Koreksi Pasal 3

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a merupakan upaya memastikan pelaksanaan kegiatan usaha, perkembangan realisasi Penanaman Modal dan/atau pelaksanaan kewajiban kemitraan yang dilaksanakan terhadap kegiatan usaha berdasarkan tingkat Risiko dan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui inspeksi lapangan kepada Pelaku Usaha. (3) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh DPMPTSP provinsi dan DPMPTSP kabupaten/kota sesuai kewenangannya. (4) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. analisa dan verifikasi data, profil, dan informasi kegiatan usaha dari Pelaku Usaha; b. inspeksi lapangan; dan c. evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha. (5) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan untuk memeriksa kesesuaian data dan informasi yang disampaikan pada laporan berkala dengan pelaksanaan fisik kegiatan usaha, melalui pemeriksaan administratif/fisik meliputi kegiatan pengecekan lokasi usaha, realisasi nilai Penanaman Modal, tenaga kerja, mesin/peralatan, bangunan/gedung, kewajiban kemitraan dan/atau kewajiban lainnya terkait pelaksanaan Penanaman Modal.