Koreksi Pasal 32

(1) Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a dilakukan oleh Pelaku Usaha dengan mengembalikan Perizinan Berusaha secara langsung kepada Kementerian Negara/Lembaga, Instansi Terkait, atau Pemerintah Daerah; (2) Pengembalian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melengkapi dokumen persyaratan meliputi: a. permohonan pengembalian Perizinan Berusaha kepada Kementerian Negara/Lembaga, Instansi Terkait, atau Pemerintah Daerah dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; b. salinan identitas direksi; c. surat kuasa apabila permohonan bukan diajukan oleh direksi; dan d. LKPM periode terakhir yang telah disetujui atas seluruh proyek dalam hal Pelaku Usaha memiliki lebih dari 1 (satu) proyek. (3) Terhadap Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian Negara/Lembaga, Instansi Terkait, atau Pemerintah Daerah meneruskan pengembalian tersebut dalam bentuk usulan Pembatalan Perizinan Berusaha kepada Lembaga OSS melalui sistem OSS paling lambat dalam waktu 5 (lima) Hari sejak permohonan diterima. (4) Lembaga OSS menindaklanjuti usulan Pembatalan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan menerbitkan Pembatalan Perizinan Berusaha dalam waktu 3 (tiga) Hari sejak permohonan diterima. (5) Format Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.