PERBAN

Peraturan Badan Nomor kep07 Tahun 2012 tentang PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

PERBAN Nomor kep07 Tahun 2012

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini, yang dimaksud dengan: 1. Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang, yang nyata dan pasti jumlahnya, sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai. 2. Bendahara di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatogi, dan Geofisika yang selanjutnya disebut Bendahara, adalah pegawai yang ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Badan untuk menerima, menyimpan, membayarkan/menyetorkan uang atau surat berharga atau barang Negara. 3. Pelaksana Pengelolaan Barang Milik Negara adalah pegawai yang ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Badan untuk mengelola Barang Milik Negara pada Satuan Kerja di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. 4. Pegawai Negeri Sipil Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang selanjutnya disingkat PNS adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas Negara lainnya, yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Tuntutan Ganti Rugi, yang selanjutnya disingkat TGR, adalah suatu proses yang dilakukan terhadap PNS bukan Bendahara dan/atau Pihak Ketiga untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melawan hukum. 6. Penyelesaian Kerugian Negara Secara Damai adalah upaya untuk memperoleh kembali pengembalian sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh Negara dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, baik yang dilaksanakan secara tunai maupun dengan mengangsur. 7. Surat Pernyataan Kesanggupan Mengembalikan Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat SPKMKN adalah suatu bentuk pernyataan yang tidak dapat ditarik kembali dibuat oleh PNS bukan Bendahara dan/atau Pihak Ketiga yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas kerugian Negara yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian Negara dimaksud. 8. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak, yang selanjutnya disingkat SKTJM, adalah surat keterangan yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas kerugian negara yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian negara dimaksud. 9. Surat Keputusan Pembebanan Sementara adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Badan tentang pembebanan penggantian sementara atas kerugian negara sebagai dasar untuk melaksanakan sita jaminan. 10. Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu, yang selanjutnya disebut SK-PBW, adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh BPK tentang pemberian kesempatan kepada Bendahara untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian kerugian negara. 11. Surat Keputusan Pencatatan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh BPK tentang proses penuntutan kasus kerugian negara untuk sementara tidak dapat dilanjutkan. 12. Surat Keputusan Pembebanan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh BPK yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan penggantian kerugian negara terhadap Bendahara. 13. Surat Keputusan Pembebasan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh BPK tentang pembebasan Bendahara dari kewajiban untuk mengganti kerugian negara karena tidak ada unsur perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. 14. Penghapusan Kekurangan Uang adalah rangkaian kegiatan dan usaha untuk menghapuskan dari perhitungan Bendahara uang yang dicuri, digelapkan atau hilang di luar kesalahan/kelalaian Bendahara bersangkutan. 15. Persetujuan penghapusan kekurangan uang dari perhitungan Bendahara, adalah suatu persetujuan yang diberikan oleh Kepala Badan c.q Sekretaris Utama, untuk menghapuskan uang yang dicuri, digelapkan, atau hilang di luar kesalahan/kelalaian Bendahara. 16. Peniadaan Selisih Antara Saldo Buku Dan Saldo Kas yang selanjutnya disebut Peniadaan Selisih adalah rangkaian kegiatan dan usaha untuk meniadakan selisih antara saldo buku dan saldo kas yang tidak segera dapat ditutup pada Bendahara (Bendahara pengganti) yang terjadi karena kesalahan/kelalaian Bendahara. 17. Persetujuan Peniadaan Selisih antara saldo buku dan saldo kas adalah suatu persetujuan yang diberikan oleh Kepala Badan c.q Sekretaris Utama, untuk meniadakan selisih antara saldo buku dan saldo kas dari administrasi Bendahara. 18. Daluwarsa adalah jangka waktu tertentu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan TGR terhadap pelaku kerugian Negara. 19. Ingkar janji/wanprestasi adalah tidak menepati perjanjian sebagaimana tertuang dalam SPKMKN. 20. Lalai adalah mengabaikan sesuatu yang semestinya dilakukan atau tidak melakukan kewajiban. 21. Sanksi adalah tindakan paksa yang dikenakan terhadap para pelaku kerugian Negara karena yang bersangkutan ingkar janji atau melanggar hukum atau lalai. 22. Tanggung Renteng adalah tanggung jawab yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh orang-orang/pihak-pihak terkait dalam perbuatan yang merugikan negara. 23. Keadaan kahar (Force majeure) adalah keadaan di luar dugaan/kemampuan manusia yang mengakibatkan kerugian Negara setelah dibuktikan, dinyatakan dari instansi yang berwenang, sehingga tidak ada unsur kelalaian/kesalahan seseorang atas terjadinya kerugian tersebut. 24. Tim Penyelesaian Kerugian Negara, yang selanjutnya disingkat TPKN, adalah tim yang menangani penyelesaian kerugian negara yang diangkat oleh Kepala Badan. 25. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang secara hukum mendapatkan hak waris. 26. Pihak Ketiga adalah mitra kerja/rekanan/ perseorangan/honorer dan pihak lain yang melaksanakan pekerjaan di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. 27. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang selanjutnya disebut Badan adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika. 28. Kepala Badan adalah Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. 29. Sekretaris Utama adalah Sekretaris Utama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. 30. Inspektorat adalah Inspektorat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. 31. Kepala Satuan Kerja/ UPT adalah Pimpinan unit eselon I/unit eselon II pada tingkat pusat dan/atau Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, yang mengelola keuangan.

BAB IV

PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP PNS BUKAN BENDAHARA DAN/ATAU PIHAK KETIGA

Pasal 5

Koreksi

Setiap PNS bukan Bendahara dan/atau Pihak Ketiga yang melakukan perbuatan/kegiatan/kelalaian yang berdasarkan hasil pemeriksaan BPK ataupun Inspektorat mengakibatkan kerugian Negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, diwajibkan mengganti kerugian yang ditimbulkannya dan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Koreksi

(1) Kerugian Negara disebabkan oleh: a. perbuatan melawan hukum atau melalaikan kewajiban yang dilakukan oleh PNS bukan Bendahara dan/atau Pihak Ketiga; b. keadaan kahar. (2) Perbuatan melawan hukum atau kelalaian dari PNS bukan Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa: a. menyalahgunakan barang, uang, atau surat berharga milik Negara; b. memiliki, menjual, menggadaikan, menyewakan, meminjamkan, menghilangkan, merusak dokumen, surat berharga dan /atau barang milik Negara secara tidak sah; c. melakukan kegiatan sendiri atau bersama atasan, teman sejawat, bawahan, atau Pihak Ketiga di dalam atau di luar lingkungan kerja menggunakan kekayaan Negara dengan tujuan mencari keuntungan diri sendiri dan/atau orang lain dan/atau korporasi secara langsung maupun tidak langsung; d. menyalahgunakan wewenang atau jabatan; e. tidak menyimpan rahasia negara atau rahasia jabatan dengan baik, sehingga rahasia tersebut dapat diketahui pihak lain; f. tidak melakukan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya sehingga pihak ketiga terhindar dari kewajiban membayar kepada negara; g. tidak menyimpan dan mengawasi secara khusus terhadap barang- barang yang dianggap atau dikategorikan atraktif yang menjadi wewenang penggunaannya atau lingkup tugas PNS bukan Bendahara; h. tidak mengindahkan, tidak memperhatikan, tidak mengambil sikap, pada waktu mengetahui hilang atau rusaknya dokumen, surat berharga atau barang; i. mengambil keputusan atau tindakan yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan sehingga ada pihak yang dirugikan dan menuntut kepada negara; j. kesalahan yang mengakibatkan terjadi pembayaran kepada yang tidak berhak; k. kesalahan dalam membuat dan menandatangani kontrak yang mengakibatkan kerugian Negara; l. kesalahan atau kelalaian yang menguntungkan pihak lain; m. kesalahan atau kelalaian dalam prosedur pengadaan barang/jasa yang mengakibatkan kerugian Negara; n. kelalaian dalam membuat pertanggungjawaban. (3) Perbuatan melawan hukum atau kelalaian oleh Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa: a. perbuatan melawan hukum seperti: 1. pemalsuan barang yang dijual kepada Negara; 2. pemalsuan dokumen penagihan kepada Negara;dan/atau 3. penggelapan barang/uang milik Negara yang sedang menjadi tanggung jawabnya. b. ingkar janji terhadap kontrak;dan/atau c. kelalaian dalam mengurus/memelihara barang/ uang milik Negara yang menjadi tanggung jawab Pihak Ketiga.

Pasal 7

(1) Penetapan jumlah kerugian Negara berdasarkan perhitungan jumlah kerugian yang pasti diderita oleh Negara. (2) Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. kendaraan bermotor, ditetapkan berdasarkan harga pasaran resmi sesuai Keputusan Gubernur setempat yang berlaku pada saat itu; b. perlengkapan/alat rumah tangga kantor/Barang Milik Negara lainnya, ditetapkan berdasarkan harga pasaran barang menurut jenis spesifikasi yang sama, pada saat barang tersebut hilang dengan memperhitungkan penyusutan maksimal 10% (sepuluh persen) per tahun dengan kondisi barang terendah minimal 20% (dua puluh persen) dari harga taksiran; dan c. bangunan gedung, ditetapkan berdasarkan standar harga dengan memperhitungkan penyusutan sesuai Keputusan Kepala Badan yang membidangi pekerjaan umum pada saat kejadian.

Pasal 8

(1) Penetapan pelaku kerugian Negara harus jelas memuat: a. identitas pelaku; b. status kepegawaian/status pelaku yang bersangkutan; c. unsur kesalahan para pelaku. (2) Unsur kesalahan para pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yang mengakibatkan kerugian Negara meliputi: a. perbuatan langsung antara lain mencuri, menggelapkan, merusak uang atau Barang Milik Negara, membayar lebih kepada pihak ketiga, atau ingkar janji yang menjadikan Negara menderita kerugian; b. perbuatan tidak langsung, antara lain sebagai atasan langsung telah lalai dalam tugasnya sehingga memudahkan/memungkinkan pegawai atau pihak ketiga melakukan kecurangan sehingga menimbulkan kerugian Negara, dan terhadap perbuatan tersebut dilakukan TGR secara tanggung renteng.

Pasal 9

(1) TPKN mengumpulkan dan melakukan verifikasi terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan Inspektorat yang belum dituntaskan penyelesaikannya oleh Inspektorat dan/atau Unit Kedeputian/Sekretaris Utama. (2) TPKN MENETAPKAN jumlah dan pelaku kerugian Negara yang harus diselesaikan. (3) Setiap kerugian Negara baik yang dilakukan oleh PNS bukan bendahara, dan/atau Pihak Ketiga yang diakibatkan karena perbuatan melawan hukum atau melalaikan kewajiban diupayakan diselesaikan dengan cara damai. (4) Penyelesaian Kerugian Negara oleh PNS bukan Bendahara dan/atau Pihak Ketiga secara damai dapat dilakukan dengan cara tunai atau diangsur. (5) Batas waktu untuk penyelesaian Kerugian Negara dengan cara diangsur untuk PNS bukan Bendahara dan/atau Pihak Ketiga paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak penetapan pembebanan oleh TPKN. (6) Penyelesaian secara damai dilakukan dengan membuat SPKMKN bagi PNS bukan Bendahara dan/atau Pihak Ketiga. (7) SPKMKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan mencantumkan jumlah kerugian Negara secara pasti dengan diketahui oleh atasan langsung. (8) Apabila kerugian Negara telah dilunasi oleh PNS bukan bendahara, dan/atau Pihak Ketiga sesuai dengan SPKMKN, maka kepada PNS bukan bendahara, dan/atau Pihak Ketiga yang bersangkutan tidak dikenakan TGR.

Pasal 10

(1) Bedasarkan SPKMKN, PNS bukan Bendahara/ Pihak Ke Tiga wajib mengganti kerugian Negara dengan cara menyetorkan secara tunai ke Kas Negara dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penetapan pembebanan oleh TPKN. (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas telah terlampaui PNS bukan Bendahara tidak mengganti kerugian Negara secara tunai, TPKN mengajukan permintaan kepada bendaharawan gaji untuk melakukan pemotongan penghasilan minimal 50 % (lima puluh persen) dari setiap bulan sampai lunas. (3) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud ayat 1 diatas telah terlampaui dan Pihak Ketiga tidak mengganti kerugian Negara secara tunai, TPKN melakukan penagihan ulang sebanyak 2 (dua) kali 7 (tujuh) hari kerja. (4) Apabila setelah penagihan ketiga, Pihak Ketiga tidak mengganti kerugian Negara dengan cara menyetorkan secara tunai ke Kas Negara, maka TPKN akan menyerahkan penyelesaian kerugian Negara kepada aparat penegak hukum.

Pasal 11

(1) Apabila PNS bukan Bendahara tidak bersedia menandatangani SPKMKN, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak penolakan penandatanganan SPKMKN, TPKN mengajukan usulan penetapan TGR kepada Kepala Badan. (2) Usulan penetapan TGR berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat pengawasan eksternal atau aparat pengawasan internal pemerintah.

Pasal 12

Dalam hal, Pihak Ketiga tidak bersedia menandatangani SPKMKN, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak penolakan penandatanganan SPKMKN, TPKN mengajukan usulan kepada Kepala Badan agar penyelesaian kerugian Negara diserahkan kepada aparat penegak hukum.

Pasal 13

(1) Kepala Badan MENETAPKAN keputusan pembebanan TGR terhadap PNS bukan Bendahara dan/atau Surat Pelimpahan Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Pihak Ketiga kepada aparat penegak hukum selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya usulan penetapan TGR/Pelimpahan Penyelesaian Kerugian Negara dari TPKN. (2) Kepala Badan menyampaikan surat keputusan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) kepada BPK, selambat-lambatnya 14(empat belas) hari kerja sejak Surat Keputusan ditetapkan.

Pasal 14

(1) Dalam hal Kepala Badan MENETAPKAN pembebanan TGR kepada PNS bukan Bendahara, maka kepada yang bersangkutan wajib mengganti kerugian Negara dengan cara menyetorkan secara tunai selambat- lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penetapan pembebanan TGR melalui Bendahara Penerimaan dengan menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP). (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilampaui dan PNS bukan Bendahara tidak mengganti kerugian Negara secara tunai, Sekretaris Utama meminta kepada KPPN untuk melaksanakan pemotongan maksimal sebesar 50% (lima puluh persen) dari gaji setiap bulan sampai lunas. (3) Apabila PNS bukan Bendahara memasuki masa pensiun, maka dalam Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada Negara dan Taspen yang menjadi haknya diperhitungkan untuk mengganti kerugian Negara dimaksud. (4) Apabila PNS bukan Bendahara melarikan diri, atau meninggal dunia sedangkan yang bersangkutan belum menyelesaikan utang kepada Negara, Kepala Badan melimpahkan penyelesaian kerugian Negara kepada instansi Negara yang menangani piutang Negara dan/atau aparat penegak hukum.

BAB Kesatu

Umum

Pasal 5

Koreksi

Pasal 6

Koreksi

BAB Ketiga

Mekanisme Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara

Pasal 9

Koreksi

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB V

PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP BENDAHARA

Pasal 15

Koreksi

(1) Informasi tentang kerugian negara terhadap Bendahara dapat diketahui dari hasil: a. pemeriksaan BPK; b. pengawasan aparat pengawasan fungsional; c. pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung Bendahara atau Kepala Satuan Kerja/UPT; dan/atau d. perhitungan ex-officio. (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar bagi Kepala Satuan Kerja/UPT dalam melakukan tindak lanjut ganti kerugian negara.

Pasal 16

(1) Apabila dipandang perlu, Kepala Satuan Kerja/UPT dapat membentuk Tim Ad Hoc untuk menyelesaikan kerugian negara yang terjadi pada satuan kerja/UPT yang bersangkutan. (2) Tim Ad Hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengumpulan data/informasi dan verifikasi kerugian negara berdasarkan penugasan dari Kepala Satuan Kerja/UPT. (3) Kepala Satuan Kerja/UPT melaporkan pelaksanaan tugas Tim Ad Hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Badan dengan tembusan kepada TPKN untuk diproses lebih lanjut.

Pasal 17

Dalam hal Bendahara dibawah pengampuan/berhalangan tetap/melarikan diri/meninggal dunia, Kepala Satuan Kerja/UPT melakukan tindakan pengamanan dan melakukan perhitungan secara ex-officio.

Pasal 18

(1) Kepala Satuan Kerja/UPT wajib melaporkan setiap kerugian negara kepada Kepala Badan dan memberitahukan kepada BPK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian negara diketahui. (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi paling kurang dengan Berita Acara Pemeriksaan Kas /Barang. (3) Kepala Satuan Kerja/UPT wajib menyampaikan fotokopi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan unit eselon I yang bersangkutan secara berjenjang.

Pasal 19

Kepala Badan segera menugaskan TPKN untuk menindaklanjuti setiap kasus kerugian negara paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Pasal 20

(1) Tim Penyelesaian Kerugian Negara mengumpulkan dan melakukan verifikasi dokumen pendukung laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18. (2) Tim Penyelesaian Kerugian Negara mencatat kerugian negara dalam daftar kerugian negara. (3) Dalam rangka menyelesaikan verifikasi, TPKN dapat berkoordinasi dengan Biro Umum. (4) Tim Penyelesaian Kerugian Negara harus menyelesaikan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memperoleh penugasan dari Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

Pasal 21

(1) Selama dalam proses penelitian, Bendahara dibebaskan dari penugasannya sebagai Bendahara. (2) Mekanisme pembebastugasan dan penunjukan Bendahara pengganti ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 22

(1) Tim Penyelesaian Kerugian Negara melaporkan hasil verifikasi dalam Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Negara kepada Kepala Badan. (2) Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Ketua BPK paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterima dari TPKN dengan dilengkapi dokumen pendukung melalui surat yang ditandatangani oleh Kepala Badan.

Pasal 23

Berdasarkan surat BPK yang menyatakan bahwa hasil pemeriksaan terhadap laporan hasil verifikasi kerugian negara yang dilakukan BPK ternyata tidak terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, Kepala Badan memerintahkan TPKN untuk menghapus dan mengeluarkan kerugian negara dimaksud dari daftar kerugian negara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

Pasal 24

Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap laporan hasil verifikasi kerugian negara yang dilakukan BPK terbukti ada perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, Kepala Badan memerintahkan kepada TPKN untuk mengupayakan agar Bendahara bersedia membuat dan menandatangani SKTJM paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat dari BPK.

Pasal 25

(1) Dalam hal Bendahara menandatangani SKTJM, yang bersangkutan wajib menyerahkan jaminan yang nilainya sama dengan jumlah kerugian negara kepada TPKN, dalam bentuk dokumen asli berupa: a. surat penyerahan jaminan; b. bukti pemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama Bendahara; dan c. surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari Bendahara. (2) Kepala Satuan Kerja/UPT untuk dan atas nama TPKN menyimpan dokumen asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan bertanggung jawab atas dokumen yang disimpannya. (3) SKTJM yang telah ditandatangani oleh Bendahara tidak dapat ditarik kembali. (4) Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau harta kekayaan yang dijaminkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku setelah BPK mengeluarkan surat keputusan pembebanan.

Pasal 26

(1) Penggantian kerugian negara dilakukan secara tunai paling lambat 40 (empat puluh) hari kerja sejak SKTJM ditandatangani. (2) Dalam hal Bendahara telah mengganti kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKN mengembalikan bukti kepemilikan barang dan surat kuasa menjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24. (3) Dalam hal pelaksanaan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan oleh TPKN, TPKN dapat meminta Kepala Satuan Kerja/UPT untuk dan atas nama TPKN mengembalikan bukti kepemilikan barang dan surat kuasa menjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

Pasal 27

(1) Dalam rangka pelaksanaan SKTJM, Bendahara dapat menjual dan/atau mencairkan harta kekayaan yang dijaminkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, ayat (4) setelah mendapat persetujuan dan di bawah pengawasan TPKN. (2) Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan oleh TPKN, TPKN dapat meminta Kepala Satuan Kerja/UPT untuk dan atas nama TPKN mengawasi pelaksanaan penjualan dan atau pencairan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 28

(1) Tim Penyelesaian Kerugian Negara melaporkan hasil penyelesaian kerugian negara melalui SKTJM atau surat pernyataan bersedia mengganti kerugian negara kepada Kepala Badan. (2) Kepala Badan memberitahukan hasil penyelesaian kerugian negara melalui SKTJM atau surat pernyataan bersedia mengganti kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPK paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan TPKN.

Pasal 29

Dalam hal Bendahara telah mengganti kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Badan memerintahkan kepada TPKN agar kasus kerugian negara dikeluarkan dari daftar kerugian negara berdasarkan surat rekomendasi dari BPK.

Pasal 30

(1) Dalam hal kasus kerugian negara diperoleh berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK dan dalam proses pemeriksaan tersebut Bendahara bersedia mengganti kerugian secara sukarela dengan mendasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 29, Bendahara membuat dan menandatangani SKTJM di hadapan pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK. (2) Pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK menyerahkan SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan melalui TPKN untuk diproses kerugian negaranya.

Pasal 31

(1) Dalam hal SKTJM tidak diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian negara, Kepala Badan mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan Sementara dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak Bendahara tidak bersedia menandatangani SKTJM. (2) Kepala Badan memberitahukan Surat Keputusan Pembebanan Sementara kepada BPK.

Pasal 32

(1) Surat Keputusan Pembebanan Sementara mempunyai kekuatan hukum untuk melakukan sita jaminan. (2) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala Badan kepada instansi yang berwenang melakukan penyitaan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya Surat Keputusan Pembebanan Sementara. (3) Dalam hal pengajuan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Badan melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Satuan Kerja/UPT dimana kasus kerugian negara terjadi. (4) Pelaksanaan sita jaminan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Sebelum diajukan permohonan sita jaminan kepada instansi yang berwenang, Kepala Satuan Kerja/UPT dapat mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang untuk melakukan pemblokiran terhadap barang jaminan.

Pasal 33

(1) Kepala Satuan Kerja/UPT wajib menyampaikan SK-PBW kepada Bendahara dan meminta kepada Bendahara untuk menandatangani tanda terima. (2) Dalam hal Bendahara dibawah pengampuan/berhalangan tetap/melarikan diri/meninggal dunia, Kepala Satuan Kerja/UPT menyampaikan SK-PBW kepada Pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris. (3) Tanda terima dari Bendahara/Pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris disampaikan kepada BPK oleh Kepala Satuan Kerja/UPT paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SK-PBW diterima Bendahara/Pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris. (4) Kepala Badan memerintahkan TPKN untuk menindaklanjuti SK-PBW.

Pasal 34

Bendahara/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dapat mengajukan keberatan atas SK PBW kepada BPK dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal penerimaan SK-PBW yang tertera pada tanda terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dengan tembusan kepada Kepala Badan dan Pimpinan unit eselon I bersangkutan.

Pasal 35

(1) Apabila dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sejak surat keberatan dari Bendahara/Pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris tersebut diterima oleh BPK, BPK belum memberikan jawaban atas keberatan Bendahara, Kepala Badan memerintahkan TPKN untuk menanyakan lebih lanjut atas kasus kerugian negara dimaksud. (2) Dalam hal TPKN telah melakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan dapat memintakan lebih lanjut penyelesaian kasus kerugian negara dimaksud karena BPK telah melampaui batas waktu dalam memberikan jawaban atas keberatan Bendahara.

Pasal 36

(1) Kepala Satuan Kerja/UPT harus menyampaikan Surat Keputusan Pembebanan kepada Bendahara dan meminta kepada Bendahara untuk menandatangani tanda terima. (2) Surat Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mempunyai kekuatan hukum yang bersifat final. (3) Kepala Badan memerintahkan TPKN untuk menindaklanjuti tembusan Surat Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 37

(1) Berdasarkan Surat Keputusan Pembebanan dari BPK, Bendahara wajib mengganti kerugian negara dengan cara menyetorkan secara tunai ke kas negara dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat keputusan pembebanan. (2) Dalam hal Bendahara telah mengganti kerugian negara secara tunai, maka harta kekayaan yang telah disita dikembalikan kepada yang bersangkutan. (3) Kepala Badan menyampaikan laporan kepada BPK tentang pelaksanaan Surat Keputusan Pembebanan dilampiri dengan bukti setor.

Pasal 38

(1) Surat Keputusan Pembebanan mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita eksekusi. (2) Surat Keputusan Pembebanan memiliki hak mendahului.

Pasal 39

Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 telah terlampaui dan Bendahara tidak mengganti kerugian negara secara tunai, Kepala Badan menyerahkan pengurusan piutang kepada Panitia Urusan Piutang Negara untuk dilakukan pengurusan sesuai ketentuan di bidang pengurusan piutang negara.

Pasal 40

Selama proses pelelangan dilaksanakan, dilakukan pemotongan penghasilan yang diterima Bendahara sebesar 50% (lima puluh persen) dari setiap bulan sampai lunas.

Pasal 41

(1) Apabila Bendahara tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual atau hasil penjualan tidak mencukupi untuk penggantian kerugian negara, Kepala Badan mengupayakan pengembalian kerugian negara melalui pemotongan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tiap bulan sampai lunas. (2) Apabila Bendahara memasuki masa pensiun, dalam SKPP dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada negara dan Taspen yang menjadi hak Bendahara dapat diperhitungkan untuk mengganti kerugian negara.

Pasal 42

(1) Penyelesaian kerugian negara terhadap bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 40 Peraturan Kepala Badan ini, berlaku pula terhadap kasus kerugian negara yang diketahui berdasarkan perhitungan ex officio. (2) Apabila pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris bersedia mengganti kerugian negara secara suka rela, yang bersangkutan membuat dan menandatangani surat pernyataan bersedia mengganti kerugian negara sebagai pengganti SKTJM. (3) Nilai kerugian negara yang dapat dibebankan kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya yang berasal dari Bendahara.

Pasal 43

Untuk menyelesaikan selisih antara saldo buku dengan saldo kas akibat kerugian negara, Kepala Satuan Kerja/UPT melaksanakan kegiatan dalam rangka penyelesaian administrasi berupa: a. Penghapusan Kekurangan Uang dari perhitungan Bendahara; dan b. Peniadaan Selisih.

Pasal 44

Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka penyelesaian kerugian negara terhadap Bendahara dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pasal 45

(1) Bendahara yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian negara dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Kepala Satuan Kerja/UPT yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

(1) Kepala Badan memerintahkan TPKN untuk menindaklanjuti Tembusan Surat Keputusan Pencatatan yang dikeluarkan BPK. (2) Tim Penyelesaian Kerugian Negara mencatat kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam Daftar Kerugian Negara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

Pasal 48

Penyelesaian ganti kerugian negara terhadap bendahara dilaksanakan secara rinci sesuai dengan Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Bendahara Di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Kepala Badan ini.

Peraturan Badan Nomor kep07 Tahun 2012 tentang PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

BAB IV

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kesatu

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 7

Pasal 8

BAB Ketiga

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB V

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40

Pasal 41

Pasal 42

Pasal 43

Pasal 44

Pasal 45

Pasal 47

Pasal 48

BAB VI

Pasal 49

BAB VII

Pasal 50

Pasal 51

BAB VIII

Pasal 52

BAB IX

Pasal 53

Pasal 54

Pasal 55

Pasal 56