PERBAN

Peraturan Badan Nomor 5 Tahun 2019 tentang LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

PERBAN Nomor 5 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB III

UNIT PENGELOLA LHKPN

Pasal 3

Koreksi

(1) Unit pengelola LHKPN dilaksanakan oleh satuan tugas yang menjadi mitra Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan pengelolaan LHKPN di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. (2) Unit pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. penanggung jawab; b. koordinator bidang kepegawaian; dan c. koordinator bidang pengawasan. (3) Unit pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 4

(1) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dijabat oleh Sekretaris Utama. (2) Penanggung jawab mempunyai tugas: a. melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan: 1. pemantauan dan evaluasi terhadap kepatuhan Penyelenggara Negara dalam penyampaian dan pengumuman LHKPN; 2. memfasilitasi dan mengoordinasikan sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian dan penyampaian LHKPN melalui Aplikasi e-LHKPN; dan 3. hal lainnya yang dapat mendukung kelancaran pengelolaan LHKPN; dan b. mengoordinasikan seluruh kegiatan pengelolaan LHKPN yang dilakukan bersama-sama dengan koordinator bidang kepegawaian dan koordinator bidang pengawasan sesuai dengan struktur unit pengelola LHKPN. (3) Struktur unit pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 5

(1) Koordinator bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dijabat oleh Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia. (2) Koordinator bidang kepegawaian mempunyai tugas: a. melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai data Penyelenggara Negara setiap tahun; b. melakukan pemantauan terhadap Admin Instansi dan Admin Unit Kerja dalam hal pemutakhiran data kepegawaian Penyelenggara Negara melalui Aplikasi e-LHKPN; c. pendistribusian formulir permohonan aktivasi LHKPN dan dokumen korespondensi lainnya kepada Penyelenggara Negara; dan d. menyampaikan formulir permohonan aktivasi LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah ditandatangani, paling lambat 1 (satu) bulan setelah Admin Instansi melakukan aktivasi akun. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), koordinator bidang kepegawaian dibantu oleh: a. Admin Instansi; dan b. Admin Unit Kerja.

Pasal 6

(1) Koordinator bidang pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dijabat oleh Inspektur. (2) Koordinator bidang pengawasan mempunyai tugas: a. melakukan pemantauan terhadap kepatuhan Penyelenggara Negara; b. melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai kepatuhan Penyelenggara Negara; dan c. membuat rekomendasi kepada atasan langsung atau Kepala Badan mengenai pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas ketidakpatuhan Penyelenggara Negara dalam penyampaian LHKPN.

Pasal 7

(1) Admin Instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dijabat oleh Pejabat Administrator di bidang kepegawaian. (2) Admin Instansi mempunyai tugas: a. melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai pengelolaan dan pengadministrasian Aplikasi e-LHKPN dengan diketahui oleh koordiantor bidang kepegawaian atau koordinator bidang pengawasan; b. mengelola Aplikasi e-LHKPN yang meliputi: 1. penyusunan master jabatan yang berisi rincian unit kerja, subunit kerja, nama jabatan, dan eselonisasi; 2. melakukan pemutakhiran data kepegawaian Penyelenggara Negara; 3. aktivasi akun Admin Unit Kerja; 4. aktivasi akun Penyelenggara Negara; 5. melakukan verifikasi terhadap pemutakhiran data Penyelenggara Negara yang dilakukan oleh Admin Unit Kerja; 6. memfasilitasi dan mengoordinasikan sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian dan penyampaian LHKPN melalui Aplikasi e-LHKPN; dan 7. memfasilitasi Penyelenggara Negara yang mengalami kendala teknis pada saat menggunakan Aplikasi e-LHKPN; dan c. membantu penanggung jawab, koordinator kepegawaian, dan koordinator pengawasan dalam melakukan pemantauan kepatuhan Penyelenggara Negara.

Pasal 8

(1) Admin Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b dijabat oleh Pejabat Administrator di lingkungan Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang mempunyai tugas di bidang urusan kepegawaian. (2) Admin Unit Kerja mempunyai tugas mengelola Aplikasi e-LHKPN meliputi: a. aktivasi akun Penyelenggara Negara; b. melakukan pemutakhiran data kepegawaian Penyelenggara Negara; dan c. memfasilitasi Penyelenggara Negara yang mengalami kendala teknis pada saat menggunakan Aplikasi e- LHKPN.

Peraturan Badan Nomor 5 Tahun 2019 tentang LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB IV

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB V

Pasal 12

BAB VI

Pasal 13