PERBAN

Peraturan Badan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penjualan untuk Penghapusan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan di Badan Koordinasi Penanaman Modal

PERBAN Nomor 8 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 7

Koreksi

(1) Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab terhadap persiapan permohonan Penjualan untuk Penjualan BMN selain tanah dan/atau bangunan. (2) Dalam melakukan persiapan permohonan Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kuasa Pengguna Barang membentuk tim internal dan/atau dapat melibatkan Penilai Pemerintah atau Penilai Publik. (3) Tim internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melakukan: a. penelitian data administratif meliputi tetapi tidak terbatas pada tahun perolehan, identitas barang, keputusan penetapan status penggunaan, dan nilai perolehan dan/atau nilai buku; b. penelitian fisik untuk mencocokkan kesesuaian fisik BMN yang akan dijual dengan data administratif; dan c. penelitian untuk mendapatkan hasil penilaian.

Pasal 8

(1) Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh tim internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), tim internal menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan hasil penilaian kepada Kuasa Pengguna Barang. (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kuasa Pengguna Barang sebagai dasar penetapan nilai limit Penjualan BMN. (3) Berdasarkan laporan tim internal, Kuasa Pengguna Barang mengajukan permohonan proses Penjualan untuk Penghapusan BMN kepada Sekretaris Utama dengan disertai persyaratan: a. penjelasan dan pertimbangan Penjualan untuk Penghapusan BMN; b. data administratif; c. nilai limit Penjualan; dan d. surat pernyataan atas kebenaran formil dan materiil objek dan besaran nilai yang diusulkan. (4) Sekretaris Utama melakukan verifikasi data atas permohonan proses Penjualan untuk Penghapusan BMN, dengan tahapan: a. melakukan penelitian atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; b. melakukan penelitian data administratif; c. melakukan penelitian terhadap pemenuhan aspek teknis, aspek ekonomis, dan aspek yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan d. dalam hal diperlukan, melakukan penelitian fisik BMN yang direncanakan dilakukan proses Penjualan dengan mencocokkan data administratif yang ada, yang dituangkan dalam berita acara verifikasi. (5) Berdasarkan berita acara verifikasi, Sekretaris Utama mengajukan permohonan persetujuan Penjualan untuk Penghapusan BMN kepada Pengguna Barang dengan disertai: a. penjelasan dan pertimbangan Penjualan untuk Penghapusan BMN; b. data administratif; c. nilai limit Penjualan; dan d. surat pernyataan telah melaksanakan verifikasi terhadap usulan Kuasa Pengguna Barang. (6) Dalam hal permohonan persetujuan Penjualan untuk Penghapusan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetujui, Pengguna Barang menerbitkan Surat Persetujuan Penjualan untuk Penghapusan BMN selain Tanah dan/atau Bangunan yang paling sedikit memuat: a. pertimbangan dan alasan disetujuinya Penjualan untuk Penghapusan BMN; b. data BMN yang disetujui untuk dijual untuk Penghapusan, paling sedikit memuat tahun perolehan, identitas barang, dan nilai perolehan dan/atau nilai buku; dan c. kewajiban untuk melaporkan pelaksanaan Penghapusan BMN kepada Pengelola Barang. (7) Dalam hal permohonan persetujuan untuk Penghapusan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak disetujui, Pengguna Barang memberikan Surat Pemberitahuan kepada Sekretaris Utama disertai dengan alasannya. (8) Surat Persetujuan Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini,

Pasal 9

(1) Penjualan untuk Penghapusan BMN dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal tertentu yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam hal Surat Persetujuan Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) MENETAPKAN Penjualan untuk Penghapusan BMN dilakukan secara lelang, Pengguna Barang melakukan permohonan Penjualan BMN dengan cara lelang kepada instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pelayanan lelang. (3) Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan proses Penjualan BMN dan menerbitkan Risalah Lelang. (4) Berdasarkan Risalah Lelang, instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan serah terima barang kepada pemenang lelang yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima. (5) Dalam hal permohonan Penjualan BMN dengan cara lelang diajukan lebih dari 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Persetujuan Penjualan diterima, dilakukan penilaian ulang. (6) Dalam hal hasil penilaian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menghasilkan nilai yang berbeda dengan nilai sebelumnya, Pengguna Barang menerbitkan Perubahan Nilai Limit yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Persetujuan Penjualan Pengguna Barang yang telah diterbitkan sebelumnya.

Pasal 10

(1) Lelang ulang dapat dilakukan dalam hal BMN selain tanah dan/atau bangunan tidak laku terjual pada lelang pertama. (2) Dalam hal dilakukan lelang ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengguna Barang melakukan permohonan Penjualan BMN dengan cara lelang kepada instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pelayanan lelang. (3) Pada pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan lebih dari 6 (enam) bulan sejak tanggal lelang pertama, dilakukan penilaian ulang. (4) Dalam hal hasil penilaian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menghasilkan nilai yang berbeda dengan nilai sebelumnya, Pengguna Barang menerbitkan Perubahan Nilai Limit yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat persetujuan Pengguna Barang yang telah diterbitkan sebelumnya.

Pasal 11

(1) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), Pengguna Barang menerbitkan Keputusan Penghapusan BMN selain tanah dan/atau bangunan paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Berita Acara Serah Terima. (2) Berdasarkan penerbitan Keputusan Penghapusan oleh Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Utama menyampaikan Keputusan Penghapusan kepada Kuasa Pengguna Barang untuk segera melakukan Penghapusan BMN selain tanah dan/atau bangunan dari Daftar Barang Kuasa Pengguna Barang.

Pasal 12

Pengguna Barang menyampaikan laporan pelaksanaan Penjualan untuk Penghapusan BMN selain tanah dan/atau bangunan kepada Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak Keputusan Penghapusan ditandatangani disertai dengan: a. Risalah Lelang; b. Berita Acara Serah Terima; c. Keputusan Penghapusan yang ditetapkan oleh Pengguna Barang; dan d. Bukti setor ke Rekening Kas Umum Negara.

Peraturan Badan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penjualan untuk Penghapusan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan di Badan Koordinasi Penanaman Modal

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kesatu

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB V

Pasal 13

BAB VI

Pasal 14