Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Juli 2011 KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, GITA IRAWAN WIRJAWAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Juli 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBAR www.djpp.kemenkumham.go.id
LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA BKPM NOMOR : 6 TAHUN 2011 TANGGAL : 18 JULI 2011 PENILAIAN STANDAR KUALIFIKASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) DI BIDANG PENANAMAN MODAL A.
IDENTITAS Instansi penyelenggara PTSP di bidang penanaman modal :
Alamat :
Telepon dan Faksimili :
E-mail :
Nama pimpinan :
B.
ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) I.
Kompetensi Penanaman Modal No Indikator Penilaian Rentang Hasil Penilaian Kriteria Nilai 1 Pengetahuan PTSP Di Bidang Penanaman Modal Tingkat Pertama a > 80% ber-Sertifikat;
20 b > 60% - 80% ber-Sertifikat;
16 c > 40% - 60% ber-Sertifikat;
12 d > 20% - 40% ber-Sertifikat;
8 e ≤20% ber-Sertifikat;
4 2 Pengetahuan PTSP Di Bidang Penanaman Modal Tingkat Lanjutan* a > 80% ber-Sertifikat;
20 b > 60% - 80% ber-Sertifikat;
16 c > 40% - 60% ber-Sertifikat;
12 d > 20% - 40% ber-Sertifikat;
8 e ≤20% ber-Sertifikat;
4 3 Pengetahuan PTSP Di Bidang Penanaman Modal Sektoral* a > 80% ber-Sertifikat;
20 b > 60% - 80% ber-Sertifikat;
16 c > 40% - 60% ber-Sertifikat;
12 d > 20% - 40% ber-Sertifikat;
8 e ≤20% ber-Sertifikat;
4 www.djpp.kemenkumham.go.id
Kompetensi PTSP Di Bidang Penanaman Modal* a > 80% ber-Sertifikat;
40 b > 60% - 80% ber-Sertifikat;
32 c > 40% - 60% ber-Sertifikat;
24 d > 20% - 40% ber-Sertifikat;
16 e ≤20% ber-Sertifikat;
8 Jumlah *catatan: ditetapkan sebagai Indikator Penilaian pada tahun 2014.
II.
Kompetensi Pengelolaan No Indikator Penilaian Rentang Hasil Penilaian Kriteria Nilai 1 Pengalaman SDM a > 80% sesuai 30 b > 60% - 80% sesuai 24 c > 40% - 60% sesuai 18 d > 20% - 40% sesuai 12 e ≤20% sesuai 6 2 Spesialisasi SDM a > 80% sesuai 25 b > 60% - 80% sesuai 20 c > 40% - 60% sesuai 15 d > 20% - 40% sesuai 10 e ≤20% sesuai 5 3 Komposisi SDM a 100 % Aparatur daerah (PNS);
25 b Ada honorer atau outsourcing;
0 4 Penguasaan Bahasa Asing a > 80% ber-Sertifikat;
20 b > 60% - 80% ber-Sertifikat;
16 c > 40% - 60% ber-Sertifikat;
12 d > 20% - 40% ber-Sertifikat;
8 e ≤20% ber-Sertifikat;
4 Jumlah III.
Pengalaman Pengelolaan Layanan No Indikator Penilaian Rentang Hasil Penilaian Kriteria Nilai 1 Pengalaman Penanaman a ≥4 tahun;
60 www.djpp.kemenkumham.go.id
Modal b 3 tahun;
45 c 2 tahun;
30 d 1 tahun;
15 2 Pengalaman Layanan Penanaman Modal a ≥4 tahun;
40 b 3 tahun;
30 c 2 tahun;
20 d 1 tahun;
10 Jumlah C.
ASPEK SARANA DAN PRASARANA (SARPRAS) I.
Otomasi Layanan No Indikator Penilaian Rentang Hasil Penilaian Kriteria Nilai 1 Otomasi Proses Layanan (Non-SPIPISE) a > 80% Otomasi;
30 b > 60% - 80% Otomasi;
24 c > 40% - 60% Otomasi;
18 d > 20% - 40% Otomasi;
12 e ≤20% Otomasi;
6 2 SPIPISE* a > 80% SPIPISE;
70 b > 60% - 80% SPIPISE;
56 c > 40% - 60% SPIPISE;
42 d > 20% - 40% SPIPISE;
28 e ≤20% SPIPISE;
14 Jumlah *Catatan: ditetapkan sebagai Indikator Penilaian pada tahun 2013 II.
Komposisi Ruangan No Indikator Penilaian Rentang Hasil Penilaian Kriteria Nilai 1 Ruang Tunggu a Memiliki 20 b Tidak 0 www.djpp.kemenkumham.go.id
Ruang Help Desk a Memiliki 20 b Tidak 0 3 Ruang Layanan (Front Office) a Memiliki 20 b Tidak 0 4 Ruang Pemrosesan (Back Office) a Memiliki 20 b Tidak 0 5 Ruang/Tempat Arsip a Memiliki 20 b Tidak 0 Jumlah III.
Sarana Kerja No Indikator Penilaian Rentang Hasil Penilaian Kriteria Nilai 1 Komputer a Memiliki 20 b Tidak 0 2 Jaringan Internet a Memiliki 20 b Tidak 0 3 Telepon/Faksimili a Memiliki 20 b Tidak 0 4 Mesin Pengganda Dokumen a Memiliki 20 b Tidak 0 5 Printer a Memiliki 20 b Tidak 0 Jumlah IV.
Media Informasi No Indikator Penilaian Rentang Hasil Penilaian Kriteria Nilai 1 Tanda Arah Lokasi Kantor a Memiliki 25 b Tidak 0 2 Papan Nama Kantor a Memiliki 25 b Tidak 0 3 Petunjuk (Panduan) a Memiliki 25 www.djpp.kemenkumham.go.id
Layanan b Tidak 0 4 Leaflet/Brosur Jenis Layanan a Memiliki 25 b Tidak 0 Jumlah D.
ASPEK KELEMBAGAAN I.
Kinerja No Indikator Penilaian Rentang Hasil Penilaian Kriteria Nilai 1 Metode Antrian a memiliki 20 b tidak 0 2 Kemampuan Pelayanan a > 80% sesuai standar;
40 b > 60% - 80% sesuai standar;
32 c > 40% - 60% sesuai standar;
24 d > 20% - 40% sesuai standar;
16 e ≤20% sesuai standar;
8 3 Pembiayaan Layanan a > 80% bebas biaya;
40 b > 60% - 80% bebas biaya;
32 c > 40% - 60% bebas biaya;
24 d > 20% - 40% bebas biaya;
16 e ≤20% bebas biaya;
8 Jumlah II.
Kewenangan No Indikator Penilaian Rentang Hasil Penilaian Kriteria Nilai 1 Kapasitas PTSP a > 80% dilayani oleh PTSP;
50 b > 60% - 80% oleh PTSP;
40 c > 40% - 60% oleh PTSP;
30 d > 20% - 40% oleh PTSP;
20 e ≤20% dilayani oleh PTSP;
10 2 Legalitas PTSP a > 80% ditetapkan Perda;
20 b > 60% - 80% ditetapkan Perda;
16 www.djpp.kemenkumham.go.id
c > 40% - 60% ditetapkan Perda;
12 d > 20% - 40% ditetapkan Perda;
8 e ≤20% ditetapkan Perda;
4 3 Kapabilitas PTSP a > 80% oleh Ka PTSP;
30 b > 60% - 80% Ka PTSP;
24 c > 40% - 60% Ka PTSP;
18 d > 20% - 40% Ka PTSP;
12 e ≤20% oleh Ka PTSP;
6 Jumlah III.
Integritas No Indikator Penilaian Rentang Hasil Penilaian Kriteria Nilai 1 Standard Operating Procedures a > 80% dilayani ber-SOP;
30 b > 60% - 80% ber-SOP;
24 c > 40% - 60% ber-SOP;
18 d > 20% - 40% ber-SOP;
12 e ≤20% ber-SOP;
6 2 Komunikasi Birokrasi a > 80% dikomunikasikan;
30 b > 60% - 80% dikomunikasikan;
24 c > 40% - 60% dikomunikasikan;
18 d > 20% - 40% dikomunikasikan;
12 e ≤20% dikomunikasikan;
6 3 Kesesuaian dengan SOP Pusat a > 80% telah sesuai;
40 b > 60% - 80% telah sesuai;
32 c > 40% - 60% telah sesuai;
24 d > 20% - 40% telah sesuai;
16 e ≤20% telah sesuai;
8 Jumlah IV.
Soliditas No Indikator Penilaian Rentang Hasil Penilaian Kriteria Nilai 1 Penyelesaian a > 80% selesai;
50 www.djpp.kemenkumham.go.id
Masalah b > 60% - 80% selesai;
40 c > 40% - 60% selesai;
30 d > 20% - 40% selesai;
20 e ≤20% selesai;
10 2 Kemampuan Penyelesaian a > 80% selesai;
50 b > 60% - 80% selesai;
40 c > 40% - 60% selesai;
30 d > 20% - 40% selesai;
20 e ≤20% selesai;
10 Jumlah V.
Kesinambungan (Sustainability) No Indikator Penilaian Rentang Hasil Penilaian Kriteria Nilai 1 Pengakuan kualitas Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) a Sangat Baik (81,26 - 100) 70 b Baik (62,51 - 81,26) 56 c Kurang Baik (43,76 - 62,50) 42 d Tidak Baik (25,00 - 43,75) 28 e Tidak berpredikat (< 25,00) 14 f Belum melakukan survey 0 2 Penjaringan Umpan Balik Eksternal a > 4 tahun;
30 b > 2-4 tahun;
20 c ≤2 tahun;
10 d Belum melakukan 0 Jumlah VI.
Tanggung Jawab (Responsibility) No Indikator Penilaian Rentang Hasil Penilaian Kriteria Nilai 1 Help Desk a Ada petugas Help Desk 20 b Tidak Ada 0 2 Mekanisme Penanganan Pengaduan a Ada Mekanisme Pengaduan 20 b Tidak Ada 0 www.djpp.kemenkumham.go.id
Formulir Pengaduan a Ada Form Pengaduan 20 b Tidak Ada 0 4 Kotak Saran a Ada Kotak Saran 20 b Tidak Ada 0 5 Deadline Jawaban Pengaduan a Ada Batas Waktu Jawaban 20 b Tak Ada 0 Jumlah VII.
Tanggung Gugat (Akuntabilitas) No Indikator Penilaian Rentang Hasil Penilaian Kriteria Nilai 1 Fungsi PTSP a Menyatu dengan instansi Penanaman Modal 70 b Belum menyatu dengan instansi Penanaman Modal 10 2 Dasar Hukum Lembaga PTSP a Peraturan Daerah 30 b Peraturan Kepala Daerah 20 c Surat Keputusan Kepala Daerah 10 Jumlah E.
REKAPITULASI PENILAIAN ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) No Komponen Nilai 1 Kompetensi Penanaman Modal 2 Kompetensi Pengeloaan 3 Pengalaman Pengelolaan Layanan Jumlah Nilai Komponen Nilai Rata-Rata F.
REKAPITULASI PENILAIAN ASPEK SARANA DAN PRASARANA (SARPRAS) No Komponen Nilai 1 Otomasi Layanan 2 Komposisi Ruangan 3 Sarana Kerja www.djpp.kemenkumham.go.id
Media Informasi Jumlah Nilai Komponen Nilai Rata-Rata G.
REKAPITULASI PENILAIAN ASPEK KELEMBAGAAN No Komponen Nilai 1 Kinerja 2 Kewenangan 3 Integritas 4 Soliditas 5 Kesinambungan (Sustainability) 6 Tanggung Jawab (Responsibility) 7 Tanggung Gugat (Akuntabilitas) Jumlah Nilai Komponen Nilai Rata-Rata H.
LEMBAR PENILAIAN KUMULATIF KUALIFIKASI PENILAIAN KUMULATIF KUALIFIKASI NO ASPEK KUALIFIKASI NILAI RATA-RATA ASPEK BOBOT NILAI AKHIR ASPEK 1 SUMBER DAYA MANUSIA 50% 2 SARANA DAN PRASARANA 25% 3 KELEMBAGAAN 25% TOTAL 100% ........., ........... 20......
ttd Tandatangan Pimpinan Penyelenggara PTSP Nama Jelas KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, GITA IRAWAN WIRJAWAN www.djpp.kemenkumham.go.id
LAMPIRAN II PERATURAN KEPALA BKPM NOMOR : 6 TAHUN 2011 TANGGAL : 18 JULI 2011 PEDOMAN PENGISIAN PENILAIAN STANDAR KUALIFIKASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP ) DI BIDANG PENANAMAN MODAL A. IDENTITAS Instansi Penyelenggara PTSP di bidang penanaman modal :
Tuliskan nama instansi penyelenggara PTSP dibidang penanaman modal dengan lengkap.
Alamat :
Uraikan alamat lengkap instansi penyelenggara PTSP di bidang penanaman modal.
Telepon, Faksimili dan e-mail :
Tuliskan nomor telepon, nomor faksimili, alamat e-mail dan situs (website) instansi penyelenggara PTSP di bidang penanaman modal.
Pimpinan :
Sebutkan nama, gelar pendidikan, pangkat dan golongan serta NIP (Nomor Induk Pegawai) Kepala penyelenggara PTSP di bidang penanaman modal.
B. ASPEK SUMBERDAYA MANUSIA (SDM) I.
Kompetensi Penanaman Modal 1 Pengetahuan PTSP Di Bidang Penanaman Modal Tingkat Pertama Diisi dengan kondisi faktual jumlah SDM penyelenggara PTSP Di Bidang Penanaman Modal (wajib bagi pejabat dan petugas Front Office, pejabat dan petugas Back Office, serta pejabat dan petugas Help Desk) yang memiliki Sertifikat Lulus Kompetensi PTSP Di Bidang Penanaman Modal Tingkat Pertama yang dikeluarkan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) BKPM atau oleh lembaga Diklat yang memiliki kurikulum penanaman modal yang telah disertifikasi oleh Pusdiklat BKPM.
Perhitungan komposisi (persentase) dari kondisi faktual tersebut, selanjutnya disesuaikan dengan Rentang Kriteria yang tercantum dalam form penilaian standar kualifikasi.
Hasil Penilaian diisikan berdasarkan angka pada Rentang Nilai www.djpp.kemenkumham.go.id
yang selaras dengan Rentang Kriteria tersebut.
2 Pengetahuan PTSP Di Bidang Penanaman Modal Tingkat Lanjutan Diisi dengan kondisi faktual jumlah SDM penyelenggara PTSP di bidang penanaman modal (wajib bagi pejabat dan petugas Front Office, pejabat dan petugas Back Office, serta pejabat dan petugas Help Desk) yang memiliki Sertifikat Lulus Kompetensi PTSP Di Bidang Penanaman Modal Tingkat Lanjutan yang dikeluarkan oleh Pusdiklat BKPM atau oleh lembaga Diklat yang memiliki kurikulum penanaman modal yang telah disertifikasi oleh Pusdiklat BKPM.
Perhitungan komposisi (persentase) dari kondisi faktual tersebut, selanjutnya disesuaikan dengan Rentang Kriteria yang tercantum dalam form penilaian standar kualifikasi.
Hasil Penilaian diisikan berdasarkan angka pada Rentang Nilai yang selaras dengan Rentang Kriteria tersebut.
3 Pengetahuan PTSP Di Bidang Penanaman Modal Sektoral Diisi dengan kondisi faktual dari jumlah SDM penyelenggara PTSP di bidang penanaman modal (wajib bagi pejabat dan petugas Front Office, pejabat dan petugas Back Office, serta pejabat dan petugas Help Desk) yang memiliki Sertifikat Lulus Kompetensi PTSP Di Bidang Penanaman Modal Sektoral yang dikeluarkan oleh Pusdiklat BKPM atau oleh lembaga Diklat yang memiliki kurikulum penanaman modal yang telah disertifikasi oleh Pusdiklat BKPM. Perhitungan komposisi (persentase) dari kondisi faktual tersebut, selanjutnya disesuaikan dengan Rentang Kriteria yang tercantum dalam form penilaian standar kualifikasi.
Hasil Penilaian diisikan berdasarkan angka pada Rentang Nilai yang selaras dengan Rentang Kriteria tersebut.
4 Kompetensi PTSP Di Bidang Penanaman Modal Diisi dengan kondisi faktual jumlah SDM penyelenggara PTSP di bidang penanaman modal (terutama Kepala PTSP di bidang penanaman modal, pejabat dan petugas Front Office, pejabat dan petugas Back Office, serta pejabat dan petugas Help Desk) yang memiliki Sertifikat Lulus Kompetensi PTSP Di Bidang Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Pusdiklat BKPM atau oleh lembaga Diklat yang memiliki kurikulum penanaman modal yang telah disertifikasi oleh Pusdiklat BKPM.
Perhitungan komposisi (persentase) dari kondisi www.djpp.kemenkumham.go.id
faktual tersebut, selanjutnya disesuaikan dengan Rentang Kriteria yang tercantum dalam form penilaian standar kualifikasi.
Hasil Penilaian diisikan berdasarkan angka pada Rentang Nilai yang selaras dengan Rentang Kriteria tersebut.
II.
Kompetensi Pengelolaan 1 Pengalaman SDM Diisi dengan kondisi faktual jumlah SDM penyelenggara PTSP di bidang penanaman modal yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (terutama Kepala PTSP di bidang penanaman modal, petugas Help Desk, petugas Front Office, petugas Back Office, petugas Tata Usaha dan petugas Information Technology) yang berlatar belakang pengalaman kerja memiliki relevansi dengan tugas pokok dan fungsi (kinerja) PTSP di bidang penanaman modal. Relevansi pengalaman kerja dapat dilihat berdasarkan kriteria kualifikasi jabatan yang diatur dalam uraian (analisa) jabatan yang dipersyaratkan (disusun) oleh perangkat daerah yang menangani bidang kepegawaian.
Perhitungan komposisi (persentase) dari kondisi faktual tersebut, selanjutnya disesuaikan dengan Rentang Kriteria yang tercantum dalam form penilaian standar kualifikasi.
Hasil Penilaian diisikan berdasarkan angka pada Rentang Nilai yang selaras dengan Rentang Kriterianya.
2 Spesialisasi SDM Diisi dengan kondisi faktual jumlah SDM penyelenggara PTSP di bidang penanaman modal yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (terutama Kepala PTSP di bidang penanaman modal, petugas Help Desk, petugas Front Office, petugas Back Office, petugas Tata Usaha dan petugas Information Technology) yang berlatar belakang pendidikan yang memiliki relevansi dengan bidang pekerjaan di PTSP di bidang penanaman modal.
Relevansi latar belakang pendidikan dapat dilihat berdasarkan kriteria kualifikasi jabatan yang diatur dalam uraian (analisa) jabatan yang dipersyaratkan (disusun) oleh perangkat daerah yang menangani bidang kepegawaian.
Perhitungan komposisi (persentase) dari kondisi faktual tersebut, selanjutnya disesuaikan dengan Rentang Kriteria yang tercantum dalam form penilaian standar kualifikasi.
Hasil Penilaian www.djpp.kemenkumham.go.id
diisikan berdasarkan angka pada Rentang Nilai yang selaras dengan Rentang Kriterianya.
3 Komposisi SDM Diisi dengan kondisi faktual jumlah pegawai penyelenggara PTSP di bidang penanaman modal (wajib bagi pejabat dan petugas Front Office, pejabat dan petugas Back Office, serta pejabat dan petugas Help Desk) yang berstatus aparatur pemerintah (Pegawai Negeri Sipil) maupun berstatus honorer (outsourcing).
Hasil Penilaian diisi dengan angka “25” apabila seluruh pegawai yang dimaksud berstatus PNS.
Sedangkan Hasil Penilaian diisi dengan angka “0”, apabila pejabat dan petugas Front Office, pejabat dan petugas Back Office, serta pejabat dan petugas Help Desk berstatus honorer (outsourcing).
4 Penguasaan Bahasa Asing Diisi dengan kondisi faktual jumlah SDM penyelenggara PTSP di bidang penanaman modal yang bestatus Pegawai Negeri Sipil (terutama Kepala PTSP di bidang penanaman modal, pejabat dan petugas Help Desk, pejabat dan petugas Front Office, serta pejabat dan petugas Back Office) yang memiliki Sertifikat Bahasa Asing (terutama bahasa Inggris, atau salah satu bahasa resmi PBB) dari lembaga pendidikan yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non- Formal (BAN-PNF).
Perhitungan komposisi (persentase) dari kondisi faktual tersebut, selanjutnya disesuaikan dengan Rentang Kriteria yang tercantum dalam form penilaian standar kualifikasi.
Hasil Penilaian diisikan berdasarkan angka pada Rentang Nilai yang selaras dengan Rentang Kriterianya.
III.
Pengalaman Pengelolaan Layanan 1 Pengalaman Penanaman Modal Diisi dengan kondisi faktual lamanya waktu instansi penyelenggara PTSP di bidang penanaman modal telah melakukan pelayanan perizinan dan nonperizinan Penanaman Modal sesuai tata cara permohonan penanaman modal yang dikeluarkan Pemerintah.
Lamanya waktu instansi penyelenggara PTSP di bidang penanaman modal telah melakukan pelayanan perizinan dan nonperizinan tersebut, selanjutnya disesuaikan dengan Rentang Kriteria yang tercantum dalam form penilaian standar www.djpp.kemenkumham.go.id
kualifikasi.
Hasil Penilaian diisikan dengan angka pada Rentang Nilai yang selaras dengan Rentang Kriterianya.
2 Pengalaman Layanan Penanaman Modal Diisi dengan kondisi faktual lamanya waktu instansi penyelenggara PTSP di bidang penanaman modal telah melakukan pelayanan perizinan dan nonperizinan Penanaman Modal sesuai tata cara (kewenangan) yang diatur pemerintahan daerah.
Lamanya waktu instansi penyelenggara PTSP di bidang penanaman modal telah melakukan pelayanan perizinan dan nonperizinan tersebut, selanjutnya disesuaikan dengan Rentang Kriteria yang tercantum dalam form penilaian standar kualifikasi.
Hasil Penilaian diisikan dengan angka pada Rentang Nilai yang selaras dengan Rentang Kriterianya.
C. ASPEK SARANA DAN PRASARANA (SARPRAS) I.
Otomasi Layanan 1 Otomasi Proses Layanan (Non-SPIPISE) Diisi dengan kondisi faktual penggunaan sistem otomasi layanan (penerapan Information and Communication Technology) pada setiap tahapan pemrosesan arus layanan (flow chart) perizinan dan nonperizinan yang saling terkoneksi.
Perhitungan komposisi (persentase) dari kondisi faktual tersebut, selanjutnya disesuaikan dengan Rentang Kriteria yang tercantum dalam form penilaian standar kualifikasi. Hasil Penilaian diisikan berdasarkan angka pada Rentang Nilai yang selaras dengan Rentang Kriterianya.
2 SPIPISE Diisi dengan kondisi faktual implementasi SPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik) pada pemrosesan perizinan dan nonperizinan sesuai tata cara permohonan penanaman modal.
Perhitungan komposisi (persentase) dari kondisi faktual tersebut, selanjutnya disesuaikan dengan Rentang Kriteria yang tercantum dalam form penilaian standar kualifikasi. Hasil Penilaian diisikan berdasarkan angka pada Rentang Nilai yang selaras dengan Rentang Kriterianya.
www.djpp.kemenkumham.go.id
II.
Komposisi Ruangan 1 Ruang Tunggu Diisi dengan kondisi faktual ketersediaan Ruang Tunggu yang memadai sebagai prasarana kerja PTSP di bidang penanaman modal.
Hasil Penilaian diisi dengan angka “20” apabila memiliki Ruang Tunggu. Sedangkan Hasil Penilaian diisi dengan angka “0”, apabila instansi PTSP di bidang penanaman modal tidak memiliki Ruang Tunggu.
2 Ruang Help Desk Diisi dengan kondisi faktual ketersediaan Ruang Help Desk yang memadai sebagai prasarana kerja PTSP di bidang penanaman modal.
Hasil Penilaian diisi dengan angka “20” apabila memiliki Ruang Help Desk.
Sedangkan Hasil Penilaian diisi dengan angka “0”, apabila instansi PTSP di bidang penanaman modal tidak memiliki Ruang Help Desk.
3 Ruang Layanan (Ruang Front Office) Diisi dengan kondisi faktual ketersediaan Ruang Layanan (Ruang Front Office) yang memadai sebagai prasarana kerja PTSP di bidang penanaman modal.
Hasil Penilaian diisi dengan angka “20” apabila memiliki Ruang Layanan. Sedangkan Hasil Penilaian diisi dengan angka “0”, apabila instansi PTSP di bidang penanaman modal tidak memiliki Ruang Layanan.
4 Ruang Pemrosesan (Ruang Back Office) Diisi dengan kondisi faktual ketersediaan Ruang Back Office (Ruang Pemrosesan) yang memadai sebagai prasarana kerja PTSP di bidang penanaman modal.
Hasil Penilaian diisi dengan angka “20” apabila memiliki Ruang Pemrosesan.
Sedangkan Hasil Penilaian diisi dengan angka “0”, apabila instansi PTSP di bidang penanaman modal tidak memiliki Ruang Pemrosesan.
5 Ruang/Tempat Arsip Diisi dengan kondisi faktual ketersediaan Ruang Arsip atau tempat penyimpanan arsip yang memadai sebagai prasarana kerja PTSP di bidang penanaman modal.
Hasil Penilaian diisi dengan angka “20” apabila memiliki Ruang Arsip. Sedangkan Hasil Penilaian diisi dengan angka “0”, apabila instansi PTSP di bidang penanaman modal tidak memiliki Ruang Arsip.
www.djpp.kemenkumham.go.id
III.
Sarana Kerja 1 Komputer Diisi dengan kondisi faktual ketersediaan perangkat komputer yang memadai sebagai sarana kerja PTSP di bidang penanaman modal .
Hasil Penilaian diisi dengan angka “20” apabila memiliki perangkat komputer.
Sedangkan Hasil Penilaian diisi dengan angka “0”, apabila instansi PTSP di bidang penanaman modal tidak memiliki perangkat komputer.
2 Jaringan Internet Diisi dengan kondisi faktual ketersediaan jaringan internet yang memadai sebagai sarana kerja PTSP di bidang penanaman modal.
Hasil Penilaian diisi dengan angka “20” apabila memiliki jaringan internet.
Sedangkan Hasil Penilaian diisi dengan angka “0”, apabila instansi PTSP di bidang penanaman modal tidak memiliki jaringan internet.
3 Telepon/Faksimili Diisi dengan kondisi faktual ketersediaan perangkat telepon dan faksimili (sarana komunikasi) yang memadai sebagai sarana kerja PTSP di bidang penanaman modal.
Hasil Penilaian diisi dengan angka “20” apabila memiliki perangkat telepon.
Sedangkan Hasil Penilaian diisi dengan angka “0”, apabila instansi PTSP di bidang penanaman modal tidak memiliki perangkat telepon.
4 Mesin Pengganda Dokumen Diisi dengan kondisi faktual ketersediaan perangkat mesin pengganda dokumen yang memadai sebagai sarana kerja PTSP di bidang penanaman modal.
Hasil Penilaian diisi dengan angka “20” apabila memiliki perangkat mesin pengganda dokumen.
Sedangkan Hasil Penilaian diisi dengan angka “0”, apabila instansi PTSP di bidang penanaman modal tidak memiliki perangkat mesin pengganda dokumen.
5 Printer Diisi dengan kondisi faktual ketersediaan perangkat printer yang memadai sebagai sarana kerja PTSP di bidang penanaman modal.
Hasil Penilaian diisi dengan angka “20” apabila memiliki perangkat printer.
Sedangkan Hasil Penilaian diisi dengan angka “0”, apabila instansi PTSP di bidang penanaman modal tidak memiliki perangkat printer.
www.djpp.kemenkumham.go.id
IV.
Media Informasi 1 Tanda Arah Lokasi Kantor Diisi dengan kondisi faktual ketersediaan papan petunjuk informasi keberadaan lokasi kantor PTSP di bidang penanaman modal yang diletakkan di tempat umum yang strategis (public area), seperti stasiun, bandara, terminal, pelabuhan atau prasarana umum lainnya.
Hasil Penilaian diisi dengan angka “25” apabila memiliki Tanda Arah Lokasi Kantor. Sedangkan Hasil Penilaian diisi dengan angka “0”, apabila instansi PTSP di bidang penanaman modal tidak memiliki Signboard lokasi kantor.
2 Papan Nama Kantor Diisi dengan kondisi faktual ketersediaan papan informasi nama kantor PTSP di bidang penanaman modal yang diletakkan di muka bangunan pada halaman depan kantor PTSP di bidang penanaman modal.
Hasil Penilaian diisi dengan angka “25” apabila memiliki Papan Nama Kantor. Sedangkan Hasil Penilaian diisi dengan angka “0”, apabila instansi PTSP di bidang penanaman modal tidak memiliki Papan Nama Kantor.
3 Petunjuk (Panduan) Layanan Diisi dengan kondisi faktual ketersediaan informasi/petunjuk arah lokasi setiap ruang atau counter layanan yang ada di kantor PTSP di bidang penanaman modal.
Hasil Penilaian diisi dengan angka “25” apabila memiliki Panduan Layanan.
Sedangkan Hasil Penilaian diisi dengan angka “0”, apabila instansi PTSP di bidang penanaman modal tidak memiliki Petunjuk (Panduan) Layanan.
4 Leaflet/Brosur Jenis Layanan Diisi dengan kondisi faktual ketersediaan brosur (selebaran) yang menginformasikan jenis produk layanan disertai penjelasan prosedur layanannya secara jelas, rinci dan akurat.
Hasil Penilaian diisi dengan angka “25” apabila memiliki Leaflet/Brosur Jenis Layanan. Sedangkan Hasil Penilaian diisi dengan angka “0”, apabila instansi PTSP di bidang penanaman modal tidak memiliki Leaflet/Brosur Jenis Layanan.
www.djpp.kemenkumham.go.id
D. ASPEK KELEMBAGAAN I.
Kinerja 1 Metode Antrian Diisi dengan kondisi faktual penggunaan sistem antrian (queuing system) baik secara manual atau elektronik dalam penyelenggaraan layanan perizinan dan nonperizinan di PTSP di bidang penanaman modal.
Hasil Penilaian diisi dengan angka “20” apabila menggunakan sistem antrian.
Sedangkan Hasil Penilaian diisi dengan angka “0”, apabila instansi PTSP di bidang penanaman modal tidak menjalankan sistem antrian.
2 Kemampuan Pelayanan Diisi dengan kondisi faktual kinerja layanan rata- rata dalam setiap bulan yang mampu dilakukan PTSP di bidang penanaman modal dalam memproses permohonan perizinan dan nonperizinan sesuai Standar Waktu Layanan yang telah ditetapkan.
Perhitungan komposisi (persentase) dari kondisi faktual tersebut, selanjutnya disesuaikan dengan Rentang Kriteria yang tercantum dalam form penilaian standar kualifikasi. Hasil Penilaian diisikan berdasarkan angka pada Rentang Nilai yang selaras dengan Rentang Kriterianya.
3 Pembiayaan Layanan Diisi dengan kondisi faktual jumlah permohonan layanan perizinan dan nonperizinan yang dikenakan retribusi (biaya) sebagaimana yang telah ditetapkan (diatur) oleh peraturan daerah.
Perhitungan komposisi (persentase) dari kondisi faktual tersebut, selanjutnya disesuaikan dengan Rentang Kriteria yang tercantum dalam form penilaian standar kualifikasi. Hasil Penilaian diisikan berdasarkan angka pada Rentang Nilai yang selaras dengan Rentang Kriterianya.
II.
Kewenangan 1 Kapasitas PTSP Diisi dengan kondisi faktual jumlah (proporsi) seluruh layanan perizinan dan nonperizinan yang terkait penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah yang dilayani di PTSP di bidang penanaman modal.
Perhitungan komposisi (persentase) dari kondisi faktual tersebut, selanjutnya disesuaikan dengan Rentang Kriteria yang tercantum dalam form www.djpp.kemenkumham.go.id
penilaian standar kualifikasi. Hasil Penilaian diisikan berdasarkan angka pada Rentang Nilai yang selaras dengan Rentang Kriterianya.ang selaras dengan Rentang Kriteria tersebut.
2 Legalitas PTSP Diisi dengan kondisi faktual jumlah layanan perizinan dan nonperizinan yang dilayani PTSP di bidang penanaman modal dan ditetapkan oleh peraturan daerah.
Perhitungan komposisi (persentase) dari kondisi faktual tersebut, selanjutnya disesuaikan dengan Rentang Kriteria yang tercantum dalam form penilaian standar kualifikasi. Hasil Penilaian diisikan berdasarkan angka pada Rentang Nilai yang selaras dengan Rentang Kriterianya.
3 Kapabilitas PTSP Diisi dengan kondisi faktual jumlah layanan perizinan dan nonperizinan yang diselenggarakan PTSP di bidang penanaman modal dan ditandatangani langsung oleh Kepala PTSP di bidang penanaman modal.
Perhitungan komposisi (persentase) dari kondisi faktual tersebut, selanjutnya disesuaikan dengan Rentang Kriteria yang tercantum dalam form penilaian standar kualifikasi. Hasil Penilaian diisikan berdasarkan angka pada Rentang Nilai yang selaras dengan Rentang Kriterianya.
III.
Integritas 1 Standard Operating Procedures Diisi dengan kondisi faktual jumlah layanan perizinan dan nonperizinan yang diselenggarakan PTSP di bidang penanaman modal memiliki proses kerja yang terperinci. Standard Operating Procedures (SOP) merupakan rangkaian instruksi tertulis yang mendokumentasikan kegiatan rutin dalam pemrosesan perizinan dan nonperizinan yang diuraikan secara detail.
Perhitungan komposisi (persentase) dari kondisi faktual tersebut, selanjutnya disesuaikan dengan Rentang Kriteria yang tercantum dalam form penilaian standar kualifikasi. Hasil Penilaian diisikan berdasarkan angka pada Rentang Nilai yang selaras dengan Rentang Kriterianya.
2 Komunikasi Birokrasi Diisi dengan kondisi faktual dari jumlah layanan perizinan dan nonperizinan yang diselenggarakan PTSP di bidang penanaman modal dan dikomunikasikan melalui media cetak maupun www.djpp.kemenkumham.go.id
elektronik khusus.
Perhitungan komposisi (persentase) dari kondisi faktual tersebut, selanjutnya disesuaikan dengan Rentang Kriteria yang tercantum dalam form penilaian standar kualifikasi. Hasil Penilaian diisikan berdasarkan angka pada Rentang Nilai yang selaras dengan Rentang Kriterianya.
3 Kesesuaian Dengan SOP Pusat Diisi dengan kondisi faktual dari jumlah layanan perizinan dan nonperizinan yang diselenggarakan PTSP di bidang penanaman modal dan telah sesuai dengan petunjuk SOP Pemerintah.
Perhitungan komposisi (persentase) dari perbandingan layanan yang telah ditetapkan oleh SOP daerah namun selaras dengan SOP Pemerintah, selanjutnya disesuaikan dengan Rentang Kriteria yang tercantum dalam form penilaian standar kualifikasi.
Hasil Penilaian diisikan berdasarkan angka pada Rentang Nilai yang selaras dengan IV.
Soliditas 1 Penyelesaian Masalah Diisi dengan kondisi faktual jumlah permasalahan (komplain) tentang layanan perizinan dan nonperizinan (yang dilayangkan oleh setiap penerima layanan dalam satu periode) yang mampu diselesaikan dengan baik dalam periode setahun terakhir.
Perhitungan komposisi (persentase) dari kondisi faktual tersebut, selanjutnya disesuaikan dengan Rentang Kriteria yang tercantum dalam form penilaian standar kualifikasi. Hasil Penilaian diisikan berdasarkan angka pada Rentang Nilai yang selaras dengan Rentang Kriterianya.
2 Kemampuan Penyelesaian Diisi dengan kondisi faktual dari jumlah pemasalahan (komplain) tentang layanan perizinan dan nonperizinan yang berhasil diselesaikan secara internal (mandiri) oleh penyelenggara PTSP di bidang penanaman modal dalam periode setahun terakhir.
Perhitungan komposisi (persentase) dari kondisi faktual tersebut, selanjutnya disesuaikan dengan Rentang Kriteria yang tercantum dalam form penilaian standar kualifikasi. Hasil Penilaian diisikan berdasarkan angka pada Rentang Nilai yang selaras dengan Rentang Kriterianya.
www.djpp.kemenkumham.go.id
V.
Kesinambungan (Sustainability) 1 Pengakuan Kualitas IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Diisi dengan kondisi faktual dari pengakuan masyarakat terhadap tingkat kualitas layanan perizinan dan nonperizinan yang menggambarkan tentang kinerja pelayanan PTSP di bidang penanaman modal.
Tingkat kualitas layanan berdasarkan survey IKM periode terakhir yang dilakukan oleh penyelenggara PTSP di bidang penanaman modal, disesuaikan dengan Nilai Interval Konversi IKM (Mutu Pelayanan) dengan Rentang Kriteria yang tercantum. Hasil Penilaian diisikan dengan angka pada Rentang Nilai yang selaras dengan Rentang Kriterianya.
2 Penjaringan Umpan Balik Eksternal Diisi dengan kondisi faktual dari periode penerimaan “sertifikat standar mutu” dari lembaga penjaminan mutu kompeten (International Organization for Standardization).
Berdasarkan periode dari pengakuan standar mutu tersebut, selanjutnya sesuaikan dengan Rentang Kriteria yang tercantum. Hasil Penilaian diisi dengan angka pada Rentang Nilai yang selaras dengan Rentang Kriteria tersebut.
VI.
Tanggung Jawab (Responsibility) 1 Help Desk Diisi dengan kondisi faktual ketersediaan petugas Help Desk yang cepat tanggap dalam menindaklanjuti kebutuhan penerima layanan perizinan dan nonperizinan yang diselenggarakan PTSP di bidang penanaman modal .
Hasil Penilaian diisi dengan angka “20” apabila memiliki petugas Help Desk.
Sedangkan Hasil Penilaian diisi dengan angka “0”, apabila instansi PTSP di bidang penanaman modal tidak memiliki petugas Help Desk.
2 Mekanisme Penanganan Pengaduan Diisi dengan kondisi faktual ketersediaan tata cara dalam proses penyampaian pengaduan (komplain) layanan perizinan dan nonperizinan sampai dengan cara kerja proses penyelesaiannya.
Hasil Penilaian diisi dengan angka “20” apabila memiliki mekanisme pengaduan. Sedangkan Hasil Penilaian diisi dengan angka “0”, apabila instansi PTSP di bidang penanaman modal tidak memiliki mekanisme pengaduan.
www.djpp.kemenkumham.go.id
Formulir Pengaduan Diisi dengan kondisi faktual ketersediaan form pengaduan sebagai sarana dokumentasi pengajuan keluhan terhadap layanan perizinan dan nonperizinan yang dialami penerima layanan.
Hasil Penilaian diisi dengan angka “20” apabila memiliki ketersediaan form pengaduan. Sedangkan Hasil Penilaian diisi dengan angka “0”, apabila instansi PTSP di bidang penanaman modal tidak memiliki ketersediaan form pengaduan.
4 Kotak Saran Diisi dengan kondisi faktual ketersediaan kotak saran yang memadai sebagai sarana PTSP di bidang penanaman modal dalam menampung pengaduan (klaim) yang diajukan secara tertulis (terdokumentasi) oleh penerima layanan perizinan dan nonperizinan.
Hasil Penilaian diisi dengan angka “20” apabila memiliki kotak saran. Sedangkan Hasil Penilaian diisi dengan angka “0”, apabila instansi PTSP di bidang penanaman modal tidak memiliki kotak saran.
5 Deadline Jawaban Pengaduan Diisi dengan kondisi faktual ketersediaan batas (tenggat) waktu yang diberikan penyelenggara PTSP di bidang penanaman modal dalam menyanggupi pemberian jawaban serta penyelesaian masalah dari pengaduan (komplain) yang diajukan penerima layanan perizinan dan nonperizinan.
Hasil Penilaian diisi dengan angka “20” apabila memiliki batas waktu jawaban pengaduan.
Sedangkan Hasil Penilaian diisi dengan angka “0”, apabila instansi PTSP di bidang penanaman modal tidak memiliki batas waktu jawaban pengaduan.
VII.
Tanggung Gugat (Akuntabilitas) 1 Fungsi PTSP Diisi dengan kondisi faktual kelembagaan penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal yang mengacu kepada peraturan perundang- undangan di bidang penanaman modal yaitu merupakan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi PTSP dan fungsi lainnya.
Hasil Penilaian diisi dengan angka “70” apabila instansi pelaksana fungsi PTSP di bidang penanaman modal menyatu dengan PDPPM atau PDKPM. Sedangkan Hasil Penilaian diisi dengan angka “10”, apabila instansi pelaksana fungsi PTSP www.djpp.kemenkumham.go.id
E. REKAPITULASI PENILAIAN ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1 Kompetensi Penanaman Modal Diisi berdasarkan jumlah kolom Hasil Penilaian pada form B-I, Kompetensi Penanaman Modal.
2 Kompetensi Pengelolaan Diisi berdasarkan jumlah kolom Hasil Penilaian pada form B-II, Kompetensi Pengelolaan.
3 Pengelolaan Layanan Diisi berdasarkan jumlah kolom Hasil Penilaian pada form B-III, Pengelolaan Layanan.
4 Jumlah Nilai Komponen Diisi berdasarkan jumlah kolom Nilai pada form E - Rekapitulasi Penilaian Aspek Sumber Daya Manusia (SDM).
5 Nilai Rata-Rata Diisi dengan hasil dari Jumlah Nilai Komponen dibagi “3 (tiga)” (sesuai dengan jumlah form).
F. REKAPITULASI PENILAIAN ASPEK SARANA DAN PRASARANA (SARPRAS) di bidang penanaman modal tidak menyatu dengan PDPPM atau PDKPM.
2 Dasar Hukum Lembaga PTSP Diisi dengan kondisi faktual dari dasar hukum pembentukan PTSP di Provinsi/Kabupaten/Kota.
Hasil Penilaian diisi dengan angka “30” apabila instansi PTSP di bidang penanaman modal dibentuk oleh Peraturan Daerah. Hasil Penilaian diisi dengan angka “20” apabila instansi PTSP di bidang penanaman modal dibentuk oleh Peraturan Kepala Daerah. Sedangkan Hasil Penilaian diisi dengan angka “10” apabila instansi PTSP di bidang penanaman modal dibentuk oleh Surat Keputusan Kepala Daerah.
1 Otomasi Layanan Diisi berdasarkan jumlah kolom Hasil Penilaian pada form C-I, i Otomasi Layanan.
2 Komposisi Ruangan Diisi berdasarkan jumlah kolom Hasil Penilaian pada form C-II, i Komposisi Ruangan.
3 Sarana Kerja Diisi berdasarkan jumlah kolom Hasil Penilaian pada form C-III, Sarana Kerja.
4 Media Informasi Diisi berdasarkan jumlah kolom Hasil Penilaian pada form C-IV, Media Informasi.
5 Jumlah Nilai Komponen Diisi berdasarkan jumlah kolom Nilai pada form F - Rekapitulasi Penilaian Aspek Sarana Dan Prasarana (Sarpras.
6 Nilai Rata-Rata Diisi dengan hasil dari Jumlah Nilai Komponen dibagi “4 (empat) ”(sesuai dengan jumlah form).
www.djpp.kemenkumham.go.id
G. REKAPITULASI PENILAIAN ASPEK KELEMBAGAAN 1 Kinerja Diisi berdasarkan jumlah kolom Hasil Penilaian pada form D-I, Kinerja.
2 Kewenangan Diisi berdasarkan jumlah kolom Hasil Penilaian pada form D-II, Kewenangan.
3 Integritas Diisi berdasarkan jumlah kolom Hasil Penilaian pada form D-III, Integritas.
4 Soliditas Diisi berdasarkan jumlah kolom Hasil Penilaian pada form D-IV, Soliditas.
5 Kesinambungan (Sustainability) Diisi berdasarkan jumlah dari kolom Hasil Penilaian pada form D-V, yakni Kesinambungan (Sustainability).
6 Tanggung Jawab (Responsibility) Diisi berdasarkan jumlah kolom Hasil Penilaian pada form D-VI, Tanggung Jawab (Responsibility).
7 Tanggung Gugat (Akuntabilitas) Diisi berdasarkan jumlah kolom Hasil Penilaian pada form D-VII, Tanggung Gugat (Akuntabilitas).
8 Jumlah Nilai Komponen Diisi berdasarkan jumlah kolom Nilai pada form G - Rekapitulasi Penilaian Aspek Kelembagaan.
9 Nilai Rata-Rata Diisi dengan hasil dari Jumlah Nilai Komponen dibagi dengan “7 (Tujuh)” (sesuai dengan jumlah form).
H. PENILAIAN KUMULATIF KUALIFIKASI 1 Nilai Rata-Rata Aspek Sumber Daya Manusia Diisi dengan hasil yang diperoleh dari Nilai Rata-Rata pada form E, yakni Rekapitulasi Penilaian Aspek Sumber Daya Manusia (SDM).
2 Nilai Rata-Rata Aspek Sarana dan Prasarana Diisi dengan hasil yang diperoleh dari Nilai Rata-Rata pada form F, yakni Rekapitulasi Penilaian Aspek Sarana Dan Prasarana (Sarpras).
3 Nilai Rata-Rata Aspek Kelembagaan Diisi dengan hasil yang diperoleh dari Nilai Rata-Rata pada form G, yakni Rekapitulasi Penilaian Aspek Kelembagaan.
4 Nilai Akhir Aspek Sumber Daya Manusia Diisi berdasarkan hasil yang diperoleh dengan mengalikan Nilai Rata-Rata Aspek Sumber Daya Manusia dengan bilangan “50%” (sebagai Bobot SDM).
5 Nilai Akhir Aspek Sarana dan Prasarana Diisi berdasarkan hasil yang diperoleh dengan mengalikan Nilai Rata-Rata Aspek Sarana dan Prasarana dengan bilangan “25%” (sebagai Bobot www.djpp.kemenkumham.go.id
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, GITA IRAWAN WIRJAWAN SARPRAS).
6 Nilai Akhir Aspek Kelembagaan Diisi berdasarkan hasil yang diperoleh dengan mengalikan Nilai Rata-Rata Aspek Kelembagaan dengan bilangan “25%” (sebagai Bobot Kelembagaan).
7 Total Diisi berdasarkan jumlah keseluruhan dari kolom Nilai Akhir Aspek.
www.djpp.kemenkumham.go.id
1. Aljazair, Republik (The Republic of Algeria)
13. Denmark, Kerajaan (Kingdom of Denmark)
25. Kamboja, Kerajaan (The Kingdom of Cambodia)
2. Amerika Serikat (The United States of America)
14. Filipina, Republik (The Republic of the Philippines)
26. Kanada (Canada)
3. Arab Saudi, Kerajaan (The Kingdom of Saudi Arabia)
15. Finlandia, Republik (Republic of Finland)
27. Korea Selatan/Korea, Republik (South Korea/The Republic of Korea)
4. Argentina, Republik (The Republic of Argentina)
16. Guyana, Republik (Republic of Guyana)
28. Korea Utara/Korea, Republik Demokrasi (North Korea/People’s Republic of Korea)
5. Australia, Persemakmuran (Commonwealth of Australia)
17. Hongaria, Republik (Republic of Hungary)
29. Kroasia, Republik (Republic of Croatia)
6. Bangladesh, Republik Rakyat (People’s Republic of Bangladesh)
18. India, Republik (Republic of India)
30. Kuba, Republik (Republic of Cuba)
7. Belanda, Kerajaan (The Kingdom of the Netherlands)
19. Inggris (United Kingdom/The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)
31. Kirgizstan, Republik (Kyrgyz Republic)
8. Belgia, Kerajaan (The Kingdom of Belgium)
20. Iran, Republik Islam (The Islamic Republic of Iran)
32. Laos, Republik Demokrasi Rakyat (Lao People’s Democratic Republic)
9. Bulgaria, Republik (The Republic of Bulgaria)
21. Italia, Republik (The Italian Republic)
33. Libya Sosialis Raya, Jamahiriya Rakyat Arab (The Great Socialist People’s Libyan Arab LAMPIRAN IV PERATURAN KEPALA BKPM NOMOR : 6 Tahun 2011 TANGGAL : 18 Juli 2011 A. Daftar Negara Yang Telah Melakukan Perjanjian Peningkatan Perlindungan Penanaman Modal (P4M) Investment Guarantee Agreement (IGA) dengan INDONESIA www.djpp.kemenkumham.go.id
Jamahiriya)
10. Chili, Republik (The Republic of Chile)
22. Jamaika (Jamaica)
34. Malaysia (Malaysia)
11. Cina, Republik Rakyat (The People’s Republic of China)
23. Jepang (Japan)*
35. Maroko, Kerajaan (Kingdom of Morocco)
12. Ceko, Republik ( The Czech Republic)
24. Jerman (Germany)
36. Mauritius, Republik (Republic of Mauritius)
37. Mesir, Republik Arab (The Arab Republic of Egypt)
49. Spanyol, Kerajaan (The Kingdom of Spain)
61. Ukraina (Ukraine)
38. Mongolia (Mongolia)
50. Sri Lanka, Republik Sosialis Demokratik (Democratic Socialist Republic of Sri Lanka)
62. Uzbekistan, Republik (The Republic of Uzbekistan)
39. Mozambik, Republik (Republic of Mozambique)
51. Sudan, Republik (The Republic of The Sudan)
63. Vietnam, Republik Sosialis (The Socialist
41. Pakistan, Republik Islam (The Islamic Republic of Pakistan)
53. Suriname, Republik (Republic of Suriname)
65. Yordania Hashimiah, Kerajaan (The Hashemite Kingdom of Jordan)
42. Perancis, Republik (France Republic)
54. Swedia, Kerajaan (The Kingdom of Sweden)
66. Zimbabwe, Republik (Republic of Zimbabwe)
43. Polandia, Republik (Republic of Poland)
55. Swiss, Konfederasi (Swiss Confederation / Switzerland)
44. Qatar, Negara (State of Qatar)
56. Tajikistan, Republik (The Republic of Tajikistan)
45. Rumania (Romania)
57. Thailand, Kerajaan (The Kingdom Thailand)
46. Rusia, Federasi (The Russian Federation)
58. Tunisia, Republik (Republic of Tunisia)
47. Singapura, Republik (The Republic of Singapore)
59. Turki, Republik (Republic of Turkey)
48. Slovakia, Republik (Slovak Republic)
60. Turkmenistan (Turkmenistan) *) Dalam bentuk JIEPA (Japan-INDONESIA Economic Partnership Agreement) www.djpp.kemenkumham.go.id
B. Daftar Negara Yang Memiliki Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (Tax Treaty) dengan INDONESIA
1. Afrika Selatan, Republik (The Republic of South Africa)
15. Filipina, Republik (The Republic of Philippines)
29. Malaysia (Malaysia)
2. Aljazair, Republik (The Republic of Algeria)
16. Finlandia, Republik (Republic of Finland)
30. Meksiko Serikat, Negara (The United Mexican States)
3. Amerika Serikat (The United States of America)
17. Hongaria, Republik (Republic of Hungary)
31. Mesir, Republik Arab (The Arab Republic of Egypt)
4. Arab Saudi, Kerajaan (The Kingdom of Saudi Arabia)
18. India, Republik (Republic of India)
32. Mongolia (Mongolia)
5. Australia, Persemakmuran (Commonwealth of Australia)
19. Inggris (United Kingdom/The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)
33. Norwegia, Kerajaan (The Kingdom of Norway)
6. Austria, Republik (The Republic of Austria)
20. Iran, Republik Islam (Islamic Republic of Iran)
34. Pakistan, Republik Islam (The Islamic Republic of Pakistan)
7. Bangladesh, Republik Rakyat (People's Republic of Bangladesh)
21. Italia, Republik (The Italian Republic)
35. Perancis, Republik (France Republic)
8. Belanda, Kerajaan (The Kingdom of the Netherlands)
22. Jepang (Japan
36. Polandia, Republik (Republic of Poland)
9. Belgia, Kerajaan (The Kingdom of Belgium)
23. Jerman (Germany)
37. Portugal, Republik (Republic of Portugal)
10. Brunei Darussalam (Brunei Darussalam)
24. Kanada (Canada)
38. Qatar, Negara (The State of Qatar) www.djpp.kemenkumham.go.id
11. Bulgaria, Republik (The Republic of Bulgaria)
25. Korea, Republik Demokrasi Rakyat/Korea Utara(People’s Republic of Korean/North Korea)
39. Rumania (Romania)
12. Ceko, Republik (The Czech Republic)
26. Korea, Republik/Korea Selatan (The Republic of Korea/South Korea)
40. Rusia, Federasi (The Russian Federation)
13. Cina, Republik Rakyat (The People’s Republic of China )
27. Kuwait, Negara (State of Kuwait)
41. Selandia Baru (New Zealand)
14. Denmark, Kerajaan (Kingdom of Denmark)
28. Luksemburg, Keadipatian Agung (Grand Duchy of Luxembourg)
42. Seychelles, Republik (The Republic of Seychelles)
43. Singapura, Republik (Republic of Singapore)
49. Swedia, Kerajaan (The Kingdom of Sweden)
55. Ukraina (Ukraine)
44. Slovakia, Republik (Slovak Republic)
50. Swiss, Konfederasi (The Swiss Confederation)
56. Uni Emirat Arab (The United Arab Emirates)
45. Spanyol, Kerajaan (The Kingdom of Spain)
51. Taiwan (Taiwan)
57. Uzbekistan, Republik (The Republic of Uzbekistan)
46. Sri Lanka, Republik Sosialis Demokrasi (The Democratic Socialist Republic of Sri Lanka)
52. Thailand, Kerajaan (The Kingdom of Thailand)
58. Venezuela, Republik Bolivar (Bolivarian Republic of Venezuela)
47. Sudan, Republik (The Republic of the Sudan)
53. Tunisia, Republik (The Republic of Tunisia)
59. Vietnam, Republik Sosialis (The Socialist Republic of Vietnam)
48. Suriah, Republic (The Republic of Suriah)
54. Turki, Republik (Republic of Turkey)
60. Yordania Hashimiah, Kerajaan (The Hashemite Kingdom of Jordan) www.djpp.kemenkumham.go.id
C. Daftar Negara Penandatangan Perjanjian Regional ASEAN terkait bidang Penanaman Modal
1. Persetujuan Penanaman Modal Menyeluruh Di Kawasan ASEAN (ASEAN Comprehensive Investment Agreement /ACIA) a) Brunei Darussalam (Brunei Darussalam);
b) Filipina, Republik (The Republic of Philippines);
c) INDONESIA, Republik (The Republic of INDONESIA);
d) Kamboja, Kerajaan (The Kingdom of Cambodia);
e) Laos, Republik Demokrasi Rakyat (The Lao People’s Democratic Republic);
f) Malaysia (Malaysia);
g) Myanmar, Uni (The Union of Myanmar);
h) Singapura, Republik (The Republic of Singapore);
i) Thailand, Kerajaan (The Kingdom of Thailand);
j) Vietnam, Republik Sosialis (The Socialist Republic of Vietnam).
2. Agreement Establishing the ASEAN – Australian- New Zealand Free Trade Area (AANZFTA).
3. Agreement On Investment Under The Framework Agreement On Comprehensif Economic Cooperation Among The Governments Of The Member Countries Of The Association Of South East Asian Nation And The Republic Of Korea.
4. Agreement On Investment Under The Framework Agreement On Comprehensif Economic Cooperation Between The Association Of South East Asian Nation And The People’s Republic Of China.
D. Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement Establishing The World Trade Organization/WTO)
1. Albania, Republik (The Republic of Albania)
16. Belgia, Kerajaan (The Kingdom of Belgium)
31. Cina Taipei (Chinese Taipei)
2. Afrika Selatan, Republik (Republic of South Africa)
17. Belize (Belize)
32. Denmark, Kerajaan (Kingdom of Denmark)
3. Afrika Tengah, Republik (Central African Republic)
18. Benin, Republik (The Republic of Benin)
33. Djibouti, Republik (Republic of Djibouti)
4. Amerika Serikat (The United States of America)
19. Bolivia, Republik (Republic of Bolivia)
34. Dominika, Persemakmuran (Commonwealth of Dominica) www.djpp.kemenkumham.go.id
5. Angola, Republik (The Republic of Angola)
20. Botswana, Republik (Republic of Botswana)
35. Dominikan, Republik (Dominican Republic)
6. Antigua dan Barbuda (Antigua and Barbuda)
21. Brasil, Republik Federasi (Federative Republic of Brazil)
36. Ekuador, Republik (Republic of Ecuador)
7. Arab Saudi, Kerajaan (The Kingdom of Saudi Arabia)
22. Brunei Darussalam (Brunei Darussalam)
37. El Savador, Republik (Republic of El Salvador)
8. Argentina, Republik (The Republic of Argentina)
23. Bulgaria, Republik (The Republic of Bulgaria)
38. Estonia, Republik (Republic of Estonia)
9. Armenia, Republik (The Republic of Armenia)
24. Burkina Faso (Burkina Faso)
39. Filipina, Republik (The Republic of Philippines)
10. Australia, Persemakmuran (Commonwealth of Australia)
25. Burundi, Republik (The Republic of Burundi)
40. Fiji, Republik Kepulauan (Republic of the Fiji Islands)
11. Austria, Republik (The Republic of Austria)
26. Cape Verde, Republik (The Republic of Cape Verde)
41. Finlandia, Republik (Republic of Finland)
12. Bahrain, Kerajaan (The Kingdom of Bahrain)
27. Ceko, Republik (The Czech Republic)
42. Gabon, Republik (Gabonese Republic)
13. Bangladesh, Republik Rakyat (People’s Republic of Bangladesh)
28. Chad, Republik (The Republic of Chad)
43. Gambia, Republik (Republic of the Gambia)
14. Barbados (Barbados)
29. Chili, Republik (The Republic of Chile)
44. Georgia (Georgia)
15. Belanda, Kerajaan (Kingdom of Netherlands)
30. Cina, Republik Rakyat (The People’s Republic of China)
45. Ghana, Republik (Republic of Ghana)
46. Grenada (Grenada)
61. Italia, Republik (The Italian Republic)
76.Kroasia, Republik (Republic of Croatia)
47. Guatemala, Republik (Republic of Guatemala)
62. Jamaika (Jamaica)
77.Kuba, Republik (Republic of Cuba)
48. Guinea, Republik (Republic of Guinea)
63. Jepang (Japan)
78.Kuwait, Negara (State of Kuwait)
49. Guinea Bissau, Republik (Republic of Guinea- Bissau)
64. Jerman (Germany)
79.Latvia, Republik (Republic of Latvia) www.djpp.kemenkumham.go.id
50. Guyana, Republik (Republic of Guyana)
65. Kamboja, Kerajaan (The Kingdom of Cambodia)
80.Lesotho, Kerajaan (Kingdom of Lesotho)
51. Haiti, Republik (Republic of Haiti)
66. Kamerun, Republik (The Republic of Cameroon)
81.Liechtenstein, Kepangeranan (Principality of Liechtenstein)
52. Honduras, Republik (Republic of Honduras)
67. Komunitas Eropa (European Communities)
82.Lituania, Republik (Republic of Lithuania)
53. Hong Kong, Daerah Administratif Khusus (Hong Kong Special Administrative Region)
68. Kanada (Canada)
83.Luksemburg, Keadipatian Agung (Grand Duchy of Luxembourg)
54. Hongaria, Republik (Republic of Hungary)
69. Kenya, Republik (Republic of Kenya)
84.Makau, Daerah Administratif Khusus (Macau Special Administrative Region)
55. India, Republik (Republic of India)
70. Kirgizstan, Republik (Kyrgyz Republic)
85.Madagaskar, Republik (Republic of Madagascar)
56. INDONESIA, Republik (The Republic of INDONESIA)
71. Kongo, Republik (Republic of the Congo)
86.Makedonia, Republik (The Former Yugoslav Republic of Macedonia /FYROM)
57. Inggris (United Kingdom/The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)
72. Kongo, Republik Demokratik (Democratic Republic of the Congo)
87.Malawi, Republik (Republic of Malawi)
58. Irlandia, Republik (Republic of Ireland)
73. Korea Selatan (South Korea/The Republic of Korea)
88.Malaysia (Malaysia)
59. Islandia, Republik (Republic of Iceland)
74. Kosta Rika, Republik (Republic of Costa Rica)
89.Maldives, Republik (Republic of Maldives)
60. Israel (Israel)
75. Kolombia, Republik (Republic of Colombia)
90.Mali, Republik (Republic of Mali)
91. Malta, Republik (Republic of Malta)
107. Oman, Kesultanan (Sultanate of Oman)
123. Selandia Baru (New Zealand)
92. Mauritania, Republik Islam (Islamic Republic of Mauritania)
108. Pakistan, Republik Islam (The Islamic Republic of Pakistan)
124. Senegal, Republik (Republic of Senegal)
93. Mauritius, Republik (Republic of Mauritius)
109. Panama, Republik (Republic of Panama)
125. Sierra Leone, Republik (Republic of Sierra Leone) www.djpp.kemenkumham.go.id
94. Mesir, Republik Arab (Arab Republic of Egypt)
110. Pantai Gading, Republik (Republic of Côte d'Ivoire)
126. Singapura, Republik (The Republic of Singapore)
95. Meksiko, Perserikatan Negara-Negara (United Mexican States)
111. Papua Nugini, Negara Independen (Independent State of Papua New Guinea)
127. Siprus, Republik (Republic of Cyprus)
96. Moldova, Republik (Republic of Moldova)
112. Paraguay, Republik (Republic of Paraguay)
128. Slovakia, Republik (Slovak Republic)
97. Mongolia (Mongolia)
113. Perancis, Republik (France Republic)
129. Slovenia, Republik (Republic of Slovenia)
98. Maroko, Kerajaan (Kingdom of Morocco)
114. Peru, Republik (Republic of Peru)
130. Solomon, Kepulauan (Solomon Islands)
99. Mozambik, Republik (Republic of Mozambique)
115. Polandia, Republik (Republic of Poland)
131. Spanyol, Kerajaan (The Kingdom of Spain)
100. Myanmar, Uni (The Union of Myanmar)
116. Portugal, Republik (Republic of Portugal)
132. Sri Lanka, Republik Sosialis Demokratik (Democratic Socialist Republic of Sri Lanka)
101. Namibia, Republik (Republic of Namibia)
117. Qatar, Negara (State of Qatar)
133. Suriname, Republik (Republic of Suriname)
102. Nepal, Republik Federal Demokratik (Federal Democratic Republic of Nepal)
118. Rumania (Romania)
134. Swaziland, Kerajaan (Kingdom of Swaziland)
103. Niger, Republik (Republic of Niger)
119. Rwanda, Republik (Republic of Rwanda)
135. Swedia, Kerajaan (The Kingdom of Sweden)
104. Nigeria, Republik Federal (Federal Republic of Nigeria)
120. Saint Kitts dan Nevis, Federasi (Federation of Saint Kitts and Nevis)
136. Swiss, Konfederasi (Swiss Confederation/Switzerl and)
105. Nikaragua, Republik (Republic of Nicaragua)
121. Saint Lucia (Saint Lucia)
137. Tanzania, Republik Persatuan (United Republic of Tanzania)
106. Norwegia, Kerajaan (Kingdom of Norway)
122. Saint Vincent dan Grenadines (Saint Vincent and the Grenadines)
138. Thailand, Kerajaan (Kingdom of Thailand)
139. Togo, Republik (Togolese Republic)
144. Uganda, Republik (Republic of Uganda)
149. Vietnam, Republik Sosialis (The Socialist Republic of Vietnam)
140. Tonga, Kerajaan(Kingdom of Tonga)
145. Ukraina (Ukraine)
150. Yordania Hashimiah, Kerajaan (The Hashemite Kingdom of Jordan) www.djpp.kemenkumham.go.id
141. Trinidad dan Tobago, Republik (Republic of Trinidad and Tobago)
146. Uni Emirat Arab (United Arab Emirates)
151. Yunani/Hellenik, Republik (Greece/Hellenic Republic)
142. Tunisia, Republik (Republic of Tunisia)
147. Uruguay, Republik Timur (Eastern/Oriental Republic of Uruguay)
152. Zambia, Republik (Republic of Zambia)
143. Turki, Republik (Republic of Turkey)
148. Venezuela, Republik Bolivar (Bolivarian Republic of Venezuela)
153. Zimbabwe, Republik (Republic of Zimbabwe) E. Konvensi/Perjanjian Internasional terkait Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Warganegara Asing mengenai Penanaman Modal (Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States /ICSID, Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards/New York Convention)) 1).
Daftar Negara Peserta dan Penandatangan Konvensi tentang Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Warganegara Asing mengenai Penanaman Modal (Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States)
1. Afganistan, Republik Islam (Islamic Republic of Afghanistan)
14. Bangladesh, Republik Rakyat (People’s Republic of Bangladesh)
27. Ceko, Republik (Czech Republic)
2. Afrika Tengah, Republik (Central African Republic)
15. Barbados (Barbados)
28. Chad, Republik (The Republic of Chad)
3. Albania, Republik (Republic of Albania)
16. Belanda, Kerajaan (The Kingdom of the Netherlands)
29. Chili, Republik (The Republic of Chile)
4. Aljazair, Republik (The Republic of Algeria)
17. Belarus, Republik (Republic of Belarus)
30. Cina, Republik Rakyat (The People’s Republic of China)
5. Amerika Serikat (The United States of America)
18. Belgia, Kerajaan (The Kingdom of Belgium)
31. Denmark, Kerajaan (Kingdom of Denmark)
6. Arab Saudi, Kerajaan (The Kingdom of Saudi Arabia)
19. Benin, Republik (The Republic of Benin)
32. Dominikan, Republik (Republic of Dominican) www.djpp.kemenkumham.go.id
7. Argentina, Republik (The Republic of Argentina)
20. Bosnia dan Herzegovina (Bosnia and Herzegovina)
33. El Salvador (El Salvador)
8. Armenia, Republik (The Republic of Armenia)
21. Botswana, Republik (Republic of Botswana)
34. Estonia, Republik (Republic of Estonia)
9. Australia, Persemakmuran (Commonwealth of Australia)
22. Brunei Darussalam (Brunei Darussalam)
35. Fiji, Republik Kepulauan (Republic of the Fiji Islands)
10. Austria, Republik (The Republic of Austria)
23. Bulgaria, Republik (The Republic of Bulgaria)
36. Filipina, Republik (The Republic of Philippines)
11. Azerbaijan, Republik (Republic of Azerbaijan)
24. Burkina Faso (Burkina Faso)
37. Finlandia, Republik (Republic of Finland)
12. Bahama, Persemakmuran (Commonwealth of The Bahamas)
25. Burundi, Republik (The Republic of Burundi)
38. Gabon, Republik (Gabonese Republic)
13. Bahrain, Kerajaan (The Kingdom of Bahrain)
26. Cape Verde, Republik (The Republic of Cape Verde)
39. Gambia, Republik (Republic of the Gambia)
40. Georgia (Georgia)
55. Jamaika (Jamaica)
70. Latvia, Republik (Republic of Latvia)
41. Ghana, Republik (Republic of Ghana)
56. Japan (Jepang)
71. Lebanon, Republik (Republic of Lebanon)
42. Grenada (Grenada)
57. Jerman (Germany)
72. Lesotho, Kerajaan (Kingdom of Lesotho)
43. Guatemala, Republik (Republic of Guatemala)
58. Kamboja, Kerajaan (The Kingdom of Cambodia)
73. Liberia, Republik (Republic of Liberia)
44. Guinea, Republik (Republic of Guinea)
59. Kamerun, Republik (The Republic of Cameroon)
74. Lituania, Republik (Republic of Lithuania)
45. Guyana, Republik (Republic of Guyana)
60. Kazakhstan, Republik (Republic of Kazakhstan)
75. Luksemburg, Keadipatian Agung (Grand Duchy of Luxembourg) www.djpp.kemenkumham.go.id
46. Haiti, Republik (Republic of Haiti)
61. Kenya, Republik (Republic of Kenya)
76. Madagaskar, Republik (Republic of Madagascar)
47. Honduras, Republik (Republic of Honduras)
62. Kolombia, Republik (Republic of Colombia)
77. Makedonia, Republik (The Former Yugoslav Republic of Macedonia /FYROM)
48. Hongaria, Republik (Republic of Hungary)
63. Komoro, Perserikatan (Union of the Comoros)
78. Malawi, Republik (Republic of Malawi)
49. INDONESIA, Republik (The Republic of INDONESIA)
64. Kongo, Republik (Republic of the Congo)
79. Malaysia (Malaysia)
50. Inggris (United Kingdom/United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)
65. Kongo, Republik Demokratik (Democratic Republic of the Congo)
80. Mali, Republik (Republic of Mali)
51. Irlandia, Republik (Republic of Ireland)
66. Kosovo, Republik (Republic of Kosovo)
81. Malta, Republik (Republic of Malta)
52. Islandia, Republik (Republic of Iceland)
67. Kosta Rika, Republik (Republic of Costa Rica)
82. Maroko, Kerajaan (Kingdom of Morocco)
53. Israel (Israel)
68. Kroasia, Republik (Republic of Croatia)
83. Mauritania, Republik Islam (Islamic Republic of Mauritania)
54. Italia, Republik (The Italian Republic)
69. Kuwait, Negara (State of Kuwait)
84. Mauritius, Republik (Republic of Mauritius)
85. Mesir, Republik Arab (Arab Republic of Egypt)
100. Paraguay, Republik (Republic of Paraguay)
115. Seychelles, Republik (The Republic of Seychelles)
86. Mikronesia, Federasi (Federated States of Micronesia)
101. Perancis, Republik (France Republic)
116. Sierra Leone, Republik (Republic of Sierra Leone)
87. Moldova, Republik (Republic of Moldova)
102. Peru , Republik (Republic of Peru)
117. Singapura, Republik (Republic of Singapore)
88. Mongolia (Mongolia)
103. Portugal, Republik (Republic of Portugal)
118. Siprus, Republik (Republic of Cyprus) www.djpp.kemenkumham.go.id
89. Mozambik, Republik (Republic of Mozambique)
104. Qatar, Negara (State of Qatar)
119. Slovakia, Republik (Slovak Republic)
90. Nepal, Republik Federal Demokratik (Federal Democratic Republic of Nepal)
105. Rumania (Romania)
120. Slovenia, Republik (Republic of Slovenia)
91. Niger, Republik (Republic of Niger)
106. Rusia, Federasi (The Russian Federation)
121. Solomon, Kepulauan (Solomon Islands)
92. Nigeria, Republik Federal (Federal Republic of Nigeria)
107. Rwanda, Republik (Republic of Rwanda)
122. Somalia, Republik (Republic of Somalia)
93. Nikaragua, Republik (Republic of Nicaragua)
108. Saint Kitts dan Nevis, Federasi (Federation of Saint Kitts and Nevis)
123. Spanyol, Kerajaan (The Kingdom of Spain)
94. Norwegia, Kerajaan (The Kingdom of Norway)
109. Saint Lucia (Saint Lucia)
124. Sri Lanka, Republik Sosialis Demokratik (Democratic Socialist Republic of Sri Lanka)
95. Oman, Kesultanan (Sultanate of Oman)
110. Saint Vincent dan Grenadines (Saint Vincent and the Grenadines)
125. Sudan, Republik (The Republic of The Sudan)
96. Pakistan, Republik Islam (The Islamic Republic of Pakistan)
111. Samoa, Negara Independen (Independent State of Samoa)
126. Swaziland, Kerajaan (Kingdom of Swaziland)
97. Panama, Republik (Republic of Panama)
112. Selandia Baru (New Zealand)
127. Swedia, Kerajaan (The Kingdom of Sweden)
98. Pantai Gading, Republik (Republic of Côte d’Ivoire)
113. Senegal, Republik (Republic of Senegal)
128. Swiss, Konfederasi (Swiss Confederation/ Switzerland)
99. Papua Nugini,
(Independent State of Papua New Guinea)
114. Serbia, Republik (Republic of Serbia)
129. Syria, Republik Arab (Syrian Arab Republic)
130. Tanzania, Republik Persatuan (United Republic of Tanzania)
137. Turkmenistan (Turkmenistan)
144. Yaman, Republik (Republic of Yemen) www.djpp.kemenkumham.go.id
131. Timor-Leste (Timor- Leste)
138. Uganda, Republik (Republic of Uganda)
145. Yordania Hashimiah, Kerajaan (The Hashemite Kingdom of Jordan)
132. Togo (Togo)
139. Ukraina (Ukraine)
146. Yunani/Hellenik, Republik (Greece/Hellenic Republic)
133. Tonga (Tonga)
140. Uni Emirat Arab (The United Arab Emirates)
147. Zambia, Republik (Republic of Zambia)
134. Trinidad dan Tobago, Republik (Republic of Trinidad and Tobago)
141. Uruguay, Republik TImur (Eastern/Oriental Republic of Uruguay)
148. Zimbabwe, Republik (Republic of Zimbabwe)
135. Tunisia, Republik (Republic of Tunisia)
142. Uzbekistan, Republik (The Republic of Uzbekistan)
136. Turki, Republik (Republic of Turkey)
143. Venezuela, Republik Bolivar (Bolivarian Republic of Venezuela) www.djpp.kemenkumham.go.id
2) Daftar Negara Peserta dan Penandatangan Konvensi mengenai Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Luar Negeri (Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards 1958 / New York Convention)
1. Afganistan, Republik Islam (Islamic Republic of Afghanistan)
14. Bahama, Persemakmuran (Commonwealth of The Bahamas)
27. Bulgaria, Republik (The Republic of Bulgaria)
2. Afrika Selatan, Republik (The Republic of South Africa)
15. Bahrain, Kerajaan (The Kingdom of Bahrain)
28. Burkina Faso (Burkina Faso)
3. Afrika Tengah, Republik (Central African Republic)
16. Bangladesh, Republik Rakyat (People’s Republic of Bangladesh)
29. Ceko, Republik (Czech Republic)
4. Albania, Republik (The Republic of Albania)
17. Barbados (Barbados)
30. Chili, Republik (The Republic of Chile)
5. Aljazair, Republik (The Republic of Algeria)
18. Belanda, Kerajaan (The Kingdom of the Netherlands)
31. Cina, Republik Rakyat (The People’s Republic of China)
6. Amerika Serikat (The United States of America)
19. Belarus, Republik (Republic of Belarus)
32. Cook, Kepulauan (The Cook Islands)
7. Antigua dan Barbuda (Antigua and Barbuda)
20. Belgia, Kerajaan (The Kingdom of Belgium)
33. Denmark, Kerajaan (Kingdom of Denmark)
8. Arab Saudi, Kerajaan (The Kingdom of Saudi Arabia)
21. Benin, Republik (The Republic of Benin)
34. Djibouti, Republik (Republic of Djibouti)
9. Argentina, Republik (The Republic of Argentina)
22. Bolivia (The Plurinational State of Bolivia)
35. Dominika, Persemakmuran (Commonwealth of Dominica)
10. Armenia, Republik (The Republic of Armenia)
23. Bosnia dan Herzegovina (Bosnia and Herzegovina)
36. Dominikan, Republik (Republic of Dominican)
11. Australia, Persemakmuran (Commonwealth of Australia)
24. Botswana, Republik (Republic of Botswana)
37. Ekuador, Republik (Republic of Ecuador) www.djpp.kemenkumham.go.id
12. Austria, Republik (The Republic of Austria)
25. Brasil, Republik Federasi (Federative Republic of Brazil)
38. El Savador, Republik (Republic of El Salvador)
13. Azerbaijan, Republik (Republic of Azerbaijan)
26. Brunei Darussalam (Brunei Darussalam)
39. Estonia, Republik (Republic of Estonia)
40. Fiji, Republik (Republic of Fiji)
54. Iran, Republik Islam (The Islamic Republic of Iran)
68. Kolombia, Republik (Republic of Colombia)
41. Filipina, Republik (The Republic of Philippines)
55. Irlandia, Republik (Republic of Ireland)
69. Korea, Republik/Korea Selatan (The Republic of Korea/South Korea)
42. Finlandia, Republik (Republic of Finland)
56. Islandia, Republik (Republic of Iceland)
70. Kosta Rika, Republik (Republic of Costa Rica)
43. Gabon, Republik (Gabonese Republic)
57. Israel (Israel)
71. Kroasia, Republik (Republic of Croatia)
44. Georgia (Georgia)
58. Italia, Republik (The Italian Republic)
72. Kuba, Republik (Republic of Cuba)
45. Ghana, Republik (Republic of Ghana)
59. Jamaika (Jamaica)
73. Kuwait, Negara (State of Kuwait)
46. Guatemala, Republik (Republic of Guatemala)
60. Jepang (Japan)
74. Laos, Republik Demokrasi Rakyat (The Lao People’s Democratic Republic)
47. Guinea, Republik (Republic of Guinea)
61. Jerman (Germany)
75. Latvia, Republik (Republic of Latvia)
48. Haiti, Republik (Republic of Haiti)
62. Kamboja, Kerajaan (The Kingdom of Cambodia)
76. Lebanon, Republik (Republic of Lebanon)
49. Honduras, Republik (Republic of Honduras)
63. Kamerun, Republik (The Republic of Cameroon)
77. Lesotho, Kerajaan (Kingdom of Lesotho)
50. Hongaria, Republik (Republic of Hungary)
64. Kanada (Canada)
78. Liberia, Republik (Republic of Liberia) www.djpp.kemenkumham.go.id
51. India, Republik (Republic of India)
65. Kazakhstan, Republik (Republic of Kazakhstan)
79. Liechtenstein, Kepangeranan (The Principality of Liechtenstein)
52. INDONESIA, Republik (The Republic of INDONESIA)
66. Kenya, Republik (Republic of Kenya)
80. Lituania, Republik (Republic of Lithuania)
53. Inggris (United Kingdom/The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)
67. Kirgizstan, Republik (Kyrgyz Republic)
81. Luksemburg, Keadipatian Agung (Grand Duchy of Luxembourg)
82. Madagaskar, Republik (Republic of Madagascar)
96. Montenegro (Montenegro)
110. Polandia, Republik (The Republic of Poland)
83. Makedonia, Republik (The Former Yugoslav Republic of Macedonia/ FYROM)
97. Mozambik, Republik (Republic of Mozambique)
111. Portugal, Republik (Republic of Portugal)
84. Malaysia (Malaysia)
98. Nepal, Republik Federal Demokratik (Federal Democratic Republic of Nepal)
112. Qatar, Negara (State of Qatar)
85. Mali, Republik (Republic of Mali)
99. Niger, Republik (Republic of Niger)
113. Rumania (Romania)
86. Malta, Republik (Republic of Malta)
100. Nigeria, Republik Federal (Federal Republic of Nigeria)
114. Rusia, Federasi (The Russian Federation)
87. Maroko, Kerajaan (Kingdom of Morocco)
101. Nikaragua, Republik (Republic of Nicaragua)
115. Rwanda, Republik (Republic of Rwanda)
88. Marshall, Republik Kepulauan (Republic of the Marshall Islands)
102. Norwegia, Kerajaan (The Kingdom of Norway)
116. Saint Vincent dan Grenadines (Saint Vincent and the Grenadines)
89. Mauritania, Republik Islam (Islamic Republic of Mauritania)
103. Oman, Kesultanan (Sultanate of Oman)
117. San Marino, Republik (Republic of San Marino)
90. Mauritius, Republik (Republic of Mauritius)
104. Pakistan, Republik Islam (The Islamic Republic of Pakistan)
118. Selandia Baru (New Zealand)
91. Meksiko Serikat, Negara (The United Mexican States)
105. Panama, Republik (Republic of Panama)
119. Senegal, Republik (Republic of Senegal) www.djpp.kemenkumham.go.id
92. Mesir, Republik Arab (Arab Republic of Egypt)
106. Pantai Gading, Republik (Republic of Côte d'Ivoire)
120. Serbia, Republik (Republic of Serbia)
93. Moldova, Republik (Republic of Moldova)
107. Paraguay, Republik (Republic of Paraguay)
121. Singapura, Republik (Republic of Singapore)
94. Monako, Kepangeranan (Principality of Monaco)
108. Perancis, Republik (France Republic)
122. Siprus, Republik (Republic of Cyprus)
95. Mongolia (Mongolia)
109. Peru , Republik (Republic of Peru)
123. Slovakia, Republik (Slovak Republic)
124. Slovenia, Republik (Republic of Slovenia)
132. Trinidad dan Tobago, Republik (Republic of Trinidad and Tobago)
140. Vatikan (The Holy See/State of the Vatican City)
125. Spanyol, Kerajaan (The Kingdom of Spain)
133. Tunisia, Republik (Republic of Tunisia)
141. Venezuela, Republik Bolivar (Bolivarian Republic of Venezuela)
126. Sri Lanka, Republik Sosialis Demokratik (Democratic Socialist Republic of Sri Lanka)
134. Turki, Republik (Republic of Turkey)
142. Vietnam, Republik Sosialis (The Socialist Republic of Vietnam)
127. Swedia, Kerajaan (The Kingdom of Sweden)
135. Uganda, Republik (Republic of Uganda)
143. Yordania Hashimiah, Kerajaan (The Hashemite Kingdom of Jordan)
128. Swiss, Konfederasi (Swiss Confederation/ Switzerland)
136. Ukraina (Ukraine)
144. Yunani/Hellenik, Republik (Greece/Hellenic Republic)
129. Syria, Republik Arab (Syrian Arab Republic)
137. Uni Emirat Arab (The United Arab Emirates)
145. Zambia, Republik (Republic of Zambia)
130. Tanzania, Republik Persatuan (United Republic of Tanzania)
138. Uruguay, Republik Timur (Eastern/Oriental Republic of Uruguay)
146. Zimbabwe, Republik (Republic of Zimbabwe)
131. Thailand, Kerajaan (The Kingdom of Thailand)
139. Uzbekistan, Republik (The Republic of Uzbekistan) www.djpp.kemenkumham.go.id
F. Daftar Negara Penandatangan Konvensi Pembentukan Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA)
1. Afganistan, Republik Islam (Islamic Republic of Afghanistan)
14. Azerbaijan, Republik (Republic of Azerbaijan)
27. Brasil, Republik Federasi (Federative Republic of Brazil)
2. Afrika Selatan, Republik (The Republic of South Africa)
15. Bahama, Persemakmuran (Commonwealth of The Bahamas)
28. Bulgaria, Republik (The Republic of Bulgaria)
3. Afrika Tengah, Republik (Central African Republic)
16. Bahrain, Kerajaan (The Kingdom of Bahrain)
29. Burkina Faso (Burkina Faso)
4. Albania, Republik (The Republic of Albania)
17. Bangladesh, Republik Rakyat (People’s Republic of Bangladesh)
30. Burundi, Republik (The Republic of Burundi)
5. Aljazair, Republik (The Republic of Algeria)
18. Barbados (Barbados)
31. Cape Verde, Republik (The Republic of Cape Verde)
6. Amerika Serikat (The United States of America)
19. Belanda, Kerajaan (The Kingdom of the Netherlands)
32. Ceko, Republik (Czech Republic)
7. Angola, Republik (The Republic of Angola)
20. Belarus, Republik (Republic of Belarus)
33. Chad, Republik (The Republic of Chad)
8. Antigua dan Barbuda (Antigua and Barbuda)
21. Belgia, Kerajaan (The Kingdom of Belgium)
34. Chili, Republik (The Republic of Chile
9. Arab Saudi, Kerajaan (The Kingdom of Saudi Arabia)
22. Belize (Belize)
35. Cina, Republik Rakyat (The People’s Republic of China)
10. Argentina, Republik (The Republic of Argentina)
23. Benin, Republik (The Republic of Benin)
36. Denmark, Kerajaan (Kingdom of Denmark)
11. Armenia, Republik (The Republic of Armenia)
24. Bolivia, Republik (Republic of Bolivia)
37. Djibouti, Republik (Republic of Djibouti) www.djpp.kemenkumham.go.id
12. Australia, Persemakmuran (Commonwealth of Australia)
25. Bosnia dan Herzegovina (Bosnia and Herzegovina)
38. Dominika, Persemakmuran (Commonwealth of Dominica)
13. Austria, Republik (The Republic of Austria)
26. Botswana, Republik (Republic of Botswana)
39. Dominikan, Republik (Republic of Dominican)
40. Ekuador, Republik (Republic of Ecuador)
54. Guatemala, Republik (Republic of Guatemala)
68. Israel (Israel)
41. El Savador, Republik (Republic of El Salvador)
55. Guinea Bissau, Republik (Republic of Guinea-Bissau)
69. Italia, Republik (The Italian Republic)
42. Equatorial Guinea, Republik (Republic of Equatorial Guinea)
56. Guinea, Republik (Republic of Guinea)
70. Jamaika (Jamaica)
43. Eritrea (Eritrea)
57. Guyana, Republik (Republic of Guyana)
71. Jepang (Japan)
44. Estonia, Republik (Republic of Estonia)
58. Haiti, Republik (Republic of Haiti)
72. Jerman (Germany)
45. Ethiopia, Republik Demokratik Federal (Federal Democratic Republic of Ethiopia)
59. Honduras, Republik (Republic of Honduras)
73. Kamboja, Kerajaan (The Kingdom of Cambodia)
46. Fiji, Republik Kepulauan (Republic of the Fiji Islands)
60. Hongaria, Republik (Republic of Hungary)
74. Kamerun, Republik (The Republic of Cameroon)
47. Filipina, Republik (The Republic of Philippines)
61. India, Republik (Republic of India)
75. Kanada (Canada)
48. Finlandia, Republik (Republic of Finland)
62. INDONESIA, Republik (The Republic of INDONESIA)
76. Kazakhstan, Republik (Republic of Kazakhstan)
49. Gabon, Republik (Gabonese Republic)
63. Inggris (United Kingdom/The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)
77. Kenya, Republik (Republic of Kenya) www.djpp.kemenkumham.go.id
50. Gambia, Republik (Republic of the Gambia)
64. Irak, Republik (Republic of Iraq)
78. Kirgizstan, Republik (Kyrgyz Republic)
51. Georgia (Georgia)
65. Iran, Republik Islam (The Islamic Republic of Iran)
79. Kolombia, Republik (Republic of Colombia)
52. Ghana, Republik (Republic of Ghana)
66. Irlandia, Republik (Republic of Ireland)
80. Kongo, Republik (Republic of the Congo)
53. Grenada (Grenada)
67. Islandia, Republik (Republic of Iceland)
81. Kongo, Republik Demokratik (Democratic Republic of the Congo)
82. Korea Selatan/Korea, Republik (South Korea/The Republic of Korea)
96. Makedonia, Republik (The Former Yugoslav Republic of Macedonia /FYROM)
110. Montenegro (Montenegro)
83. Kosovo, Republik (Republic of Kosovo)
97. Malawi, Republik (Republic of Malawi)
111. Mozambik, Republik (Republic of Mozambique)
84. Kosta Rika, Republik (Republic of Costa Rica)
98. Malaysia (Malaysia)
112. Namibia, Republik (Republic of Namibia)
85. Kroasia, Republik (Republic of Croatia)
99. Maldives, Republik (Republic of Maldives)
113. Nepal, Republik Federal Demokratik (Federal Democratic Republic of Nepal)
86. Kuwait, Negara (State of Kuwait)
100. Mali, Republik (Republic of Mali)
114. Niger, Republik (Republic of Niger)
87. Laos, Republik Demokrasi Rakyat (The Lao People’s Democratic Republic)
101. Malta, Republik (Republic of Malta)
115. Nigeria, Republik Federal (Federal Republic of Nigeria)
88. Latvia, Republik (Republic of Latvia)
102. Maroko, Kerajaan (Kingdom of Morocco)
116. Nikaragua, Republik (Republic of Nicaragua)
89. Lebanon, Republik (Republic of Lebanon)
103. Mauritania, Republik Islam (Islamic Republic of Mauritania)
117. Norwegia, Kerajaan (The Kingdom of Norway) www.djpp.kemenkumham.go.id
90. Lesotho, Kerajaan (Kingdom of Lesotho)
104. Mauritius, Republik (Republic of Mauritius)
118. Oman, Kesultanan (Sultanate of Oman)
91. Liberia, Republik (Republic of Liberia)
105. Meksiko Serikat, Negara (The United Mexican States)
119. Pakistan, Republik Islam (The Islamic Republic of Pakistan)
92. Libya Sosialis Raya, Jamahiriya Rakyat Arab (The Great Socialist People’s Libyan Arab Jamahiriya)
106. Mesir, Republik Arab (Arab Republic of Egypt)
120. Palau, Republik (Republic of Palau)
93. Lituania, Republik (Republic of Lithuania)
107. Mikronesia, Federasi (Federated States of Micronesia)
121. Panama, Republik (Republic of Panama)
94. Luksemburg, Keadipatian Agung (Grand Duchy of Luxembourg)
108. Moldova, Republik (Republic of Moldova)
122. Pantai Gading, Republik (Republic of Côte d’Ivoire)
95. Madagaskar, Republik (Republic of Madagascar)
109. Mongolia (Mongolia)
123. Papua Nugini,
(Independent State of Papua New Guinea)
124. Paraguay, Republik (Republic of Paraguay)
138. Senegal, Republik (Republic of Senegal)
152. Swaziland, Kerajaan (Kingdom of Swaziland)
125. Perancis, Republik (France Republic)
139. Serbia, Republik (Republic of Serbia)
153. Swedia, Kerajaan (The Kingdom of Sweden)
126. Peru, Republik (Republic of Peru)
140. Seychelles, Republik (The Republic of Seychelles)
154. Swiss, Konfederasi (Swiss Confederation/ Switzerland)
127. Polandia, Republik (Republic of Poland)
141. Sierra Leone, Republik (Republic of Sierra Leone)
155. Syria, Republik Arab (Syrian Arab Republic)
128. Portugal, Republik (Republic of Portugal)
142. Singapura, Republik (Republic of Singapore)
156. Tajikistan, Republik (The Republic of Tajikistan) www.djpp.kemenkumham.go.id
129. Qatar, Negara (State of Qatar)
143. Siprus, Republik (Republic of Cyprus)
157. Tanzania, Republik Persatuan (United Republic of Tanzania)
130. Rumania (Romania)
144. Slovakia, Republik (Slovak Republic)
158. Thailand, Kerajaan (The Kingdom of Thailand)
131. Rusia, Federasi (The Russian Federation)
145. Slovenia, Republik (Republic of Slovenia)
159. Timor Timur (East Timor)
132. Rwanda, Republik (Republic of Rwanda)
146. Solomon, Kepulauan (Solomon Islands)
160. Togo, Republik (Togolese Republic)
133. Saint Kitts dan Nevis, Federasi (Federation of Saint Kitts and Nevis)
147. Spanyol, Kerajaan (The Kingdom of Spain)
161. Trinidad dan Tobago, Republik (Republic of Trinidad and Tobago)
134. Saint Lucia (Saint Lucia)
148. Sri Lanka, Republik Sosialis Demokratik (Democratic Socialist Republic of Sri Lanka)
162. Tunisia, Republik (Republic of Tunisia)
135. Saint Vincent dan Grenadines (Saint Vincent and the Grenadines)
149. Sri Lanka, Republik Sosialis Demokratik (Democratic Socialist Republic of Sri Lanka)
163. Turki, Republik (Republic of Turkey)
136. Samoa, Negara Independen (Independent State of Samoa)
150. Sudan, Republik (The Republic of The Sudan)
164. Turkministan (Turkmenistan)
137. Selandia Baru (New Zealand)
151. Suriname, Republik (Republic of Suriname)
165. Uganda, Republik (Republic of Uganda)
166. Ukraina (Ukraine)
170. Vanuatu, Republik (Republic of Vanuatu)
174. Yordania Hashimiah, Kerajaan (The Hashemite Kingdom of Jordan)
167. Uni Emirat Arab (The United Arab Emirates)
171. Venezuela, Republik Bolivar (Bolivarian Republic of Venezuela)
175. Yunani/Hellenik, Republik (Greece/Hellenic Republic) www.djpp.kemenkumham.go.id
168. Uruguay, Republik Timur (Eastern/Oriental Republic of Uruguay)
172. Vietnam, Republik Sosialis (The Socialist Republic of Vietnam)
176. Zambia, Republik (Republic of Zambia)
169. Uzbekistan, Republik (The Republic of Uzbekistan)
173. Yaman, Republik (Republic of Yemen)
177. Zimbabwe, Republik (Republic of Zimbabwe) KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, GITA IRAWAN WIRJAWAN www.djpp.kemenkumham.go.id
LAMPIRAN V PERATURAN KEPALA BKPM NOMOR : 6 TAHUN 2011 TANGGAL : 18 JULI 2011 Pedoman Pelayanan Prima Dan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) PTSP Di Bidang Penanaman Modal A. Pelayanan Prima I.
Indikator Pelayanan Prima
1. Waktu pelayanan pukul 09.00 sampai dengan 15.00 waktu setempat. Pada jam istirahat, pelayanan tetap diberikan dengan cara mengatur secara bergiliran petugas yang beristirahat atau menambah jumlah petugas jika terlihat antrian yang panjang;
2. Jadwal Petugas front office dan petugas konseling (help desk) diatur oleh Kepala sesuai kondisi dan situasi setempat;
3. Sebelum jam pelayanan, seluruh petugas yang bertugas wajib menata administrasi, seluruh formulir cukup tersedia, komputer dan sarana dapat digunakan dengan baik; dan
4. Setelah jam pelayanan seluruh petugas wajib menata kembali administrasi.
II. Standar Etika A. Etika berpenampilan
1. Pakaian dan tata rambut (atau kerudung) selalu rapi dan disesuaikan dengan aturan pakaian/busana kantor.
2. Selalu bersepatu di ruang kerja.
3. Selalu mengenakan kartu identitas pegawai di dada (disematkan/digantung dengan rapi).
B. Etika melayani
1. Menyapa tamu yang datang (misalnya "selamat pagi/siang/sore, apa yang dapat kami bantu Pak/Bu?").
2. Selalu menjaga sopan santun dan perilaku, ramah, tanggap, cermat dan cepat serta tidak mempersulit pelayanan.
3. Berikan pandangan dan perhatian yang sopan kepada tamu yang dihadapi dan tidak memandang ke arah lain.
4. Selalu bersikap ramah-3 S (senyum, sapa, dan salam).
5. Dengarkanlah baik-baik apa yang diutarakan oleh calon investor/investor.
Jangan melakukan aktivitas lain saat mendengarkan.
www.djpp.kemenkumham.go.id
6. Jika perlu, mintalah nomor telepon tamu untuk dapat dihubungi.
7. Hindarilah mengobrol atau bercanda berlebihan dengan sesama petugas, atau calon investor/investor yang dilayani.
8. Tatalah waktu berkonsultasi dengan seefisien mungkin.
9. Sedapat mungkin, dalam menyerahkan dokumen/tanda terima kepada calon investor/investor dengan menggunakan kedua tangan.
10. Jika memungkinkan, jabatlah tangan tamu anda setiap selesai melayani dan selalu ucapkan terima kasih pada saat tamu akan meninggalkan tempat.
11. Sedapat mungkin memberikan map, berkas atau dokumen dengan menggunakan kedua tangan dan disertai senyuman.
12. Hindarilah melayani tamu sambil makan/minum, jika perlu minum/makan agar tidak dilakukan di hadapan tamu, minta izin kepada sesama petugas agar setiap tamu tetap dilayani dan tidak dibiarkan menunggu.
13. Apabila ada panggilan penting dan terpaksa harus meninggalkan calon investor/investor, petugas memohon maaf kepada calon investor/investor dan agar digantikan oleh petugas lain.
14. Siaga melayani pertanyaan calon investor/investor. Apabila ada pertanyaan yang tidak dapat dijawab, petugas meminta waktu untuk menghubungi supervisor/atasannya atau apabila tingkat persoalan agak kompleks dapat dipersilakan ke ruangan konsultasi untuk ditangani oleh petugas yang kompeten (misalnya Kasi).
15. Petugas PTSP yang melayani calon investor/investor orang asing agar memiliki kemampuan bahasa Inggris;
16. Petugas agar memberikan informasi/penjelasan secara lengkap sehingga calon investor/investor dapat mengerti dengan baik.
17. Untuk lebih meyakinkan, petugas dapat menggunakan brosur/leaflet/buku peraturan yang mendukung.
18. Apabila petugas belum yakin terhadap permasalahan yang ditanganinya, jangan memaksakan diri. Segera informasikan ke petugas lain, supervisor atau atasan yang bersangkutan, dan memberitahukan permasalahan yang disampaikan calon investor/investor agar calon investor/investor tidak ditanya berkali-kali.
19. Apabila petugas belum bisa memberikan jawaban yang memadai dan calon investor/investor harus menemui petugas lain dalam menuntaskan permasalahannya, petugas diharapkan untuk meminta maaf (misalnya dengan pernyataan "Mohon Maaf, saya belum dapat membantu Bapak/Ibu saat ini. Oleh karena itu permasalahan ini akan saya teruskan kepada rekan kami/atasan saya yang lain untuk membantu Bapak/Ibu").
20. Setiap tamu yang datang ke PTSP, harus ada petugas keamanan (tenaga satuan pengamanan) yang menyambut, menanyakan keperluan dan mempersilakan tamu dengan sopan untuk mengambil nomor antrian.
21. Apabila antrian cukup panjang dan waktu menunggu lebih lama maka petugas harus memberikan penjelasan dengan baik, sopan dan tetap ramah, www.djpp.kemenkumham.go.id
(misalnya dengan menggunakan kalimat seperti : "Maaf Bapak/Ibu, mohon menunggu sebentar karena kami akan menyelesaikan pekerjaan untuk sementara waktu").
22. Akan lebih baik bila Petugas dapat menjelaskan berapa lama calon investor/ investor harus menunggu, (misalnya dapat menggunakan kalimat seperti :
"Kami akan menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 5-10 menit, setelah itu Bapak/Ibu akan kami panggil kembali. Terima Kasih").
23. Apabila terjadi aliran listrik padam atau sistem sedang rusak/terganggu yang mengakibatkan petugas tidak dapat melayani dengan baik, sehingga calon investor/ investor menjadi tidak sabar/marah, maka yang harus diperhatikan antara lain adalah:
Petugas meminta maaf atas situasi ini;
Memberikan informasi bahwa listrik padam atau sistem sedang rusak;
Memberikan informasi lamanya waktu yang dibutuhkan bila pekerjaan dilakukan secara manual (biasanya lebih lama dari pekerjaan by system);
Menanyakan kesediaan calon investor/investor untuk menunggu;
Menanyakan nomor telepon yang bisa dihubungi apabila calon investor/investor memilih untuk meninggalkan PTSP untuk sementara waktu;
Memberitahu calon investor/investor saat suasana sudah kembali normal dan proses sudah selesai.
24. Jika memungkinkan, agar disediakan minuman ringan kepada calon investor/investor yang sedang menunggu (misalnya dengan pengadaan dispenser dan lain-lain).
25. Bila Petugas terpaksa tidak dapat menerima laporan/surat yang disampaikan oleh calon investor/investor misalnya karena kurang lengkap, maka petugas harus menjelaskannya secara jelas dan ramah sampai calon investor/investor memahami dengan baik.
B. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) I. Unsur Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur minimal yang harus ada sebagai dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat adalah sebagai berikut:
1. Prosedur Pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan.
2. Persyaratan Pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya.
www.djpp.kemenkumham.go.id
3. Kejelasan Petugas Pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan tanggung jawabnya).
4. Kedisiplinan Petugas Pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Tanggung Jawab Petugas Pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan.
6. Kemampuan Petugas Pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan ketrampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/ menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat.
7. Kecepatan Pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan.
8. Keadilan Mendapatkan Pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani.
9. Kesopanan Dan Keramahan Petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati.
10. Kewajaran Biaya Pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besamya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan.
11. Kepastian Biaya Pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan.
12. Kepastian Jadwal Pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
13. Kenyamanan Lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan.
14. Keamanan Pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko-resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan.
II.
Penyiapan Bahan
1. Kuesioner Kuesioner dibagi atas 3 (tiga) bagian yaitu:
Bagian I : Identitas responden meliputi usia, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan, yang berguna untuk menganalisis profil responden dalam penilaiannya terhadap PTSP di Bidang Penanaman Modal.
www.djpp.kemenkumham.go.id
Bagian II : Identitas pencacah, berisi data pencacah. (apabila kuesioner diisi oleh masyarakat, bagian ini tidak diisi).
Bagian III : Mutu PTSP adalah pendapat penerima, atas pelayanan yang memuat kesimpulan atau pendapat responden terhadap unsur-unsur pelayanan yang dinilai.
2. Bentuk Jawaban Kategori tidak baik diberi nilai persepsi 1, Kategori kurang baik diberi nilai persepsi 2, Kategori baik diberi nilai persepsi 3, dan Kategori sangat baik diberi nilai persepsi 4.
Pengisian kuesioner dapat dilakukan dengan salah satu dari kemungkinan dua cara sebagai berikut :
a. Dilakukan sendiri oleh penerima layanan dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan. Dengan cara ini sering terjadi, penerima layanan kurang aktif melakukan pengisian sendiri walaupun sudah ada himbauan dari unit pelayanan yang bersangkutan; atau
b. Dilakukan oleh pencacah melalui wawancara.
III.
Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
1. Jumlah Responden Responden dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan Wilayah masing-masing unit pelayanan. Untuk memenuhi akurasi hasil penyusunan indeks, responden terpilih ditetapkan minimal 150 orang dari jumlah populasi penerima layanan, dengan dasar ("Jumlah unsur" + 1) x 5 = jumlah responden (14 +1) x 5 = 45 responden.
2. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data Pengumpulan data dapat dilakukan di:
1) Lokasi masing-masing unit pelayanan pada saat sibuk;
2) Di lingkungan perumahan untuk penerima layanan penanaman modal pada saat responden di rumah.
Penyusunan indeks kepuasan masyarakat diperkirakan memerlukan waktu selama I (satu) bulan dengan rincian sebagai berikut:
a. Persiapan, 6 hari kerja;
b. Pelaksanaan pengumpulan data, 6 hari kerja;
c. Pengolahan data indeks, 6 hari kerja; dan
d. Penyusunan dan pelaporan hasil, 6 hari kerja.
IV.
Pengolahan Data
1. Metode Pengolahan Data Nilai IKM dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan indeks kepuasan www.djpp.kemenkumham.go.id
masyarakat terhadap 14 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:
Bobot nilai rata – rata = tertimbang Jumlah Bobot = 1 = 0,071 Jumlah Unsur 14 Untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:
IKM = Total dari Nilai Persepsi Per Unsur x Nilai penimbang Total unsur yang terisi Untuk memudahkan interpretasi maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:
IKM Unit pelayanan x 25 Tabel Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan NILAI PERSEPSI NILAI INTERVAL IKM NILAI INTERVAL KONVERSI IKM MUTU PELAYANAN KINERJA UNIT PELAYANAN 1 1,00 – 1,75 25 – 43,75 D Tidak baik 2 1,76 – 2,50 43,76 – 62,50 C Kurang baik 3 2,51 – 3,25 62,51 – 81,25 B Baik 4 3,26 – 4,00 81,26 – 100,00 A Sangat baik
2. Perangkat Pengolahan 1) Data Isian kuesioner dari setiap responden dimasukkan ke dalam formulir mulai dari unsur 1 (U1) sampai dengan unsur 14 (U14);
2) Untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan dan nilai indeks unit pelayanan adalah sebagai berikut:
www.djpp.kemenkumham.go.id
a) Nilai rata-rata per unsur pelayanan.
Nilai masing-masing unsur pelayanan dijumlahkan sesuai dengan jumlah kuesioner yang diisi oleh responden, kemudian jumlah nilai masing-masing unsur pelayanan dibagi dengan jumlah responden yang mengisi.
Untuk mendapatkan nilai rata-rata tertimbang per unsur pelayanan jumlah nilai rata-rata per unsur pelayanan dikalikan dengan 0,071 sebagai nilai bobot rata-rata tertimbang.
b) Nilai indeks pelayanan Untuk mendapatkan nilai indeks unit pelayanan, dengan cara menjumlahkan 14 unsur dari nilai rata-rata tertimbang.
3. Pengujian Kualitas Data Data pendapat masyarakat yang telah dimasukkan dalam masing-masing kuesioner, disusun dengan mengkompilasikan data responden yang dihimpun berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir dan pekerjaan utama.
Untuk mengetahui profil responden dan kecenderungan jawaban yang diberikan, sebagai bahan analisis obyektivitas.
V.
Laporan Hasil Penyusunan Indeks
1. Indeks per unsur pelayanan Berdasarkan hasil penghitungan indeks kepuasan masyarakat, jumlah nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayanan. Sedangkan nilai indeks komposit (gabungan) untuk setiap unit pelayanan, merupakan jumlah nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan dikalikan dengan penimbang yang sama, yaitu 0,071.
Contoh:
Apabila diketahui nilai rata-rata unsur dan masing-masing unit pelayanan adalah sebagaimana tabel berikut:
NO UNSUR PELAYANAN NILAI UNSUR PELAYANAN
1. Prosedur Pelayanan 3,45
2. Persyaratan Pelayanan 2,65
3. Kejelasan petugas pelayanan 3,53
4. Kedisiplinan petugas pelayanan 2,31
5. Tanggung jawab petugas pelayanan 1,55
6. Kemampuan petugas pelayanan 3,12
7. Kecepatan pelayanan 2,13
8. Keadilan mendapatkan pelayanan 2,43
9. Kesopanan dan keramahan petugas 3,21 www.djpp.kemenkumham.go.id
10. Kewajaran biaya pelayanan 1,45
11. Kepastian biaya pelayanan 1,93
12. Kepastian jadwal pelayanan 2,31
13. Kenyamanan lingkungan 3,03
14. Kenyamanan pelayanan 1,56 Maka untuk mengetahui nilai indeks unit pelayanan dihitung dengan cara sebagai berikut:
(3,45 x 0,071) + (2,65 x 0,071) + (3,53 x 0,071) + (2,31 x 0,071) (1,55 x 0,071) + (3,12 x 0,071) + (2,13 x 0,071) + (2,43 x 0,071) (3,21 x 0,071) + (1,45 x 0,071) + (1,93 x 0,071) + (2,31 x 0,071) (3,03 x 0,071) + (1,56 x 0,071) = Nilai indeks adalah 2,462 Dengan demikian nilai indeks unit pelayanan hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut:
a. Nilai IKM = Nilai Indeks x Nilai Dasar = 2,462 x 25 = 61,55
b. Mutu pelayanan C.
c. Kinerja unit pelayanan Kurang Baik.
2. Prioritas peningkatan kualitas pelayanan Dalam peningkatan kualitas pelayanan, diprioritaskan pada unsur yang mempunyai nilai paling rendah, sedangkan unsur yang mempunyai nilai cukup tinggi harus tetap dipertahankan.
www.djpp.kemenkumham.go.id
KUESIONER PENYUSUNAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) PENYELENGARA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) DI BIDANG PENANAMAN MODAL Bapak/Ibu/Saudara Yang Terhormat Pemerintah dan dunia usaha sangat membutuhkan informasi unit pelayanan instansi pemerintah secara rutin, yang diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai kualitas pelayanan di instansi pemerintah kepada masyarakat. Survei ini MENANYAKAN PENDAPAT masyarakat, mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan instansi pemerintah atas penyelenggaraan pelayanan.
PERTANYAAN SENGAJA DIRANCANG SESEDERHANA MUNGKIN, untuk tidak mengambil waktu Bapak/Ibu/Saudara yang sangat berharga.
Pendapat Bapak Ibu/Saudara akan sangat membantu keberhasilan survei ini sebagai dasar penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat dalam upaya peningkatan mutu pelayanan PTSP di bidang Penanaman Modal kepada masyarakat.
Jawaban hanya dipergunakan untuk kepentingan survei.
Atas perhatian dan partisipasinya, disampaikan terima kasih.
PERHATIAN
1. Tujuan survei ini adalah untuk memperoleh gambaran secara obyektif mengenai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.
2. Nilai yang diberikan oleh masyarakat diharapkan sebagai nilai yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Hasil survei ini akan digunakan untuk bahan penyusunan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang sangat bermanfaat bagi pemerintah maupun masyarakat.
4. Keterangan nilai yang diberikan bersifat terbuka dan tidak dirahasiakan.
5. Survei ini tidak ada hubungannya dengan pajak ataupun politik.
www.djpp.kemenkumham.go.id
BIDANG : ......................................................................................
UNIT PELAYANAN : ......................................................................................
ALAMAT : ......................................................................................
TELEPON/FAX : ......................................................................................
..................
..................... 20.… I.
DATA MASYARAKAT (RESPONDEN) (Lingkari kode angka sesuai jabatan masyarakat/responden) Diisi Oleh Petugas Nomor Responden ……………………………… Umur …………………… tahun Jenis Kelamin
1. Laki - laki
2. Perempuan Pendidikan Terakhir
1. SD Kebawah
4. D1 – D3 – D4
2. SLTP
5. S – 1
3. SLTA
6. S – 2 Keatas Pekerjaan Utama
1. PNS/TNI/POLRI
4.Pelajar/Mahasiswa
2. Pegawai Swasta
5. Lainnya
3.Wiraswasta/Usahawan II. DATA PENCACAH/PENGUMPUL DATA NAMA NIP/DATA LAIN www.djpp.kemenkumham.go.id
III. PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PELAYANAN PUBLIK
1. Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini?
a. Tidak mudah
b. Kurang mudah
c. Mudah
d. Sangat mudah 1 2 3 4
8. Bagaimana pendapat Saudara tentang keadilan untuk mendapatkan pelayanan disini?
a. Tidak adil
b. Kurang adil
c. Adil
d. Sangat adil 1 2 3 4
2. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesamaan persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya?
a. Tidak sesuai
b. Kurang sesuai
c. Sesuai
d. Sangat sesuai 1 2 3 4
9. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesopanan dan keramahan petugas dalam memberikan pelayanan?
a. Tidak sopan dan ramah
b. Kurang sopan dan ramah
c. Sopan dan ramah
d. Sangat sopan dan ramah 1 2 3 4
3. Bagaimana pendapat Saudara tentang kejelasan dan kepastian petugas yang melayani?
a. Tidak jelas
b. Kurang jelas
c. Jelas
d. Sangat jelas 1 2 3 4
10. Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajaran biaya untuk mendapatkan pelayanan?
a. Tidak wajar
b. Kurang wajar
c. Wajar
d. Sangat wajar 1 2 3 4
4. Bagaimana pendapat Saudara tentang kedisiplinan petugas dalam memberikan pelayanan?
a. Tidak disiplin
b. Kurang disiplin
c. Disiplin
d. Sangat disiplin 1 2 3 4
11. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan?
a. Selalu Tidak sesuai
b. Kadang – kadang sesuai
c. Banyak sesuainya
d. Selalu sesuai 1 2 3 4
5. Bagaimana pendapat Saudara tentang tanggung jawab petugas dalam memberikan pelayanan?
a. Tidak bertanggung jawab
b. Kurang bertanggung jawab
c. Bertanggung jawab
d. Sangat bertanggung jawab 1 2 3 4
12. Bagaimana pendapat Saudara tentang ketepatan pelaksanaan terhadap jadwal waktu pelayanan?
a. Selalu Tidak tepat
b. Kadang – kadang tepat
c. Banyak tepatnya
d. Selalu tepat 1 2 3 4 www.djpp.kemenkumham.go.id
6. Bagaimana pendapat Saudara tentang kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan?
a. Tidak mampu
b. Kurang mampu
c. Mampu
d. Sangat mampu 1 2 3 4
13. Bagaimana pendapat Saudara tentang kenyamanan di lingkungan unit pelayanan?
a. Tidak nyaman
b. Kurang nyaman
c. Nyaman
d. Sangat nyaman 1 2 3 4
7. Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan pelayanan di unit ini?
a. Tidak cepat
b. Kurang cepat
c. Cepat
d. Sangat cepat 1 2 3 4
14. Bagaimana pendapat Saudara tentang keamanan pelayanan di unit ini?
a. Tidak aman
b. Kurang aman
c. Aman
d. Selalu aman 1 2 3 4 www.djpp.kemenkumham.go.id
PENGOLAHAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PER RESPONDEN DAN PER UNSUR PELAYANAN UNIT PELAYANAN :
…………………………… ALAMAT :
…………………………… Telp/Fax :
…………………………… NOMOR URUT RESPONDEN NILAI PER UNSUR PELAYANAN U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 dst 147 148 149 150 Jml nilai per unsur NRR Per Unsur = Jml nilai per unsur : Jml kuesioner yang terisi NRR tertimbang per unsur = NRR per unsur x 0,071 *) IKM Unit Pelayanan *)) Keterangan :
.................. 20....
Penanggung Jawab (............................... ) U1 s/d U14 = Unsur Pelayanan NRR = Nilai Rata – Rata IKM = Index Kepuasan Masyarakat *) = Jml NRR IKM tertimbang **) = IKM unit pelayanan x 25 www.djpp.kemenkumham.go.id
PETUNJUK PENGISIAN Formulir Pengolahan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan Cara Manual
1. Unit pelayanan :
Isilah dengan jelas nama unit pelayanan yang dinilai
2. Alamat :
Isilah dengan lengkap alamat unit pelayanan yang dinilai (sampai dengan Kabupaten/Kota dan Propinsi) nama jalan, Kode Pos dan Nomor Telepon/Fax.
3. Nomor urut responden :
Isilah urutan responden dari awal sampai terakhir sehingga secara otomatis dapat diketahui jumlah responden.
4. Nilai per unsur pelayanan
s.d. U14 :
Isilah unsur pelayanan sesuai dengan nilai yang diberikan oleh responden, dari U1 sd U14 sama dengan urutan dalam kuesioner.
5. Jumlah nilai unsur pelayanan :
Isilah dengan menjumlah nilai masing – masing unsur (kebawah) sesuai dengan jumlah responden yang mengisi.
6. Nilai rata – rata (NRR) per unsur pelayanan :
Isilah nilai rata – rata IKM per unsur pelayanan dengan cara jumlah nilai masing – masing unsur dibagi dengan jumlah responden yang mengisi.
7. Jumlah NRR tertimbang per unsur pelayanan :
Isilah jumlah nilai per unsur pelayanan dikalikan 0,071 (nilai bobot rata – rata tertimbang).
8. *) Jumlah NRR IKM tertimbang unit pelayanan :
Isilah dengan menjumlahkan NRR IKM tertimbang per unsur pelayanan dari U1 s.d.
U14.
9. **) IKM unit pelayanan :
Isilah dengan jumlah nilai IKM unit pelayanan kali nilai dasar yaitu 25.
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, GITA IRAWAN WIRJAWAN www.djpp.kemenkumham.go.id
Bentuk Surat Teguran Tertulis A. Bentuk Surat Teguran Tertulis I (Pertama) KOP SURAT BKPM Nomor : .......... /...../...../20......
.......,........................ 20...
Sifat : Segera Lampiran : ....
Hal : Teguran Tertulis (Pertama) Yth.
Kepala PDPPM atau PPTSP PROVINSI, PDKPM atau PPTSP KABUPATEN/KOTA, PTSP KPBPB, PTSP KEK *) ..............................................
Sehubungan dengan dilakukannya pengukuran atas Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan penilaian penguasaan atas ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal, dalam rangka Evaluasi Penyelenggaraan PTSP di Bidang Penanaman Modal, dengan ini diberitahukan bahwa dari hasil evaluasi diketahui bahwa kualitas pelayanan di PTSP Saudara mencapai hasil kurang baik/tidak baik*).
Berkenaan dengan hal tersebut di atas kami memberikan peringatan pertama dan untuk itu kami mengharapkan adanya tanggapan tertulis dari Saudara yang disampaikan kepada BKPM paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat ini.
Apabila setelah jangka waktu tersebut tidak ada tanggapan dari Saudara akan diberikan teguran kedua.
Kami mengharapkan Saudara dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari segera memperbaiki kualitas pelayanan PTSP Saudara. Kami bersedia memberikan bimbingan dan pembinaan terkait dengan pelayanan PTSP Saudara. Dan apabila Saudara telah melakukan perbaikan, Saudara dapat menyampaikan hasilnya kepada BKPM untuk selanjutnya akan dilakukan evaluasi ulang.
Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami menyampaikan terima kasih.
*) Coret salah satu.
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, .............................................
Tembusan Yth:
1. Menteri Dalam Negeri
2. Gubernur .............
3. Bupati/Walikota .............
LAMPIRAN VI PERATURAN KEPALA BKPM NOMOR : 6 TAHUN 2011 TANGGAL : 18 JULI 2011 www.djpp.kemenkumham.go.id
B. Bentuk Surat Teguran Tertulis II (Kedua) KOP SURAT BKPM Nomor : .......... /...../...../20......
.........,........................ 20...
Sifat : Segera Lampiran : ....
Hal : Teguran Tertulis (Kedua) Yth.
Kepala PDPPM atau PPTSP PROVINSI, PDKPM atau PPTSP KABUPATEN/KOTA, PTSP KPBPB, PTSP KEK *) ...............................................
Sehubungan dengan Teguran Tertulis (Pertama) melalui surat kami No..........
tanggal........ dan telah dilakukannya pengukuran kembali atas Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan penilaian penguasaan atas ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang penanaman modal, dalam rangka Evaluasi Penyelenggaraan PTSP di Bidang Penanaman Modal, dengan ini diberitahukan bahwa kualitas pelayanan di PTSP Saudara menurut hasil evaluasi tetap menunjukkan hasil kurang baik/tidak baik*).
Berkenaan dengan hal tersebut di atas kami memberikan peringatan kedua dan untuk itu kami mengharapkan adanya tanggapan tertulis dari Saudara yang disampaikan kepada BKPM paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat ini.
Apabila setelah jangka waktu tersebut tidak ada tanggapan dari Saudara akan diberikan teguran ketiga.
Kami mengharapkan Saudara dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari segera memperbaiki kualitas pelayanan PTSP Saudara. Kami bersedia memberikan bimbingan dan pembinaan terkait dengan pelayanan PTSP Saudara. Dan apabila Saudara telah melakukan perbaikan, Saudara dapat menyampaikan hasilnya kepada BKPM untuk selanjutnya akan dilakukan evaluasi ulang.
Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami menyampaikan terima kasih.
*) Coret salah satu.
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, ..............................................
Tembusan Yth:
1. Menteri Dalam Negeri
2. Gubernur ..............
3. Bupati/Walikota ................
www.djpp.kemenkumham.go.id
C. Bentuk Surat Teguran Tertulis III (Ketiga) KOP SURAT BKPM Nomor : .......... /...../...../20......
.......,........................ 20...
Sifat : Segera Lampiran : ....
Hal : Teguran Tertulis (Ketiga) Yth.
Kepala PDPPM atau PPTSP PROVINSI, PDKPM atau PPTSP KABUPATEN/KOTA, PTSP KPBPB, PTSP KEK *) ...............................................
Sehubungan Teguran Tertulis (Pertama) dan Teguran Tertulis (Kedua) melalui surat kami No.......... tanggal........ dan No.......... tanggal........ dan telah dengan dilakukannya pengukuran terakhir atas Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan penilaian penguasaan atas ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal, dalam rangka Evaluasi Penyelenggaraan PTSP di Bidang Penanaman Modal, dengan ini diberitahukan bahwa kualitas pelayanan di PTSP Saudara menurut hasil evaluasi tetap menunjukkan hasil kurang baik *) dan hasil penilaian ulang terhadap kualifikasi PTSP Saudara menurun dari bintang ............
Berkenaan dengan hal tersebut di atas kami memberikan peringatan ketiga dan untuk itu kami mengharapkan adanya tanggapan tertulis dari Saudara yang disampaikan kepada BKPM paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat ini.
Kami mengharapkan Saudara dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari segera memperbaiki kualitas pelayanan sehingga kualifikasi PTSP Saudara kembali menjadi bintang ....... Kami bersedia memberikan bimbingan dan pembinaan terkait dengan pelayanan PTSP Saudara. Dan apabila Saudara telah melakukan perbaikan, Saudara dapat menyampaikan hasilnya kepada BKPM untuk selanjutnya akan dilakukan evaluasi ulang.
Apabila setelah evaluasi ulang yang terakhir tetap tidak ada perbaikan pelayanan dan peningkatan kualifikasi PTSP Saudara, maka kami dengan sangat menyesal untuk sementara waktu akan menyelenggarakan Perizinan dan Nonperizinan urusan Pemerintah di bidang penanaman modal yang telah dilimpahkan/ditugaskan*) kepada Gubernur/Bupati/Walikota*).
Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami menyampaikan terima kasih.
*) Coret salah satu.
www.djpp.kemenkumham.go.id
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL ..............................................
Tembusan Yth:
1. Menteri Dalam Negeri
2. Gubernur ........................
3. Bupati/Walikota ......................
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, GITA IRAWAN WIRJAWAN www.djpp.kemenkumham.go.id
LAMPIRAN VII PERATURAN KEPALA BKPM NOMOR : 6 TAHUN 2011 TANGGAL : 18 JULI 2011 Bentuk Format Laporan Kepala BKPM Kepada PRESIDEN Republik INDONESIA Tentang Perkembangan Penanaman Modal Secara Nasional KOP SURAT BKPM LAPORAN KEPALA BKPM KEPADA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERKEMBANGAN PENANAMAN MODAL SECARA NASIONAL I.
Ringkasan Eksekutif Uraian ringkas berisi hal-hal pokok mengenai perkembangan penanaman modal dan kinerja penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal.
II. Pendahuluan Perkembangan ekonomi nasional, regional dan global antara lain mencakup:
1. Stabilitas ekonomi;
2. Sektor eksternal yaitu Neraca Pembayaran termasuk Foreign Direct Investment (FDI;
3. Sektor keuangan suku bunga, perkembangan kredit dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG);
4. Sektor riil Gross Domestic Product (GDP) beserta komponennya, dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB);
5. Hasil pemeringkatan lembaga internasional terhadap iklim investasi.
III. Perkembangan kebijakan di bidang penanaman modal IV. Perkembangan Penanaman Modal:
A. Perkembangan Rencana Penanaman Modal (berdasarkan Pendaftaran Penanaman Modal atau Izin Prinsip Penanaman Modal):
1. Total penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.
2. Penanaman modal dalam negeri:
a. Berdasarkan Sektor;
b. Berdasarkan Lokasi;
c. Kumulatif Per Provinsi Berdasarkan Sektor (Tabulasi Silang).
3. Penanaman modal asing:
a. Berdasarkan Sektor;
b. Berdasarkan Lokasi;
c. Berdasarkan Negara (Per Regional);
d. Berdasarkan Peringkat Negara;
e. Kumulatif Per Negara Berdasarkan Sektor (Tabulasi Silang);
f. Kumulatif Per Negara Berdasarkan Lokasi (Tabulasi Silang).
B. Perkembangan Realisasi Penanaman Modal (berdasarkan Izin Usaha dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal/LKPM):
1. Total penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing www.djpp.kemenkumham.go.id
2. Penanaman modal dalam negeri:
a. Berdasarkan Sektor;
b. Berdasarkan Lokasi;
c. Kumulatif Per Provinsi Berdasarkan Sektor (Tabulasi Silang).
3. Penanaman modal asing:
a. Berdasarkan Sektor;
b. Berdasarkan Lokasi;
c. Berdasarkan Negara (Per Regional);
d. Berdasarkan Peringkat Negara;
e. Kumulatif Per Negara Berdasarkan Sektor (Tabulasi Silang);
f. Kumulatif Per Negara Berdasarkan Lokasi (Tabulasi Silang).
C. Penggabungan (Merger), Pencabutan dan Pembatalan:
1. Penggabungan.
2. Pencabutan dan pembatalan.
D.Perkembangan Persetujuan Fasilitas Bea Masuk Barang Modal dan Bahan Baku:
1. Total nilai persetujuan fasilitas penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.
2. Penanaman modal dalam negeri:
a. Berdasarkan Sektor;
b. Berdasarkan Lokasi.
3. Penanaman modal asing:
a. Berdasarkan Sektor;
b. Berdasarkan Lokasi;
c. Berdasarkan Negara (Per Regional).
V. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu A. Hasil Penilaian Kualifikasi PTSP PDPPM atau PPTSP Provinsi, PTSP PDKPM atau PPTSP Kabupaten/Kota, PTSP KPBPB, PTSP KEK B. Rincian Hasil Penilaian Kualifikasi PTSP PDPPM atau PPTSP Provinsi, PTSP PDKPM atau PPTSP Kabupaten/Kota, PTSP KPBPB, PTSP KEK, mencakup:
1. SDM, tempat, sarana dan prasarana, media informasi dan mekanisme kerja;
2. pelayanan prima dan indeks kepuasan masyarakat.
C. Keluhan, hambatan dan kendala terhadap penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal D.Keluhan, hambatan dan kendala pemanfaatan layanan SPIPISE VI. Penutup .............., .............., .........., ............
Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, .........................................
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, GITA IRAWAN WIRJAWAN www.djpp.kemenkumham.go.id
LAMPIRAN VIII PERATURAN KEPALA BKPM NOMOR : 6 TAHUN 2011 TANGGAL : 18 JULI 2011 Bentuk Laporan Tahunan Kepala PDPPM atau PPTSP PROVINSI, PTSP KPBPB, PTSP KEK Kepada Kepala BKPM tentang Penyelenggaraan PTSP di Bidang Penanaman Modal di Provinsi dan di Kawasan Ekonomi Khusus/ Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas ....................
KOP SURAT PDPPM Nomor :
..................../20......
…………............,.................... 20...
Sifat :
Segera Lampiran :
1 (satu) berkas Perihal :
Laporan Tahunan Penyelenggaraan PTSP di Bidang Penanaman Modal Yth.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal di - Jakarta Bersama ini dengan hormat kami sampaikan laporan tahunan penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal Provinsi/Kawasan Ekonomi Khusus/ Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas .................tahun ...... sebagaimana terlampir.
Demikian kami laporkan, atas perhatian dan perkenan Bapak, kami menyampaikan terima kasih.
............., .............., ........., ............
Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun Kepala PDPPM atau PPTSP PROVINSI, PTSP KPBPB, PTSP KEK, .........................................
Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri
2. Gubernur Provinsi ...............
3. Bupati/Walikota ..............
www.djpp.kemenkumham.go.id
Lampiran Surat Nomor............ Tanggal ..........
A. Perkembangan Rencana Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing Periode 1 Januari S/D 31 Desember Tahun ....... (berdasarkan Pendaftaran Penanaman Modal atau Izin Prinsip Penanaman Modal)
1. Berdasarkan Lokasi Proyek Penanaman Modal Dalam Negeri (Dirinci untuk setiap Kabupaten/Kota atau di KPBPB atau di KEK) No Lokasi (Kab/Kota/ KPBPB/KEK) Jumlah Proyek Nilai Investasi (Rp. Juta) Penyerapan Tenaga Kerja Keterangan INDONESIA Asing
1. n.
Jumlah
2. Berdasarkan Sektor Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri No Sektor Jumlah Proyek Nilai Investasi (Rp. Juta) Penyerapan Tenaga Kerja Keterangan INDONESIA Asing I. Sektor Primer
1. Tanaman pangan dan perkebunan
2. Peternakan
3. Kehutanan
4. Perikanan
5. Pertambangan II. Sektor Sekunder
1. Industri makan
2. Industri tekstil
3. Industri barang dari kulit dan alas kaki
4. Industri kayu
5. Industri kertas dan percetakan
6. Industri kimia dan farmasi
7. Industri karet dan plastik www.djpp.kemenkumham.go.id
8. Industri mineral non logam
9. Industri Logam, mesin dan elektronika
10. Industri instrumen kedokteran,presisi, optik dan jam
11. Industri kendaraan bermotor dan alat transportasi lain
12. Industri lainnya III. Sektor Tersier
1. Listrik, gas dan air
2. Konstruksi
3. Perdagangan dan reparasi
4. Hotel dan restoran
5. Transportasi, gudang dan komunikasi
6. Perumahan, kawasan industtri dan perkantoran
7. Jasa Lainnya Jumlah
3. Berdasarkan Nama Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri No Nama Perusahaan Nomor dan Tanggal Pendaftaran Penanaman Modal atau Izin Prinsip Penanaman Modal Bidang Usaha
(Rp. Juta) Penyerapan Tenaga Kerja INDONESIA Asing
1. n.
Jumlah www.djpp.kemenkumham.go.id
4. Berdasarkan Lokasi Proyek Penanaman Modal Asing (Dirinci untuk setiap Kabupaten/Kota atau di KPBPB atau di KEK) No Lokasi (Kab/Kota/ KPBPB/KEK) Jumlah Proyek Nilai Investasi (US$ ribu) Penyerapan Tenaga Kerja Keterangan INDONESIA Asing
1. n.
Jumlah
5. Berdasarkan Sektor Usaha Penanaman Modal Asing No Sektor Jumlah Proyek Nilai Investasi (US$ Ribu) Penyerapan Tenaga Kerja Keterangan INDONESIA Asing I. Sektor Primer
1. Tanaman pangan dan perkebunan
2. Peternakan
3. Kehutanan
4. Perikanan
5. Pertambangan II. Sektor Sekunder
1. Industri makan
2. Industri tekstil
3. Industri barang dari kulit dan alas kaki
4. Industri kayu
5. Industri kertas dan percetakan
6. Industri kimia dan farmasi
7. Industri karet dan plastik
8. Industri mineral non logam
9. Industri Logam, mesin dan www.djpp.kemenkumham.go.id
elektronika
10. Industri instrumen kedokteran, presisi, optik dan jam
11. Industri kendaraan bermotor & alat transportasi lain
12. Industri lainnya III. Sektor Tersier
1. Listrik, gas dan air
2. Konstruksi
3. Perdagangan dan reparasi
4. Hotel dan restoran
5. Transportasi, gudang dan komunikasi
6. Perumahan, kawasan industri dan perkantoran
7. Jasa Lainnya Jumlah
6. Berdasarkan Nama Perusahaan Penanaman Modal Asing No Nama Perusahaan Nomor dan Tanggal Pendaftaran Penanaman Modal atau Izin Prinsip Penanaman Modal Bidang Usaha
(US$ Ribu) Penyerapan Tenaga Kerja INDONESIA Asing
1. n.
Jumlah www.djpp.kemenkumham.go.id
B.
Perkembangan Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing Periode 1 Januari S/D 31 Desember Tahun ....... (berdasarkan Izin Usaha atau Laporan Kegiatan Penanaman Modal/LKPM)
1. Berdasarkan Lokasi Proyek Penanaman Modal Dalam Negeri (Dirinci setiap Kabupaten/Kota atau di KPBPB atau di KEK) No Lokasi (Kabupaten/ Kota) Jumlah Proyek Nilai Investasi (Rp. Juta) Penyerapan Tenaga Kerja Keterangan INDONESIA Asing
1. n.
Jumlah
2. Berdasarkan Sektor Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri No Sektor Jumlah Proyek Nilai Investasi (Rp. Juta) Penyerapan Tenaga Kerja Keterangan INDONESIA Asing I. Sektor Primer
1. Tanaman pangan dan perkebunan
2. Peternakan
3. Kehutanan
4. Perikanan
5. Pertambangan II. Sektor Sekunder
1. Industri makan
2. Industri tekstil
3. Industri barang dari kulit dan alas kaki
4. Industri kayu
5. Industri kertas dan percetakan
6. Industri kimia dan farmasi www.djpp.kemenkumham.go.id
7. Industri karet dan plastik
8. Industri mineral non logam
9. Industri Logam, mesin dan elektronika
10. Industri instrumen kedokteran, presisi, optik dan jam
11. Industri kendaraan bermotor dan alat transportasi lain
12. Industri lainnya III. Sektor Tersier
1. Listrik, gas dan air
2. Konstruksi
3. Perdagangan dan reparasi
4. Hotel & restoran
5. Transportasi, gudang dan komunikasi
6. Perumahan, kawasan industtri dan perkantoran
7. Jasa Lainnya Jumlah
3. Berdasarkan Nama Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri No Nama Perusahaan Nomor dan Tanggal Izin Usaha atau LKPM Bidang Usaha
(Rp. Juta) Penyerapan Tenaga Kerja INDONESIA Asing
1. www.djpp.kemenkumham.go.id
n. Jumlah
4. Berdasarkan Lokasi Proyek Penanaman Modal Asing (Dirinci setiap Kabupaten/Kota atau di KPBPB atau di KEK) No Lokasi (Kabupaten/ Kota) Jumlah Proyek Nilai Investasi (Rp. Juta) Penyerapan Tenaga Kerja Keterangan INDONESIA Asing
1. n.
Jumlah
5. Berdasarkan Sektor Usaha Penanaman Modal Asing No Sektor Jumlah Proyek Nilai Investasi (US$ Ribu) Penyerapan Tenaga Kerja Keterangan INDONESIA Asing I. Sektor primer
1. Tanaman pangan dan perkebunan
2. Peternakan
3. Kehutanan
4. Perikanan
5. Pertambangan II. Sektor Sekunder
1. Industri makan
2. Industri tekstil
3. Industri barang dari kulit dan alas kaki
4. Industri kayu
5. Industri kertas dan percetakan
6. Industri kimia dan www.djpp.kemenkumham.go.id
farmasi
7. Industri karet dan plastik
8. Industri mineral non logam
9. Industri Logam, mesin dan elektronika
10. Industri instrumen kedokteran, presisi, optik dan jam
11. Industri kendaraan bermotor dan alat transportasi lain
12. Industri lainnya III. Sektor Tersier
1. Listrik, gas dan air
2. Konstruksi
3. Perdagangan dan reparasi
4. Hotel & restoran
5. Transportasi, gudang dan komunikasi
6. Perumahan, kawasan industtri dan perkantoran
7. Jasa Lainnya Jumlah
6. Berdasarkan Nama Perusahaan Penanaman Modal Asing No Nama Perusahaan Nomor dan Tanggal Izin Usaha atau LKPM Bidang Usaha
(US$ Ribu) Penyerapan Tenaga Kerja INDONESIA Asing
1. n.
Jumlah www.djpp.kemenkumham.go.id
7. Penggabungan Perusahaan No.
Nama Perusahaan Nomor dan Tanggal Izin Usaha Penggabungan Bidang Usaha Investasi
a. Penanaman modal dalam negeri (Rp. Juta)
1. n.
b. Penanaman modal asing (US$. Ribu)
1. n.
8. Pencabutan No.
Nama Perusahaan Nomor dan Tanggal Pencabutan Bidang Usaha Investasi
a. Penanaman modal dalam negeri (Rp. Juta)
1. n.
b. Penanaman modal asing (US$. Ribu)
1. n.
9. Pembatalan No.
Nama Perusahaan Nomor dan Tanggal Pembatalan Bidang Usaha Investasi
a. Penanaman modal dalam negeri (Rp. Juta)
1. n.
www.djpp.kemenkumham.go.id
b. Penanaman modal asing (US$. Ribu)
1. n.
C.
Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal di Provinsi,KPBPB, KEK ......................
1. Hasil Penilaian Mandiri Kualifikasi PTSP di bidang penanaman modal.
2. Rincian Perkembangan Kelengkapan Tolok Ukur PTSP di bidang penanaman modal.
3. Keluhan, hambatan dan kendala terhadap penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal.
4. Keluhan, hambatan dan kendala pemanfaatan layanan SPIPISE.
D.
Saran KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, GITA IRAWAN WIRJAWAN www.djpp.kemenkumham.go.id
LAMPIRAN IX PERATURAN KEPALA BKPM NOMOR : 6 TAHUN 2011 TANGGAL : 18 JULI 2011 Bentuk Laporan Tahunan Kepala PDKPM atau Kepala PPTSP Kabupaten/Kota kepada Kepala PDPPM atau Kepala PPTSP Provinsi tentang Penyelenggaraan PTSP di Bidang Penanaman Modal di Kabupaten/Kota ....................
KOP SURAT PDKPM atau PPTSP Kabupaten/Kota Nomor :
..................../20......
…………............,.................... 20...
Sifat :
Segera Lampiran :
1 (satu) berkas Perihal :
Laporan Tahunan Penyelenggaraan PTSP di Bidang Penanaman Modal Yth.
Kepala PDPPM atau PPTSP Provinsi .....................
di - ....................
Bersama ini dengan hormat kami sampaikan laporan tahunan penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal Kabupaten/Kota ...................tahun ...... sebagaimana terlampir.
Demikian kami laporkan, atas perhatian dan perkenan Bapak, kami menyampaikan terima kasih.
............., .............., ........., ............
Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun Kepala PDKPM atau PPTSP Kabupaten/Kota, .........................................
Tembusan:
1. Gubernur Provinsi ................
2. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
3. Bupati/Walikota ...............
www.djpp.kemenkumham.go.id
Lampiran Surat Nomor............ Tanggal ..........
A. Perkembangan Rencana Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing Periode 1 Januari S/D 31 Desember Tahun ....... (berdasarkan Pendaftaran Penanaman Modal atau Izin Prinsip Penanaman Modal)
1. Berdasarkan Sektor Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri No Sektor Jumlah Proyek Nilai Investasi (Rp. Juta) Penyerapan Tenaga Kerja Keterangan INDONESIA Asing I. Sektor Primer
1. Tanaman pangan dan perkebunan
2. Peternakan
3. Kehutanan
4. Perikanan
5. Pertambangan II. Sektor Sekunder
1. Industri makan
2. Industri tekstil
3. Industri barang dari kulit dan alas kaki
4. Industri kayu
5. Industri kertas dan percetakan
6. Industri kimia dan farmasi
7. Industri karet dan plastik
8. Industri mineral non logam
9. Industri Logam, mesin dan elektronika
10. Industri instrumen kedokteran, presisi, optik www.djpp.kemenkumham.go.id
dan jam
11. Industri kendaraan bermotor dan alat transportasi lain
12. Industri lainnya III. Sektor Tersier
1. Listrik, gas dan air
2. Konstruksi
3. Perdagangan dan reparasi
4. Hotel dan restoran
5. Transportasi, gudang dan komunikasi
6. Perumahan, kawasan industri dan perkantoran
7. Jasa Lainnya Jumlah
2. Berdasarkan Nama Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri No Nama Perusahaan Nomor dan Tanggal Pendaftaran Penanaman Modal atau Izin Prinsip Penanaman Modal Bidang Usaha
(Rp. Juta) Penyerapan Tenaga Kerja INDONESIA Asing
1. www.djpp.kemenkumham.go.id
n. Jumlah
3. Berdasarkan Sektor Usaha Penanaman Modal Asing No Sektor Jumlah Proyek Nilai Investasi (US$ Ribu) Penyerapan Tenaga Kerja Keterangan INDONESIA Asing I. Sektor primer
1. Tanaman pangan dan perkebunan
2. Peternakan
3. Kehutanan
4. Perikanan
5. Pertambangan II. Sektor Sekunder
1. Industri makan
2. Industri tekstil
3. Industri barang dari kulit dan alas kaki
4. Industri kayu
5. Industri kertas dan percetakan
6. Industri kimia dan farmasi
7. Industri karet dan plastik
8. Industri mineral non logam
9. Industri Logam, mesin dan elektronika
10. Industri instrumen kedokteran, presisi, optik dan jam
11. Industri kendaraan bermotor dan alat transportasi lain
12. Industri lainnya www.djpp.kemenkumham.go.id
III. Sektor Tersier
1. Listrik, gas dan air
2. Konstruksi
3. Perdagangan dan reparasi
4. Hotel dan restoran
5. Transportasi, gudang dan komunikasi
6. Perumahan, kawasan industtri dan perkantoran
7. Jasa Lainnya Jumlah
4. Berdasarkan Nama Perusahaan Penanaman Modal Asing No Nama Perusahaan Nomor dan Tanggal Pendaftaran Penanaman Modal atau Izin Prinsip Penanaman Modal Bidang Usaha
(US$ Ribu) Penyerapan Tenaga Kerja INDONESIA Asing
1. n.
Jumlah B. Perkembangan Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing Periode 1 Januari S/D 31 Desember Tahun ....... (berdasarkan Izin Usaha atau Laporan Kegiatan Penanaman Modal/LKPM)
1. Berdasarkan Sektor Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri No Sektor Jumlah Proyek Nilai Investasi (Rp. Juta) Penyerapan Tenaga Kerja Keterangan INDONESIA Asing I. Sektor primer
1. Tanaman pangan dan perkebunan
2. Peternakan
3. Kehutanan www.djpp.kemenkumham.go.id
4. Perikanan
5. Pertambangan II. Sektor Sekunder
1. Industri makan
2. Industri tekstil
3. Industri barang dari kulit dan alas kaki
4. Industri kayu
5. Industri kertas dan percetakan
6. Industri kimia dan farmasi
7. Industri karet dan plastik
8. Industri mineral non logam
9. Industri Logam, mesin dan elektronika
10. Industri instrumen kedokteran, presisi, optik dan jam
11. Industri kendaraan bermotor dan alat transportasi lain
12. Industri lainnya III. Sektor Tersier
1. Listrik, gas dan air
2. Konstruksi
3. Perdagangan dan reparasi
4. Hotel dan restoran
5. Transportasi, gudang dan komunikasi
6. Perumahan, kawasan industtri dan perkantoran
7. Jasa Lainnya Jumlah www.djpp.kemenkumham.go.id
2. Berdasarkan Nama Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri No Nama Perusahaan Nomor dan Tanggal Izin Usaha atau LKPM Bidang Usaha
(Rp. Juta) Penyerapan Tenaga Kerja INDONESIA Asing
1. n.
Jumlah
3. Berdasarkan Sektor Usaha Penanaman Modal Asing No Sektor Jumlah Proyek Nilai Investasi (US$ Ribu) Penyerapan Tenaga Kerja Keterangan INDONESIA Asing I. Sektor primer
1. Tanaman pangan dan perkebunan
2. Peternakan
3. Kehutanan
4. Perikanan
5. Pertambangan II. Sektor Sekunder
1. Industri makan
2. Industri tekstil
3. Industri barang dari kulit dan alas kaki
4. Industri kayu
5. Industri kertas dan percetakan
6. Industri kimia dan farmasi
7. Industri karet dan plastik
8. Industri mineral non logam
9. Industri Logam, mesin www.djpp.kemenkumham.go.id
dan elektronika
10. Industri instrumen kedokteran, presisi, optik dan jam
11. Industri kendaraan bermotor dan alat transportasi lain
12. Industri lainnya III. Sektor Tersier
1. Listrik, gas dan air
2. Konstruksi
3. Perdagangan dan reparasi
4. Hotel dan restoran
5. Transportasi, gudang dan komunikasi
6. Perumahan, kawasan industtri dan perkantoran
7. Jasa Lainnya Jumlah
4. Berdasarkan Nama Perusahaan Penanaman Modal Asing No Nama Perusahaan Nomor dan Tanggal Izin usaha atau LKPM Bidang Usaha
(US$ Ribu) Penyerapan Tenaga Kerja INDONESIA Asing
1. n.
Jumlah www.djpp.kemenkumham.go.id
5. Penggabungan Perusahaan No.
Nama Perusahaan Nomor dan Tanggal Izin Usaha Penggabungan Bidang Usaha Investasi
a. Penanaman modal dalam negeri (Rp. Juta)
1. n.
b. Penanaman modal asing (US$. Ribu)
1. n.
6. Pencabutan No.
Nama Perusahaan Nomor dan Tanggal Pencabutan Bidang Usaha Investasi
a. Penanaman modal dalam negeri (Rp. Juta)
1. n.
b. Penanaman modal asing (US$. Ribu)
1. n.
7. Pembatalan No.
Nama Perusahaan Nomor dan Tanggal Pembatalan Bidang Usaha Investasi
a. Penanaman modal dalam negeri (Rp. Juta)
1. n.
www.djpp.kemenkumham.go.id
b. Penanaman modal asing (US$. Ribu)
1. n.
C. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Terpada Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal di Kabupaten/Kota ......................
5. Hasil Penilaian Mandiri Kualifikasi PTSP di bidang penanaman modal.
6. Rincian Perkembangan Kelengkapan Tolok Ukur PTSP di bidang penanaman modal.
7. Keluhan, hambatan dan kendala terhadap penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal.
8. Keluhan, hambatan dan kendala pemanfaatan layanan SPIPISE.
D. Saran KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, GITA IRAWAN WIRJAWAN www.djpp.kemenkumham.go.id
LAMPIRAN X PERATURAN KEPALA BKPM NOMOR : 6 TAHUN 2011 TANGGAL : 18 JULI 2011 Bentuk Laporan Bulanan Kepala PDPPM atau PPTSP PROVINSI, PTSP KPBPB, PTSP KEK Kepada Kepala BKPM tentang Data Penanaman Modal di Provinsi/ Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas/Kawasan Ekonomi Khusus....................
KOP SURAT PDPPM atau PPTSP PROVINSI, PTSP KPBPB, PTSP KEK Nomor :
..................../20......
.......,.................... 20...
Sifat :
Segera Lampiran :
1 (satu) berkas Perihal :
Laporan Bulanan Data Penanaman Modal Yth.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal di - Jakarta Bersama ini dengan hormat kami sampaikan laporan bulanan data penanaman modal Provinsi/Kawasan Ekonomi Khusus/ Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas ..................... tahun ...... sebagaimana terlampir.
Demikian kami laporkan, atas perhatian dan perkenan Bapak, kami menyampaikan terima kasih.
............., .............., ........., ............
Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun Kepala PDPPM atau PPTSP PROVINSI, PTSP KPBPB, PTSP KEK, .........................................
Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri
2. Gubernur Provinsi ................
3. Bupati/Walikota ...............
www.djpp.kemenkumham.go.id
LAMPIRAN XI PERATURAN KEPALA BKPM NOMOR : 6 TAHUN 2011 TANGGAL : 18 JULI 2011 Bentuk Laporan Bulanan Kepala PDKPM atau Kepala PPTSP Kabupaten/Kota kepada Kepala PDPPM atau Kepala PPTSP Provinsi tentang Data Penanaman Modal di Kabupaten/Kota....................
KOP SURAT PDKPM atau PPTSP Kabupaten/Kota Nomor :
..................../20......
........,.................... 20...
Sifat :
Segera Lampiran :
1 (satu) berkas Perihal :
Laporan Bulanan Data Penanaman Modal Yth.
Kepala PDPPM atau PPTSP Provinsi… di - Bersama ini dengan hormat kami sampaikan laporan bulanan data penanaman modal Kabupaten/Kota..................... tahun ...... sebagaimana terlampir.
Demikian kami laporkan, atas perhatian dan perkenan Bapak, kami menyampaikan terima kasih.
............., .............., ........., ............
Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun Kepala PDKPM /PPTSP Kabupaten/Kota..........................
......................................................
Tembusan:
1. Gubernur Provinsi ..............
2. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
3. Bupati/Walikota .................
www.djpp.kemenkumham.go.id