Koreksi Pasal 23
PERBAN Nomor 7 Tahun 2022 | Peraturan Badan Nomor 7 Tahun 2022 tentang TATA CARA PEMBERIAN CUTI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
Teks Saat Ini
Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 April 2022
Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BIMA HARIA WIBISANA
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 April 2022
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BENNY RIYANTO
LAMPIRAN I PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN CUTI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
KEPUTUSAN PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN CUTI
KEPUTUSAN MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA* NOMOR………………………………………………….
TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN CUTI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*
Menimbang :
a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan pemberian cuti Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, perlu menunjuk pejabat yang diberikan wewenang untuk MENETAPKAN pemberian cuti bagi Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya masing-masing;
b. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .;
Mengingat :
1. UNDANG-UNDANG Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5494);
2. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6264);
3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor .. Tahun … tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun …… Nomor....);
MEMUTUSKAN:
MENETAPKAN :
KEPUTUSAN MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR/ BUPATI/WALIKOTA* ………….
TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN CUTI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DALAM LINGKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA/PROVINSI /KABUPATEN/KOTA*
...............………………………
KESATU :
Memberikan delegasi wewenang kepada PNS yang menduduki jabatan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . ... . . . . . . . . .
Untuk memberikan/mengubah/menangguhkan/menolak permintaan cuti Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang berada dalam lingkungannya masing-masing, sepanjang yang menyangkut: **
a. Cuti Tahunan;
b. Cuti Sakit;
c. Cuti Melahirkan.
KEDUA :
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
KETIGA :
Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pada tanggal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR/ BUPATI/WALIKOTA* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEMBUSAN:
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CATATAN :
* Coret yang tidak perlu ** Tulis jenis cuti yang akan didelegasikan Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BIMA HARIA WIBISANA
RANCANGAN
Koreksi Anda