PERBAN

Peraturan Badan Nomor 5 Tahun 2012 tentang TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

PERBAN Nomor 5 Tahun 2012

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan : 1. Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang baik yang bergerak maupun tidak bergerak, yang nyata dan pasti jumlahnya, sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. 2. Bendahara di lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk dan diangkat oleh Kepala untuk menerima, menyimpan dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang milik negara. 3. Pengguna Barang Milik Negara adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik negara di lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal. 4. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disebut TGR, adalah suatu proses pengembalian Kerugian Negara yang dilakukan terhadap PNS dan/atau Pihak Ketiga sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melawan hukum. 5. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS, adalah setiap warga negara Republik INDONESIA yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat kepegawaian yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan kepegawaian yang berlaku. 6. Pihak Ketiga adalah mitra kerja/rekanan/perseorangan/ tenaga perbantuan dan pihak lain yang melaksanakan pekerjaan di Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal. 7. Penyelesaian Kerugian Negara Secara Damai adalah upaya untuk memperoleh kembali pengembalian sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh Negara dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, baik yang dilaksanakan secara tunai maupun dengan mengangsur. 8. Keadaan kahar (force majeure) adalah keadaan di luar dugaan/kemampuan manusia yang mengakibatkan Kerugian Negara setelah dibuktikan, dinyatakan oleh instansi yang berwenang, sehingga tidak ada unsur kelalaian/kesalahan seseorang atas terjadinya kerugian tersebut. 9. Tim Penyelesaian Kerugian Negara, yang selanjutnya disingkat TPKN, adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala yang mempunyai tugas dan fungsi untuk menangani dan menyelesaikan Kerugian Negara. 10. Surat Pernyataan Kesanggupan Mengembalikan Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat SPKMKN, adalah suatu bentuk pernyataan yang tidak dapat ditarik kembali dibuat oleh PNS dan/atau Pihak Ketiga yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas Kerugian Negara yang terjadi dan bersedia mengganti Kerugian Negara dimaksud. 11. Ahli waris adalah anggota keluarga yang secara hukum mendapatkan hak waris. 12. Kadaluwarsa adalah jangka waktu tertentu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan TGR terhadap pelaku Kerugian Negara. 13. Ingkar janji/wan prestasi adalah tidak menepati perjanjian sebagaimana tertuang di dalam SPKMKN. 14. Lalai adalah mengabaikan sesuatu yang semestinya dilakukan atau tidak melakukan kewajiban. 15. Sanksi adalah tindakan yang dikenakan terhadap para pelaku Kerugian Negara karena yang bersangkutan ingkar janji atau melanggar hukum atau lalai. 16. Tanggung Renteng adalah tanggung jawab yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh orang-orang/pihak-pihak terkait dalam perbuatan yang merugikan Negara. 17. Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungbjawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 18. Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat BKPM, adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal, yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada PRESIDEN. 19. Kepala adalah Kepala BKPM. 20. Sekretaris Utama adalah Sekretaris Utama BKPM. 21. Inspektorat adalah unsur pengawasan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan BKPM. 22. Kepala Unit Kerja adalah Direktur, Kepala Biro dan/atau Kepala Pusat di lingkungan BKPM.

BAB VIII

MEKANISME PELAKSANAAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

Pasal 10

Koreksi

(1) TPKN mengumpulkan dan melakukan verifikasi terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Inspektorat yang belum dituntaskan penyelesaiannya oleh Inspektorat dan/atau Unit Satuan Kerja atau Unit Kedeputian/Sekretariat Utama. (2) TPKN melakukan pemeriksaan terhadap PNS dan/atau Pihak Ketiga atas timbulnya kerugian Negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja dan menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan. (3) TPKN MENETAPKAN jumlah dan pelaku Kerugian Negara yang harus diselesaikan. (4) Setiap Kerugian Negara baik yang dilakukan oleh PNS, dan/atau Pihak Ketiga yang diakibatkan karena perbuatan melawan hukum atau melalaikan kewajiban diupayakan diselesaikan secara damai.

Pasal 11

Penetapan penyelesaian Kerugian Negara dapat dilakukan dengan cara : a. Upaya damai; b. Tuntutan Ganti Rugi.

Pasal 12

(1) Penyelesaian kerugian Negara oleh PNS dan/atau Pihak Ketiga secara damai dapat dilakukan dengan cara tunai atau diangsur. (2) Penyelesaian secara damai dilakukan dengan membuat SPKMKN bagi PNS dan/atau Pihak Ketiga, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini. (3) Batas waktu untuk penyelesaian kerugian Negara dengan cara diangsur untuk PNS dan/atau Pihak Ketiga paling lama 48 (empat puluh delapan) bulan sejak penetapan pembebanan oleh TPKN. (4) SPKMKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan mencantumkan jumlah Kerugian Negara secara pasti dengan diketahui oleh atasan langsung. (5) Apabila Kerugian Negara telah dilunasi oleh PNS, dan/atau Pihak Ketiga sesuai dengan SPKMKN, maka kepada PNS, dan/atau Pihak Ketiga yang bersangkutan tidak dikenakan TGR.

Pasal 13

(1) Berdasarkan SPKMKN, PNS/Pihak Ketiga wajib mengganti Kerugian Negara dengan cara menyetorkan secara tunai ke Kas Negara dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak penetapan pembebanan oleh TPKN. (2) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, PNS tidak mengganti Kerugian Negara secara tunai, TPKN mengajukan permintaan kepada Bendahara gaji untuk melakukan pemotongan penghasilan dengan memperhatikan sisa masa kerja pegawai yang bersangkutan atau paling lama 48 (empat puluh delapan) bulan. (3) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud ayat (1) telah terlampaui dan Pihak Ketiga tidak mengganti Kerugian Negara secara tunai, TPKN melakukan penagihan ulang sebanyak 2 (dua) kali 7 (tujuh) hari kerja. (4) Apabila setelah penagihan ketiga, Pihak Ketiga tidak mengganti Kerugian Negara secara tunai, ke Kas Negara, maka TPKN akan menyerahkan penyelesaian Kerugian Negara kepada aparat penegak hukum.

Pasal 14

Tuntutan Ganti Rugi dapat dilakukan apabila dipenuhi semua persyaratan sebagai berikut : a. negara telah dirugikan; b. Kerugian Negara harus telah pasti; c. Kerugian Negara sebagai akibat tindakan langsung atau tidak langsung dari PNS dan/atau Pihak Ketiga; d. perbuatan dilakukan oleh PNS dan/atau Pihak Ketiga karena tugas jabatannya; e. tidak dapat diselesaikan secara damai.

Pasal 15

(1) Apabila PNS tidak bersedia menandatangani SPKMKN, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak penolakan penandatanganan SPKMKN, TPKN mengajukan usulan penetapan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) kepada Kepala. (2) Usulan penetapan TGR berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat pengawasan eksternal atau aparat pengawasan internal pemerintah.

Pasal 16

Dalam hal Pihak Ketiga tidak bersedia menandatangani SPKMKN, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak penolakan penandatanganan SPKMKN, TPKN mengajukan usulan kepada Kepala agar penyelesaian Kerugian Negara diserahkan kepada aparat penegak hukum.

Pasal 17

(1) Kepala MENETAPKAN Keputusan Pembebanan TGR terhadap PNS dan/atau Surat Pelimpahan Proses Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Pihak Ketiga kepada aparat penegak hukum, selambat- lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya usulan penetapan TGR, sesuai Lampiran II, dan/atau Pelimpahan Proses Penyelesaian Kerugian Negara dari TPKN. (2) Kepala menyampaikan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak Surat Keputusan ditetapkan.

Pasal 18

(1) Dalam hal Kepala MENETAPKAN pembebanan TGR kepada PNS, maka kepada yang bersangkutan wajib mengganti Kerugian Negara dengan cara menyetorkan secara tunai selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penetapan pembebanan TGR melalui Bendahara dengan menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP). (2) Apabila dalam waktu 7 (tujuh hari) kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilampaui dan PNS tidak mengganti Kerugian Negara secara tunai, Sekretaris Utama meminta kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara untuk melaksanakan pemotongan maksimal sebesar 50% (lima puluh persen) dari gaji setiap bulan sampai lunas.

Pasal 19

(1) Apabila PNS memasuki masa pensiun sebelum utang kepada Negara lunas, maka dalam Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada Negara dan Taspen yang menjadi haknya diperhitungkan untuk mengganti Kerugian Negara dimaksud. (2) Apabila PNS meninggal dunia, sedangkan yang bersangkutan belum menyelesaikan utang kepada Negara, Kepala melimpahkan proses penyelesaian Kerugian Negara kepada instansi Negara yang menangani piutang Negara. (3) Apabila PNS melarikan diri, sedangkan yang bersangkutan belum menyelesaikan utang kepada Negara, Kepala melimpahkan proses penyelesaian Kerugian Negara kepada aparat penegak hukum.

Pasal 20

Kerugian Negara yang disebabkan keadaan kahar menjadi beban Negara.

Peraturan Badan Nomor 5 Tahun 2012 tentang TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

BAB IV

Pasal 4

Pasal 5

BAB V

Pasal 6

BAB VI

Pasal 7

BAB VII

Pasal 8

Pasal 9

BAB VIII

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB IX

Pasal 21

Pasal 22

BAB X

Pasal 23

BAB XI

Pasal 24

BAB XII

Pasal 25

BAB XIII

Pasal 26