Peraturan Badan Nomor 11 Tahun 2015 tentang PENDELEGASIAN…

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Kepala Badan adalah Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. 2. Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). 3. Mutasi Kepegawaian adalah segala bentuk perubahan yang terjadi dan disahkan mengenai seseorang Pegawai Negeri Sipil seperti pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penggajian, dan perubahan susunan keluarga.

Pasal 1

Pasal 3

Koreksi

Naskah bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi: a. naskah bidang kepegawaian yang terkait dengan Mutasi Kepegawaian; dan b. naskah bidang kepegawaian selain yang terkait dengan Mutasi Kepegawaian.

Pasal 4

Koreksi

Naskah bidang kepegawaian yang terkait dengan Mutasi Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi : a. Surat Keputusan Pengangkatan calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil; b. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil; c. Surat Keputusan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan; d. Surat Keputusan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil antar unit kerja dan antar instansi; e. Surat Keputusan Pemberhentian dengan hormat calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil; f. Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Struktural (SPMJ), Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Jabatan Struktural (SPMT), Surat Pernyataan Pelantikan (SPP) Pejabat Struktural; g. Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan Struktural (SPMMJ); h. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) Jabatan Fungsional, Surat Pernyataan Menduduki Jabatan (SPMJ) Fungsional, dan Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan (SPMMJ) Fungsional; i. usul mutasi kenaikan pangkat; j. Surat Keputusan Penetapan Hasil Rapat Mutasi Pegawai Negeri Sipil; k. Kenaikan Gaji Berkala (KGB);dan l. Daftar Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP).

Pasal 5

Koreksi

Naskah bidang kepegawaian selain yang terkait dengan Mutasi Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi : a. Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang atau Berat dalam 1 (satu) Tahun Terakhir; b. surat keterangan yang menerangkan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan BMKG; c. pengesahan atas fotocopy dokumen (legalisir) Pegawai Negeri Sipil di lingkungan BMKG; d. formulir pengembalian TAPERUM-PNS di lingkungan BMKG; e. penandatanganan KP4 atau surat keterangan untuk mendapatkan tunjangan keluarga; f. surat keputusan izin perceraian dan perkawinan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan BMKG; g. usulan formasi calon Pegawai Negeri Sipil BMKG ke Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik INDONESIA; dan h. pengangkatan, kenaikan, pembebasan sementara dan pemberhentian Jabatan Fungsional PMG.

Pasal 6

Koreksi

(1) Kepala Badan mendelegasikan wewenang dan memberikan kuasa dalam penandatangan naskah di bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada pejabat struktural di lingkungan BMKG. (2) Pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa penandatanganan naskah bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penandatanganan naskah dan/atau penandatanganan salinan dan petikan.

Pasal 7

Koreksi

Pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa penandatanganan naskah bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sesuai dengan Lampiran Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 8

Koreksi

(1) Pendelegasian wewenang atau pemberian kuasa penandatanganan naskah bidang kepegawaian yang terkait dengan Mutasi Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditindaklanjuti dengan pembuatan spesimen tanda tangan. (2) Spesimen tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan Kepegawaian Negara Republik INDONESIA.

Pasal 9

Koreksi

(1) Dalam hal pejabat yang telah diberikan pendelegasian wewenang dan telah diberikan kuasa untuk menandatangani naskah bidang kepegawaian dimaksud dalam Pasal 3 belum melaksanakan serah terima jabatan sehingga jabatan yang lama menjadi kosong, maka atasan pejabat yang berwenang berhak menandatangani. (2) Atasan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pejabat yang spesimen tanda tangannya telah disampaikan kepada Badan Kepegawaian Negara Republik INDONESIA.

Pasal 10

Koreksi

(1) Pejabat yang diberikan pendelegasian wewenang menurut Peraturan Kepala Badan ini, dapat memberikan kuasa kepada pejabat lainnya. (2) Pejabat yang diberikan kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat memberikan kuasa lagi kepada pejabat yang lain.

Pasal 11

Koreksi

Dengan berlakunya Peraturan Kepala Badan ini, maka Keputusan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor SK.185/KP.003/KB/BMG-2005 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa di Bidang Kepegawaian Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Meteorologi dan Geofisika dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Koreksi

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 April 2015 KEPALA BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, ANDI EKA SAKYA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Mei 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY

Peraturan Badan Nomor 11 Tahun 2015 tentang PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN KUASA PENANDATANGANAN NASKAH BIDANG KEPEGAWAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI,KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12