PERBAN

Peraturan Badan Nomor 11 Tahun 2012 tentang PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL

PERBAN Nomor 11 Tahun 2012

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan: 1. Badan Narkotika Nasional selanjutnya disingkat BNN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mempunyai tugas di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. www.djpp.kemenkumham.go.id 2. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya sesuai dengan UNDANG-UNDANG tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. 3. Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada Badan Publik. 4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, selanjutnya disingkat PPID, adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik. 5. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum INDONESIA yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG tentang Keterbukaan Informasi Publik. 6. Informasi yang Dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG tentang Keterbukaan Informasi Publik. 7. Pengklasifikasian Informasi Publik adalah penetapan informasi sebagai Informasi yang Dikecualikan berdasarkan UNDANG-UNDANG tentang Keterbukaan Informasi Publik. 8. Pengujian Konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya. 9. Jangka Waktu Pengecualian adalah rentang waktu tertentu suatu Informasi yang Dikecualikan tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik. 10. Orang adalah orang perorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan publik sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG tentang Keterbukaan Informasi Publik. 11. Uji Konsekuensi adalah kegiatan melakukan uji konsekuensi terhadap keberatan penerima informasi yang diketuai oleh Sekretaris Utama selaku atasan PPID, dan dihadiri oleh Para Deputi, PPID Utama dan PPID Pembantu sesuai dengan substansi informasi yang akan dilakukan uji publik.

BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PPID

Pasal 7

Koreksi

(1) PPID mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain: a. mengumpulkan informasi dan data yang berkaitan dengan kegiatan BNN yang dapat diakses oleh publik; b. menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, pengamanan informasi publik dan data yang menjadi tangung jawabnya; www.djpp.kemenkumham.go.id c. mendokumentasikan informasi publik dan data yang diperoleh dalam bentuk foto, rekaman dan audio visual; d. menyediakan bahan informasi publik dan data yang akurat atau yang telah jadi sesuai kebutuhan; e. memberikan pelayanan informasi publik dan data dengan mengirimkan secara berkala informasi publik dan dokumentasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. membuat laporan rekapitulasi tahunan mengenai layanan informasi publik yang masuk/diterima; g. memberikan pelayanan informasi publik dengan cepat, tepat, dan sederhana; h. MENETAPKAN prosedur operasional penyebarluasan informasi publik; i. melakukan pengujian dan pengklasifikasian informasi publik dan/atau pengubahannya; j. melakukan penetapan informasi publik yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses; dan k. melakukan penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik. (2) Laporan rekapitulasi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f memuat: a. jumlah informasi publik yang masuk/diterima; b. waktu yang dibutuhkan BNN dalam memenuhi permintaan yang terdapat dalam informasi publik yang masuk/diterima; dan c. jumlah informasi publik yang tidak bisa diberikan oleh BNN beserta alasan penolakannya. (3) Dalam melaksanakan tugas, PPID dibantu oleh pejabat fungsional di lingkungan BNN.

Pasal 8

Dalam hal adanya pengajuan keberatan dari masyarakat atas informasi publik yang disampaikan oleh PPID dapat diajukan secara tertulis kepada atasan PPID.

Pasal 9

(1) Personel yang bertugas dan ditunjuk sebagai PPID atau PPID pembantu baik di BNN, BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota harus memiliki kompetensi pengelolaan informasi dan data. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Personel yang bertugas dan ditunjuk sebagai PPID atau PPID pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Kepala BNN ini diundangkan dan selanjutnya ditetapkan oleh Kepala BNN. (3) Dalam hal PPID atau anggota PID belum ditunjuk, tugas dan tanggung jawab PPID dan PID dapat dilakukan oleh Kepala Bagian Kehumasan Biro Umum BNN, di Bagian Tata Usaha BNN Provinsi dan di Sub Bagian Tata Usaha BNN Kabupaten/Kota.

Pasal 10

Atasan PPID bertanggung jawab dalam hal: a. pemberian informasi yang bersifat tertutup; b. uji konsekuensi terhadap informasi tertutup; c. ketersediaan informasi melalui berbagai sarana informasi; d. ketersediaan laporan pelayanan informasi setiap akhir tahun; e. penyampaian tanggapan tertulis terhadap setiap permohonan informasi publik.

Pasal 11

PPID Utama bertanggung jawab dalam hal: a. penyiapan informasi; b. ketersediaan laporan secara periodik dan tahunan; ketersediaan informasi melalui berbagai sarana informasi; c. kewajiban mengumumkan informasi jika terjadi informasi yang mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum; d. penyampaian tanggapan tertulis terhadap setiap permohonan informasi publik; e. penyampaian informasi publik yang ditutup; f. pencatatan permohonan informasi PPID; g. pelayanan terhadap pemohon informasi PPID; dan h. ketepatan penyampaian permohonan informasi kepada atasan.

Pasal 12

PPID Pembantu bertanggung jawab dalam hal: a. penyiapan informasi Unit Kerja; b. ketersediaan laporan secara periodik dan tahunan; c. ketersediaan informasi melalui berbagai sarana informasi; dan d. kewajiban mengumumkan informasi jika terjadi informasi yang mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. www.djpp.kemenkumham.go.id e. pencatatan permohonan informasi PPID; f. pelayanan terhadap pemohon informasi PPID; dan g. ketepatan penyampaian permohonan informasi kepada atasan.

BAB VI

PENGELOLAAN ATAS PERMOHONAN DAN KEBERATAN

Pasal 15

Koreksi

PPID mempelajari substansi informasi dan menentukan sifat informasi, dengan ketentuan sebagai berikut: a. apabila informasi yang diminta bersifat terbuka, PPID wajib memberikan jawaban permohonan informasi berupa Pemberitahuan Tertulis tercantum dalam lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini kepada pemohon informasi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima; dan b. apabila informasi yang diminta bersifat tertutup, PPID meneruskan permohonan informasi tersebut kepada PPID Utama, selanjutnya PPID Utama menyiapkan jawaban dengan menggunakan Formulir Penolakan Permohonan Informasi Publik tercantum dalam lampiran 4 (empat) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja dari tanggal diterimanya permohonan informasi, untuk disampaikan kepada pemohon informasi. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 16

(1) PPID Pembantu mencatat pada Buku Register Keberatan, tercantum dalam lampiran 6 (enam) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini dan menyampaikan Formulir Keberatan Atas Pemberian Informasi kepada PPID. (2) PPID meneruskan laporan keberatan kepada Atasan PPID. (3) Atasan PPID dalam waktu maksimal 25 (dua puluh lima) hari kerja membuat tanggapan tertulis untuk disampaikan kepada pemohon, dengan ketentuan sebagai berikut: a. jika keberatan atas informasi terbuka, Atasan PPID memberikan tanggapan dan disampaikan kepada pemohon informasi dengan lampiran bahan informasi yang diminta dengan memberitahu kepada pemohon bahwa biaya penyalinan informasi dan pengiriman salinan informasi ditanggung pemohon; b. jika keberatan atas informasi yang tertutup, Atasan PPID menyelenggarakan sidang uji konsekuensi dengan peserta para Deputi, PPID Utama, dan PPID Pembantu terkait, dengan ketentuan sebagai berikut: 1. apabila keberatan diterima, Atasan PPID memberikan tanggapan dan disampaikan kepada pemohon informasi melalui PPID, dengan memberitahu kepada pemohon bahwa biaya penyalinan informasi dan pengiriman salinan informasi ditanggung pemohon; dan 2. apabila keberatan ditolak, Atasan PPID memberikan tanggapan disertai alasan kepada pemohon informasi.

Pasal 17

PPID berhak untuk melakukan uji konsekuensi dilingkungannya terhadap permintaan permohonan informasi publik yang dikecualikan, tercantum dalam lampiran 7 (tujuh) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Peraturan Badan Nomor 11 Tahun 2012 tentang PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kesatu

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB V

Pasal 13

Pasal 14

BAB VI

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB VII

Pasal 18