PERBAN

Peraturan Badan Nomor 14 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, STASIUN METEOROLOGI, STASIUN KLIMATOLOGI, DAN STASIUN GEOFISIKA

PERBAN Nomor 14 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 467) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan ayat (1) Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

(1) Terdapat 187 (seratus delapan puluh tujuh) unit pelaksana teknis terdiri atas: a. 5 (lima) Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; b. 21 (dua puluh satu) Stasiun Meteorologi Kelas I; c. 8 (delapan) Stasiun Klimatologi Kelas I; d. 10 (sepuluh) Stasiun Geofisika Kelas I; e. 18 (delapan belas) Stasiun Meteorologi Kelas II; f. 7 (tujuh) Stasiun Klimatologi Kelas II; g. 4 (empat) Stasiun Geofisika Kelas II; h. 73 (tujuh puluh tiga) Stasiun Meteorologi Kelas III; i. 3 (tiga) Stasiun Klimatologi Kelas III; j. 16 (enam belas) Stasiun Geofisika Kelas III; k. 12 (dua belas) Stasiun Meteorologi Kelas IV; l. 9 (sembilan) Stasiun Klimatologi Kelas IV; dan m. 1 (satu) Stasiun Geofisika Kelas IV. (2) Tetap. 2. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal II

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Desember 2019 KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, ttd DWIKORITA KARNAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

Pasal I

Koreksi