Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Maret 2014 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,
EKO SUTRISNO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 April 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id
LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL ASSESSOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL ASSESSOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
I. PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG
1. Berdasarkan Pasal 68 ayat (2) UNDANG-UNDANG Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dinyatakan bahwa pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan tertentu ditentukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh pegawai.
2. Dalam Pasal 7 PERATURAN PEMERINTAH Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, disebutkan bahwa pengangkatan PNS ke dalam jabatan fungsional pada Instansi Pemerintah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai formasi yang telah ditetapkan.
3. Dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) PERATURAN PEMERINTAH Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas PERATURAN PEMERINTAH Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil, disebutkan:
a. Formasi Pegawai Negeri Sipil Pusat untuk masing-masing satuan organisasi Pemerintah Pusat setiap tahun anggaran ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara, setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.
b. Formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk masing-masing satuan organisasi Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota setiap tahun anggaran ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara, berdasarkan pertimbangan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.
www.djpp.kemenkumham.go.id
4. Untuk kelancaran penyusunan formasi jabatan fungsional Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur bagi Instansi Pusat maupun Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Kepala badan Kepegawaian Negara tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur.
B. TUJUAN Ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini sebagai pedoman bagi pejabat yang berwenang dalam menyusun formasi jabatan fungsional Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur di lingkungan instansi masing-masing.
C. PENGERTIAN Dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini yang dimaksud dengan:
1. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
2. Jabatan Fungsional Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional Assessor SDM Aparatur adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan penilaian kompetensi manajerial.
3. Assessor SDM Aparatur adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan penilaian kompetensi manajerial.
4. Formasi Jabatan Assessor SDM Aparatur adalah jumlah dan jenjang jabatan fungsional Assessor SDM Aparatur yang diperlukan untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
www.djpp.kemenkumham.go.id
II. PENGHITUNGAN DAN PROSEDUR PENGUSULAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL ASSESSOR SDM APARATUR A. UMUM
1. Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Assessor SDM Aparatur (inpassing, formasi Calon PNS dan perpindahan dalam jabatan) dilakukan karena adanya lowongan formasi.
2. Lowongnya suatu Formasi Jabatan Fungsional Assessor SDM Aparatur dapat terjadi apabila ada Assessor SDM Aparatur yang berhenti atau pindah ke jabatan lain.
3. Formasi Jabatan Fungsional Assessor SDM Aparatur pada instansi Pemerintah Pusat dan Daerah disusun berdasarkan analisis jabatan dan penghitungan beban kerja.
B. PENGHITUNGAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL ASSESSOR SDM APARATUR
1. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Assessor SDM Aparatur dan Angka Kreditnya, telah ditetapkan jumlah formasi Assessor SDM Aparatur dengan rincian sebagai berikut:
a. Formasi Jabatan Fungsional Assessor SDM Aparatur di lingkungan Badan Kepegawaian Negara paling banyak 110 (seratus sepuluh);
b. Formasi Jabatan Fungsional Assessor SDM Aparatur di lingkungan Instansi Pusat di luar Badan Kepegawaian Negara paling banyak 50 (lima puluh);
c. Formasi Jabatan Fungsional Assessor SDM Aparatur di lingkungan Provinsi paling banyak 30 (tiga puluh); dan
d. Formasi Jabatan Fungsional Assessor SDM Aparatur di lingkungan Kabupaten/Kota paling banyak 10 (sepuluh).
2. Tata cara penghitungan Formasi Jabatan Fungsional Assessor SDM Aparatur untuk setiap jenjang adalah sebagai berikut:
a. Jabatan Fungsional Assessor SDM Aparatur Pertama dihitung dengan formula sebagai berikut:
www.djpp.kemenkumham.go.id
Keterangan:
Es V : Jumlah PNS yang menduduki jabatan struktural eselon V dalam suatu instansi.
JFU : Jumlah PNS yang menduduki jabatan fungsional umum dalam suatu instansi.
JFT1 : Jumlah PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu (non guru dan non kesehatan) tingkat terampil dengan jenjang jabatan pelaksana pemula dan pelaksana.
X : Asumsi pelaksanaan penilaian kompetensi terhadap seorang PNS dilakukan setiap 3 (tiga) tahun.
P : Standar kemampuan Assessor mengassess PNS dalam 1 (satu) tahun sebanyak 120 (seratus dua puluh) orang.
b. Jabatan Fungsional Assessor SDM Aparatur Muda dihitung dengan formula sebagai berikut:
Keterangan:
Es IV : Jumlah PNS yang menduduki jabatan struktural eselon IV dalam suatu instansi.
JFT2 : Jumlah PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu (non guru dan non kesehatan) tingkat ahli dengan jenjang jabatan pertama dan muda, serta tingkat terampil dengan jenjang jabatan pelaksana lanjutan dan penyelia.
X : Asumsi pelaksanaan penilaian kompetensi terhadap seorang PNS dilakukan setiap 3 (tiga) tahun.
Q : Standar kemampuan Assessor mengassess PNS dalam 1 (satu) tahun sebanyak 72 (tujuh puluh dua) orang.
c. Jabatan Fungsional Assessor SDM Aparatur Madya dihitung dengan formula sebagai berikut:
www.djpp.kemenkumham.go.id
Keterangan:
Es III : Jumlah PNS yang menduduki jabatan struktural eselon III dalam suatu instansi.
JFT3 : Jumlah PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu (non guru dan non kesehatan) tingkat ahli dengan jenjang Madya yang ada di suatu instansi.
X : Asumsi pelaksanaan penilaian kompetensi terhadap seorang PNS dilakukan setiap 3 (tiga) tahun.
R : Standar kemampuan Assessor mengassess PNS dalam 1 (satu) tahun sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang.
d. Jabatan Fungsional Assessor SDM Utama dihitung dengan formula sebagai berikut:
Keterangan:
Es II :
Jumlah PNS yang menduduki jabatan struktural eselon II dalam suatu instansi.
JFT4 :
Jumlah PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu (non guru dan non kesehatan) dengan jenjang Utama yang ada di suatu instansi.
X :
Asumsi pelaksanaan penilaian kompetensi terhadap seorang PNS dilakukan setiap 3 (tiga) tahun.
S :
Standar kemampuan Assessor mengassess PNS dalam 1 (satu) tahun sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang.
3. Apabila hasil penghitungan kebutuhan formasi Jabatan Fungsional Assessor SDM Aparatur sebagaimana dimaksud pada angka 2 melebihi jumlah maksimal formasi yang telah ditetapkan dalam ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka formasi yang diberikan tidak boleh melebihi jumlah maksimal formasi yang telah ditetapkan.
4. Apabila hasil penghitungan kebutuhan jumlah formasi semua jenjang Jabatan Fungsional Assessor SDM Aparatur melebihi jumlah formasi maksimal yang telah ditetapkan pada Instansi Pemerintah Pusat/Daerah, maka penentuan jumlah formasi yang ditetapkan untuk masing-masing jenjang berdasarkan penghitungan secara proporsional dengan menggunakan formula sebagai berikut:
www.djpp.kemenkumham.go.id
Keterangan:
AS :
.
HPM :
.
:
.
:
.
5. Apabila berdasarkan penghitungan formasi Jabatan Fungsional Assessor SDM Aparatur memperoleh nilai kurang dari 0,5 (nol koma lima), maka formasi untuk Jabatan Fungsional Assessor SDM Aparatur tidak dapat ditetapkan.
6. Apabila berdasarkan penghitungan formasi Jabatan Fungsional Assessor SDM Aparatur memperoleh nilai 0,5 (nol koma lima) sampai dengan 1 (satu), maka formasi untuk Jabatan Fungsional Assessor SDM Aparatur dapat ditetapkan sebanyak 1 (satu) orang.
Contoh:
Kabupaten A memiliki jumlah PNS sebanyak 19.928 (sembilan belas ribu sembilan ratus dua puluh delapan) yang terdiri dari:
a. Jabatan struktural eselon II sejumlah 33 (tiga puluh tiga);
b. Jabatan struktural eselon III sejumlah 208 (dua ratus delapan);
c. Jabatan struktural eselon IV sejumlah 968 (sembilan ratus enam puluh delapan);
d. Jabatan struktural eselon V sejumlah 80 (delapan puluh);
e. JFU sejumlah 3.417 (tiga ribu empat ratus tujuh belas);
f. Guru sejumlah 12.255 (dua belas ribu dua ratus lima puluh lima);
g. Tenaga kesehatan sejumlah 1.406 (seribu empat ratus enam);
h. JFT non guru dan non kesehatan yang terdiri dari:
1) JFT tingkat Terampil sejumlah 1.530 (seribu lima ratus tiga puluh);
2) Pelaksana pemula dan pelaksana sejumlah 765 (tujuh ratus enam puluh lima);
3) Pelaksana lanjutan dan penyelia sejumlah 765 (tujuh ratus enam puluh lima);
4) Tingkat Ahli yang terdiri dari:
www.djpp.kemenkumham.go.id
a) Jenjang Pertama dan Muda sejumlah 18 (delapan belas);
b) Jenjang Madya sejumlah 9 (sembilan); dan c) Jenjang Utama sejumlah 4 (empat).
Berdasarkan komposisi PNS tersebut maka diperoleh formasi jabatan fungsional Assessor SDM Aparatur sebagai berikut:
a. Assessor SDM Aparatur Pertama
Dengan demikian maka jumlah formasi Assessor SDM Aparatur Pertama di Kabupaten A sebanyak 12 (dua belas) orang.
b. Assessor SDM Aparatur Muda
Dengan demikian maka jumlah formasi Assessor SDM Aparatur Muda di Kabupaten A sebanyak 8 (delapan) orang.
www.djpp.kemenkumham.go.id
c. Assessor SDM Aparatur Madya
Dengan demikian maka jumlah formasi Assessor SDM Aparatur Madya di Kabupaten A sebanyak 2 (dua) orang.
d. Assessor SDM Aparatur Utama
Dengan demikian maka jabatan Assessor SDM Aparatur Utama di Kabupaten A tidak dibutuhkan.
Setelah dilakukan penghitungan jumlah formasi yang dibutuhkan untuk semua jenjang diperoleh hasil sebanyak 22 (dua puluh dua) orang, dengan rincian sebagai berikut:
1) Assessor SDM Aparatur Pertama = 12 (dua belas) orang.
2) Assessor SDM Aparatur Muda = 8 (delapan) orang.
3) Assessor SDM Aparatur Madya = 2 (dua) orang.
Mengingat jumlah kebutuhan formasi untuk semua jenjang jabatan di Kabupaten A sebanyak 10 (sepuluh) orang, maka penghitungan jumlah www.djpp.kemenkumham.go.id
formasi untuk masing-masing jenjang dilakukan secara proporsional dengan cara sebagai berikut:
a)
b)
c)
Dengan demikian formasi Assessor SDM Aparatur untuk Kabupaten A dapat dirinci sebagai berikut:
(a) Assessor SDM Aparatur Pertama sejumlah 5 (lima) orang, (b) Assessor SDM Aparatur Muda sejumlah 4 (empat) orang, dan (c) Assessor SDM Aparatur Madya mendapatkan formasi sejumlah 1 (satu) orang.
C. PROSEDUR PENGUSULAN DAN PENETAPAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL ASSESSOR SDM APARATUR
1. Prosedur pengusulan dan penetapan formasi jabatan fungsional Assessor SDM Aparatur pada organisasi Pemerintah Pusat diatur sebagai berikut:
a. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat mengajukan usul penetapan formasi jabatan fungsional Assessor SDM Aparatur PNS Pusat www.djpp.kemenkumham.go.id
kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
b. Pengajuan usul penetapan formasi jabatan fungsional Assessor SDM Aparatur dilakukan bersamaan dengan pengajuan usul penetapan formasi untuk masing-masing satuan organisasi Pemerintah Pusat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
c. Formasi jabatan fungsional Assessor SDM Aparatur ditetapkan oleh Menteri yang yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara bersamaan dengan penetapan formasi untuk masing-masing satuan organisasi Pemerintah Pusat berdasarkan pertimbangan tertulis Kepala Badan kepegawaian Negara.
2. Prosedur pengusulan dan penetapan formasi jabatan fungsional Assessor SDM Aparatur pada organisasi Pemerintah Daerah diatur sebagai berikut:
a. Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing Pemerintah Daerah Provinsi mengajukan usul persetujuan formasi jabatan fungsional Assessor SDM Aparatur kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
b. Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengajukan usul persetujuan formasi jabatan fungsional Assessor SDM Aparatur kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara melalui Gubernur.
c. Gubernur menyampaikan usul persetujuan formasi jabatan fungsional Assessor SDM Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
d. Dalam penyampaian usul persetujuan formasi jabatan fungsional Assessor SDM Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada huruf c, Gubernur dapat memberikan rekomendasi jumlah formasi jabatan fungsional Assessor SDM Aparatur yang dibutuhkan untuk masing-masing Kabupaten/Kota di wilayahnya.
www.djpp.kemenkumham.go.id
e. Pengajuan usul persetujuan formasi jabatan fungsional Assessor SDM Aparatur pada masing-masing Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dilakukan bersamaan dengan pengajuan usul persetujuan formasi untuk masing-masing satuan organisasi Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
f. Formasi jabatan fungsional Assessor SDM Aparatur ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara berdasarkan pertimbangan tertulis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
III. PENUTUP
1. Apabila dalam melaksanakan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dijumpai kesulitan, agar dikonsultasikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara atau pejabat yang ditunjuk untuk mendapat penyelesaian.
2. Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,
EKO SUTRISNO
www.djpp.kemenkumham.go.id