Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2015 KEPALABADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BIMA HARIA WIBISANA
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2015
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA
LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 50 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ASSESSOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ASSESSOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
I.
PENDAHULUAN A.
UMUM
1. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) huruf g Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur dan Angka Kreditnya dinyatakan bahwa Badan Kepegawaian Negara selaku instansi pembina jabatan fungsional assessor sumber daya manusia aparatur mempunyai tugas antara lain menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional jabatan fungsional assessorsumber daya manusia aparatur.
2. Untuk memenuhi standar kompetensi dan meningkatkan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional assessor sumber daya manusia aparatur diperlukan pembinaan secara terencana melalui pendidikan dan pelatihan yang berkualitas yang tercermin dari kurikulum pendidikan dan pelatihan yang mengacu pada standar kompetensi jabatan sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional assessor sumber daya manusia aparatur.
3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur belum mengatur mengenai pendidikan dan pelatihan teknis dan penjenjangan bagi Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur.
4. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3 perlu ditetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur.
B.
TUJUAN Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini bertujuan sebagai pedoman bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (Diklat) assessor sumber daya manusia aparatur agar terwujud efektifitas proses belajar mengajar sehingga terwujud assessor sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatan.
C.
RUANG LINGKUP Ruang lingkup Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini terdiri atas:
1. Penanggung Jawab dan Jenis Diklat;
2. Kurikulum;
3. Penyelenggaraan Diklat; dan
4. Evaluasi Pemanfaatan Diklat.
D.
PENGERTIAN Dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini yang dimaksud dengan:
1. Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur yang selanjutnya disebut Assessor SDM Aparatur adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan penilaian kompetensi manajerial.
2. Manajemen PNS adalah keseluruhan upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewajiban kepegawaian.
3. Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Assessor SDM Aparatur adalah gambaran tertulis tentang seperangkat mata pendidikan dan pelatihan yang dirancang bagi Assessor SDM Aparatur dalam mencapai kompetensi sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan.
4. Kompetensi Assessor SDM Aparaturadalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Assessor SDM Aparatur berupa pengetahuan, ketrampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga Assessor SDM Aparatur tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien.
5. Tim Penilai Jabatan Fungsional Assessor SDM Aparatur adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang MENETAPKAN angka kredit, yang bertugas menilai prestasi kerja Assessor SDM Aparatur.
6. Uji Sertifikasi adalah ujian yang diselenggarakan oleh Instansi Pembina yaitu Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan diperuntukkan bagi calon Assessor SDM Aparaturyang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Fungsional Assessor SDM Aparatur dan telah memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP).
7. Uji Sertifikasi Mandiri adalah ujian yang diselenggarakan oleh Instansi Pembina/BKN dan diperuntukkan bagi calon Assessor SDM Aparaturyang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Fungsional Assessor SDM Aparatur dan telah memiliki STTPP namun tidak lulus uji sertifikasi.
II.
PENANGGUNG JAWAB DAN JENIS DIKLAT A.
PENANGGUNG JAWAB
1. Penanggung jawab terhadap kurikulum, penentuan persyaratan calon peserta Diklat, penyusunan modul, materi tes/ujian, hasil kelulusan, evaluasi pemanfaatan diklat adalah Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian BKN berkoordinasi dengan KepalaPusat Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara BKN.
2. Penanggung jawab terhadap penyelenggaraan Diklat adalah Kepala Pusat Pengembangan Aparatur Sipil Negara BKN.
3. Pelaksanaan Diklat Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur yang diselenggarakan oleh instansi pusat yang terakreditasi, harus bekerja sama dengan BKN dalam hal ini Pusat Pengembangan Aparatur Sipil Negara dan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian.
4. Pelaksanaan Diklat Assessor SDM Aparatur yang diselenggarakan oleh Instansi Daerah yang terakreditasi, harus bekerjasama dengan BKN dalam hal ini Pusat Pengembangan Aparatur Sipil dan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian dengan difasilitasi Kantor Regional BKN.
B.
JENIS DIKLAT Diklat Assessor SDM Aparatur terdiri atas:
1. Diklat Fungsional Assessor SDM Aparatur Kurikulum Diklat Fungsional Assessor SDM Aparatur diimplementasikan dalam jenis mata Diklat yang dijabarkan dalam Jam Pelajaran (JP) dengan jumlah seluruhnya paling singkat 161 (seratus enam puluh satu) JP.
2. Diklat Teknis Assessor SDM Aparatur Kurikulum Diklat Teknis Assessor SDM Aparatur diimplementasikan dalam jenis mata Diklat yang dijabarkan dalam JP dengan jumlah seluruhnya paling singkat 25 (dua puluh lima) JP.
3. Diklat Penjenjangan Assessor SDM Aparatur Kurikulum Diklat Penjenjangan Assessor SDM Aparatur diimpelementasikan dalam jenis mata Diklat yang dijabarkan dalam JP dengan jumlah seluruhnya paling singkat 95 (sembilan puluh lima) JP.
Dalam hal Diklat Assessor SDM Aparatur diselenggarakan di Lembaga Diklat Pemerintah Pusat atau Daerah, penyelenggara Diklat dapat menambah JP untuk substansi muatan lokal sesuai dengan kepentingan unit organisasi masing-masing.
III. KURIKULUM DIKLAT ASSESSOR SDM APARATUR A.
UMUM Jenis mata Diklat dikelompokkan dalam 3 (tiga) kurikulum mencakup substansi:
a. Muatan Dasar;
b. Muatan Pokok; dan
c. Muatan Penunjang.
B.
TUJUAN PEMBELAJARAN UMUM DIKLAT ASSESSOR SDM APARATUR Setelah mengikuti Diklat Assessor SDM Aparatur, peserta diharapkan dapat mengetahui, mengerti, dan memahami, serta mampu melaksanakan tugas jabatannya sesuai dengan norma, standar, dan prosedur.
C.
KURIKULUM DIKLAT FUNGSIONAL ASSESSOR SDM APARATUR
1. Muatan Dasar Kurikulum muatan dasar membekali peserta Diklat dengan materi-materi yang diharapkan agar peserta mampu bersikap dan berperilaku positif sesuai dengan Kode Etik PNS khususnya Kode Etik profesi jabatan Assessor SDM Aparatur.
Materi kurikulum muatan dasar terdiri dari:
a. Kebijakan Manajemen ASN(2(dua) JP);
b. Kebijakan Pembinaan Karier PNS dalam Jabatan Fungsional Assessor SDM Aparatur(2(dua) JP);
c. Kode Etik PNS dan Kode Etik Assessor SDM Aparatur(5 (lima) JP);
d. Manajemen SDM Berbasis Kompetensi(3 (tiga) JP);dan
e. Organisasi Pemerintah Pusat dan Daerah(5 (lima) JP).
2. Muatan Pokok Kurikulum muatan pokok membekali peserta Diklat dengan materi-materi yang diharapkan dapat mengetahui, mengerti dan memahami serta mampu melaksanakan teknis tugas-tugas Assessor SDM Aparatur.
Materi kurikulum muatan pokok terdiri dari:
a. Pengantar Assessment Center dan Psikologi(5 (lima) JP);
b. Keterampilan Assessor Dasar; Teknik Observasi(5 (lima) JP);
c. Review Kompetensi(5 (lima) JP);
d. Administrasi dan Skoring Simulasi: LGD (Leaderless Group Discussion), Presentasi, Case Analysis(5 (lima) JP);
e. Wawancara Kompetensi 1(satu) (sederhana)(8 (delapan) JP);
f. Integrasi Data Assessment(10 (sepuluh) JP);
g. Penulisan Laporan 1 (satu) (sederhana)(10 (sepuluh) JP);
h. Feedback Assessment(3 (tiga) JP);
i. Evaluasi Kegiatan Assessment(2(dua) JP);
j. Rancangan dan Administrasi Assessment Center(5 (lima) JP);
k. Ujian/Tes tertulis(2(dua) JP);
l. Persiapan Pemagangan(6 (enam) JP);
m. Pemagangan(35 (tiga puluh lima) JP);
n. Uji Kompetensi(8 (delapan) JP);
o. Pengembangan Karir jabatan fungsional Assessor SDM Aparatur(4 (empat) JP);
p. Tim Penilai(4 (empat) JP);
q. Karya Tulis ilmiah(5 (lima) JP);
r. Penilaian dan Penetapan Angka Kredit(5 (lima) JP);
s. Simulasi PAK(5 (lima) JP);dan
t. Presentasi PAK(5 (lima) JP).
3. Muatan Penunjang Kurikulum muatan penunjang membekali peserta Diklat dengan maksud agar dapat mengikuti pelaksanaan Diklat secara efektif dan efisien serta memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai kebijakan pemerintah.
Materi kurikulum muatan penunjang terdiri dari :
a. Pengarahan Program (2 (dua) JP);
b. Dinamika Kelompok/Outbond (5 (lima) JP);
c. Role Play (12 (dua belas) JP); dan
d. Assessor Pendamping (16 (enam belas) JP).
D.
KURIKULUMDIKLAT TEKNIS ASSESSOR SDM APARATUR
1. Diklat Teknis Assessor SDM Aparatur terdiri dari:
a. Diklat Teknis Wawancara Berbasis Kompetensi;
b. Diklat Teknis Penulisan Laporan;
c. Diklat Teknis Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah Bidang Penilaian Kompetensi Manajerial; dan
d. Diklat Teknis Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Assessor SDM Aparatur.
2. Materi kurikulum Diklat Teknis Assessor SDM Aparatur terdiri atas:
a. Diklat Teknis Wawancara Berbasis Kompetensi 1) Teori wawancara berbasis kompetensi(10 (sepuluh) JP);
2) Bedah kasus-hasil verbatim(5 (lima) JP);
3) Bedah kasus-hasil praktek langsung(5 (lima) JP);
4) Latihan antar peserta(3 (tiga) JP);
5) Praktek dengan role player(2 (dua) JP per peserta); dan 6) Feedback langsung secara detail(5 (lima) JP).
b. Diklat teknis Penulisan Laporan 1) Teori tahapan dalam penulisan laporan(5 (lima) JP);
2) Praktek, yang terdiri atas:
a) Klasifikasi verbatim menggunakan tes case 2x (10 (sepuluh) JP) ; dan b) Penulisan laporan (5 (lima) JP);
3) Feedback penulisan laporan(5 (lima) JP).
c. DiklatTeknis Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah Bidang Penilaian Kompetensi Manajerial 1) Penyusunan karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian bidang penilaiankompetensimanajerial;
2) Penyusunan tinjauan dan ulasan ilmiah bidang penilaian kompetensi manajerial;
3) Penyusunanprasaran/tinjauan/gagasan atau ulasan ilmiah bidang penilaian kompetensi manajerial; dan 4) Penyusunan petunjuk teknis bidang penilaian kompetensi manajerial.
d. Diklat Teknis Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Assessor SDM Aparatur
1) Peran Assessor SDM Aparatur dalam pengelolaansumber daya manusia;
2) Tugas pengadministrasian angka kredit;
3) Prosedur pengusulan, penilaian, dan penetapan angka kredit;
4) Kedudukan, tugas, dan fungsi tim penilai;
5) Penilaian dan penetapan angka kredit;
6) Aplikasi penuangan formulir pencapaian angka kredit;
dan 7) Simulasi penilaian dan penetapan angka kredit dan/atau pemecahan permasalahan/kasus.
E.
KURIKULUMDIKLAT PENJENJANGAN ASSESSOR SDM APARATUR
1. Diklat penjenjangan Assessor SDM Aparatur terdiri atas Diklat Penjenjangan Tingkat I, Tingkat II, dan Tingkat III yang dilaksanakan dengan ketentuan:
a. Diklat Penjenjangan Tingkat I dilakukan terhadap Assessor SDM Aparatur Pertama yang akan naik jenjang menjadi Assessor SDM Aparatur Muda.
b. Diklat Penjenjangan Tingkat II dilakukan terhadap Assessor SDM Aparatur Muda yang akan naik jenjang menjadi Assessor SDM Aparatur Madya.
c. Diklat Penjenjangan Tingkat III dilakukan terhadap Assessor SDM Aparatur Madya yang akan naik jenjang menjadi Assessor SDM Aparatur Utama.
2. Materi Kurikulum Diklat Penjenjangan Assessor SDM Aparatur
a. Materi Kurikulum Diklat Penjenjangan Tingkat I terdiri atas:
1) Review Kompetensi Jabatan(10 (sepuluh) JP);
2) Kepribadian dan Dinamika Perilaku(5 (lima) JP);
3) Observasi Aktif Parsipatori (pada metode role play)(10 (sepuluh) JP);
4) Teknik pembuatan soal simulasi sederhana (LGD,presentasi) (15 (lima belas) JP);
5) Administrasi dan scoring simulasi role play,dan in- tray(20 (dua puluh) JP);
6) Wawancara kompetensi lanjutan (15 (lima belas) JP);
7) Teknik penulisan laporan assessment komplek(10 (sepuluh) JP);
8) Feedback assessment lisan (5 (lima) JP);
9) Pengantar metodologi pengembangan alat ukur Assessment (psikotes dan simulasi)(20 (dua puluh) JP);
dan 10) Rancangan pengembangan kompetensi individu (5 (lima) JP).
b. Materi Kurikulum Diklat Penjenjangan Tingkat II terdiri atas:
1) Evaluasi Kompetensi Jabatan (pengembangan kompetensi organisasi)(10 (sepuluh) JP);
2) Penyusunan Simulasi in-tray (20 (dua puluh) JP);
3) Penyusunan Simulasi Case Study(10 (sepuluh) JP);
4) Penyusunan Simulasi Business Games(10 (sepuluh) JP);
5) Penyusunan Simulasi Khusus (untuk jabatan strategis khusus)(10 (sepuluh) JP);
6) Rencana Penyusunan Kebijakan Assessment Center (10 (sepuluh) JP);
7) Kepemimpinan Strategis dan Manajemen Perubahan (15 (lima belas) JP);
8) Rencana Pengembangan KompetensiOrganisasi (5 (lima) JP); dan 9) Teknik Presentasi Hasil Assessment (5 (lima) JP).
c. Materi kurikulum Diklat Penjenjangan Tingkat III terdiri atas:
1) Penyusunan Soal(10 (sepuluh) JP);
2) Penyusunan Simulasi Kompleks (20 (dua puluh) JP);
3) Penyusunan Kebijakan Monev (15 (lima belas) JP);
4) Penyusunan Pengendali Mutu Kompetensi Metode Kompleks (20 (dua puluh) JP); dan 5) Menyusun Draft Kebijakan Metode Penilaian (20 (dua puluh) JP).
IV. PENYELENGGARAAN DIKLAT ASSESSOR SDM APARATUR A.
PESERTA DAN TENAGA PENGAJAR
1. PESERTA Untuk efektivitas penyelenggaraan Diklat Fungsional Assessor SDM Aparatur, maka peserta Diklat diatur sebagai berikut:
a. Peserta Diklat Fungsional Assessor SDM Aparatur Peserta Diklat Fungsional Assessor SDM Aparatur, yaitu:
1) PNS yang telah mengikuti dan lulus tes seleksi untuk menjadi Assessor SDM Aparatur;
2) PNS yang akan diangkat untuk pertama kalinya dalam jabatan fungsional Assessor SDM Aparatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2012, dengan syarat:
a) Berijazah paling rendah Sarjana (S1) di bidang Psikologi dan bidang ilmu lainnya yang berada pada rumpun bidang ilmu humaniora; dan b) Formasi Jabatan Fungsional Assessor SDM Aparatur.
3) Pejabat struktural atau fungsional lainnya yang akan diangkat melalui perpindahan jabatan ke dalam jabatan fungsional Assessor SDM Aparatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2012, dengan ketentuan:
a) Berijazah paling rendah Sarjana (S1) di bidang Psikologi dan bidang ilmu lainnya yang berada pada rumpun bidang ilmu humaniora atau diluar bidang ilmu humaniora;
b) Pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b; dan c) Usiapada saat selesainya Diklat paling tinggi 49 (empat puluh sembilan) tahun.
4) Setiap kelas paling kurang 10 (sepuluh) orang peserta dan paling banyak 30 (tiga puluh) orang peserta.
b. Peserta Diklat Teknis Assessor SDM Aparatur Peserta Diklat Teknis Assessor SDM Aparaturyaitu PNS menduduki jabatan fungsional Assessor SDM Aparatur.
c. Peserta Diklat Penjenjangan Assessor SDM Aparatur Peserta Diklat penjenjangan Assessor SDM Aparatur yaitu:
1) PNS menduduki jabatan fungsional Assessor SDM Aparatur; dan 2) Assessor SDM Aparatur Pertama yang akan naik jenjang menjadi Assessor SDM Aparatur Muda, Assessor SDM Aparatur Muda yang akan naik jenjang menjadi Assessor SDM Aparatur Madya, dan Assessor SDM Aparatur Madya yang akan naik jenjang menjadi Assessor SDM Aparatur Utama.
2. TENAGA PENGAJAR
a. Untuk menjamin kualitas penyelenggaraan Diklat Assessor SDM Aparatur, maka tenaga pengajar Diklat terdiri atas:
1) Widyaiswara bidang manajemen PNS yang ada di BKN ataupun yang ada di instansi Pemerintah Pusat dan Instansi Pemerintah Daerah.
2) Pengajar Tidak Tetap (Assessor/praktisi/pejabat/akademisi) yang ada di BKN ataupun yang di instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah yang memiliki kompetensi mengajar.
b. Garis-garis Besar Program dan Pembelajaran (GBPP) Diklat Assessor SDM Aparatur disusun dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Pusat Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara sesuai dengan norma, standar dan prosedur sesuai dengan rincian kegiatan dari unsur utama.
c. Setiap akhir penyelenggaraan Diklat Assessor SDM Aparatur wajib dilakukan penilaian/evaluasi terhadap tenaga pengajar.
B.
METODE Metode yang digunakan dalam DiklatAssessor SDM Aparatur adalah metode bagi pendidikan dan pelatihan orang dewasa (andragogy) dengan menggunakan pendekatan:
1. Ceramah;
2. Diskusi;
3. Role play;
4. Praktek/pemagangan; dan
5. Uji kompetensi.
C.
MODUL BKN sebagai instansi Pembina Jabatan Fungsional Assessor SDM Aparatur menyusun modul sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan, sehingga dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi pengajar dan peserta Diklat Assessor SDM Aparatur selama mengikuti Diklat ataupun dalam melaksanakan tugas sehari-hari sesuai dengan jenjang jabatan Assessor SDM Aparatur.
D.
PENGEMBANGAN KURIKULUM DAN MODUL Materi atau kebijakan penilaian kompetensi setiap saat dimungkinkan akan berubah sesuai dengan dinamika perubahan yang ada. Oleh karena itu pengembangan kurikulum dan modul Diklat Assessor SDM Aparatur yang telah ditetapkan, setiap tahun wajib dievaluasi dan dikembangkan sehingga apa yang disajikan dalam pendidikan dan pelatihan tidak ketinggalan zaman.
E.
PELAKSANAAN DIKLAT FUNGSIONAL ASSESSOR SDM APARATUR Pelaksanaan Diklat Assessor SDM Aparatur diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Aparatur Sipil Negara BKN bekerjasama dengan Pusat Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara BKN.
F.
PENILAIAN DAN SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (STTPP)
1. PENILAIAN
a. Penilaian Peserta Diklat Assessor SDM Aparatur Peserta yang mengikuti Diklat dilakukan penilaian dengan ketentuan sebagai berikut:
1) Penilaian untuk mengetahui tingkat penguasaan materi yang diberikan selama Diklat, setiap akhir Diklat dilakukan tes/uji kompetensi.
2) Penilaian kelulusan Diklat Assessor SDM Aparatur didasarkan pada:
a) Penilaian sikap dan perilaku melalui pengamatan dengan bobot 40% (empat puluh persen) yang meliputi unsur-unsur sebagai berikut:
(1) Disiplin;
(2) Kepemimpinan;
(3) Kerjasama; dan
(4) Prakarsa.
Indikator yang dinilai dari masing-masing unsur sikap dan perilaku adalah:
(1) Disiplin Disiplin adalah ketaatan dan kepatuhan peserta terhadap seluruh ketentuan yang ditetapkan oleh penyelenggara meliputi kehadiran, ketepatan hadir di kelas, ketepatan penyelesaian tugas, bersikap dan berperilaku yang baik, berpakaian rapi, keikutsertaan dalam kegiatan olah raga, senam, dan/atau outbond.
(2) Kepemimpinan Kepemimpinan adalah kemampuan memberi dorongan, semangat, motivasi dan menggerakkan peserta lain, meyakinkan pendapat kepada orang lain, mempertemukan pendapat dan mengatasi
ketegangan yang mungkin ada, meliputi obyektif dan tegas dalam mengambil keputusan, membela kepentingan bersama, bertanggung jawab dan memberi contoh yang baik, dan dapat menjadi teladan.
(3) Kerjasama Kerjasama adalah kemampuan untuk menyelesaikan tugas secara bersama-sama dengan mengedepankan musyawarah untuk mufakat, meliputi menyelesaikan tugas bersama melalui pendekatan musyawarah untuk mufakat, membangun kekompakan kelompok, tidak mendikte dan atau mendominasi kelompok, mau menerima pendapat orang lain, mau menjalankan keputusan yang telah diputuskan secara bersama-sama.
(4) Prakarsa Prakarsa adalah kemampuan untuk menyampaikan gagasan yang konstruktif dan dinamis secara jelas dan bermanfaat bagi kepentingan kelompok atau kepentingan yang lebih kuas, meliputiberperilaku positif untuk membantu kelancaran pendidikan dan pelatihan atau membuat situasi Diklat lebih dinamis, mampu membuat saran-saran konstruktif dan nyata baik materi Diklat maupun dalam kelancaran pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, dapat menyampaikan gagasan/ide baru yang bermanfaat secara jelas,mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang relevan dan tidak bersifat menguji atau memojokkan orang lain, dan kemampuan mengendalikan diri, waktu, situasi dan atau lingkungan.
b) Penguasaan Materi Penilaian penguasaan materi dilakukan melalui hasil ujian/tes dengan bobot 60% (enam puluh persen) yang meliputi unsur-unsur sebagai berikut:
(1) Muatan Dasar;
(2) Muatan Pokok; dan
(3) Muatan Penunjang.
3) Cara penilaian a) Nilai paling rendah adalah 0 (nol) sedangkan nilai paling tinggi adalah 100 (seratus).
b) Nilai sikap dan perilaku merupakan penjumlahan nilai masing-masing unsur setelah dikalikan bobot 60% (enam puluh persen).
c) Hasil penjumlahan nilai sikap dan perilaku dengan nilai penguasaan materi, merupakan hasil akhir penilaian peserta selama mengikuti Diklat, yang akan menentukan kelulusan.
d) Peserta dinyatakan lulus DiklatAssessor SDM Aparatur, apabila paling rendah memperoleh predikat baik.
4) Predikat Penilaian a) Sangat Memuaskan
= 90 s/d 100 b) Memuaskan
= 85 s/d kurang dari 90 c) Baik Sekali
= 80 s/d kurang dari 85 d) Baik
= 70 s/d kurang dari 80 e) Cukup
= kurang dari 70
b. Penilaian terhadap Widyaiswara/Pengajar, meliputi:
1) Penguasaan materi;
2) Sistematika penyajian;
3) Kemampuan menyajikan;
4) Ketepatan waktu, kehadiran dan menyajikan;
5) Penggunaan metode dan sarana pendidikan dan pelatihan;
6) Sikap dan perilaku;
7) Cara menjawab pertanyaan dari peserta;
8) Penggunaan bahasa;
9) Pemberian motivasi kepada peserta;
10) Pencapaian tujuan instruksional;
11) Kerapihan berpakaian; dan 12) Kerjasama antar widyaiswara/pengajar tidak tetap.
c. Penilaian terhadap penyelenggaraan Diklat, meliputi:
1) Efektivitas penyelenggara;
2) Kesiapan sarana pendidikan dan pelatihan;
3) Kesesuaian pelaksanaan program dengan rencana;
4) Kebersihan kelas, asrama, kafetaria, toilet dan lain sebagainya;
5) Ketersediaan dan kelengkapan bahan pendidikan dan pelatihan; dan 6) Ketersediaan fasilitas olah raga dan kesehatan; dan Evaluasi akhir program pendidikan dan pelatihan dilaksanakan oleh Pusat pengembangan Aparatur Sipil Negara, Pusat Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara, dan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian.
2. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)
a. Setiap peserta Diklat Assessor SDM Aparatur yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus ujian/tes, diberikan STTPP.
b. Sertifikat dan STLPP AssessorSDM Aparatur yang telah diperoleh, mempunyai masa berlaku paling lama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan/dikeluarkan Sertifikat dan STLPP dimaksud.
c. Setiap peserta DiklatAssessor SDM Aparatur yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus ujian/tes, diberikan Sertifikat dan STLPP.
d. Sertifikat ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Negarayang dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
e. Apabila Diklat diselenggarakan oleh BKN, maka STTPP ditandatangani oleh:
1) Kepala Pusat Pengembangan Aparatur Sipil Negara pada halaman depan; dan 2) Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian dan Kepala Pusat Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara pada halaman belakang yang berisikan materi kurikulum, yang dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
f. Apabila Diklat diselenggarakan oleh instansi di luar BKN, maka STTPP ditandatangani oleh:
1) Kepala Pusat Pengembangan Aparatur Sipil Negara dan Kepala Instansi atau pejabat lain yang ditunjuk pada halaman depan;
2) Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian dan Kepala Pusat Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara pada halaman belakang yang berisikan materi kurikulum, yang dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
3) Uji Sertifikasi Peserta Diklat Assessor SDM Aparatur langsung mengikuti pemagangan untuk mendapatkan sertifikasi melalui uji kompetensi.
4) Uji Sertifikasi Mandiri Dalam hal peserta telah mengikuti Diklat dan pemagangan akan tetapi tidak lulus uji kompetensi, maka akan diberikan kesempatan untuk mengulang dengan mengikuti Uji Sertifikasi Mandiri dengan ketentuan:
a) Calon Assessor SDM Aparatur hanya boleh mengikuti uji sertifikasi mandiri 1 (satu) kali.
b) Untuk mengikuti uji sertifikasi mandiri calon Assessor SDM Aparatur diwajibkan menyerahkan berkas laporan penilaian kompetensi sebanyak 2 (dua) kasus.
c) Uji sertifikasi mandiri dilaksanakan melalui ujian lisan terhadap 2 (dua) berkas laporan yang telah disampaikan.
G.
PEMBIAYAAN DIKLAT
1. BKN sebagai instansi pembina jabatan Fungsional Assessor SDM Aparatur, merencanakan anggaran program Diklat Assessor SDM Aparatursetiap tahun.
2. Anggaran untuk pelaksanaan Diklat Assessor SDM Aparatur yang diselenggarakan oleh BKN akan dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BKN pada Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Pusat Pengembangan Aparatur Sipil Negara.
3. Standar biaya penyelenggaraan Diklat AssessorSDM Aparatur akan diatur dalam peraturan tersendiri.
4. Biaya penyelenggaraan Diklat Assessor SDM Aparatur yang dilaksanakan di luar BKN ditanggung sepenuhnya oleh pihak Instansi penyelenggara.
V.
EVALUASI PEMANFAATAN DIKLAT ASSESSOR SDM APARATUR
1. Setiap Pejabat Pembina Kepegawaian melakukan evaluasi terhadap lulusan DiklatAssessor SDM Aparatur, antara lain meliputi:
a. kemampuan menerapkan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap perilaku positif dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagai Assessor SDM Aparatur;
b. pengendalian penempatan Assessor SDM Aparatur; dan
c. mengidentifikasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan dalam melaksanakan tugas penilaian kompetensi.
2. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara melalui Kepala Pusat Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara untuk digunakan sebagai bahan penyempurnaan dan pengembangan lebih lanjut.
VI. KETENTUAN LAIN-LAIN
1. Dalam hal terdapat kebutuhan Diklat bagi Pejabat Fungsional Assessor SDM Aparatur selain yang ditentukan dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini, Pusat Pengembangan Aparatur Sipil Negara bersama dengan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian dapat menyelenggarakan Diklat Teknis Assessor SDM Aparatur sesuai kebutuhan instansi.
2. Pejabat Fungsional AssessorSDM Aparatur yang mengikuti workshop dan/atau bimbingan teknis di bidang penilaian kompetensi Assessment center dan memperoleh sertifikat/surat keterangan, dapat diberikan angka kredit pada subunsur seminar/lokakarya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam hal PNS yang telah mengikuti dan lulus Diklat sebelum berlakunya Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini apabila akan diangkat dalam Jabatan Fungsional AsssessorSDM Aparatur maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
a. apabila STTPP yang telah melewati batas masa berlaku sebagaimana dimaksud pada Romawi IV huruf F angka 2 butir b maka yang bersangkutan harus mengikuti kembali dan lulus DiklatAssessor SDM Aparatur; dan
b. apabila STTPP yang telah diperoleh tidak melewati batas masa berlaku sebagaimana dimaksud pada Romawi IV huruf F angka 2 butir b maka yang bersangkutan dapat langsung diangkat dalam Jabatan Fungsional Assessor SDM Aparatur sepanjang memenuhi persyaratan lainnya sesuai peraturan perundang- undangan.
VII. PENUTUP
1. Apabila dalam melaksanakan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dijumpai kesulitan, agar dikonsultasikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara atau pejabat yang ditunjuk untuk mendapatkan penjelasan.
2. Demikian pedoman ini untuk dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, ttd BIMA HARIA WIBISANA