PERBAN

Peraturan Badan Nomor 10 Tahun 2011 tentang PEMBERIAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN UANG MAKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BNN

PERBAN Nomor 10 Tahun 2011

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala BNN ini yang dimaksud dengan: 1. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah Pegawai Negeri yang bertugas di Sipil sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 43 Tahun 1999, termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil lingkungan Kementerian Negara/Lembaga. 2. Uang Makan adalah uang yang diberikan kepada PNS berdasarkan tarif dan dihitung secara harian untuk keperluan makan PNS dan diberikan paling banyak 22 hari kerja dalam 1 (satu) bulan. 3. Daftar Perhitungan Uang Makan adalah daftar yang dibuat oleh Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PP ABP) yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran yang memuat nama PNS, jumlah kehadiran pada hari-hari kerja selama 1 (satu) bulan, tarif uang makan, dan jumlah uang makan yang diterima PNS. 4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, yang selanjutnya disingkat SPTJM, adalah surat yang dibuat oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen yang memuat pernyataan bahwa seluruh pengeluaran untuk pembayaran uang makan PNS telah dihitung dengan benar dan disertai kesanggupan untuk mengembalikan kepada negara apabila terdapat kelebihan pembayaran. 5. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP, adalah dokumen yang dibuat/ diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk selaku pemberi kerja untuk selanjutnya diteruskan kepada pejabat Penandatangan SPM berkenaan. 6. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat SPM, adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau dokumen lain yang dipersamakan; 7. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disebut SP2D, adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan SPM. 8. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN. www.djpp.kemenkumham.go.id

BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN UANG MAKAN PNS

Pasal 7

Koreksi

(1) Uang Makan PNS dibayarkan setiap satu bulan yang pembayarannya pada awal bulan berikutnya. (2) Dalam hal pembayaran uang makan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Uang Makan PNS bulan Desember dapat dibayarkan pada bulan berjalan.

Pasal 8

Koreksi

(1) Uang makan yang dibayarkan kepada PNS dikenakan pajak dengan ketentuan sebagai berikut: a. Terhadap Uang Makan yang dibayarkan kepada PNS Golongan II/d ke bawah tidak dikenakan Pajak Penghasilan (PPh). b. Terhadap Uang Makan yang dibayarkan kepada PNS Golongan III dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) dengan tarif sebesar 5% (lima per seratus). c. Terhadap Uang Makan yang dibayarkan kepada PNS Golongan IV dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) dengan tarif sebesar 15% (lima belas per seratus). (2) Besaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan.

Pasal 9

(1) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Uang Makan untuk penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Uang Makan dengan melampirkan: a. Daftar Perhitungan Uang Makan; b. Daftar Hadir dari masing-masing satuan kerja (format terlampir); c. SPTJM; dan d. Surat Setoran Pajak Penghasilan (SSP PPh) Pasal 21. (2) Format SPTJM adalah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BNN ini. (3) Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Uang Makan dibuat rangkap 3 (tiga), dengan peruntukan sebagai berikut: a. Lembar kesatu dan lembar kedua disampaikan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat; dan b. Lembar ketiga sebagai pertinggal pada Satuan Kerja bersangkutan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 10

Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Uang Makan diajukan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara untuk diterbitkan SP2D dengan melampirkan: a. Surat Perintah Membayar (SPM); b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM); c. Daftar Perhitungan Uang Makan; d. Surat Setoran Pajak Penghasilan (SSP PPh) Pasal 21; dan e. Arsip Data Komputer (ADK) dalam bentuk flashdisk.

Pasal 11

(1) SPM-LS untuk kekurangan pembayaran Uang Makan diajukan kepada KPPN untuk diterbitkan SP2D dengan melampirkan: a. Surat Perintah Membayar; b. Daftar Perhitungan Kekurangan Pembayaran Uang Makan; c. SPTJM; d. Surat Setoran Pajak Penghasilan (SSP PPh) Pasal 21; dan e. ADK dalam bentuk flashdisk.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Koreksi

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala BNN ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2011 KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, GORIES MERE Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA AMIR SYAMSUDDIN www.djpp.kemenkumham.go.id LAMPIRAN I Peraturan Kepala Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : 10 Tahun 2011-12-02 Tanggal : 17 Oktober 2011 KEPALA KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, GORIES MERE www.djpp.kemenkumham.go.id KEPALA KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, GORIES MERE www.djpp.kemenkumham.go.id FORMAT SURAT PERTANGGUNG JAWABAN MUTLAK BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA) Jl. MT. Haryono No.11 Cawang, Jakarta Timur Telepon : (62-21) 80871566, 80871567 Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593 Email : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWABAN MUTLAK Yang bertanda tangan di bawa ini : Nama : NIP : Jabatan : Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa : 1. Perhitungan yang terdapat pada Daftar Perhitungan Uang Makan bulan ............ bagi satuan kerja ............... telah dihitung dengan benar dan berdasarkan daftar hadir kerja pegawai negeri sipil pada satuan kerja .............. 2. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran uang makan tersebut, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Negara. Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya. ..................., tanggal bulan, tahun Kuasa Pengguna Anggaran (Nama Lengkap) NIP KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, GORIS MERE LAMPIRAN III PERATURAN KEPALA BNN NOMOR : 10 TAHUN 2011 TANGGAL : 17 OKTOBER 2011 BADAN NARKOTIKA NASIONAL www.djpp.kemenkumham.go.id

Peraturan Badan Nomor 10 Tahun 2011 tentang PEMBERIAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN UANG MAKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BNN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB IV

Pasal 12