Koreksi Pasal 8

(1) Mitra Kerja Sama Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi: a. Pemerintah; atau b. Non Pemerintah. (2) Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kementerian/lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi negeri, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah. (3) Nonpemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi badan usaha swasta, koperasi, perguruan tinggi swasta, lembaga swadaya masyarakat, lembaga donor, yayasan, dan lembaga swasta lainnya yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.