Koreksi Pasal II
PERBAN Nomor 1 Tahun 2024 | Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2024 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN DAN TATA KELOLA PEMBERIAN INSENTIF IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI RODA EMPAT DALAM RANGKA PERCEPATAN INVESTASI
Teks Saat Ini
Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) Hari terhitung sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 November 2024
MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/ KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,
Œ
ROSAN PERKASA ROESLANI
Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д
PLT. DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
Ѽ
ASEP N. MULYANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR Ж
LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/ KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN DAN TATA KELOLA PEMBERIAN INSENTIF IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI RODA EMPAT DALAM RANGKA PERCEPATAN INVESTASI
DAFTAR HS CODE DAN REFERENSI TARIF
KBL Berbasis Baterai Roda Empat yang Diimpor HS CODE URAIAN BARANG TARIF PPnBM BEA MASUK TARIF MFN
TARIF PREFERENSI CBU
8703.80.97 Sedan 15% 50% Sesuai tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai penetapan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional
8703.80.98
Mobil lainnya (termasuk station wagon dan mobil sport, tetapi tidak termasuk van) 15%
50%
8703.80.99 Lain-lain 15% 50% CKD
8703.80.17 Sedan 15% 10%
8703.80.18 Mobil lainnya (termasuk station wagon dan mobil sport, tetapi tidak termasuk van) 15% 10%
8703.80.19 Lain-lain 15% 10%
MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/ KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ROSAN PERKASA ROESLANI
LAMPIRAN IVA PERATURAN MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/ KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN DAN TATA KELOLA PEMBERIAN INSENTIF IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI RODA EMPAT DALAM RANGKA PERCEPATAN INVESTASI
FORMAT LAPORAN REALISASI IMPOR KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI RODA EMPAT KEPADA INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI
Nama Pelaku Usaha/Perusahaan
: … Nomor Induk Berusaha
: … SURAT PERSETUJUAN PEMANFAATAN INSENTIF NO. ..... TANGGAL ......
NO YANG TERCANTUM DALAM SURAT PERSETUJUAN REALISASI IMPOR PELABUHAN TUJUAN JENIS BARANG HS CODE SPESIFIKASI TEKNIS JUMLAH (UNIT) HARGA PERKIRAAN CIF (US$/UNIT) UNTUK IMPOR TOTAL HARGA PERKIRAAN CIF (US$) UNTUK IMPOR SPPB NO DAN TGL JENIS BARANG HS CODE SPESIFIKASI TEKNIS JUMLAH (UNIT) HARGA PERKIRAAN CIF (US$/UNIT) UNTUK IMPOR TOTAL HARGA PERKI- RAAN CIF (US$) UNTUK IMPOR 1 … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … 2 … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … …
Dst
.. (Nama Kota),… (Tanggal) Nama Jelas, Jabatan, Nomor Telepon, email
MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/ KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ROSAN PERKASA ROESLANI
LAMPIRAN VA PERATURAN MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/ KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN DAN TATA KELOLA PEMBERIAN INSENTIF IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI RODA EMPAT DALAM RANGKA PERCEPATAN INVESTASI
FORMAT PERUBAHAN SURAT PERSETUJUAN PEMANFAATAN INSENTIF IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI RODA EMPAT
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA SURAT PERSETUJUAN MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
No.: .........
TENTANG PERUBAHAN SURAT PERSETUJUAN MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR ......... TANGGAL ....... ATAS NAMA PT … DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL
MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a.
b. bahwa perusahaan mengajukan permohonan perubahan surat persetujuan bahwa perusahaan telah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman dan Tata Kelola Pemberian Insentif Impor dan/atau Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat dalam Rangka Percepatan Investasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor....... ;
c. d.
bahwa perusahaan telah memiliki NIB No. .... tanggal …;
bahwa perusahaan telah memiliki Insentif Impor dan/atau Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik
e. Berbasis Baterai Roda Empat dalam Rangka Percepatan Investasi sesuai dengan Surat Persetujuan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik INDONESIA Nomor ......... tanggal ......... tentang Pemanfaatan Insentif Impor dan/atau Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Kepada Industri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai atas nama ...... dalam Rangka Penanaman Modal.
bahwa atas perubahan yang diajukan perusahaan telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM RI Nomor … Tahun 2024 Pasal 3 ayat (4) dan Pasal 7A ayat (2).
Mengingat : 1.
2. 3.
UNDANG-UNDANG Nomor … Tahun … tentang Kepabeanan;
UNDANG-UNDANG Nomor … Tahun … tentang Perpajakan UNDANG-UNDANG Nomor … Tahun … tentang Penanaman Modal;
4. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri;
5. Peraturan PRESIDEN Nomor 79 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan PRESIDEN Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan;
6. Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman dan Tata Kelola Pemberian Insentif Impor dan/atau Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Dalam Rangka Percepatan Investasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor........
MEMUTUSKAN :
MENETAPKAN : SURAT PERSETUJUAN MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN SURAT PERSETUJUAN MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR ......... TANGGAL ....... ATAS NAMA PT… DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL.
KESATU : Terhadap KBL Berbasis Baterai Roda Empat CBU/CKD yang diubah dengan perkiraan harga C&F/CIF US$. .................
(............... Dollar Amerika Serikat) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dikeluarkan dari daftar Lampiran Surat Persetujuan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor .................. tanggal ...................
KEDUA : Terhadap KBL Berbasis Baterai Roda Empat CBU/CKD dengan perkiraan harga C&F/CIF US$. …………. (… Dollar
Amerika Serikat) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, diberikan insentif impor dan/atau penyerahan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai roda empat dalam rangka percepatan investasi.
KETIGA :
Apabila KBL Berbasis Baterai Roda Empat CBU/CKD yang diubah/diganti tersebut ternyata masih diimpor dan/atau apabila ternyata telah diimpor dengan membayar bea masuk dan pungutan-pungutan lainnya, maka ketentuan pemberian insentif impor dan/atau penyerahan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai roda empat tidak berlaku lagi dan dinyatakan batal.
KEEMPAT :
Surat Persetujuan ini berlaku sampai dengan tanggal ….
KELIMA :
Ketentuan-ketentuan lain yang telah ditetapkan dalam Surat Persetujuan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik INDONESIA Nomor .... tanggal ....... sepanjang tidak bertentangan dengan Persetujuan ini dinyatakan tetap berlaku.
KEENAM
:
Surat Persetujuan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Persetujuan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik INDONESIA Nomor .... tanggal ....... .
KETUJUH :
Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Persetujuan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
Diterbitkan di Jakarta, dd/mm/yyyy
Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik INDONESIA,
(Nama) Ditandatangani secara elektronik Salinan disampaikan kepada:
1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Perindustrian;
3. Menteri Perdagangan
4. Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan;
5. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
6. Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika, Kementerian Perindustrian;
7. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan;
8. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Kementerian Investasi/BKPM;
9. Kepala DPMPTSP Provinsi ………………………..;
10. Kepala KPPBC ………………………..;
11. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama ……………;
12. Direksi PT. ……………………..
1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat eletronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
LAMPIRAN PERUBAHAN SURAT PERSETUJUAN PEMANFAATAN INSENTIF IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI RODA EMPAT KEPADA INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI
NAMA PERUSAHAAN: …
SP No. ….
JANGKA WAKTU PENGIMPORAN: tanggal … sampai dengan tanggal …
Tanggal ……..
NILAI KURS: 1 US$ = Rp …
SEMULA SURAT PERSETUJUAN NO. ..... TANGGAL ......
NO JENIS BARANG HS CODE SPESIFIKASI TEKNIS NEGARA ASAL PELABUHAN TUJUAN JUMLAH (UNIT) HARGA PERKIRAAN CIF (US$/UNIT) UNTUK IMPOR TOTAL HARGA PERKIRAAN CIF (US$) UNTUK IMPOR PERKIRAAN HARGA JUAL DI INDONESIA (RP/UNIT) TOTAL PERKIRAAN HARGA JUAL DI INDONESIA (RP) 1 … … … … … … … … … … 2 … … … … … … … … … … Dst … … … … … … … … … …
TOTAL IMPOR DAFTAR INDUK DIBATALKAN …
…
… *) Nilai Kurs yang digunakan untuk konversi Dollar Amerika Serikat (US$) ke Rupiah (Rp) menggunakan Kurs Tengah Bank INDONESIA (BI) sebagaimana tercantum pada Surat Usulan Pemberian Insentif Impor dan/atau Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat No.: ….
1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat eletronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
MENJADI SURAT PERSETUJUAN NO. ..... TANGGAL ......
NO JENIS BARANG HS CODE SPESIFIKASI TEKNIS NEGARA ASAL PELABUHAN TUJUAN JUMLAH (UNIT) HARGA PERKIRAAN CIF (US$/UNIT) UNTUK IMPOR TOTAL HARGA PERKIRAAN CIF (US$) UNTUK IMPOR PERKIRAAN HARGA JUAL DI INDONESIA (RP/UNIT) TOTAL PERKIRAAN HARGA JUAL DI INDONESIA (RP) REALISASI IMPOR (UNIT) SISA KUOTA (UNIT) TOTAL HARGA PERKIRAAN CIF (US$) SISA TOTAL PERKIRAAN HARGA JUAL DI INDONESIA (RP) SISA 1 … … … … … … … … … …
2 … … … … … … … … … …
Dst … … … … … … … … … …
TOTAL IMPOR DAFTAR INDUK …
…
…
*) Nilai Kurs yang digunakan untuk konversi Dollar Amerika Serikat (US$) ke Rupiah (Rp) menggunakan Kurs Tengah Bank INDONESIA (BI) sebagaimana tercantum pada Surat Usulan Pemberian Insentif Impor dan/atau Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat No.: ….
1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat eletronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/ KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ROSAN PERKASA ROESLANI
Koreksi Anda
