PERBAN

Peraturan Badan Nomor 8 Tahun 2010 tentang PEDOMAN PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL TAHUN ANGGARAN 2011

PERBAN Nomor 8 Tahun 2010

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan: 1. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepala instansi vertikal di wilayah tertentu. 2. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah. 3. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Dekonsentrasi di bidang penanaman modal di provinsi. 4. Kepala adalah Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan UNDANG-UNDANG. 6. Rencana Kerja Pemerintah, yang selanjutnya disingkat RKP, adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun. 7. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut Renja-KL, adalah dokumen perencanaan Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk periode 1 (satu) tahun. 8. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut RKA-KL, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu kementerian/lembaga yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Stratejik Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam 1 (satu) tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. 9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA, adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal serta disahkan oleh Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan pendanaan kegiatan serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi Pemerintah. 10. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. 11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang bersifat personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa. 12. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang telah mendapat pendaftaran atau persetujuan penanaman modal dan/atau izin prinsip penanaman modal dan/atau izin usaha, dan melakukan evaluasi atas pelaksanaannya. 13. Laporan Kegiatan Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat LKPM, adalah laporan secara berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan dan kendala yang dihadapi penanam modal dalam bentuk dan tata cara sebagaimana yang telah ditentukan.

BAB Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Koreksi

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Koreksi

Dengan berlakunya Peraturan Kepala ini maka Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2010 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Koreksi

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan menempatkan dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Desember 2010 KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, GITA IRAWAN WIRJAWAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBAR BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 652 LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA BKPM NOMOR : 8 TAHUN 2010 TANGGAL : 10 DESEMBER 2010 Daftar Provinsi Dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Di Bidang Penanaman Modal Yang Melaksanakan Kegiatan Dekonsentrasi Di Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2011 No. Provinsi Satuan Kerja Perangkat Daerah 1. Nanggroe Aceh Darussalam Badan Investasi dan Promosi (Bainprom) Provinsi Aceh 2. Sumatera Utara Badan Penanaman Modal dan Promosi (BPMP) Provinsi Sumatera Utara 3. Sumatera Barat Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi (BKPMP) Sumatera Barat 4. Riau Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah (BPMPD) Provinsi Riau 5. Jambi Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Provinsi Jambi 6. Sumatera Selatan Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Provinsi Sumatera Selatan 7. Lampung Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Provinsi Lampung 8. Bengkulu Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Provinsi Bengkulu 9. Kepulauan Bangka Belitung Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 10. Kepulauan Riau Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah (BPMPD) Provinsi Kepulauan Riau 11. D.I Yogyakarta Badan Kerjasama dan Penanaman Modal (BKPM) Provinsi DI Yogyakarta 12. Kalimantan Barat Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Provinsi Kalimantan Barat 13. Kalimantan Tengah Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Provinsi Kalimantan Tengah 14. Kalimantan Selatan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Provinsi Kalimantan Selatan 15. Kalimantan Timur Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD) Provinsi Kalimantan Timur 16. Banten Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Provinsi Banten 17. Jawa Barat Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah (BKPPMD) Provinsi Jawa Barat 18. Jawa Tengah Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Provinsi Jawa Tengah 19. Sulawesi Utara Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi (BKPMP) Sulawesi Utara 20. Gorontalo Badan Investasi Daerah (BID) Provinsi Gorontalo 21. Sulawesi Tenggara Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Provinsi Sulawesi Tenggara 22. Sulawesi Tengah Badan Promosi dan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Provinsi Sulawesi Tengah 23. Sulawesi Selatan Badan Promosi dan Penanaman Modal (BPPMD) Provinsi Sulawesi Selatan 24. Sulawesi Barat Badan Promosi Penanaman Modal Daerah (BPPMD) Provinsi Sulawesi Barat 25. Jawa Timur Badan Penanaman Modal (BPM) Provinsi Jawa Timur 26. Bali Badan Penanaman Modal (BPM) Provinsi Bali 27. Nusa Tenggara Barat Badan Penanaman Modal (BPM) Provinsi Nusa Tenggara Barat 28. Nusa Tenggara Timur Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Provinsi Nusa Tenggara Timur 29. Maluku Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Provinsi Maluku 30. Maluku Utara Badan Promosi Penanaman Modal Daerah (BPPMD) Provinsi Maluku Utara 31. Papua Barat Biro Perekonomian dan Investasi Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat 32. Papua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Provinsi Papua BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL KEPALA, GITA IRAWAN WIRJAWAN LAMPIRAN II PERATURAN KEPALA BKPM NOMOR : 8 TAHUN 2010 TANGGAL : 10 DESEMBER 2010 Format Laporan Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal Dalam Negeri Berdasarkan Tahapan Perusahaan Di Kabupaten/Kota Periode Laporan: Triwulan I/II/III/IV Tahun 2011 Keterangan: *) Surat Persetujuan/ Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Usaha Tetap/Izin Usaha; **) Diisi tanda checklist (tanda ”√”) sesuai kondisi perusahaan di lapangan; ***) Realisasi penyerapan tenaga kerja sesuai LKPM; ****) Diisi dengan tambahan investasi yang dilaporkan perusahaan sesuai LKPM pada periode pelaporan. BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL KEPALA, GITA IRAWAN WIRJAWAN No Nama Perusa- haan Nomor Perizin- an* Bidang Usaha Tahapan ** Tenaga Kerja *** Investasi Pem- bangu- nan Izin Usaha Indo- nesia Asing Rencana Realisasi **** JUMLAH LAMPIRAN III PERATURAN KEPALA BKPM NOMOR : 8 TAHUN 2010 TANGGAL : 10 DESEMBER 2010 Format Rekapitulasi Laporan Perkembangan Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri Berdasarkan Sektor Di Kabupaten/Kota Periode Laporan: Triwulan I/II/III/IV Tahun 2011 Kabupaten/Kota: No Sektor Jumlah Proyek* Nilai Investasi (Rp.Juta) Penggunaan Tenaga Kerja Keterangan INDONESIA Asing I Sektor Primer Tanaman pangan & perkebunan Peternakan Kehutanan Perikanan Pertambangan II Sektor Sekunder Industri makanan Industri tekstil Industri barang dari kulit & alas kaki Industri kayu Industri kertas & percetakan Industri kimia & farmasi Industri karet & plastik Industri mineral non- logam Industri logam, mesik & elektronika Industri instrumen kedokteran, presisi, optik dan jam Industri kendaraan bermotor & alat transportasi lain III Sektor Tersier Listrik, gas dan air Konstruksi Perdagangan & reparasi Hotel & restoran Transportasi, gudang & komunikasi Perumahan, kawasan industri & perkantoran Jasa lainnya *) Proyek adalah kegiatan usaha yang telah mendapat perizinan penanaman modal dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan Koordinasi Penanaman Modal (PTSP BKPM) atau instansi penyelenggara PTSP di bidang penanaman modal baik di provinsi maupun kabupaten/kota. BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL KEPALA, GITA IRAWAN WIRJAWAN LAMPIRAN IV PERATURAN KEPALA BKPM NOMOR : 8 TAHUN 2010 TANGGAL : 10 DESEMBER 2010 Format Laporan Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal Asing Berdasarkan Tahapan Perusahaan Di Kabupaten/Kota Periode Laporan: Triwulan I/II/III/IV Tahun 2011 Keterangan: *) Surat Persetujuan/ Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Usaha Tetap/Izin Usaha; **) Diisi tanda checklist (tanda ”√”) sesuai kondisi perusahaan di lapangan; ***) Realisasi penyerapan tenaga kerja sesuai LKPM; ****) Diisi dengan tambahan investasi yang dilaporkan perusahaan sesuai LKPM pada periode pelaporan. BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL KEPALA, GITA IRAWAN WIRJAWAN No Nama Perusa- haan Nomor Perizin- an* Bidang Usaha Tahapan ** TenagaKerja *** Investasi Pem- bangu- nan Izin Usaha Indo- nesia Asing Rencana Realisasi **** JUMLAH LAMPIRAN V PERATURAN KEPALA BKPM NOMOR : 8 TAHUN 2010 TANGGAL : 10 DESEMBER 2010 Format Rekapitulasi Laporan Perkembangan Realisasi Penanaman Modal Asing Berdasarkan Sektor Di Kabupaten/Kota Periode Laporan: Triwulan I/II/III/IV Tahun 2011 Kabupaten/Kota: No Sektor Jumlah Proyek* Nilai Investasi (Rp.Juta) Penggunaan Tenaga Kerja Keterangan INDONESIA Asing I Sektor Primer Tanaman pangan & perkebunan Peternakan Kehutanan Perikanan Pertambangan II Sektor Sekunder Industri makanan Industri tekstil Industri barang dari kulit & alas kaki Industri kayu Industri kertas & percetakan Industri kimia & farmasi Industri karet & plastik Industri mineral non- logam Industri logam, mesik & elektronika Industri instrumen kedokteran, presisi, optik dan jam Industri kendaraan bermotor & alat transportasi lain III Sektor Tersier Listrik, gas dan air Konstruksi Perdagangan & reparasi Hotel & restoran Transportasi, gudang & komunikasi Perumahan, kawasan industri & perkantoran Jasa lainnya *) Proyek adalah kegiatan usaha yang telah mendapat perizinan penanaman modal dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan Koordinasi Penanaman Modal (PTSP BKPM) atau instansi penyelenggara PTSP di bidang penanaman modal baik di provinsi maupun kabupaten/kota. BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL KEPALA, GITA IRAWAN WIRJAWAN LAMPIRAN VI PERATURAN KEPALA BKPM NOMOR : 8 TAHUN 2010 TANGGAL : 10 DESEMBER 2010 Format Laporan Kendala Dan Langkah Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Pelaksanaan Kegiatan Periode Laporan: Triwulan I/II/III/IV Tahun 2011 No Kode dan Nama Sub- Kegiatan Realisasi Penyerapan Dana Capaian Target Keluaran Kendala Tindak Lanjut Yang Diperlukan Pihak Yang Diharapkan Dapat Membantu Menyelesai Kan Masalah Nilai (Rp) Persen- tase (%) BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL KEPALA, GITA IRAWAN WIRJAWAN

Peraturan Badan Nomor 8 Tahun 2010 tentang PEDOMAN PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL TAHUN ANGGARAN 2011

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB Kesatu

Pasal 1

BAB Kedua

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB IV

Pasal 9

BAB V

Pasal 10

BAB VI

Pasal 11

BAB VII

Pasal 12

BAB VIII

Pasal 13

BAB IX

Pasal 14

Pasal 15