PERBAN

Peraturan Badan Nomor 8 Tahun 2015 tentang TATA CARA PERMOHONAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANGBIDANG USAHA TERTENTU DANATAU DI DAERAH TERTENTU

PERBAN Nomor 8 Tahun 2015

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan: 1. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik INDONESIA. 2. Wajib Pajak adalah badan usaha yang melakukan penanaman modal baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. 3. Bidang-bidang Usaha Tertentu adalah bidang usaha di sektor kegiatan ekonomi yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional. 4. Daerah-daerah Tertentu adalah daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan. 5. Fasilitas Pajak Penghasilan Badan/Tax Allowance adalah fasilitas pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di daerah-daerah Tertentu. 6. Izin Prinsip Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip, adalah izin dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang wajib dimiliki dalam rangka memulai usaha. 7. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Perluasan, adalah Izin Prinsip yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai kegiatan dalam rangka perluasan usaha. 8. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Perubahan adalah Izin Prinsip yang wajib dimiliki perusahaan dalam rangka legalisasi perubahan rencana atau realisasi Penanaman Modal yang telah ditetapkan sebelumnya. 9. Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat BKPM, adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal, yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada PRESIDEN. 10. Kementerian Teknis adalah kementerian pembina sektor. 11. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP, adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu. 12. PTSP Pusat adalah pelayanan terkait dengan penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, yang diselenggarakan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu di BKPM, yang penyelenggaraannya dilakukan dengan: a. pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Menteri/Kepala LPNK kepada Kepala BKPM; dan/atau b. penugasan Pejabat Kementerian/LPNK di BKPM. 13. Pejabat Penghubung adalah pejabat Kementerian/LPNK yang ditunjuk sebagai Front Officer/Back Officer untuk memberikan pelayanan konsultasi dan/atau memproses permohonan Perizinan dan Nonperizinan terkait dengan penanaman modal yang menjadi kewenangan Menteri Teknis/Kepala LPNK dengan uraian tugas, hak, wewenang, kewajiban, dan pertanggungjawaban yang jelas. 14. Front Officers PTSP Pusat di BKPM adalah petugas yang menerima permohonan fasilitas dari Wajib Pajak yang terdiri dari Pejabat Penghubung dan Pejabat BKPM di lingkungan unit Direktorat Pelayanan Fasilitas. 15. Rapat Trilateral adalah rapat pembahasan dalam rangka pengambilan keputusan pembuatan usulan pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan/Tax Allowance dari Kepala BKPM kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak, yang dihadiri oleh pejabat setingkat Eselon-I atau yang mewakili dari BKPM, Kementerian Keuangan c.q. Direktur Jenderal Pajak dan Staf Ahli Menteri Keuangan serta Kementerian Teknis sesuai dengan bidang usaha yang diajukan dalam permohonan.

Pasal 2

Koreksi

(1) Fasilitas Pajak Penghasilan Badan/Tax Allowance dapat diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal, baik penanaman modal baru maupun perluasan dari usaha yang telah ada, pada: a. bidang-bidang Usaha Tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I PERATURAN PEMERINTAH Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang- bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu; dan/atau b. bidang-bidang Usaha Tertentu dan Daerah-daerah Tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II PERATURAN PEMERINTAH Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di daerah-daerah Tertentu. (2) Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan Badan/Tax Allowance sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Wajib Pajak yang memiliki: a. Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya yang diterbitkan oleh BKPM; b. Izin Prinsip Perluasan serta Izin Prinsip Perubahannya yang diterbitkan oleh BKPM; atau c. izin penanaman modal yang diterbitkan oleh instansi lain yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan. (3) Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan Badan/Tax Allowance sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Wajib Pajak kepada PTSP Pusat di BKPM dengan dilengkapi dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini, berupa: a. surat permohonan yang ditandatangani di atas meterai cukup oleh pengurus Wajib Pajak sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini; b. surat kuasa bermeterai cukup apabila pengurusan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh pengurus Wajib Pajak sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini; c. rekaman Izin Prinsip dan Izin Prinsip Perubahannya atau Izin Prinsip Perluasan serta Izin Prinsip Perubahannya yang diterbitkan oleh BKPM atau izin penanaman modal yang diterbitkan instansi lain yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan; e. rekaman akta pendirian badan usaha dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan/ persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM atau Pengadilan Negeri; f. rincian aktiva tetap yang dipisahkan antara aktiva tetap yang dapat memperoleh fasilitas pajak penghasilan dan yang tidak dapat memperoleh fasilitas pajak penghasilan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai peraturan pelaksanaan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu; g. penjelasan sumber pembiayaan investasi perusahaan disertai dokumen-dokumen pendukungnya; dan h. penjelasan tentang pemenuhan persyaratan kualitatif yang diatur dalam Peraturan Menteri Teknis mengenai peraturan pelaksanaan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu.

Pasal 12

Koreksi

Terhadap Wajib Pajak yang pada saat pengajuan permohonan pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (Tax Holiday) sesuai ketentuan Pasal 29 PERATURAN PEMERINTAH Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan juga telah memilih untuk dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah- daerah Tertentu sebagai alternatif, berlaku ketentuan: a. dalam hal permohonan untuk mendapatkan fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (Tax Holiday) sesuai ketentuan Pasal 29 PERATURAN PEMERINTAH Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan ditolak oleh Menteri Keuangan: 1. dapat mengajukan permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan Badan/Tax Allowance sesuai dengan tata cara permohonan yang diatur dalam Peraturan ini dengan melampirkan surat penolakan pemberian fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (Tax Holiday) sesuai ketentuan Pasal 29 PERATURAN PEMERINTAH Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan dari Menteri Keuangan; 2. surat permohonan untuk mendapatkan Fasilitas Pajak Penghasilan Badan/Tax Allowance sebagaimana dimaksud angka 1 menggunakan Surat Permohonan Pengajuan Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (Tax Holiday) sesuai ketentuan Pasal 29 PERATURAN PEMERINTAH Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan yang telah ditolak. b. dalam hal Wajib Pajak menarik permohonan untuk mendapatkan fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan sesuai (Tax Holiday) ketentuan Pasal 29 PERATURAN PEMERINTAH Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan: 1. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan Badan/Tax Allowance dengan melampirkan surat dari Wajib Pajak kepada Kepala BKPM dengan tembusan Menteri Keuangan tentang pernyataan penarikan permohonan fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (Tax Holiday) sesuai ketentuan Pasal 29 PERATURAN PEMERINTAH Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan; dan 2. tata cara pengajuan permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan Badan/Tax Allowance sebagaimana dimaksud angka 1 mengacu pada Peraturan Kepala ini.

Peraturan Badan Nomor 8 Tahun 2015 tentang TATA CARA PERMOHONAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANGBIDANG USAHA TERTENTU DANATAU DI DAERAH TERTENTU

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13