PERBAN

Peraturan Badan Nomor kep-05 Tahun 2012 tentang LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

PERBAN Nomor kep-05 Tahun 2012

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 8

Koreksi

(1). LPSE bersifat ad hoc yang terdiri dari : a. Kepala: b. Sekretariat; c. Unit Administrasi Sistem Elektronik; d. Unit Registrasi dan Verifikasi; dan e. Unit Layanan dan Dukungan. (2) Kepala, Sekretaris, Ketua Unit Administrasi Sistem Elektronik, Ketua Unit Registrasi dan Verifikasi, dan Kepala Unit Layanan dan Dukungan LPSE diangkat oleh Kepala Badan. (3) Sekretaris dan para Kepala Unit dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh staf pendukung yang diangkat oleh Kepala LPSE dengan jumlah disesuaikan kebutuhan.

Pasal 9

(1) Kepala LPSE mempunyai tugas memimpin LPSE dalam menjalankan tugas dan fungsi LPSE. (2) Kepala LPSE berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 10

(1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris. (2) Sekretariat LPSE mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, ketatasusahaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan, administrasi, dan sumber daya di lingkungan LPSE. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat menjalankan fungsi: a. koordinasi kegiatan di lingkungan LPSE dan lembaga terkait; b. penyelenggaraan ketatausahaan dan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi LPSE; c. pengelolaan sarana, prasarana, dan sumber daya; d. pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kegiatan; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala LPSE sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 11

(1) Unit Administrasi Sistem Elektronik dipimpin oleh Ketua Unit Administrasi Sistem Elektronik. (2) Unit Administrasi Sistem Elektronik mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan SPSE. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Administrasi Sistem Elektronik menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan dan pemeliharaan perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan; b. penanganan permasalahan teknis yang terjadi untuk menjamin kehandalan dan ketersediaan layanan; c. pemberian informasi kepada LKPP melalui Kepala LPSE tentang kendala teknis yang terjadi di LPSE; dan d. pelaksanaan instruksi teknis dari LKPP.

Pasal 12

(1) Unit Registrasi dan Verifikasi dipimpin oleh Ketua Unit Registrasi dan Verifikasi. (2) Unit Registrasi dan Verifikasi mempunyai tugas melakasanakan pengelolaan registrasi dan verifikasi pengguna SPSE. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unit registrasi dan verifikasi menyelenggarakan fungsi: a. pelayanan pendaftaran pengguna SPSE; b. penyampaian informasi kepada calon pengguna SPSE tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan; c. verifikasi seluruh dokumen dan informasi sebagai persyaratan pendaftaran pengguna SPSE; dan d. pengelolaan arsip dan dokumen pengguna SPSE.

Pasal 13

(1) Unit Layanan dan Dukungan dipimpin oleh Ketua Unit Layanan dan Dukungan. (2) Unit Layanan dan Dukungan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian aplikasi SPSE. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unit layanan dan dukungan menyelenggarakan fungsi: a. pemberian layanan konsultasi mengenai proses pengadaan barang/jasa secara elektronik; b. pemberian informasi tentang fasilitas dan fitur aplikasi SPSE; c. penanganan keluhan tentang pelayanan LPSE; dan d. pelayanan pelatihan penggunaan aplikasi SPSE.

Pasal 14

(1) Pegawai LPSE adalah PNS di lingkungan Badan; (2) Pegawai LPSE wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki kualifikasi teknis dan manajerial; b. memiliki integeritas moral; c. memiliki disiplin; dan d. bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas. (3) Pegawai LPSE dilarang merangkap sebagai PPK/ULP/Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan.

BAB V

TATA KERJA LPSE

Pasal 15

Koreksi

(1) LPSE memiliki hubungan kerja dengan PA/KPA/ PPK/ULP/Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan. (2) LPSE dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkoordinasi dengan LKPP.

Pasal 16

Koreksi

(1) Hubungan kerja LPSE dengan PA/KPA/PPK/ULP/Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan, antara lain: a. memberikan dukungan teknis berkaitan dengan penayangan rencana umum pengadaan dan pengumuman pengadaan dalam Portal Pengadaan Nasional; b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyelesaian permasalahan teknis proses pengadaan barang/jasa secara elektronik; c. menyediakan laporan hasil pengolahan data SPSE (e-reporting) terkait dengan proses pengadaan barang/jasa secara elektronik; dan d. menerima masukan untuk peningkatan layanan yang diberikan oleh SPSE. (2) Koordinasi LPSE dengan LKPP antara lain: a. melaksanakan konsultasi sesuai dengan kebutuhan, dalam rangka penyelesaian persoalan yang dihadapi dalam proses pengadaan barang/jasa secara elektronik; dan b. memberikan informasi dan usulan teknis kepada LKPP terkait permasalahan dan pengembangan aplikasi SPSE.

Pasal 17

(1) LPSE menyusun dan melaksanakan standar prosedur operasional untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik. (2) Standar prosedur operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangannya mencakup: a. registrasi dan verifikasi pengguna SPSE; b. layanan pengguna SPSE; c. penanganan masalah; d. pemeliharaan dan pengamanan infrastruktur SPSE; e. pemeliharaan kinerja dan kapasitas SPSE; dan f. pengarsipan dokumen elektronik.

Pasal 18

Pasal 19

LPSE menyediakan: a. ruang layanan pemasukan penawaran, pelatihan, dan verifikasi; b. akses internet dan intranet untuk pengguna SPSE yang berkunjung ke lokasi LPSE; c. pelayanan konsultasi penggunaan SPSE melalui internet, telepon, dan kunjungan ke lokasi LPSE; dan d. pengumuman atau informasi kepada pengguna SPSE jika sedang menghadapi permasalahan teknis yang dapat menghambat aktivitas pengguna SPSE.

Pasal 20

(1) LPSE menangani kendala teknis yang terjadi dalam penyelenggaraan SPSE. (2) LPSE menjadi saksi dalam hal dokumen penawaran tidak dapat dibuka oleh ULP/Pejabat Pengadaan dan menuangkannya dalam berita acara kesaksian. (3) LPSE dapat meneruskan kendala teknis ke LKPP melalui Kepala Badan untuk hal yang berkaitan dengan: a. permasalahan aplikasi SPSE yang tidak dapat diselesaikan oleh LPSE; dan b. permasalahan yang belum tercakup dalam aplikasi SPSE.

Pasal 21

(1) LPSE menangani kendala teknis yang terjadi dalam penyelenggaraan SPSE. (2) Pengelolaan server SPSE mengacu kepada standar pengelolaan data center. (3) Pengaturan ruang server SPSE antara lain memperhatikan suhu ruangan, cadangan catu daya, dan keamanan fisik. (4) Semua pengunjung yang akan memasuki ruang server harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang di LPSE. (5) Pengelolaan server SPSE harus memperhatikan aspek yang memudahkan untuk kegiatan pemeliharaan seperti pemantauan, dokumentasi, dan penyimpanan data.

Pasal 22

(1) LPSE melakukan monitoring harian terhadap kondisi dan kapasitas harddisk dan memori serta melakukan pengantian/penambahan jika komponen tersebut mengalami kondisi kritis. (2) LPSE membuat pengaturan bandwith internet dan pemantauan traffic. (3) LPSE melakukan pemantauan terhadap koneksi internet server SPSE. (4) LPSE memberikan pengumuman dalam hal terjadi proses pemeliharaan server SPSE dan/atau perangkat lain. (5) LPSE memantau kinerja piranti lunak, piranti keras dan jaringan, serta peningkatan/penggantian/penambahan dalam hal diperlukan. (6) LPSE memberikan akses kepada LKPP untuk melakukan monitoring server SPSE.

Pasal 23

(1) LPSE harus melakukan backup terhadap file sistem dan database SPSE. (2) Backup harus disimpan dalam media penyimpanan yang mudah dipindah (portable) dan diletakkan di suatu tempat yang aman terpisah dari ruang server. (3) Ketentuan pengarsipan dokumen elektronik mengikuti ketentuan yang berlaku.

(1) Substansi standar prosedur operasional registrasi dan verifikasi pengguna SPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a wajib memenuhi persyaratan dan tahapan sebagai berikut: a. bagi penyedia barang/jasa: 1. melakukan pendaftaran secara online melalui aplikasi SPSE; dan 2. mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran beserta formulir keikutsertaan dilampirkan salinan dokumen penunjang dan menunjukan dokumen asli yang terdiri dari : a) Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur/pemilik perusahaan/ pejabat yang berwenang di perusahaan; b) akta pendirian perusahaan dan akta perubahan terakhir (bila ada); c) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha/penanggung jawab perusahaan bagi perusahaan perseorangan atau perorangan bagi penyedia barang/jasa perorangan; dan d) surat izin usaha sesuai bidang usaha masing-masing. b. bagi pengguna SPSE selain penyedia barang/jasa, menunjukan asli dan menyerahkan salinan surat tugas dan/atau surat keputusan dari instansi masing-masing. (2) Verifikasi kepada penyedia barang/jasa dilakukan guna pemeriksaan terhadap kebenaran pelaporan dokumen sebagaimana dipersyaratkan pada ayat (1) huruf a angka 2 dengan tujuan otentikasi identitas penyedia barang/jasa yang diasosiasikan dengan User ID dan Password sebagai representasi dari penanggung jawab suatu badan usaha/perusahaan perseorangan atau perorangan. (3) LPSE tidak perlu menambahkan persyaratan registrasi lain selain yang diatur pada ayat (1) Peraturan ini. (4) LPSE tidak perlu melakukan pemeriksaan lapangan. (5) Proses verifikasi tidak meniadakan proses pengisian, pengiriman data kualifikasi oleh penyedia barang/jasa, dan klarifikasi data kualifikasi oleh ULP/Pejabat Pengadaan dalam proses pengadaan barang/jasa. (6) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dapat diperoleh pada aplikasi SPSE. (7) Pengguna SPSE selain penyedia barang/jasa yang dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah ULP/Pejabat Pengadaan, PPK, Auditor, atau entitas lain yang ditetapkan dalam syarat dan ketentuan penggunaan SPSE.

Peraturan Badan Nomor kep-05 Tahun 2012 tentang LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB IV

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB V

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB VI

Pasal 24

BAB VII

Pasal 25

BAB VIII

Pasal 23