Peraturan Badan Nomor kep-09 Tahun 2012 tentang KODE ETIK…

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika adalah tersedianya landasan, pedoman, dan tuntunan perilaku bagi APIP dalam menjalankan profesinya dan bagi atasan APIP dalam mengevaluasi perilaku APIP.

Pasal 3

Koreksi

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika bertujuan untuk: a menjaga martabat, kehormatan, citra dan integritas APIP; b meningkatkan disiplin APIP; c menjamin terpeliharannya tata tertib; d menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan iklim kerja yang kondusif; dan e menciptakan dan memelihara kondisi kerja serta perilaku yang profesional.

Pasal 4

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika ini berlaku untuk: a APIP; dan/atau b PNS/petugas yang diberi tugas oleh APIP untuk melaksanakan pengawasan dan pemantauan tindak lanjutnya. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 5

Koreksi

Kode Etik APIP ini terdiri dari 3 (dua) komponen: a nilai dasar dan kepribadian; b prinsip perilaku ; dan c aturan perilaku. Bagian Pertama Nilai Dasar dan Kepribadian

Pasal 6

Koreksi

Setiap APIP wajib bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa Pancasila, taat kepada UNDANG-UNDANG Dasar Negara Kesatuan Republik INDONESIA Tahun 1945, mematuhi peraturan perundang-undangan, dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Pasal 7

(1) Untuk mewujudkan kepribadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, setiap APIP wajib menerapkan dan memegang teguh nilai- nilai dasar : a kepentingan masyarakat b integritas; c responsif; d akuntabel; dan e professional. (2) Kepentingan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mewajibkan setiap APIP mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. (3) Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mewajibkan setiap APIP memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur religiusitas, kejujuran, keadilan, keberanian, dan bijaksana guna memberikan akuntabilitas pelaksanaan tugas untuk membangun kepercayaan. (4) Responsif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mewajibkan setiap APIP dalam melaksanakan pekerjannya harus dapat tanggap terhadap permasalahan yang timbul dan cepat serta tepat bertindak mengatasinya. (5) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mewajibkan setiap APIP untuk memandang bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan organisasi harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pejabat yang berwenang dan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. www.djpp.kemenkumham.go.id (6) Professional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mengharuskan setiap APIP menjaga dan menerapkan keahlian profesi dan mencegah benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas.

Pasal 8

(1) APIP wajib mematuhi prinsip perilaku: a integritas; b obyektivitas; c kerahasiaan; dan d kompetensi. (2) Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mewajibkan setiap APIP memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur religiusitas, kejujuran, keadilan, keberanian, dan bijaksana guna memberikan akuntabilitas pelaksanaan tugas untuk membangun kepercayaan. (3) Obyektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mewajibkan APIP mematuhi prinsip obyektivitas yaitu menjunjung tinggi ketidakberpihakan, profesional dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan memproses data/informasi auditan, membuat penilaian seimbang atas semua situasi yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau orang lain dalam mengambil keputusan. (4) Kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mewajibkan APIP menjaga kerahasiaan, yaitu menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa otorisasi yang memadai, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. (5) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mewajibkan APIP memiliki kompetensi, yaitu memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman, dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas.

Pasal 8

Koreksi

Pasal 9

Koreksi

(1) APIP wajib mematuhi aturan perilaku integritas: a menaati setiap peraturan perundang-undangan; b melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, berani, bijaksana, dan bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh; c menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas; www.djpp.kemenkumham.go.id d mengikuti perkembangan dan menaati peraturan perundang- undangan dan mengungkapkan segala hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan etika dan standar audit yang berlaku; e menjaga citra dan mendukung visi dan misi organisasi; f tidak menjadi bagian kegiatan ilegal, atau mengikatkan diri pada tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi APIP atau organisasi; g menggalang kerja sama yang sehat diantara sesama APIP dalam pelaksanaan audit; h saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku sesama APIP. (2) APIP wajib mematuhi aturan perilaku obyektivitas: a mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya yang apabila tidak diungkapkan mungkin dapat mengubah pelaporan kegiatan-kegiatan yang diaudit; b tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan yang mungkin mengganggu atau dianggap mengganggu penilaian yang tidak memihak atau yang mungkin menyebabkan terjadinya benturan kepentingan; c menolak suatu pemberian dari auditan yang terkait dengan keputusan maupun pertimbangan profesionalnya. (3) APIP wajib mematuhi aturan perilaku Kerahasiaan: a secara hati-hati menggunakan dan menjaga segala informasi yang diperoleh dalam audit; b tidak akan menggunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi/golongan diluar kepentingan organisasi atau dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang- undangan. c APIP wajib mematuhi aturan perilaku Kompetensi: d melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan standar audit yang ditetapkan; e terus-menerus meningkatkan kemahiran profesi, keefektifan dan kualitas hasil pekerjaan; f menolak untuk melaksanakan tugas apabila tidak sesuai dengan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang dimiliki.

Pasal 10

Koreksi

Tata hubungan kerja APIP di lingkungan Badan terdiri dari: a tata hubungan antara sesama APIP : 1. setiap APIP wajib menggalang kerjasama yang sehat dan sinergis; www.djpp.kemenkumham.go.id 2. setiap APIP wajib menumbuhkan dan memelihara rasa kebersamaan dan kekeluargaan; dan 3. setiap APIP harus saling mengingatkan, membimbing, dan mengoreksi perilaku. b tata hubungan antara APIP dengan auditan : 1. setiap APIP wajib menjaga penampilan/performance sesuai dengan tugasnya : a) berpakaian rapi, sederhana, sopan sesuai dengan kelaziman pakaian dinas PNS; b) gaya bicara yang wajar, tidak berbelit-belit dan menguasai pokok permasalahan; c) nada suara yang wajar dan sopan serta tidak membentak- bentak; dan/atau d) cara duduk yang sopan. 2. setiap APIP wajib menciptakan iklim kerja yang sehat dengan pihak auditan : a) menjaga indepedensi terhadap auditan dengan cara menolak pelaksanaan penugasan audit terhadap auditan yang memiliki hubungan pribadi atau kekeluargaan, keuangan, dan hubungan lainnya dengan dirinya; b) tidak memanfaatkan auditan sebagai sumber untuk memperoleh keuntungan pribadi; c) mencari informasi atau data dengan tidak berbelit-belit atau mengada-ada; d) APIP tidak boleh menerima sesuatu dalam bentuk apapun dari auditan yang dapat atau patut diduga, dapat mempengaruhi pertimbangan profesionalnya; e) menumbuhkan dan membina sikap positif; dan 3. setiap APIP wajib menjalin kerja sama dengan saling menghargai dan mendukung penyelesaian tugas : a) mampu berkomunikasi secara persuasif; b) memperlakukan pihak auditan sebagai subjek, bukan objek; c) memahami kesibukan auditan dengan tetap menjaga kelancaran dan ketepatan pelaksanaan audit. 4. setiap APIP wajib menggalang kerjasama yang sehat dengan auditan : a) tidak mencari informasi dari pihak yang tidak kompeten tentang masalah dan/atau orang yang diaudit; b) tidak membicarakan hal-hal negatif pihak auditan kepada pihak yang tidak berkepentingan; c) saling mempercayai, menghargai dan dapat bekerja sama dengan auditan sesuai dengan tujuan audit; www.djpp.kemenkumham.go.id d) bersifat mendidik atau membina terhadap auditan dengan cara membantu, mendorong, dan membimbing bila ada permasalahan yang timbul dalam pekerjaannya dengan tidak merusak integritas dan objektivitas dalam pelaksanaan audit; e) tidak memberikan perintah yang sifatnya pribadi kepada auditan; f) dalam pelaksanaan tugas APIP dilarang membebani biaya kepada auditan. 5. setiap APIP wajib menghindari setiap tindakan dan perilaku yang memberikan kesan melanggar hukum atau etika profesi terutama pada saat bertugas. c tata hubungan antara APIP dengan organisasi : 1. setiap APIP wajib mentaati segala peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab : a) menjadi contoh yang baik dalam mentaati dan melaksanakan peraturan perundang-undangan; b) berusaha agar setiap peraturan perundang-undangan ditaati oleh masyarakat; c) tidak menyalahgunakan wewenang sebagai APIP; d) tidak melakukan audit terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan surat tugas. 2. setiap APIP wajib memiliki semangat pengabdian yang tinggi kepada organisasi : a) mengutamakan kepentingan organisasi daripada kepentingan pribadi; b) tidak menolak dan/atau meninggalkan penugasan tanpa alasan yang jelas; c) tidak menunda tugas tanpa alasan yang jelas. 3. setiap APIP wajib memiliki integritas berupa kepribadian yang dilandasi unsur jujur, berani, bijaksana, dan bertanggung jawab sehingga menimbulkan kepercayaan dan rasa hormat yang tinggi : a) jujur adalah perpaduan dari keteguhan watak dalam prinsip moral, tabiat suka akan kebenaran, tulus hati; b) berani adalah tidak bisa diintimidasi oleh orang lain dan tidak tunduk karena tekanan yang dilakukan oleh Pihak Lain guna mempengaruhi sikap dan pendapatnya dan dapat pula diartikan sebagai tindakan mengemukakan hal yang menurut pertimbangan dan keyakinan perlu dilakukan; c) bijaksana adalah sikap yang selalu Menimbang permasalahan berikut resiko dengan seksama dalam pelaksanaan audit, bijaksana diartikan sebagai sikap yang lebih mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi/kelompok www.djpp.kemenkumham.go.id atau suatu unit organisasi; d) bertanggung jawab adalah sikap tidak mengelak, menyalahkan orang lain atau menyebabkan kerugian kepada orang lain serta dapat pula diartikan sebagai tindakan untuk menyelesaikan setiap tugas sebagaimana mestinya; e) unsur perilaku yang menunjang terbentuknya integritas yang tinggi adalah: 1) memandang suatu masalah dengan berdasarkan ketentuan yang berlaku; 2) rekomendasi harus dibuat sesuai ketentuan yang berlaku dengan tetap mempertimbangkan agar rekomendasi dapat dilaksanakan; 3) memiliki rasa tanggung jawab bila hasil auditnya ternyata masih memerlukan perbaikan dan penyempurnaan; 4) memiliki kepercayaan diri yang kuat; 5) berani menghadapi segala risiko yang berhubungan dengan pekerjaannya; 6) dapat memotivasi diri untuk selalu bekerja dengan konsisten; 7) selalu sopan terhadap auditan; 8) bertindak adil, tanpa dipengaruhi tekanan atau permintaan pihak tertentu, atau kepentingan pribadi; 9) dalam masalah tertentu yang belum diatur dalam perturan perundang-undangan yang terkait dengan etika dan norma pengawasan, setiap APIP harus tetap mempertahankan integritas. 4. setiap APIP wajib menyimpan rahasia jabatan, rahasia negara, rahasia auditan serta hanya dapat mengemukakan kepada dan atas perintah pejabat yang berwenang atas kuasa peraturan perundang-undangan : a) kewajiban untuk menyimpan rahasia ini tetap berlaku walaupun APIP yang bersangkutan sudah tidak bertugas lagi; b) kewajiban untuk menyimpan rahasia ini juga berlaku untuk staf yang membantu APIP juga Pihak Lain yang dimintai pendapat maupun bantuannya; c) dilarang menyebarluaskan dokumen tertulis (surat, notulen rapat, Laporan Hasil Audit, peta, dan lain-lain), informasi secara lisan dan/atau rekaman suara, serta perintah/ keputusan dari atasan. d tata hubungan antara APIP dengan Pihak Lain yang terkait/masyarakat luas : 1. dalam hal audit melibatkan Pihak Lain, setiap APIP wajib menjelaskan kepada Pihak Lain mengenai kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh; www.djpp.kemenkumham.go.id 2. dalam hal Pihak Lain meminta pendapat mengenai suatu masalah yang diperiksa oleh APIP lain, setiap APIP dilarang memberikan saran/pandangan tanpa terlebih dahulu berkonsultasi dengan APIP yang menangani masalah tersebut; 3. dalam bermasyarakat, setiap APIP wajib : a) menjauhi perasaan buruk sangka dan/atau tidak mencari- cari kesalahan orang; b) menepati janji; c) menjauhi iri hati/dengki; d) menjauhi rasa sombong; e) berorientasi kepada ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Setiap APIP dilarang : a menyalahgunakan kewenangannya sebagai APIP; b melibatkan diri dalam kegiatan yang melanggar hukum; c melakukan audit di luar ruang lingkup yang ditetapkan dalam surat tugas; d menggunakan data/informasi yang sifatnya rahasia bagi kepentingan pribadi atau golongan yang mungkin akan merusak nama baik Inspektorat dan Badan; e menerima suatu pemberian dari auditan yang terkait dengan keputusan maupun pertimbangan profesionalnya; f berafiliasi dengan partai politik/golongan tertentu yang dapat mengganggu integritas, obyektivitas dan keharmonisan dalam pelaksanaan tugas; dan/atau g ke tempat yang tercela.

Pasal 12

Koreksi

(1) Masyarakat atau auditan dapat mengajukan pengaduan atas pelanggaran Kode Etik APIP. (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan. (3) Kepala Badan menugaskan Komite Etik untuk memeriksa pengaduan atas pelanggaran Kode Etik APIP. (4) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 13

Koreksi

(1) APIP yang terbukti melanggar aturan perilaku APIP dikenakan sanksi oleh atasan langsung atas rekomendasi Komite Etik. (2) Atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu: a. Kepala Badan sebagai atasan langsung Inspektur; b. Inspektur sebagai atasan langsung APIP. (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 dikenai Sanksi. (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi : a. diberhentikan dari tim audit dalam hal audit sedang berlangsung; b. tidak diberi penugasan audit selama jangka waktu tertentu; dan/atau c. diusulkan untuk diberhentikan sementara atau tetap dari jabatan fungsional APIP. (5) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) tembusannya disampaikan kepada unit kerja yang menangani kepegawaian.

Pasal 14

(1) Rehabilitasi nama baik APIP dilaksanakan apabila APIP yang diduga melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik APIP, ternyata tidak terbukti berdasarkan Keputusan Komite Etik. (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) disampaikan oleh Inspektur Badan kepada Kepala Badan dan Pihak Lain yang mengadukan.

Pasal 15

Koreksi

(1) Dalam rangka penyebaran pemahaman dan penegakan Kode Etik APIP maka dibentuk Komite Etik APIP Badan. (2) Struktur, Tugas, Wewenang, dan Tata Kerja Komite Etik APIP Badan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Badan tersendiri. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 16

Koreksi

Setiap APIP tetap bertanggung jawab sepenuhnya terhadap hasil pengawasan apabila dalam melaksanakan pengawasan APIP perlu berkonsultasi dengan Pihak Lain yang memiliki tingkat pengetahuan, kompetensi, dan wewenang untuk mendapatkan hasil pengawasan yang bermutu.

Pasal 17

Koreksi

Penyempurnaan dan evaluasi atas Kode Etik APIP dilakukan secara periodik paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 18

Koreksi

Dengan berlakunya Peraturan Kepala Badan ini, semua Peraturan dan Keputusan yang setara atau lebih rendah yang bertentangan dengan Peraturan Kepala Badan ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Desember 2012 KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, SRI WORO B. HARIJONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Desember 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id

Peraturan Badan Nomor kep-09 Tahun 2012 tentang KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kedua

Pasal 8

BAB Ketiga

Pasal 9

BAB IV

Pasal 10

Pasal 11

BAB V

Pasal 12

BAB VI

Pasal 13

Pasal 14

BAB VII

Pasal 15

BAB VIII

Pasal 16

BAB IX

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19