PERBAN

Peraturan Badan Nomor 4 Tahun 2015 tentang PENETAPAN ANGKA PENGENAL NOMOR PERTIMBANGAN TEKNIS KENAIKAN PANGKATBAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPANGKATPEMBINA UTAMA MUDA GOLONGAN RUANG IV/C KE ATAS DAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG KENAIKAN PANGKATBAGI PEGAWAI NEGERISIPIL BERPANGKA TPEMBINA UTAMA MUDA GOLONGAN RUANG IV/C KE ATASSE LAIN KENAIKAN PANGKATBAGI PEGAWAI NEGERI SIPILYANG MENDUDUKI JABATAN PIMPINAN TINGGIUTAMA DAN MADYA SERTA PEJABAT FUNGSIONAL KEAHLIAN UTAMA

PERBAN Nomor 4 Tahun 2015

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Penetapan angka pengenal nomor Pertimbangan Teknis kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil berpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c ke atas dan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil berpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c ke atas selain kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Utama Dan Madya serta Pejabat Fungsional Keahlian Utama adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal 2

Pasal 6

Koreksi

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2015 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, EKO SUTRISNO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Janurai 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PENETAPAN ANGKA PENGENAL NOMOR PERTIMBANGAN TEKNIS KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPANGKAT PEMBINA UTAMA MUDA GOLONGAN RUANG IV/C KE ATAS DAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPANGKAT PEMBINA UTAMA MUDA GOLONGAN RUANG IV/C KE ATAS SELAIN KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN PIMPINAN TINGGI UTAMA DAN MADYA SERTA PEJABAT FUNGSIONAL KEAHLIAN UTAMA ANGKA PENGENAL NOMOR PERTIMBANGAN TEKNIS KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPANGKAT PEMBINA UTAMA MUDA GOLONGAN RUANG IV/C KE ATAS NO JENIS PERTIMBANGAN TEKNIS KODE 1 2 3 1 Kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil Berpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c ke atas AA-00000000000 2. Kenaikan pangkat anumerta bagi Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan tewas untuk menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas. AE-00000000000 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, EKO SUTRISNO LAMPIRAN II PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PENETAPAN ANGKA PENGENAL NOMOR PERTIMBANGAN TEKNIS KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPANGKAT PEMBINA UTAMA MUDA GOLONGAN RUANG IV/C KE ATAS DAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPANGKAT PEMBINA UTAMA MUDA GOLONGAN RUANG IV/C KE ATAS SELAIN KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN PIMPINAN TINGGI UTAMA DAN MADYA SERTA PEJABAT FUNGSIONAL KEAHLIAN UTAMA ANGKA PENGENAL NOMOR KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPANGKAT PEMBINA UTAMA MUDA GOLONGAN RUANG IV/C KE ATAS SELAIN KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN PIMPINAN TINGGI UTAMA DAN MADYA SERTA PEJABAT FUNGSIONAL KEAHLIAN UTAMA NO JENIS KEPUTUSAN KENAIKAN PANGKAT KODE 1 2 3 1 Kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil Berpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c ke atas 00000/KEP/AA/00000/00 2 Kenaikan pangkat anumerta bagi Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan tewas untuk menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas 00000/KEP/AE/00000/00 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, EKO SUTRISNO

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6