PERBAN

Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2025 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR REGIONAL BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PERBAN Nomor 3 Tahun 2025

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan organisasi Kanreg BKN terdiri atas: a. Kepala; b. Bagian Tata Usaha; dan c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. (2) Bagan susunan organisasi Kanreg BKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 6

Kepala Kanreg BKN mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Kanreg BKN di wilayah kerjanya.

Pasal 7

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan administrasi sumber daya manusia dan barang milik negara, serta pelaksanaan urusan administrasi Kanreg BKN.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana dan program; b. pengelolaan administrasi keuangan; c. pengelolaan administrasi sumber daya manusia dan dukungan pelaksanaan reformasi birokrasi; d. pelaksanaan urusan ketatausahaan; e. pengelolaan barang milik negara, rumah tangga, serta pelaksanaan dokumentasi dan komunikasi publik; dan f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 9

Bagian Tata Usaha terdiri atas: a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; b. Subbagian Kepegawaian; c. Subbagian Umum; dan d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 10

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan administrasi anggaran, pengelolaan administrasi keuangan dan pembayaran, serta penyusunan laporan keuangan dan akuntabilitas.

Pasal 11

Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan tata usaha sumber daya manusia, administrasi usul mutasi dan pengembangan sumber daya manusia, pengelolaan kinerja, reformasi birokrasi, dan ketatalaksanaan.

Pasal 12

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kearsipan, ekspedisi, perlengkapan, angkutan dan kendaraan dinas, rumah tangga, keamanan, pengelolaan barang milik negara dan pengadaan barang/jasa, serta dokumentasi, komunikasi publik, dan keprotokolan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional berdasarkan Peraturan Badan ini harus dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Badan ini.

Pasal 29

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, semua ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2020 Nomor 1730), dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Badan ini.

Pasal 30

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2020 Nomor 1730), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Juli 2025 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Œ ZUDAN ARIF FAKRULLOH Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж LAMPIRAN I PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR REGIONAL BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KANTOR REGIONAL BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. ZUDAN ARIF FAKRULLOH LAMPIRAN II PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR REGIONAL BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NAMA DAN LOKASI KANTOR REGIONAL BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NO. NAMA LOKASI 1. Kantor Regional I BKN Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Kantor Regional II BKN Surabaya, Jawa Timur 3. Kantor Regional III BKN Bandung, Jawa Barat 4. Kantor Regional IV BKN Makassar, Sulawesi Selatan 5. Kantor Regional V BKN Jakarta, Daerah Khusus Jakarta 6. Kantor Regional VI BKN Medan, Sumatera Utara 7. Kantor Regional VII BKN Palembang, Sumatera Selatan 8. Kantor Regional VIII BKN Banjarbaru, Kalimantan Selatan 9. Kantor Regional IX BKN Jayapura, Papua 10. Kantor Regional X BKN Denpasar, Bali 11. Kantor Regional XI BKN Manado, Sulawesi Utara 12. Kantor Regional XII BKN Pekanbaru, Riau 13. Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh, Aceh 14. Kantor Regional XIV BKN Manokwari, Papua Barat KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. ZUDAN ARIF FAKRULLOH