PERBAN

Peraturan Badan Nomor kep-08 Tahun 2012 tentang TATA CARA TETAP PELAKSANAAN PERMINTAAN DAN PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

PERBAN Nomor kep-08 Tahun 2012

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan : 1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. 2. Cuti PNS yang selanjutnya disebut cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. 3. Kepala Badan adalah Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

BAB 3

Penggunaan Cuti Tahunan yang Tersisa

Pasal 10

Koreksi

(1) Cuti tahunan yang tersisa 6 (enam) hari kerja atau kurang tetap menjadi hak PNS yang bersangkutan dan menjadi tambahan cuti tahunan di tahun berikutnya. (2) Cuti tahunan yang tersisa yang digabungkan penggunaannya dengan cuti tahunan tahun yang sedang berjalan, dan dapat diambil untuk waktu paling lama: a. 18 (delapan belas) hari kerja termasuk cuti tahunan yang sedang berjalan; dan b. 24 (dua puluh emapat) hari kerja termasuk cuti tahunan yang sedang berjalan, apabila cuti tahunan tidak diambil secara penuh dalam beberapa tahun. (3) Pengajuan cuti tahunan yang tersisa sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) harus mencantumkan jumlah cuti tahunan yang tersisa dari cuti tahunan pada setiap tahun yang bersangkutan.

Pasal 11

(1) Apabila kepentingan dinas mendesak, pejabat yang berwenang memberikan cuti dapat menangguhkan pelaksanaan cuti tahunan PNS yang bersangkutan. (2) Cuti tahunan hanya dapat ditangguhkan pelaksanaannya apabila PNS yang bersangkutan tidak mungkin meninggalkan pekerjaannya karena ada pekerjaan yang mendesak yang harus segera diselesaikan. (3) Penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun. (4) Cuti tahunan yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil dalam tahun berikutnya selama 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk cuti tahunan yang sedang berjalan. (5) Pada form surat permintaan cuti tahunan seperti contoh A Form Permohonan Cuti Tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini, di bagian kolom “KEPUTUSAN PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN CUTI: diisi dengan kata “ditangguhkan”. (6) Penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan agar cuti tahunan yang tersisa dapat dilaksanakan dan diakumulasikan dengan cuti tahunan pada tahun berikutnya. (7) Pejabat yang berwenang memberikan cuti dapat melakukan penangguhan cuti tahunan paling lambat akhir bulan Desember tahun yang berjalan. (8) Tanpa adanya penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lamanya cuti tahunan yang dapat diambil tahun yang sedang berjalan menjadi paling lama 18 (delapan belas) hari kerja.

BAB 1

Umum

Pasal 26

Koreksi

(1) PNS berhak atas cuti karena alasan penting. (2) Cuti karena alasan penting diberikan paling lama 2 (dua) bulan.

Pasal 27

Koreksi

Selama menjalankan cuti karena alasan penting, PNS yang besangkutan tetap menerima penghasilan penuh.

Pasal 28

Cuti karena alasan penting dapat digunakan PNS untuk alasan: a. ibu, bapak, isteri/suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia; b. mengurus hak dari ibu, bapak, isteri/suami, anak, adik, kakak, mertua, menantu yang meninggal dunia; c. terkena keadaaan kahar berupa bencana alam dan bencana lainnya;dan/atau d. melangsungkan perkawinan yang pertama.

Pasal 29

(1) PNS harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang dengan menyebutkan alasan-alasannya. (2) Permintaan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat sesuai dengan Contoh K Form Permohonan Cuti karena alasan penting sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini. (3) Cuti karena alasan penting diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti dibuat sesuai dengan Contoh L Surat Izin Cuti Karena Alasan Penting sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini. (4) Dalam hal yang mendesak, sehingga PNS yang bersangkutan tidak dapat menunggu keputusan dari pejabat yang berwenang memberikan cuti, atasan dari pejabat yang memiliki kewenangan memberikan cuti dapat memberikan izin sementara untuk menjalankan cuti karena alas an penting. (5) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus segera diberitahukan kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti oleh pejabat yang memberikan izin sementara dibuat sesuai dengan Contoh M Surat Izin Sementara Karena Alasan Penting sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini. (6) Pejabat yang berwenang memberikan cuti setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memberikan cuti karena alasan penting kepada PNS yang bersangkutan.

Pasal 30

PNS yang telah menggunakan cuti karena alasan penting, tetap berhak atas: a. cuti bersama; b. cuti tahunan pada tahun yang sedang berjalan dan cuti tahunan yang tersisa pada tahun sebelum digunakan; c. cuti bersalin; d. cuti besar;dan e. cuti sakit.

BAB 1

Umum

Pasal 31

Koreksi

(1) PNS yang telah bekerja paling sedikit 5 (lima) tahun secara terus- menerus karena alasan pribadi yang penting dan mendesak dapat diberikan cuti di luar tanggungan negara. (2) Cuti di luar tanggungan negara dapat diberikan untuk paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun apabila ada alasan yang penting untuk memperpanjangnya. (3) Alasan pribadi yang penting dan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipertimbangkan apabila disertai dengan bukti yang mendukung.

Pasal 32

Selama menjalankan cuti diluar tanggung an Negara, PNS yang bersangkutan tidak berhak menerima penghasilan dari Negara dan tidak diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

Pasal 33

(1) PNS yang menjalankan cuti diluar tanggungan Negara dibebaskan dari jabatannya, kecuali cuti di luar tanggungan Negara karena persalinan. (2) Jabatan yang lowong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan segera dapat diisi.

Pasal 34

(1) PNS harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum waktu penggunaan cuti diluar tanggungan Negara. (2) Permintaaan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat sesuai dengan Contoh N Form Permohonan Cuti Diluar Tanggungan Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini. (3) Permintaan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Bagian Sumber Daya Manusia untuk diteruskan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara melalui Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dan dibuat sesuai Contoh P Form Permintaan Persetujuan Cuti Diluar Tanggungan Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini. (4) Cuti diluar tanggungan Negara hanya dapat digunakan berdasarkan SK Pejabat yang berwenang memberikan cuti setelah mendapat persetujuan dari Kepala BKN dan dibuat sesuai Contoh O Surat Keputusan Cuti di Luar Tanggungan Negara.

Pasal 35

(1) Perpanjangan cuti diluar tanggungan Negara harus diajukan dengan surat permohonan secara tertulis oleh PNS kepada Kepala Bagian Sumber Daya Manusia paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum cuti diluar tanggungan Negara berakhir. (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat sesuai dengan Contoh Q Form Permohonan Perpanjangan Cuti Diluar Tanggungan Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 36

Cuti diluar tanggungan Negara dapat diberikan untuk persalinan dengan ketentuan sebagai berikut : a. permintaan penggunaan cuti diluar tanggungan hanya dapat digunakan untuk persalijnan anak yang keempat, kelima dan seterusnya; b. permintaan penggunaan cuti diluar tanggungan Negara sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dapat ditolak; c. PNS yang menjalankan cuti diluar tanggungan Negara tidak dibebaskan dari jabatannya; d. tidak memerlukan persetujuan Kepala BKN; e. paling lama untuk waktu 3 bulan dengan ketentuan 1 (satu) bulan sebelum dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan;dan f. selama menjalankan cuti tidak menerima penghasilan dari negara dan tidak diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

Pasal 37

PNS yang telah selesai menjalakan cuti diluar tanggungan negara wajib melaporkan diri secara tertulis kepada Kepala Badan sesuai dengan Contoh S Laporan Telah Selesai Menjalankan Cuti Di Luar Tanggungan Negara dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 38

(1) Kepala Badan setelah menerima laporan dari PNS yang telah selesai menjalankan cuti diluar tanggungan negara berkewajiban untuk menempatkan dan mempekerjakan kembali jika terdapat lowongan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Kepala BKN. (2) Dalam hal tidak ada lowongan, maka Kepala Badan melaporkan kepada Kepala BKN untuk kemungkinan disalurkan penempatannya pada instansi lain. (3) Dalam hal Kepala BKN tidak dapat menyalurkan penempatan PNS tersebut, maka Kepala BKN memberitahukan kepada Kepala Badan agar memberhentikan PNS dengan hak-hak kepegawaian menurut peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

PNS diberhentikan dengan hormat sebagai PNS jika tidak melapor kembali kepada Kepala Badan setelah habis masa menjalankan cuti diluar tanggungan Negara.

BAB 2

Permintaan Cuti Di Luar Tangungan Negara

Pasal 34

Koreksi

(1) PNS harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum waktu penggunaan cuti diluar tanggungan Negara. (2) Permintaaan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat sesuai dengan Contoh N Form Permohonan Cuti Diluar Tanggungan Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini. (3) Permintaan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Bagian Sumber Daya Manusia untuk diteruskan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara melalui Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dan dibuat sesuai Contoh P Form Permintaan Persetujuan Cuti Diluar Tanggungan Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini. (4) Cuti diluar tanggungan Negara hanya dapat digunakan berdasarkan SK Pejabat yang berwenang memberikan cuti setelah mendapat persetujuan dari Kepala BKN dan dibuat sesuai Contoh O Surat Keputusan Cuti di Luar Tanggungan Negara.

Pasal 35

(1) Perpanjangan cuti diluar tanggungan Negara harus diajukan dengan surat permohonan secara tertulis oleh PNS kepada Kepala Bagian Sumber Daya Manusia paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum cuti diluar tanggungan Negara berakhir. (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat sesuai dengan Contoh Q Form Permohonan Perpanjangan Cuti Diluar Tanggungan Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 36

Cuti diluar tanggungan Negara dapat diberikan untuk persalinan dengan ketentuan sebagai berikut : a. permintaan penggunaan cuti diluar tanggungan hanya dapat digunakan untuk persalijnan anak yang keempat, kelima dan seterusnya; b. permintaan penggunaan cuti diluar tanggungan Negara sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dapat ditolak; c. PNS yang menjalankan cuti diluar tanggungan Negara tidak dibebaskan dari jabatannya; d. tidak memerlukan persetujuan Kepala BKN; e. paling lama untuk waktu 3 bulan dengan ketentuan 1 (satu) bulan sebelum dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan;dan f. selama menjalankan cuti tidak menerima penghasilan dari negara dan tidak diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

Pasal 37

PNS yang telah selesai menjalakan cuti diluar tanggungan negara wajib melaporkan diri secara tertulis kepada Kepala Badan sesuai dengan Contoh S Laporan Telah Selesai Menjalankan Cuti Di Luar Tanggungan Negara dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 38

(1) Kepala Badan setelah menerima laporan dari PNS yang telah selesai menjalankan cuti diluar tanggungan negara berkewajiban untuk menempatkan dan mempekerjakan kembali jika terdapat lowongan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Kepala BKN. (2) Dalam hal tidak ada lowongan, maka Kepala Badan melaporkan kepada Kepala BKN untuk kemungkinan disalurkan penempatannya pada instansi lain. (3) Dalam hal Kepala BKN tidak dapat menyalurkan penempatan PNS tersebut, maka Kepala BKN memberitahukan kepada Kepala Badan agar memberhentikan PNS dengan hak-hak kepegawaian menurut peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

PNS diberhentikan dengan hormat sebagai PNS jika tidak melapor kembali kepada Kepala Badan setelah habis masa menjalankan cuti diluar tanggungan Negara.

Peraturan Badan Nomor kep-08 Tahun 2012 tentang TATA CARA TETAP PELAKSANAAN PERMINTAAN DAN PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kesatu

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

BAB Kesatu

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 7

Pasal 8

BAB 1

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB 2

Pasal 9

Pasal 10

BAB 3

Pasal 10

Pasal 11

BAB 4

Pasal 11

BAB Ketiga

Pasal 12

BAB 1

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB 2

Pasal 13

Pasal 14

BAB Keempat

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB 1

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB 2

Pasal 18

Pasal 19

BAB Kelima

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB 1

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB 2

Pasal 24

Pasal 25

BAB Keenam

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB 1

Pasal 26

Pasal 27