PERBAN

Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2022 tentang TATA CARA PELAKSANAAN KEMITRAAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL ANTARA USAHA BESAR DENGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DI DAERAH

PERBAN Nomor 1 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

POLA KEMITRAAN

Pasal 5

Koreksi

(1) Pola Kemitraan dilaksanakan melalui: a. inti-plasma; b. subkontrak; c. waralaba; d. perdagangan umum; e. distribusi dan keagenan; f. rantai pasok; dan/atau g. bentuk kemitraan lain. (2) Bentuk Kemitraan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi: a. bagi hasil; b. kerja sama operasional; c. usaha patungan; d. penyumberluaran (outsourcing); dan/atau e. pembangunan sarana prasarana (konstruksi).

Pasal 6

Dalam pola Kemitraan inti-plasma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, Usaha Besar sebagai inti membina dan mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di daerah, yang menjadi plasmanya dalam: a. penyediaan dan penyiapan lahan; b. penyediaan sarana produksi; c. pemberian bimbingan teknis produksi dan manajemen usaha; d. perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan; e. pembiayaan; f. pemasaran; g. penjaminan; h. pemberian informasi; dan/atau i. pemberian bantuan lain yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas dan wawasan usaha.

Pasal 7

Dalam pola Kemitraan subkontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan/atau memproduksi barang dan/atau jasa, Usaha Besar memberikan dukungan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di daerah berupa: a. kesempatan dan kemudahan untuk mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponennya; b. kesempatan dan kemudahan memperoleh bahan baku yang diproduksi secara berkesinambungan dengan jumlah dan harga yang wajar; c. bimbingan dan kemampuan teknis produksi dan/atau manajemen; d. perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan; e. pembiayaan dan pengaturan sistem pembayaran yang tidak merugikan salah satu pihak; dan/atau f. upaya untuk tidak melakukan pemutusan hubungan sepihak.

Pasal 8

(1) Dalam pola Kemitraan waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, Usaha Besar sebagai pemberi waralaba dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di daerah sebagai penerima waralaba. (2) Usaha Besar yang memperluas usahanya dengan cara waralaba memberikan kesempatan dan mendahulukan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di daerah yang memiliki kapasitas dan kelayakan usaha.

Pasal 9

(1) Dalam pola Kemitraan perdagangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama pemasaran, dan penyediaan lokasi usaha dari Usaha Besar kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di daerah yang dilakukan secara terbuka. (2) Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh Usaha Besar dilakukan dengan mengutamakan pengadaan hasil produksi barang dan jasa yang diperlukan. (3) Pengaturan sistem pembayaran antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di daerah dilakukan dengan tidak merugikan salah satu pihak.

Pasal 10

Dalam pola Kemitraan distribusi dan keagenan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, Usaha Besar memberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal 11

Dalam pola Kemitraan rantai pasok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, dapat dilakukan melalui kegiatan usaha oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di daerah dengan Usaha Besar paling sedikit meliputi: a. pengelolaan perpindahan produk yang dilakukan oleh perusahaan dengan penyedia bahan baku; b. pendistribusian produk dari perusahaan ke konsumen; dan/atau c. pengelolaan ketersediaan bahan baku, pasokan bahan baku, serta proses fabrikasi.

Pasal 12

(1) Dalam pola Kemitraan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di daerah sebagai pelaksana yang menjalankan usaha yang dibiayai oleh Usaha Besar. (2) Para pihak yang bermitra dengan pola bagi hasil memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki serta disepakati kedua belah pihak yang bermitra. (3) Besarnya pembagian keuntungan yang diterima atau kerugian yang ditanggung oleh Usaha Besar dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di daerah yang melakukan Kemitraan dengan pola bagi hasil berdasarkan pada perjanjian yang disepakati.

Pasal 13

Dalam pola Kemitraan kerja sama operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di daerah dengan Usaha Besar menjalankan usaha yang sifatnya sementara sampai dengan pekerjaan selesai.

Pasal 14

(1) Dalam pola Kemitraan usaha patungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di daerah dapat melakukan Kemitraan dengan Usaha Besar. (2) Dalam menjalankan aktivitas ekonomi bersama Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di daerah berbagi secara proporsional dalam kepemilikan saham, keuntungan, risiko, dan manajemen perusahaan.

Pasal 15

(1) Dalam pola Kemitraan penyumberluaran (outsourcing) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di daerah dapat melakukan Kemitraan dengan Usaha Besar untuk mengerjakan pekerjaan atau bagian pekerjaan di luar pekerjaan utama Usaha Besar. (2) Pola Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan pada bidang dan jenis usaha yang bukan merupakan pekerjaan pokok dan/atau bukan komponen pokok. (3) Dalam pola Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Usaha Besar sebagai pemilik pekerjaan dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di daerah sebagai penyedia dan pelaksana jasa pekerjaan. (4) Pelaksanaan pola Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

(1) Dalam pola Kemitraan pembangunan sarana prasarana (konstruksi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, Usaha Besar dapat mengalokasikan pekerjaan pembangunan sarana prasarana yang meliputi: a. pengadaan material; b. pengadaan peralatan; dan c. pelaksanaan konstruksi. (2) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di daerah melaksanakan pengadaan dan pelaksanaan konstruksi pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan.

BAB III

PELAKSANAAN KEMITRAAN

Pasal 17

Koreksi

(1) Usaha Besar yang melakukan kegiatan usaha yang masuk ke dalam bidang usaha prioritas penanaman modal dan bidang usaha yang dipersyaratkan bermitra sesuai dengan ketentuan peraturan perundang– undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyusun komitmen Kemitraan dengan mencantumkan: a. jenis pekerjaan; b. perkiraan nilai pekerjaan; dan c. waktu pelaksanaan Kemitraan. (2) Komitmen Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk surat pernyataan komitmen Kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 18

Pelaksanaan Kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di daerah sesuai dengan jenis pekerjaan dan perkiraan nilai pekerjaan yang dikomitmenkan oleh Usaha Besar.

Pasal 19

(1) Dalam hal jenis pekerjaan dan perkiraan nilai pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidak dapat dilakukan oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, pelaksanaan Kemitraan dilakukan dengan perusahaan penanaman modal dalam negeri di daerah. (2) Perusahaan penanaman modal dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan Kemitraan wajib melibatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di daerah. (3) Pelaksanaan Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pola Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 20

(1) Usaha Besar yang melakukan kegiatan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memberikan pernyataan komitmen Kemitraan pada saat mengajukan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (online single submission). (2) Bagi pelaku Usaha Besar yang telah mendapatkan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan pernyataan komitmen Kemitraan untuk mendapatkan fasilitas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang–undangan mengenai pedoman dan tata cara pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dan fasilitas penanaman modal. (3) Untuk pelaksanaan komitmen Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan asosiasi usaha menyiapkan daftar calon mitra Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di daerah yang siap dimitrakan dengan Usaha Besar. (4) Usaha Besar dapat memilih calon mitra Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di daerah yang siap dimitrakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Dalam hal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di daerah tidak memenuhi kompetensi sesuai jenis pekerjaan yang dikomitmenkan, Usaha Besar dapat mengusulkan calon mitra Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. (6) Calon mitra Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memiliki afiliasi secara kepemilikan saham atau pengurus dengan Usaha Besar.

Pasal 21

(1) Pelaksanaan Kemitraan usaha dibuktikan dengan dokumen kesepakatan Kemitraan usaha yang ditandatangani oleh Usaha Besar dengan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20. (2) Dokumen kesepakatan Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan sebelum jangka waktu atau paling lambat pada saat pelaksanaan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c sesuai karakteristik sektor usaha. (3) Dokumen kesepakatan Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit: a. identitas para pihak; b. kegiatan usaha; c. hak dan kewajiban para pihak; d. bentuk pengembangan; e. jangka waktu Kemitraan; f. jangka waktu dan mekanisme pembayaran; dan g. penyelesaian perselisihan.

Pasal 22

Kemitraan untuk bidang usaha yang dipersyaratkan bermitra sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus dilakukan secara berkelanjutan selama Usaha Besar masih melakukan kegiatan usaha.

Pasal 23

Usaha Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dalam mengajukan perizinan berusaha menyatakan komitmen Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (online single submission).

Pasal 24

Pelaksanaan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan pola Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Februari 2022 MENTERI INVESTASI/ KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA, ttd BAHLIL LAHADALIA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Februari 2022 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd BENNY RIYANTO LAMPIRAN PERATURAN MENTERI INVESTASI/ KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KEMITRAAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL ANTARA USAHA BESAR DENGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DI DAERAH FORMAT PERNYATAAN KEMITRAAN DENGAN UMK-M SURAT PERNYATAAN KOMITMEN Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ……………………………………………………… Tempat Tanggal Lahir : ……………………………………………………… No Identitas (KTP/Paspor) : ……………………………………………………… No. Telp (HP) : ……………………………………………………… Email : ……………………………………………………… Alamat : ……………………………………………………… Jabatan : ……………………………………………………… Nama Perusahaan : ……………………………………………………… Lokasi Proyek : ……………………………………………………… Bidang Usaha : ……………………………………………………… Dengan ini menyatakan bahwa kami berkomitmen untuk melaksanakan pemberdayaan UMK-M dengan memberi kesempatan bagi pengusaha di daerah kabupaten/kota lokasi proyek dengan jenis kegiatan sebagai berikut: No. Jenis Kegiatan Perkiraan Nilai Pekerjaan/Tahun (Rp.) Perkiraan Waktu Pelaksanaan 1 ……………… ……………………………………. ………………………… 2 …………… …………………………………… ………………………… dst Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya sebagai komitmen dan bersedia dievaluasi dalam pelaksanaan pernyataan ini. ………….., ………….. 20…. (Jabatan) (Nama) MENTERI INVESTASI/ KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA, ttd BAHLIL LAHADALIA

Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2022 tentang TATA CARA PELAKSANAAN KEMITRAAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL ANTARA USAHA BESAR DENGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DI DAERAH

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB III

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB IV

Pasal 25

Pasal 26

BAB V

Pasal 27

Pasal 28

BAB VI

Pasal 29

BAB VII

Pasal 30

BAB VIII

Pasal 31

Pasal 32

BAB IX

Pasal 33