PERBAN

Peraturan Badan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Nonpegawai Negeri di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

PERBAN Nomor 12 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB IV

ANALISIS KEBUTUHAN, PERENCANAAN, DAN PENGADAAN

Pasal 7

(1) Setiap Kepala Unit Kerja yang membutuhkan PPNPN wajib membuat analisis kebutuhan dan perencanaan pengadaan PPNPN. (2) Analisis kebutuhan dan perencanaan pengadaan PPNPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan mempertimbangkan: a. analisis beban kerja; b. kondisi PNS aktif; c. jumlah dan pembagian tugas PPNPN eksisting; d. jumlah dan lokasi unit kerja yang membutuhkan PPNPN; dan e. jenis PPNPN yang dibutuhkan. (3) Penghitungan analisis kebutuhan PPNPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam Formulir Analisis Kebutuhan PPNPN Berdasarkan Beban Kerja Per Kriteria PPNPN sesuai dengan contoh A sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 8

(1) Berdasarkan analisis kebutuhan dan perencanaan PPNPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, setiap Kepala Unit Kerja wajib membuat usulan pengajuan kebutuhan PPNPN. (2) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan Tabel Pengajuan Kebutuhan PPNPN sesuai dengan contoh B, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 9

(1) Setiap Kepala Unit Kerja di Kantor Pusat yang membutuhkan PPNPN menyampaikan surat usulan kebutuhan kepada: a. Sekretaris Utama untuk lingkungan Sekretariat Utama dan Satuan Kerja Mandiri; dan b. Sekretaris Utama melalui Deputi untuk lingkungan Kedeputian. (2) Setiap Kepala Unit Kerja di Unit Pelaksana Teknis yang membutuhkan PPNPN menyampaikan surat usulan kebutuhan kepada Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia dengan tembusan Sekretaris Utama. (3) Surat usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus melampirkan: a. formulir analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3); dan b. tabel pengajuan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2). (4) Surat usulan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan contoh C, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 10

Setiap analisis dan pengajuan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib dilakukan evaluasi oleh Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia bersama dengan Inspektur dan Kepala Biro Perencanaan.

Pasal 11

(1) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib disampaikan kepada Sekretaris Utama untuk ditetapkan. (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat dilakukan perubahan berdasarkan kebutuhan organisasi.

Pasal 12

Pengusulan PPNPN oleh Kepala Unit Kerja dilakukan sesuai dengan mekanisme, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 13

(1) Pelaksanaan pengadaan PPNPN dilakukan secara terbuka oleh Tim Seleksi. (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengadaan PPNPN pada unit kerja di Kantor Pusat dibentuk oleh Sekretaris Utama. (3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengadaan PPNPN pada unit kerja di Unit Pelaksana Teknis dibentuk oleh Kepala Unit Kerja. (4) Pengadaan PPNPN dilaksanakan melalui: a. pengumuman penerimaan secara terbuka di daerah lokasi unit kerja yang membutuhkan; b. seleksi administrasi dan keterampilan sesuai dengan bidang tugas yang diminati; dan c. pengumuman hasil seleksi. (5) Tim seleksi untuk pengadaan PPNPN pada unit kerja di Kantor Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia. (6) Tim seleksi untuk pengadaan PPNPN pada unit kerja di Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melibatkan unit kerja yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang kepegawaian pada unit kerja pengguna PPNPN. (7) Selain melibatkan unit kerja yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang kepegawaian pada unit kerja pengguna PPNPN sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tim seleksi untuk PPNPN tenaga operasional teknis harus melibatkan unit kerja yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang teknis pada unit kerja pengguna PPNPN. (8) Tim seleksi PPNPN mempunyai tugas: a. menyusun pedoman pelaksanaan seleksi PPNPN; b. mengoordinasikan penyediaan sarana dan prasarana untuk seleksi PPNPN; c. melaksanakan pengolahan hasil ujian dan seleksi PPNPN; dan d. melaporkan hasil seleksi PPNPN kepada Sekretaris Utama melalui Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia.

Pasal 14

(1) Setiap PPNPN wajib lulus seleksi administrasi dan keterampilan yang ditentukan oleh Sekretaris Utama. (2) Seleksi administrasi mempertimbangkan kondisi dan persyaratan sebagai berikut: a. daftar riwayat hidup; b. pendidikan yang dibuktikan dengan salinan ijazah dan transkrip; c. kesehatan yang dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah atau Pusat Kesehatan Masyarakat; d. pengalaman kerja; dan e. surat pernyataan terkait komitmen dan kesediaan untuk bekerja. (3) Hasil seleksi untuk pengadaan PPNPN di Kantor Pusat ditetapkan oleh Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia. (4) Hasil seleksi untuk pengadaan PPNPN di Unit Pelaksana Teknis ditetapkan oleh Kepala Unit Kerja.

BAB Kesatu

Analisis Kebutuhan dan Perencanaan

Pasal 7

Koreksi

(1) Setiap Kepala Unit Kerja yang membutuhkan PPNPN wajib membuat analisis kebutuhan dan perencanaan pengadaan PPNPN. (2) Analisis kebutuhan dan perencanaan pengadaan PPNPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan mempertimbangkan: a. analisis beban kerja; b. kondisi PNS aktif; c. jumlah dan pembagian tugas PPNPN eksisting; d. jumlah dan lokasi unit kerja yang membutuhkan PPNPN; dan e. jenis PPNPN yang dibutuhkan. (3) Penghitungan analisis kebutuhan PPNPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam Formulir Analisis Kebutuhan PPNPN Berdasarkan Beban Kerja Per Kriteria PPNPN sesuai dengan contoh A sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 8

(1) Berdasarkan analisis kebutuhan dan perencanaan PPNPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, setiap Kepala Unit Kerja wajib membuat usulan pengajuan kebutuhan PPNPN. (2) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan Tabel Pengajuan Kebutuhan PPNPN sesuai dengan contoh B, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 9

(1) Setiap Kepala Unit Kerja di Kantor Pusat yang membutuhkan PPNPN menyampaikan surat usulan kebutuhan kepada: a. Sekretaris Utama untuk lingkungan Sekretariat Utama dan Satuan Kerja Mandiri; dan b. Sekretaris Utama melalui Deputi untuk lingkungan Kedeputian. (2) Setiap Kepala Unit Kerja di Unit Pelaksana Teknis yang membutuhkan PPNPN menyampaikan surat usulan kebutuhan kepada Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia dengan tembusan Sekretaris Utama. (3) Surat usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus melampirkan: a. formulir analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3); dan b. tabel pengajuan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2). (4) Surat usulan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan contoh C, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 10

Setiap analisis dan pengajuan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib dilakukan evaluasi oleh Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia bersama dengan Inspektur dan Kepala Biro Perencanaan.

Pasal 11

(1) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib disampaikan kepada Sekretaris Utama untuk ditetapkan. (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat dilakukan perubahan berdasarkan kebutuhan organisasi.

Pasal 12

Pengusulan PPNPN oleh Kepala Unit Kerja dilakukan sesuai dengan mekanisme, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

BAB Kedua

Pengadaan

Pasal 13

Koreksi

(1) Pelaksanaan pengadaan PPNPN dilakukan secara terbuka oleh Tim Seleksi. (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengadaan PPNPN pada unit kerja di Kantor Pusat dibentuk oleh Sekretaris Utama. (3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengadaan PPNPN pada unit kerja di Unit Pelaksana Teknis dibentuk oleh Kepala Unit Kerja. (4) Pengadaan PPNPN dilaksanakan melalui: a. pengumuman penerimaan secara terbuka di daerah lokasi unit kerja yang membutuhkan; b. seleksi administrasi dan keterampilan sesuai dengan bidang tugas yang diminati; dan c. pengumuman hasil seleksi. (5) Tim seleksi untuk pengadaan PPNPN pada unit kerja di Kantor Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia. (6) Tim seleksi untuk pengadaan PPNPN pada unit kerja di Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melibatkan unit kerja yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang kepegawaian pada unit kerja pengguna PPNPN. (7) Selain melibatkan unit kerja yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang kepegawaian pada unit kerja pengguna PPNPN sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tim seleksi untuk PPNPN tenaga operasional teknis harus melibatkan unit kerja yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang teknis pada unit kerja pengguna PPNPN. (8) Tim seleksi PPNPN mempunyai tugas: a. menyusun pedoman pelaksanaan seleksi PPNPN; b. mengoordinasikan penyediaan sarana dan prasarana untuk seleksi PPNPN; c. melaksanakan pengolahan hasil ujian dan seleksi PPNPN; dan d. melaporkan hasil seleksi PPNPN kepada Sekretaris Utama melalui Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia.

Pasal 14

(1) Setiap PPNPN wajib lulus seleksi administrasi dan keterampilan yang ditentukan oleh Sekretaris Utama. (2) Seleksi administrasi mempertimbangkan kondisi dan persyaratan sebagai berikut: a. daftar riwayat hidup; b. pendidikan yang dibuktikan dengan salinan ijazah dan transkrip; c. kesehatan yang dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah atau Pusat Kesehatan Masyarakat; d. pengalaman kerja; dan e. surat pernyataan terkait komitmen dan kesediaan untuk bekerja. (3) Hasil seleksi untuk pengadaan PPNPN di Kantor Pusat ditetapkan oleh Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia. (4) Hasil seleksi untuk pengadaan PPNPN di Unit Pelaksana Teknis ditetapkan oleh Kepala Unit Kerja.

BAB VI

KEWAJIBAN, HAK, DAN LARANGAN

Pasal 16

Koreksi

Setiap PPNPN wajib: a. setia dan taat kepada Pancasila, UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Negara dan Pemerintah INDONESIA serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik INDONESIA; b. menaati segala ketentuan peraturan perundangan- undangan dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab serta menjaga suasana dan semangat kerja; c. memiliki integritas dan etos kerja tinggi dengan bersikap profesional, jujur, dan tidak diskriminatif; d. menaati ketentuan jam dan hari kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. melaksanakan tugas sebagaimana ditetapkan dalam kontrak kerja; f. menggunakan dan memelihara sarana dan prasarana dengan sebaik-baiknya; dan g. melakukan absensi setiap hari kerja.

Pasal 17

Setiap PPNPN berhak: a. memperoleh penghasilan sesuai dengan perjanjian kerja; b. memperoleh cuti sesuai dengan perjanjian kerja maksimal 12 (dua belas) hari selama tahun berjalan; dan c. memperoleh jaminan kesehatan sesuai dengan perjanjian kerja.

Pasal 18

Setiap PPNPN dilarang: a. menyalahgunakan wewenang; b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan pribadi dan/atau orang lain; c. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik BMKG; dan d. membocorkan dan atau menyebarluaskan informasi dan atau dokumen yang bersifat rahasia kepada pihak lain.

Pasal 19

(1) PPNPN yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 18 diperiksa sesuai dengan mekanisme pemeriksaan PNS. (2) PPNPN yang dalam hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan bersalah, dikenakan hukuman disiplin.

Pasal 20

(1) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) terdiri dari hukuman disiplin ringan dan hukuman disiplin berat. (2) Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas : a. teguran lisan; dan b. teguran tertulis. (3) Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemutusan hubungan kontrak kerja oleh PPK.

Peraturan Badan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Nonpegawai Negeri di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kesatu

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kedua

Pasal 13

Pasal 14

BAB V

Pasal 15

BAB VI

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB VII

Pasal 21

Pasal 22

BAB VIII

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB IX

Pasal 27

Pasal 28

BAB X

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31