PERBAN

Peraturan Badan Nomor 16 Tahun 2011 tentang UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

PERBAN Nomor 16 Tahun 2011

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

ULP di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika berkedudukan di: a. BMKG Pusat yang melaksanakan pengadaan barang/jasa untuk Sekretariat Utama, Deputi Bidang Meteorologi, Deputi Bidang Klimatologi, Deputi Bidang Geofisika, Deputi Bidang Instrumentasi, Kalibrasi, Rekayasa dan Jaringan Komunikasi, Inspektorat, Pusat Penelitian dan Pengembangan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, serta Akademi Meteorologi dan Geofisika; dan b. Koordinator Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika di setiap provinsi yang melaksanakan pengadaan barang/jasa untuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di wilayah provinsinya.

Pasal 6

ULP mempunyai tugas melaksanakan pengadaan barang/jasa yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, ULP menyelenggarakan fungsi: a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa; b. MENETAPKAN Dokumen Pengadaan; c. MENETAPKAN besaran nominal Jaminan Penawaran; www.djpp.kemenkumham.go.id d. melaksanakan pengadaan: 1. barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai di atas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan/atau 2. jasa konsultansi dengan nilai di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). e. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di www.bmkg.go.id dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional; f. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi; g. melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga terhadap penawaran yang masuk; h. menjawab sanggahan; i. MENETAPKAN Penyedia Barang/Jasa untuk: 1. Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau 2. Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); j. menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK; k. menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa; l. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Kepala Badan; dan m. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada KPA.

Pasal 8

(1) Selain tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, dalam hal diperlukan, ULP dapat mengusulkan kepada PPK: a. perubahan HPS; dan b. perubahan spesifikasi teknis pekerjaan. (2) Usulan perubahan HPS dan spesifikasi teknis pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan alasan yang jelas dan terukur serta referensi. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 9

Dalam hal pengadaan barang/jasa bersifat khusus dan/atau memerlukan keahlian khusus, ULP dapat menggunakan tenaga ahli yang berasal dari pegawai negeri dan/atau swasta.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 10

Koreksi

ULP terdiri atas: a. Kepala; b. Sekretariat; c. Kelompok Kerja; dan d. Staf Pendukung.

Pasal 11

Koreksi

Kepala ULP di lingkungan BMKG diangkat oleh Kepala Badan.

Pasal 12

Kepala ULP mempunyai tugas: a. memimpin dan mengoordinasikan semua bentuk kegiatan pengadaan barang/jasa yang menjadi tanggung jawabnya di lingkungan BMKG; b. memastikan seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di ULP patuh terhadap peraturan perundang-undangan; c. menjamin keamanan dokumen pengadaan; d. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan PA/KPA terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, jasa lainnya; dan e. melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia ULP.

Pasal 13

Sekretariat diangkat oleh Kepala ULP berdasarkan surat keputusan Kepala ULP. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 14

(1)Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala ULP yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala ULP. (2)Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris.

Pasal 15

Sekretariat mempunyai tugas: a. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan, dan rumah tangga; b. melaksanakan fungsi ketata usahaan; c. menyediakan dan memelihara sarana dan prasarana kantor; d. menyiapkan dokumen yang dibutuhkan kelompok kerja dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa; e. mengoordinasikan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Pengadaan; f. menyampaikan hasil evaluasi dan pemenang dari Kelompok Kerja Pengadaan kepada Kepala ULP; g. menyediakan dan mengelola sistem informasi yang digunakan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa; h. menerima dan mengoordinasikan pengaduan dan sanggahan yang disampaikan oleh penyedia barang/jasa dan masyarakat; i. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa di ULP; j. menyusun program kerja dan anggaran ULP; k. menyiapkan surat usulan Kepala ULP untuk penerbitan SPPBJ oleh PPK; l. membuat laporan secara periodik atas hasil pelaksanaan pengadaan yang dilaksanakan oleh ULP; m. melakukan survei harga pasar untuk mendukung evaluasi dari barang/jasa terkait, spesifikasi, HPS; dan n. melakukan koordinasi dengan LPSE terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement). o. mengoordinasikan tenaga ahli dalam proses pengadaan barang/jasa; p. menyusun standar teknis pengadaan barang/jasa; www.djpp.kemenkumham.go.id q. MENETAPKAN sistem pengadaan, metode pemilihan, metode penyampaian dokumen, metode evaluasi, tahapan dan jadwal lelang/seleksi dan pemilihan jenis kontrak; r. menyusun jadwal tugas Kelompok Kerja Pengadaan; s. menyusun dokumen pemilihan/lelang; dan t. menerima dan membantu penyelesaian pengaduan dan/atau sanggahan banding.

Pasal 16

Kelompok Kerja pada ULP diangkat oleh Kepala ULP berdasarkan Keputusan Kepala ULP.

Pasal 17

(1)Kelompok Kerja merupakan unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi ULP dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala ULP. (2)Kelompok Kerja terdiri dari unsur: a. 1 (satu) Ketua Kelompok Kerja yang merangkap sebagai anggota; b. 1 (satu) Sekretaris yang merangkap anggota; dan c. sekurang-kurangnya 1 (satu) orang anggota. (3)Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah gasal.

Pasal 18

Pembentukan Kelompok Kerja dilakukan sesuai kebutuhan dengan memperhatikan jenis pengadaan barang/jasa yang menjadi tanggung jawab ULP terkait.

Pasal 19

Kelompok Kerja mempunyai tugas: a. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai; b. menginventarisir paket-paket yang akan dilelang/seleksi; c. mengumumkan secara terbuka melalui website, papan pengumuman resmi dan portal pengadaan nasional melalui LPSE; www.djpp.kemenkumham.go.id d. menerima pendaftaran; e. melakukan aanwijzing; f. melakukan kualifikasi (pra/pascakualifikasi) pada penyedia barang/jasa; g. menerima pemasukan penawaran; h. melakukan pembukaan penawaran; i. melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk; j. MENETAPKAN pemenang penyedia barang/jasa dan melaporkan kepada Kepala ULP; k. menjawab sanggahan dari penyedia barang/jasa; dan l. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Kepala ULP.

Pasal 20

Staf Pendukung diangkat oleh Kepala ULP berdasarkan surat keputusan Kepala ULP.

Pasal 21

(1)Kepala, Sekretaris, dan Ketua Kelompok Kerja dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh staf pendukung. (2)Jumlah Staf Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 22

Staf Pendukung mempunyai tugas: a. menyiapkan bahan koordinasi pengadaan barang/jasa; b. menyiapkan bahan koordinasi perencanaan dan pengelolaan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan kegiatan pengadaan barang/jasa; dan c. menyiapkan bahan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB Ketiga

Sekretariat

Pasal 13

Koreksi

Sekretariat diangkat oleh Kepala ULP berdasarkan surat keputusan Kepala ULP. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 14

Koreksi

(1)Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala ULP yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala ULP. (2)Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris.

Peraturan Badan Nomor 16 Tahun 2011 tentang UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB IV

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB Kesatu

Pasal 10

BAB Kedua

Pasal 11

Pasal 12

BAB Ketiga

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Keempat

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB Kelima

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB V

Pasal 23

Pasal 24

BAB VI

Pasal 25

BAB VII

Pasal 26

Pasal 27

BAB VIII

Pasal 28