara wajib mengganti kerugian negara. (2) Perbuatan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa : a. menaikkan harga terlalu tinggi atas dasar permufakatan dengan pejabat yang bersangkutan; b. tidak menepati perjanjian (wanprestasl); c. pengiriman yang mengalami kerusakan karena kesalahannya; atau d. perbuatan lain yang mengakibatkan kerugian negara. (3) Untuk penggantian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dahulu diselesaikan dengan upaya damai. (4) Jika upaya damai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilaksanakan maka penyelesaiannya dilimpahkan kepada Kepala Satuan Kerja dengan perantaraan Pengadilan Negeri atau KPKNL.

Pasal 75

(1) Apabila gugatan dikabulkan dan keputusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka pelaksanaan keputusan dimaksud dapat dijalankan dengan ketentuan sebagai berikut: a. dalam hal berupa uang maka harus disetor ke Kas Negara; dan b. dalam hal berupa barang, perbaikan barang atau barang pengganti maka instansi pemakai barang harus mencatat sebagai inventaris negara berdasarkan Berita Acara Penerimaan dan/atau Pemeriksaan Barang. (2) Prosedur penggantian kerugian negara berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah: a. Kepala Satuan Kerja mengajukan permohonan penghapusan dikarenakan perampokan, pencurian, atau hilang diluar kesalahan/kealpaan pihak ketiga kepada pejabat yang berwenang dengan melampirkan data sebagai berikut: 1. Surat Keterangan dari Kepolisian; 2. Kartu Identitas Barang; dan 3. data lain pada Pihak Ketiga yang bersangkutan. www.djpp.kemenkumham.go.id b. Kepala BNN c.q. Sekretaris Utama mengajukan usul penghapusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Prosedur penggantian kerugian negara berupa barang atas dasar perhitungan atau kompensasi dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut: a. jenis barang dan bahan harus sama; dan b. jika terjadi keuntungan dalam kompensasi barang maka keuntungan tersebut menjadi hak negara dan harus dicatat. (4) Apabila gugatan tidak dikabulkan dan putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka kerugian negara menjadi beban negara sepenuhnya.

BAB Kedua

Tuntutan Ganti Rugi Terhadap Pihak Ketiga

Pasal 74

Koreksi

Pasal 75

BAB VII

PENGHAPUSAN KERUGIAN NEGARA

Pasal 76

Koreksi

(1) Uang dan/atau barang yang dicuri, dirampok, atau hilang dapat dihapuskan dari perhitungan Bendahara, bila pencurian, perampokan, atau kehilangan tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian Bendahara. (2) Penghapusan dari penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada pembuktian atau Berita Acara yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan keputusan Kepala BNN setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan. (4) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala Satuan Kerja kepada Kepala BNN paling Iambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah terjadinya kerugian negara. (5) Pengajuan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan surat keterangan penyidikan dari kepolisian di Tempat Kejadian Perkara (TKP). (6) Setelah menerima pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala BNN memberi penilaian dan/atau pendapat untuk diajukan usul penghapusan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 77

(1) Penutupan segera dan peniadaan dari administrasi Bendahara terhadap selisih kurang antara saldo buku dan saldo kas yang disebabkan oleh kesalahan/kelalaian Bendahara dilakukan berdasarkan keputusan Kepala BNN setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan. (2) Pengajuan usul peniadaan selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Satuan Kerja kepada Kepala BNN paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah terjadi kerugian negara. (3) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai Berita Acara Pemeriksaan Kas dan rekaman lembar BKU bulan yang bersangkutan yang memuat: a. adanya kekurangan kas; b. SKTJM atau SKPS; c. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dilakukan oleh Inspektur Utama atau pejabat yang ditunjuk; dan d. surat keterangan dari unit pemberi dana atau surat keterangan dari Atasan Langsung Bendahara. (4) Setelah menerima usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala BNN memberi penilaian dan/atau pendapat untuk diajukan usul peniadaan selisih kurang kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 78

Salinan dari semua keputusan penghapusan dan/atau peniadaan selisih kurang disampaikan kepada: a. BPK; b. Menteri Keuangan; c. BPKP; d. Inspektur Utama BNN; e. Dirjen Perbendaharaan; dan f. Kepala Satuan Kerja. www.djpp.kemenkumham.go.id

BAB 1

Pembebasan dan Penghapusan Tagihan Negara

Pasal 79

Koreksi

(1) Pembebasan tagihan negara ditetapkan oleh Kepala BNN atas dasar permohonan pihak yang bersangkutan setelah mendapat pertimbangan dari BPK. (2) Format pembebasan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Pasal 80

Koreksi

(1) Piutang-piutang negara yang tidak dapat ditagih, dihapuskan dengan pembukuan tersendiri. (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihapuskan oleh Kepala BNN setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan. (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan apabila: a. tagihan telah lewat 5 (lima) tahun sejak dari tahun piutang itu sudah dapat ditagih; b. yang berhutang meninggal dunia tanpa meninggalkan harta benda atau ahli waris dan tidak ada penjamin atau kawan berhutang (debitur); c. yang berhutang tidak mampu dan tidak ada kemungkinan dilakukan pemotongan berupa uang yang akan dibayar kepada negara serta penagihan dengan jalan damai tidak dapat dilakukan; atau d. mempunyai tagihan uang pajak yang telah diterima oleh penagih pajak tetapi tidak dipertanggungjawabkan oleh mereka.

Pasal 81

(1) Pegawai atau ahli waris/pengampu yang tidak mampu membayar, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan penghapusan secara tertulis kepada Kepala Satuan Kerja untuk diteruskan kepada Kepala BNN. (2) Setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala BNN membentuk Tim. www.djpp.kemenkumham.go.id (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan penelitian bila ternyata yang bersangkutan tidak mampu, maka yang bersangkutan diberi Surat Keputusan Penghapusan TGR baik sebagian atau seluruhnya. (4) Dalam hal yang berhutang masih ada dan telah mampu serta tagihan tidak kadaluwarsa, piutang negara yang telah dihapuskan dapat ditagih kembali.

Pasal 82

(1) Kewajiban Bendahara, Pegawai atau CPNS bukan bendahara, dan/atau Pihak Ketiga untuk membayar ganti rugi menjadi kadaluwarsa, apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian negara atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian negara tidak dilakukan penuntutan ganti rugi. (2) Tanggung jawab ahli waris, pengampu, atau pihak lain yang memperoleh hak dari Bendahara, Pegawai atau CPNS bukan bendahara, dan/atau Pihak Ketiga, menjadi kadaluwarsa apabila: a. setelah 3 (tiga) tahun sejak Keputusan Pengadilan yang MENETAPKAN pengampuan kepada Bendahara, Pegawai atau CPNS bukan bendahara, dan/atau Pihak Ketiga; atau b. sejak Bendahara, Pegawai atau CPNS bukan bendahara, dan/atau Pihak Ketiga diketahui melarikan diri atau meninggal dunia tidak diberitahukan oleh pejabat yang berwenang tentang kerugian negara.

(1) Dalam hal pelaksanaan penyelesaian secara paksa, Kepala BNN segera mengeluarkan SKP2KS/SKPS kepada Bendahara, Pegawai atau CPNS bukan bendahara, dan/atau Pihak Ketiga yang bersangkutan. (2) Atas SKP2KS/SKPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bendahara, Pegawai atau CPNS bukan bendahara, dan/atau Pihak Ketiga yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan/pembelaan diri secara tertulis paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS/SKPS tersebut dengan disertai bukti-bukti yang kuat. (3) Apabila Bendahara, Pegawai atau CPNS bukan bendahara, dan/atau Pihak Ketiga yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengajukan keberatan/pembelaan diri dalam waktu 14 (empat belas) hari atau keberatan/pembelaan diri ditolak, Kepala BNN MENETAPKAN SKP2K. (4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar untuk: a. memerintahkan Bendahara, Pegawai atau CPNS bukan bendahara, dan/atau Pihak Ketiga yang bersangkutan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk melakukan pembayaran tunai dan seketika dan untuk menyerahkan kekayaan yang dilengkapi dengan surat kuasa untuk menjual; b. meminta instansi yang berwenang untuk menjual barang bergerak maupun tidak bergerak milik Bendahara, Pegawai atau CPNS bukan bendahara, dan/atau Pihak Ketiga yang bersangkutan/pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris; dan c. melakukan pemotongan gaji/pensiun/penghasilan lain sesuai ketentuan apabila pembayaran tunai dan seketika tidak dapat dilaksanakan atau tidak mencukupi. www.djpp.kemenkumham.go.id (5) Apabila keberatan/pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, Kepala BNN menerbitkan Surat Keputusan tentang Peninjauan Kembali SKP2KS/SKPS. (6) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara pembayaran tunai dan seketika. (7) Apabila pembayaran tunai dan seketika sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dilaksanakan atau tidak mencukupi pembayaran dapat dilakukan melalui pemotongan gaji dan/atau penghasilan lainnya atau diangsur. (8) Pemotongan gaji dan/atau penghasilan lainnya atau diangsur sebagaimana dimaksud pada ayat (7) pelunasannya paling lama 2 (dua) tahun, dan apabila dianggap perlu dapat meminta bantuan kepada yang berwajib untuk dilakukan penagihan.

Peraturan Badan Nomor 19 Tahun 2012 tentang TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB III

Pasal 10

BAB IV

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kesatu

Pasal 11

BAB Kedua

Pasal 12

BAB V

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 45

BAB Kedua

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB 1

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

BAB 2

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40

Pasal 41

Pasal 42

Pasal 43

BAB 3

Pasal 39

Pasal 40

Pasal 41

Pasal 42

Pasal 43