PERBAN

Peraturan Badan Nomor 15 Tahun 2019 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL KONSELOR ADIKSI

PERBAN Nomor 15 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 2. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 3. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan MENETAPKAN pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Pejabat Fungsional Konselor Adiksi adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak yang mengkhususkan diri dalam membantu orang dengan gangguan penggunaan ketergantungan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. 6. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah. 7. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural. 8. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. 9. Pelaksanaan Layanan Rehabilitasi adalah proses melaksanakan seluruh tahapan layanan upaya pemulihan seseorang dari adiksi terhadap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. 10. Konseling Adiksi adalah pemberian bimbingan dan pengarahan dari seorang konselor dengan metode psikologi dan sosial sehingga meningkatkan pemahaman terhadap adiksi dan kontrol diri sendiri dalam memecahkan masalah. 11. Pengembangan Layanan Rehabilitasi adalah rangkaian upaya untuk meningkatkan layanan rehabilitasi agar dapat memenuhi perkembangan kebutuhan rehabilitasi. 12. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. 13. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. 14. Zat Adiktif adalah obat serta bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme hidup dapat menyebabkan kerja biologi serta menimbulkan ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan dan berefek ingin menggunakannya secara terus-menerus yang jika dihentikan dapat memberi efek lelah luar biasa atau rasa sakit luar biasa, atau zat yang bukan narkotika dan psikotropika tetapi menimbulkan ketagihan. 15. Penyalah Guna adalah orang perseorangan yang menggunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya tanpa hak atau melawan hukum. 16. Adiksi adalah kecanduan atau ketergantungan secara fisik dan mental terhadap suatu zat. 17. Pecandu adalah Penyalah Guna yang dalam keadaan ketergantungan, baik secara fisik maupun psikis. 18. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS. 19. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir kegiatan yang harus dicapai oleh Konselor Adiksi dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan. 20. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Konselor Adiksi sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan. 21. Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Konselor Adiksi yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang yang bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP, dan membantu menilai kinerja Konselor Adiksi. 22. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Konselor Adiksi baik perorangan atau kelompok di bidang Konselor Adiksi. 23. Pemberhentian adalah pemberhentian dari Jabatan Fungsional Konselor Adiksi dan bukan pemberhentian sebagai PNS.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS JABATAN, KATEGORI DAN JENJANG JABATAN, PANGKAT DAN GOLONGAN RUANG

Pasal 2

Koreksi

(1) Jabatan Fungsional Konselor Adiksi berkedudukan sebagai pelaksana teknis rehabilitasi bagi pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya pada Instansi Pemerintah yang ditunjuk untuk memberikan layanan rehabilitasi. (2) Jabatan Fungsional Konselor Adiksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier PNS. (3) Konselor Adiksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas, sesuai kebutuhan instansi pemerintah yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas dibidang pelaksanaan layanan rehabilitasi dan konseling dan pengembangan layanan rehabilitasi.

Pasal 3

Tugas Jabatan Fungsional Konselor Adiksi yaitu melaksanakan layanan rehabilitasi bagi pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Pasal 4

(1) Jabatan Fungsional Konselor Adiksi merupakan jabatan fungsional kategori keahlian. (2) Jenjang Jabatan Fungsional Konselor Adiksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, terdiri atas: a. Jabatan Fungsional Konselor Adiksi Ahli Pertama; b. Jabatan Fungsional Konselor Adiksi Ahli Muda; dan c. Jabatan Fungsional Konselor Adiksii Ahli Madya.

Pasal 5

(1) Pangkat dan golongan ruang Jabatan Fungsional Konselor Adiksi terdiri atas: a. Jabatan Fungsional Konselor Adiksi Ahli Pertama: 1) Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; dan 2) Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b. b. Jabatan Fungsional Konselor Adiksi Ahli Muda: 1) Pangkat Penata, golongan ruang III/c; dan 2) Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d. c. Jabatan Fungsional Konselor Adiksi Ahli Madya: 1) Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a; 2) Pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan 3) Pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c. (2) Penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Konselor Adiksi berdasarkan jumlah Angka Kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit. (3) Penetapan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat tidak sesuai dengan pangkat, dan golongan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Penetapan jenjang jabatan, pangkat dan golongan ruang Jabatan Fungsional Konselor Adiksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB III

UNSUR KEGIATAN, SUB UNSUR KEGIATAN, DAN URAIAN KEGIATAN

Pasal 6

Koreksi

Unsur kegiatan Jabatan Fungsional Konselor Adiksi yang dapat dinilai Angka Kreditnya, terdiri dari unsur utama dan unsur penunjang.

Pasal 7

Koreksi

(1) Unsur utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas: a. pendidikan; b. pelaksanaan asistensi layanan rehabilitasi dan konseling adiksi; dan c. pengembangan profesi. (2) Subunsur dari unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. pendidikan, meliputi: 1) pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar; 2) pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis yang mendukung tugas Konselor Adiksi dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan/sertifikat; dan 3) pendidikan dan pelatihan prajabatan. b. pelaksanaan layanan rehabilitasi dan konseling adiksi, meliputi 1) skrining; 2) orientasi layanan rehabilitasi; 3) asesmen; 4) rencana rawatan; 5) rawatan; 6) manajemen kasus; 7) pencatatan dan pelaporan; 8) konsultasi dan koordinasi; dan 9) pendampingan. c. pengembangan layanan rehabilitasi, meliputi: 1) kegiatan layanan rehabilitasi; 2) model layanan rehabilitasi; dan 3) kebijakan dan perencanaan program. d. pengembangan profesi, meliputi: 1) pembuatan karya tulis/karya ilmiah dalam bidang spesialisasi keahliannya dan lingkup layanan rehabilitasi; 2) penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang spesialisasi keahliannya dan lingkup layanan rehabilitasi; dan 3) penyusunan ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang spesialisasi keahliannya dan lingkup layanan rehabilitasi. (1) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas: a. pengajar/pelatih di bidang spesialisasi keahliannya dan lingkup layanan rehabilitasi; b. peran serta dalam seminar, lokakarya, konferensi di bidang spesialisasi keahliannya dan lingkup layanan rehabilitasi; c. keanggotaan dalam organisasi profesi; d. keanggotaan dalam tim penilai Jabatan Fungsional Konselor Adiksi; e. perolehan penghargaan/tanda jasa; dan f. perolehan gelar/ijazah pendidikan lainnya.

Pasal 8

Uraian kegiatan dan hasil kerja tugas Jabatan Fungsional Konselor Adiksi sesuai jenjang jabatannya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 44 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Konselor Adiksi.

Pasal 9

(1) Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Jabatan Fungsional Konselor Adiksi untuk melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatannya dan terdapat salah satu jenjang Jabatan Fungsional Konselor Adiksi yang volume beban tugasnya melebihi kebutuhan Jabatan Fungsional Konselor Adiksi, maka Konselor Adiksi lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan dengan persentasi perolehan Angka Kredit sebagai berikut: a. Konselor Adiksi yang melaksanakan tugas satu tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan, tercantum pada Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 44 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Konselor Adiksi; dan b. Konselor Adiksi yang melaksanakan tugas satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 44 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Konselor Adiksi. (2) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Konselor Adiksi sebagaimana ayat (1), sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan pada Peraturan Badan ini.

BAB Kedua

Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional

Pasal 13

Koreksi

(1) Persyaratan pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Konselor Adiksi melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, penyesuaian/inpassing dan promosi dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 44 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Konselor Adiksi serta harus mempertimbangkan kebutuhan jabatan. (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Konselor Adiksi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 44 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Konselor Adiksi dilakukan setelah pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Konselor Adiksi ditetapkan.

Pasal 14

(1) Pengangkatan dalam Jabatan fungsional Konselor Adiksi melalui pengangkatan pertama harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berstatus PNS; b. memiliki integritas dan moralitas yang baik; c. sehat jasmani dan rohani; d. berijazah paling rendah Sarjana/Diploma IV bidang ilmu psikologi, ilmu kesehatan masyarakat, ilmu kesejahteraan sosial, atau ilmu bimbingan dan konseling; e. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; f. memiliki sertifikat kompetensi konselor adiksi yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi; dan g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. (2) Persyaratan integritas dan moralitas pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Konselor Adiksi dibuktikan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pembina. (3) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi Jabatan Fungsional Konselor Adiksi melalui pengadaan Calon PNS. (4) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah diangkat menjadi PNS dan telah mengikuti dan lulus uji kompetensi, paling lama 1 (satu) tahun diangkat dalam Jabatan Fungsional Konselor Adiksi. (5) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Konselor Adiksi. (6) Konselor Adiksi yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberhentikan dari jabatannya. (7) Keputusan pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Konselor Adiksi dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB 2

Pengangkatan Melalui Perpindahan Dari Jabatan Lain

Pasal 15

Koreksi

(1) Pangangkatan dalam Jabatan Fungsional Konselor Adiksi melalui perpindahan dari jabatan lain harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berstatus PNS; b. memiliki integritas dan moralitas yang baik; c. sehat jasmani dan rohani; d. berijazah paling rendah Sarjana/Diploma IV bidang ilmu psikologi, ilmu kesehatan masyarakat, ilmu kesejahteraan sosial, ilmu bimbingan dan konseling atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan; e. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina; f. memiliki sertifikat kompetensi konselor adiksi yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi; g. memiliki pengalaman di bidang di bidang rehabilitasi narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya paling kurang 2 (dua) tahun; h. memiliki nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan i. berusia paling tinggi: 1) 53 (lima puluh tiga) tahun untuk Jabatan Fungsional Konselor Adiksi Ahli Pertama dan Jabatan Fungsional Konselor Adiksi Ahli Muda; dan 2) 55 (lima puluh lima) tahun untuk Jabatan Fungsional Konselor Adiksi Ahli Madya. (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional Konselor Adiksi melalui perpindahan dari jabatan lain harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan yang akan diduduki. (3) Penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan Jabatan Fungsional Konselor Adiksi berdasarkan jumlah Angka Kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit. (4) Penetapan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat tidak sesuai dengan pangkat dan golongan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1). (5) Pengalaman kerja di bidang Konselor Adiksi terdiri dari unsur utama, serta penambahan dari unsur penunjang dapat diperhitungkan secara kumulatif dalam pengangkatan Jabatan Fungsional Konselor Adiksi melalui perpindahan dari jabatan lain berdasarkan Angka Kredit yang diperoleh untuk penentuan jenjang jabatan. (6) Penyampaian usul pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Konselor Adiksi melalui perpindahan dari jabatan lain paling kurang 6 (enam) bulan sebelum batas usia sebagaimana dipersyaratkan pada ayat (1) huruf i. (7) Penetapan jenjang jabatan berdasarkan Angka Kredit dan dan penyampaian usul pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Konselor Adiksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (6) sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. (8) Keputusan pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Konselor Adiksi dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 16

BAB 3

Pengangkatan Melalui Penyesuaian/Inpassing

Pasal 16

Koreksi

(1) PNS yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 44 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Konselor Adiksi, memiliki pengalaman dan masih melaksanakan tugas di bidang pelaksanaan layanan rehabilitasi narkotika/psikotropika/zat adiktif lainnya berdasarkan keputusan Pejabat Yang Berwenang, dapat disesuaikan/di- inpassing dalam Jabatan Fungsional Konselor Adiksi, dengan ketentuan sebagai berikut: a. berstatus PNS; b. memiliki integritas dan moralitas yang baik; c. sehat jasmani dan rohani; d. berijazah paling rendah Sarjana/Diploma IV; e. memiliki sertifikat kompetensi konselor adiksi yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi; f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang rehabilitasi narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya paling singkat 2 (dua) tahun; dan g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. (2) Angka Kredit Kumulatif untuk penyesuaian/inpassing dalam Jabatan Fungsional Konselor Adiksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 44 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Konselor Adiksi . (3) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya berlaku selama masa penyesuaian/ inpassing. (4) Jenjang jabatan dalam masa penyesuaian/inpassing ditetapkan berdasarkan pangkat terakhir yang dimilikinya. (5) Masa kerja dalam pangkat terakhir untuk penyesuaian/inpassing dihitung dalam pembulatan ke bawah, yaitu: a. kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung kurang 1 (satu) tahun; b. 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun, dihitung 1 (satu) tahun; c. 2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun, dihitung 2 (dua) tahun; d. 3 (tiga) tahun sampai dengan kurang dari 4 (empat) tahun, dihitung 3 (tiga) tahun; dan e. 4 (empat) tahun atau lebih, dihitung 4 (empat) tahun. (6) Untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja dan jumlah PNS yang akan disesuaikan/di-inpassing, maka pelaksanaan penyesuaian/inpassing harus mempertimbangkan kebutuhan jabatan. (7) PNS yang dalam masa penyesuaian/inpassing telah dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, maka sebelum disesuaikan/di-inpassing dalam Jabatan Fungsional Konselor Adiksi terlebih dahulu dipertimbangkan kenaikan pangkatnya agar dalam penyesuaian/inpassing telah mempergunakan pangkat terakhir. (8) PNS yang telah disesuaikan/di-inpassing dalam Jabatan Fungsional Konselor Adiksi untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi harus menggunakan Angka Kredit yang ditentukan, serta memenuhi syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. (9) Tata cara pengangkatan melalui penyesuaian/inpassing lebih lanjut diatur oleh Instansi Pembina. (10) Keputusan pengangkatan melalui penyesuaian/inpassing dalam Jabatan Fungsional Konselor Adiksi, ditetapkan oleh pejabat sesuai peraturan perundang-undangan dan dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. (11) Penyesuaian/inpassing dalam Jabatan Fungsional Konselor Adiksi, harus selesai ditetapkan paling lambat pada tanggal 21 September 2020.

Pasal 17

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Konselor Adiksi melalui promosi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; dan b. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Konselor Adiksi melalui promosi harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki. (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Konselor Adiksi melalui promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Keputusan Pengangkatan melalui promosi dalam Jabatan Fungsional Konselor Adiksi, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB X

PENGUSULAN, PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 24

Koreksi

(1) Bahan usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit diajukan oleh Jabatan Fungsional Konselor Adiksi kepada pimpinan unit kerja atau paling rendah pejabat Administrator atau Pengawas yang bertanggung jawab di bidang Kepegawaian setelah diketahui atasan langsung. (2) Usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan daftar usul penilaian dan penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Konselor Adiksi disusun sesuai dengan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. (3) Setiap usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit Konselor Adiksi harus melampirkan, antara lain dengan: a. surat pernyataan mengikuti pendidikan dan pelatihan dan fotokopi bukti-bukti mengenai ijazah/Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan, disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; b. surat pernyataan melakukan kegiatan pelaksanaan layanan rehabilitasi dan konseling adiksi disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; c. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan layanan rehabilitasi, disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; d. surat penyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi, disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; dan e. surat pernyataan melakukan kegiatan unsur penunjang tugas konselor adiksi, disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. (4) Surat Pernyataan pelaksanaan kegiatan yang disusun dalam daftar usul penilaian dan penetapan Angka Kredit, harus dilampirkan dengan bukti fisik. (5) Penyampaian daftar usul penilaian dan penetapan Angka Kredit oleh pimpinan unit kerja atau paling rendah pejabat Administrator atau Pengawas yang bertanggung jawab di bidang ketatausahaan kepada pejabat yang berwenang mengusulkan daftar usul penilaian dan penetapan Angka Kredit disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. (6) Usulan penetapan Angka Kredit Konselor Adiksi diajukan oleh: a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi rehabilitasi untuk Angka Kredit bagi Pejabat Fungsional Konselor Adiksi Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c lingkungan Instansi Pemerintah; dan b. Pejabat Administrator yang membidangi unit kerja pejabat fungsional Konselor Adiksi kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pemerintah untuk Angka Kredit bagi Konselor Adiksi Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Konselor Adiksi Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungannya. (7) Dalam melakukan proses penilaian dan penetapan daftar usul penilaian dan penetapan Angka Kredit menjadi penetapan Angka Kredit, pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit dibantu oleh Tim Penilai.

Pasal 25

BAB Kesatu

Pengusulan Penetapan Angka Kredit

Pasal 24

Koreksi

BAB Kedua

Penilaian dan Penetapan Angka Kredit

Pasal 25

Koreksi

(1) Penilaian dan penetapan Angka Kredit terhadap Jabatan Fungsional Konselor Adiksi dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun. (2) Penilaian dan penetapan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat Pejabat Fungsional Konselor Adiksi dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS, dengan ketentuan sebagai berikut: a. untuk kenaikan pangkat periode April, Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan; dan b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun yang bersangkutan. (3) Setiap usulan penetapan Angka Kredit bagi Konselor Adiksi harus dinilai secara seksama oleh Tim Penilai berdasarkan rincian kegiatan dan nilai Angka Kredit tercantum dalam Lampiran I Peraturan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 44 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Konselor Adiksi. (4) Bahan usulan penetapan Angka Kredit yang telah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kemudian ditetapkan oleh pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit. (5) Pejabat yang memiliki kewenangan MENETAPKAN Angka Kredit Jabatan Fungsional Konselor Adiksi yaitu: a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi rehabilitasi pada Badan Narkotika Nasional untuk Angka Kredit bagi Konselor Adiksi Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c dilingkungan Instansi Pemerintah di lingkungan Instansi Pemerintah; dan b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pemerintah untuk Angka Kredit bagi Konselor Adiksi Ahli Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Konselor Adiksi Ahli Muda, Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungannya. (6) Asli Penetapan Angka Kredit untuk pimpinan instansi pengusul dan Konselor Adiksi yang bersangkutan serta salinan sah disampaikan kepada: a. Pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit; b. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan; dan c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan. (7) Dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian, Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara. (8) Apabila terdapat pergantian Pejabat yang Berwenang MENETAPKAN Angka Kredit, spesimen tanda tangan pejabat yang menggantikan tetap harus dibuat dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara. (9) Apabila pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berhalangan sehingga tidak dapat MENETAPKAN Angka Kredit sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana tercantum pada ayat (2), Angka Kredit dapat ditetapkan oleh atasan pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit. (10) Penetapan Angka Kredit Konselor Adiksi, disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB XI

TIM PENILAI DAN TIM TEKNIS

Pasal 26

Koreksi

Tim Penilai Jabatan Fungsional Konselor Adiksi terdiri atas terdiri atas: a. Tim Penilai Pusat bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi rehabilitasi pada Badan Narkotika Nasional untuk Angka Kredit bagi Konselor Adiksi Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan Konselor Adiksi Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan Instansi Pemerintah; b. Tim Penilai Unit Kerja bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian untuk Angka Kredit Konselor Adiksi Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Konselor Adiksi Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Badan Narkotika Nasional dan di lingkungan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota; dan c. Tim Penilai Instansi bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pejabat fungsional Konselor Adiksi untuk Angka Kredit Konselor Adiksi Ahli Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a dan Konselor Adiksi Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan kementerian/lembaga.

Pasal 27

(1) Susunan keanggotaan Tim Penilai, sebagai berikut: a. seorang Ketua merangkap anggota; b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota. (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berjumlah ganjil. (3) Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Konselor Adiksi Madya. (4) Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berasal dari unsur kepegawaian pada instansi masing-masing. (5) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 2 (dua) orang dari Konselor Adiksi.

Pasal 28

Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu: a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Konselor Adiksi yang dinilai; b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai kinerja Jabatan Fungsional Konselor Adiksi; dan c. aktif melakukan penilaian kinerja.

Pasal 29

(1) Dalam hal Tim Penilai Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota belum dibentuk, penilaian Angka Kredit Jabatan Konselor Adiksi dapat dimintakan kepada Tim Penilai Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota lain terdekat, atau Tim Penilai Unit Kerja, Tim Penilai Pusat atau Tim Penilai Instansi. (2) Dalam hal Tim Penilai Unit Kerja belum dibentuk, penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Konselor Adiksi dapat dimintakan kepada Tim Penilai Pusat. (3) Anggota Tim Penilai yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan. (4) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang pensiun atau berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih, Ketua Tim Penilai dapat mengajukan usul penggantian anggota Tim Penilai secara definitif sesuai masa kerja yang tersisa. (5) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, Ketua dapat mengajukan usul pengganti anggota Tim Penilai. (6) Dalam hal komposisi jumlah anggota Tim Penilai tidak dapat dipenuhi dari Konselor Adiksi, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam penilaian prestasi kerja Konselor Adiksi.

Pasal 30

Pembentukan dan Susunan Anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Konselor adiksi ditetapkan oleh: a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan pada Badan Narkotika Nasional untuk tim penilai pusat dan Tim Penilai Unit Kerja; dan b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pejabat fungsional Konselor Adiksi pada Instansi pemerintah untuk tim penilai Instansi.

Pasal 31

(1) Tugas Tim Penilai sebagai berikut: a. Tim Penilai Pusat 1) membantu Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi rehabilitasi pada Badan Narkotika Nasional dalam MENETAPKAN Angka Kredit bagi Konselor Adiksi Ahli Madya di lingkungan Instansi Pemerintah; dan 2) melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam angka 1). b. Tim Penilai Unit Kerja 1) membantu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian untuk Angka Kredit Konselor Adiksi Ahli Pertama sampai dengan Konselor Adiksi Ahli Muda di lingkungan Badan Narkotika Nasional dan di lingkungan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/ Kota; dan 2) melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam angka 1). c. Tim Penilai Instansi 1) membantu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pejabat fungsional Konselor Adiksi untuk Angka Kredit Konselor Adiksi Ahli Pertama, sampai dengan Konselor Adiksi Ahli Muda di lingkungan kementerian/lembaga; dan 2) melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam angka 1).

Pasal 32

(1) Tim Penilai dapat membentuk tim teknis yang anggotanya terdiri atas para ahli, baik yang berstatus sebagai PNS atau bukan berstatus PNS yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan. (2) Tugas pokok tim teknis memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu. (3) Tim teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai. (4) Pembentukan Tim Teknis hanya bersifat sementara apabila terdapat kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.

BAB Kesatu

Tim Penilai

Pasal 26

Koreksi

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

BAB XII

KENAIKAN JABATAN DAN KENAIKAN PANGKAT

Pasal 33

Koreksi

(1) Kenaikan jabatan bagi Konselor Adiksi dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan: a. ketersediaan kebutuhan jabatan; b. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir; c. memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi; d. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan e. telah mengikuti dan lulus uji kompetensi. (2) Kenaikan jabatan dari Konselor Adiksi Ahli Pertama sampai dengan menjadi Konselor Adiksi Ahli Madya ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. (3) Konselor Adiksi Ahli Muda yang akan naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Konselor Adiksi Ahli Madya wajib mengumpulkan sebanyak 6 (enam) Angka Kredit yang berasal dari sub unsur pengembangan profesi. (4) Angka Kredit dari sub unsur pengembangan profesi yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan masing-masing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak bersifat kumulatif dari perolehan Angka Kredit pada jenjang jabatan sebelumnya. (5) Konselor Adiksi pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan dalam masa pangkat yang diduduki, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan paling kurang 20% (dua puluh persen) Angka Kredit dari jumlah Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan Konselor Adiksi. (6) Konselor Adiksi yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan berikutnya. (7) Ketentuan Angka Kredit dari sub-unsur pengembangan profesi untuk kenaikan jabatan, kelebihan Angka Kredit yang dapat dipergunakan untuk kenaikan jenjang jabatan berikutnya dan ketentuan pemenuhan 20% dari tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan pada peraturan Badan ini. (8) Keputusan kenaikan jabatan dalam Jabatan Fungsional Konselor Adisksi disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. (9) Konselor Adiksi Ahli Madya yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) Angka Kredit dari kegiatan analisis di bidang konselor adiksi dan pengembangan profesi.

Pasal 34

BAB Kesatu

Kenaikan Jabatan

Pasal 33

Koreksi

BAB Kedua

Kenaikan Pangkat

Pasal 34

Koreksi

(1) Kenaikan pangkat Konselor Adiksi dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mempertimbangkan: a. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir; b. memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan c. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. (2) Kenaikan pangkat PNS yang menduduki jabatan Konselor Adiksi Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b untuk menjadi Konselor Adiksi Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara atas nama PRESIDEN setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara. (3) Kenaikan pangkat PNS yang menduduki jabatan Konselor Adiksi Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan untuk menjadi Konselor Adiksi Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara. (4) Kenaikan pangkat bagi Konselor Adiksi dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan jika kenaikan jabatannya telah ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Konselor Adiksi yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya. (6) Konselor Adiksi pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dalam masa pangkat yang diduduki, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan paling kurang 20% (dua puluh persen) Angka Kredit dari jumlah Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan Konselor Adiksi. (7) Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat bagi Konselor Adiksi dalam jenjang yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan jika kenaikan jabatannya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB Kedua

Pengangkatan Kembali

Pasal 37

Koreksi

(1) Pengangkatan kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir yang dikarenakan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e harus memperhatikan ketersediaan kebutuhan Jabatan Fungsional Konselor Adiksi. (2) Konselor Adiksi yang diberhentikan karena menjalani cuti diluar tanggungan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Konselor Adiksi apabila telah diaktifkan kembali sebagai PNS dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimilikinya sebelum diberhentikan dari Jabatan Fungsional Konselor Adiksi dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari pengembangan profesi. (3) Konselor Adiksi yang diberhentikan karena menjalani cuti diluar tanggungan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Konselor Adiksi, apabila telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara dan diaktifkan kembali sebagai PNS dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimilikinya sebelum diberhentikan dari Jabatan Fungsional Konselor Adiksi dapat ditambah dengan Angka Kredit dari pengembangan profesi. (4) Konselor Adiksi yang diberhentikan karena menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Konselor Adiksi, apabila telah selesai menjalani tugas belajar dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimilikinya sebelum diberhentikan dari Jabatan Fungsional Konselor Adiksi dapat ditambah dengan Angka Kredit dari pengembangan profesi. (5) Konselor Adiksi yang diberhentikan karena ditugaskan secara penuh pada Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf e dapat diangkat kembali dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimilikinya sebelum diberhentikan dari Jabatan Fungsional Konselor Adiksi dapat ditambah dengan Angka Kredit dari pengembangan profesi. (6) Keputusan pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Konselor Adiksi dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB XV

PENUTUP

Pasal 38

Koreksi

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 September 2019 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd BIMA HARIA WIBISANA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 September 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN I PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL KONSELOR ADIKSI CONTOH-CONTOH 1. Contoh penetapan jenjang jabatan, pangkat dan golongan ruang Jabatan Fungsional Konselor Adiksi. a. Penetapan jenjang jabatan yang sesuai dengan pangkat dan golongan ruang. Sdri. XXX, NIP. 198805102012032001, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b. Pegawai yang bersangkutan akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Konselor Adiksi, maka penilaian untuk MENETAPKAN Angka Kredit dinilai dari unsur: 1) Pendidikan sekolah Sarjana (S1) sebesar 100 (seratus) Angka Kredit; 2) Diklat Prajabatan golongan III sebesar 2 (dua) Angka Kredit; dan 3) Pelaksanaan tugas di bidang pelaksanaan layanan rehabilitasi dan konseling, sebesar 56 (lima puluh enam) Angka Kredit. Sehingga jumlah Angka Kredit Kumulatif yang ditetapkan sebesar 158 (seratus lima puluh delapan). Dengan demikian jenjang jabatan untuk pengangkatan Sdri. XXX sesuai dengan jenjang pangkat, golongan ruang yang dimilikinya yakni Konselor Adiksi Ahli Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b. b. Penetapan jenjang jabatan yang tidak sesuai dengan pangkat dan golongan ruang. Sdr. XXX, NIP. 197207051998031001, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, jabatan Kepala Bidang YYY. Pegawai yang bersangkutan akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Konselor Adiksi. Berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai, Sdr. XXX, memperoleh 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) Angka Kredit, dengan perincian sebagai berikut: 1) Pendidikan sekolah Magister (S2) sebesar 150 (seratus lima puluh) Angka Kredit; 2) Diklat fungsional/teknis yang mendukung tugas Konseloer Adiksi sebesar 10 (sepuluh) Angka Kredit; 3) Pelaksanaan tugas di bidang Konselor Adiksi, sebesar 165 (seratus enam puluh lima) Angka Kredit; 4) Pengembangan profesi sebesar 20 (dua puluh) Angka Kredit; dan 5) Penunjang tugas Konselor Adiksi sebesar 30 (tiga puluh) Angka Kredit. Mengingat Angka Kredit Kumulatif yang diperoleh Sdr. XXX sebesar 375 (tiga ratus tujuh puluh lima), maka penetapan jenjang jabatan pegawai yang bersangkutan tidak sesuai dengan pangkat dan golongan ruang yang dimiliki yaitu Konselor Adiksi Ahli Muda, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a. 2. Contoh pelaksanaan tugas satu tingkat di atas dan satu tingkat di bawah jenjang jabatan. a. Konselor Adiksi yang melaksanakan tugas satu tingkat di atas jenjang jabatannya. Sdr. XXX, NIP. 197702202002031001, jabatan Konselor Adiksi Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d pada Deputi Bidang YYY. Pegawai yang bersangkutan ditugaskan melaksanakan pelaksanaan layanan rehabilitasi dan konseling dengan Angka Kredit 1,50 (satu koma lima puluh). Kegiatan dimaksud merupakan tugas jabatan Konselor Adiksi Ahli Madya. Dalam hal ini Angka Kredit yang diperoleh Sdr. XXX, sebesar 80% X 1,50 = 1,20 (satu koma dua puluh). b. Konselor Adiksi yang melaksanakan tugas satu tingkat di bawah jenjang jabatannya. Sdr. XXX, NIP. 197812102002111004, jabatan Konselor Adiksi Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d pada YYY Pegawai yang bersangkutan ditugaskan untuk menyusun pencatatan dan pelaporan dengan Angka Kredit 0,01 (nol koma nol satu). Kegiatan dimaksud merupakan tugas jabatan Konselor Adiksi Ahli Pertama. Dalam hal ini Angka Kredit yang diperoleh Sdr. XXX sebesar 100% X 0,01 = 0,01 (nol koma nol satu). 3. Penetapan jenjang jabatan didasarkan pada perolehan Angka Kredit tanpa melihat masa kerja pangkat dan golongan ruang. Sdr. XXX, NIP. 197504082000031001, pangkat Penata, golongan ruang III/c, jabatan Kepala Sub Bidang YYY. Pegawai yang bersangkutan akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Konselor Adiksi. Selama menduduki jabatan Kepala Sub Bidang YYY pegawai yang bersangkutan melakukan kegiatan antara lain: 1) Unsur utama a) Diklat fungsional bidang konselor adiksi sebesar 6 (enam) Angka Kredit; b) Pelaksanaan tugas di bidang layanan rehabilitas sebesar 25 (dua puluh lima) Angka Kredit; dan c) Pengembangan profesi sebesar 6 (enam) Angka Kredit. 2) Unsur penunjang Mengikuti 1 (satu) kali kegiatan seminar di bidang layanan rehabilitasi sebagai moderator sehingga memperoleh 2 (dua) Angka Kredit. Dalam hal demikian, Angka Kredit ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang yakni sebesar 39 (tiga puluh Sembilan) Angka Kredit ditambah Angka Kredit dari pendidikan Magister (S2) sebesar 150 (seratus lima puluh) Angka Kredit, jumlah keseluruhan yakni sebesar 189 (seratus delapan puluh sembilan) Angka Kredit. Maka Sdr. XXX, diangkat dalam Jabatan Fungsional Konselor Adiksi Ahli Pertama dengan tidak didasarkan pada masa kerja pangkat dan golongan ruang. 4. Penyampaian usul pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain paling kurang 6 (enam) bulan sebelum batas usia sebagaimana dipersyaratkan. Sdri. XXX, NIP. 196406101994032001, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, menduduki jabatan Kepala Bidang YYY. Apabila pegawai yang bersangkutan akan dipindahkan ke dalam Jabatan Fungsional Konselor Adiksi untuk menduduki Jabatan Fungsional Konselor Adiksi Ahli Madya, maka penyampaian usul pengangkatannya sudah diterima oleh Pejabat Pembina Kepegawaian paling lambat akhir bulan Desember 2018 dan penetapan keputusan pengangkatannya paling lambat akhir bulan Mei 2019, Mengingat pegawai yang bersangkutan lahir bulan Juni 1964. 5. Ketentuan pemenuhan 6 (enam) Angka Kredit dari unsur pengembangan profesi bagi Konselor Adiksi Ahli Muda yang akan naik ke jenjang Ahli Madya wajib mengumpulkan angka kredit 6 (enam) dari unsur pengembangan profesi. Sdr. XXX, NIP. 198003082003041002, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, terhitung mulai tanggal 1 April 2015, jabatan Konselor Adiksi Ahli Muda, Angka Kredit Kumulatif sebesar 315 (tiga ratus lima belas). Pada waktu penilaian bulan Januari 2018, pegawai yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar 90 (sembilan puluh), dengan rincian sebagai berikut: 1) Pendidikan dan pelatihan fungsional/ teknis yang mendukung tugas Konselor Adiksi = 6 (enam) Angka Kredit 2) Pelaksanaan kegiatan di bidang layanan rehabilitasi = 78 (tujuh puluh delapan) Angka Kredit 3) Pengembangan Profesi Membuat karya tulis ilmiah hasil penelitian di bidang Konselor adiksi yang dipublikasikan dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang bersangkutan = 6 (enam) Angka Kredit Jumlah keseluruhan Angka Kredit yang diperoleh Sdr. XXX, adalah 315 + 90 = 405 (empat ratus lima) Angka Kredit. Dalam hal demikian, Mengingat Sdr. XXX, telah memenuhi Angka Kredit dari sub unsur pengembangan profesi sebesar 6 (enam) Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi. Maka setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, pegawai yang bersangkutan dapat diangkat dalam jabatan fungsional Konselor Adiksi jenjang Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a. 6. Konselor Adiksi yang akan naik pangkat dinaikkan terlebih dahulu jabatannya. Sdr. XXX, NIP. 197905052002041001, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d terhitung mulai tanggal 1 April 2016, jabatan Konselor Adiksi Ahli Muda. Berdasarkan hasil penilaian pada bulan Januari tahun 2019, Sdr. M.M., memperoleh Angka Kredit sebesar 405 (empat ratus lima) dan akan dipertimbangkan untuk dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina, golongan ruang IV/a, terhitung mulai tanggal 1 April 2019. Maka sebelum dipertimbangkan kenaikan pangkatnya terlebih dahulu ditetapkan kenaikan jabatannya menjadi Konselor Adiksi Ahli Madya. 7. Konselor Adiksi yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan. Sdri. XXX, NIP. 19801016 2005042010, pangkat Penata, golongan ruang III/c terhitung mulai tanggal 1 April 2018, jabatan Konselor Adiksi Ahli Muda. Pada waktu naik pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, pegawai yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar 315 (tiga ratus lima belas). Adapun Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat menjadi pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d yaitu 300 (tiga ratus) Angka Kredit. Dengan demikian Sdri. XXX, memiliki kelebihan 15 (lima belas) Angka Kredit dan dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya. 8. Konselor Adiksi pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat. Sdri. XXX, NIP. 198502102008032001, pangkat Penata, golongan ruang III/c, terhitung mulai tanggal 1 April 2016, jabatan Konselor Adiksi Ahli Muda, dengan Angka Kredit sebesar 225 (dua ratus dua puluh lima). Berdasarkan penilaian kinerja bulan Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016, Sdri. XXX, telah mengumpulkan Angka Kredit sebesar 80 (delapan puluh) sehingga dalam tahun pertama masa pangkat yang dimilikinya sejak 31 Maret 2017 telah memiliki Angka Kredit yang dapat dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, yaitu sebesar 305 (tiga ratus lima). Dalam hal demikian, pada tahun kedua masa pangkat yang dudukinya yakni sejak 31 Maret 2017 sampai dengan 31 Maret 2018 untuk kenaikan pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, Sdri. XXX., wajib mengumpulkan Angka Kredit paling kurang 20% x 100 = 20 (dua puluh). LAMPIRAN II PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL KONSELOR ADIKSI CONTOH KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERTAMA KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL NOMOR .............. TENTANG PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL KONSELOR ADIKSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL, Menimbang : a. bahwa Saudara ………......... NIP …………… pangkat/golongan ruang …………, jabatan ........ telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Konselor Adiksi; b. bahwa berdasarkan kebutuhan jabatan yang telah ditetapkan, perlu mengangkat yang bersangkutan dalam Jabatan Fungsional Konselor Adiksi; Mengingat : 1. UNDANG-UNDANG Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik INDONESIA Nomor 44 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Konselor Adiksi; 4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik INDONESIA Nomor 15 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Konselor Adiksi. MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : KESATU : Pegawai Negeri Sipil dibawah ini: a. Nama : ................................................... b. NIP : ................................................... c. Pangkat/golongan ruang/TMT : ................................................... d. Unit kerja : ................................................... Terhitung mulai tanggal ........ diangkat dalam Jabatan Fungsional Konselor Adiksi jenjang ………. dengan angka kredit sebesar ……. (…………….) KEDUA : ……………………………………………………………………………………………..... **) KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di ……............ pada tanggal ...………....... ........................................ TEMBUSAN: 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan;*) 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*) 3. Pejabat yang berwenang MENETAPKAN angka kredit; 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/ Bagian Keuangan yang bersangkutan*). *) Dicoret yang tidak perlu. **) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu. LAMPIRAN III PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL KONSELOR ADIKSI CONTOH KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL KONSELOR ADIKSI KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL NOMOR .......... TENTANG PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL KONSELOR ADIKSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL, Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara ………......... NIP …………… jabatan ……………… pangkat/golongan ruang ………… telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Konselor Adiksi melalui perpindahan dari jabatan lain; Mengingat : 1. UNDANG-UNDANG Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik INDONESIA Nomor 44 Tahun 2018 tentang Konselor Adiksi; 4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik INDONESIA Nomor 15 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Konselor Adiksi. MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : KESATU : Mengangkat: a. Nama : ................................................... b. NIP : ................................................... c. Pangkat/golongan ruang/TMT : ................................................... d. Unit kerja : ................................................... Terhitung mulai tanggal ........ diangkat dalam Jabatan Fungsional Konselor Adiksi jenjang ........... dengan angka kredit sebesar ……….. (…………) KEDUA : ………………………………………………………………………………………………....**) KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di .….............. pada tanggal ....………...... ..................................... TEMBUSAN: 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan;*) 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*) 3. Pejabat yang berwenang MENETAPKAN angka kredit; 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/ Bagian Keuangan yang bersangkutan*); *) Dicoret yang tidak perlu **) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu. LAMPIRAN IV PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL KONSELOR ADIKSI CONTOH KEPUTUSAN PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL NOMOR ............. TENTANG PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN FUNGSIONAL KONSELOR ADIKSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL, Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara ........ NIP ……… jabatan ……………… pangkat/golongan ruang ………… telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Konselor Adiksi melalui penyesuaian/ inpassing; Mengingat : 1. UNDANG-UNDANG Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik INDONESIA Nomor 1 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Konselor Adiksi; 4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik INDONESIA Nomor 15 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Konselor Adiksi. MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : KESATU : mengangkat: a. Nama : ……………………......................... b. NIP : ……………………......................... c. Pangkat/Golongan ruang/TMT : ……………………......................... d. Unit Kerja : ……………………......................... Terhitung mulai tanggal ....... disesuaikan/inpassing dalam Jabatan Fungsional Konselor Adiksi jenjang …… dengan angka kredit sebesar ....... (.........) KEDUA : .................................................................................................................**) KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di .................... pada tanggal ...................... TEMBUSAN: 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan;*) 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/ Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*) 3. Pejabat yang berwenang MENETAPKAN angka kredit; 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/ Bagian Keuangan yang bersangkutan*); *) Coret yang tidak perlu. **) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu. LAMPIRAN V PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL KONSELOR ADIKSI CONTOH KEPUTUSAN PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL MELALUI PROMOSI KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL NOMOR ............. TENTANG PENGANGKATAN MELALUI PROMOSI JABATAN FUNGSIONAL KONSELOR ADIKSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL, Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara ........ NIP ……… jabatan ……………… pangkat/golongan ruang ………… telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Konselor Adiksi melalui Promosi; Mengingat : 1. UNDANG-UNDANG Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik INDONESIA Nomor 44 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Konselor Adiksi; 4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik INDONESIA Nomor 15 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Konselor Adiksi. MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : KESATU : Mengangkat: a. Nama : ……………………......................... b. NIP : ……………………......................... c. Pangkat/Golongan ruang/TMT : ……………………......................... d. Unit Kerja : ……………………......................... Terhitung mulai tanggal ........ dipromosikan dalam Jabatan Fungsional Konselor Adiksi jenjang …… dengan angka kredit sebesar ....... (.........) KEDUA : .................................................................................................................**) KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di .................... pada tanggal ...................... ........................................... TEMBUSAN: 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara; 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*) 3. Pejabat yang berwenang MENETAPKAN angka kredit; 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/ Bagian Keuangan yang bersangkutan*. *) Coret yang tidak perlu. **) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu. LAMPIRAN VI PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL KONSELOR ADIKSI CONTOH DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL KONSELOR ADIKSI DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL KONSELOR ADIKSI AHLI ................. Nomor ........................... INSTANSI : MASA PENILAIAN Bulan ........ S/D Bulan ......... Tahun .... NO KETERANGAN PERORANGAN 1. Nama : 2. N I P : 3. Nomor Seri Kartu Pegawai : 4. Tempat dan Tanggal Lahir : 5. Jenis Kelamin : 6. Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya 7. Jabatan Konselor Adiksi / TMT 8. Masa Kerja golongan lama 9. Masa Kerja golongan baru 10. Unit Kerja NO UNSUR YANG DINILAI UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN ANGKA KREDIT MENURUT INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH 1 2 3 4 5 6 7 8 I UNSUR UTAMA 1. PENDIDIKAN ..................... 2.PELAKSANAAN LAYANAN REHABILITASI DAN KONSELING ....................... 3 PENGEMBANGAN LAYANAN REHABILITASI .......................... 4.PENGEMBANGAN PROFESI ............................ JUMLAH UNSUR UTAMA II UNSUR PENUNJANG TUGAS PENUNJANG KONSELOR ADIKSI ...................................... JUMLAH UNSUR PENUNJANG Butir kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah 1 2 3 4 5 6 7 8 JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG III LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK 1. Surat pernyataan melakukan kegiatan ...... 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan ........ 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan ........ 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi 5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang 6. dan seterusnya ........ ............................ ................................ NIP. .................. IV CATATAN PEJABAT PENGUSUL 1. .............. 2. ............. 3. ............. 4. dan seterusnya ............................ (jabatan) (Nama Pejabat Pengusul) ................................ NIP. .................. V CATATAN ANGGOTA TIM PENILAI 1. .............. 2. ............. 3. ............. 4. dan seterusnya ............................ (Nama Penilai I) ................................ NIP. .................. ............................ (Nama Penilai II) ................................ NIP. .................. VI CATATAN KETUA TIM PENILAI 1. .............. 2. ............. 3. ............. 4. dan seterusnya Ketua Tim Penilai, (Nama) ................................ NIP. .................. LAMPIRAN VII PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL KONSELOR ADIKSI CONTOH SURAT PERNYATAAN TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL/TEKNIS SURAT PERNYATAAN TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL/TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL KONSELOR ADIKSI Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ....................................................................... NIP : ....................................................................... Pangkat/golongan ruang : ....................................................................... Jabatan : ....................................................................... Unit kerja : ....................................................................... Menyatakan bahwa: Nama : ........................................................................ NIP : ........................................................................ Pangkat/golongan ruang/TMT : ........................................................................ Jabatan : ........................................................................ Unit kerja : ........................................................................ Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Konselor Adiksi sebagai berikut: No Uraian Kegiatan Tanggal Satuan Hasil Jumlah Volume Kegiatan Angka Kredit Jumlah Angka Kredit Keterangan/ bukti fisik 1 2 3 4 5 6 7 8 1. 2. 3. 4. 5. dst Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. ....................., ............................. Atasan Langsung NIP................... LAMPIRAN VIII PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL KONSELOR ADIKSI CONTOH SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN KEGIATAN PELAKSANAAN LAYANAN REHABILITASI DAN KONSELING ADIKSI SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PELAKSANAAN LAYANAN REHABILITASI DAN KONSELING ADIKSI Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ........................................................................ NIP : ........................................................................ Pangkat/golongan ruang/TMT : ........................................................................ Jabatan : ........................................................................ Unit kerja : ........................................................................ Menyatakan bahwa: Nama : ........................................................................ NIP : ........................................................................ Pangkat/golongan ruang/TMT : ........................................................................ Jabatan : ........................................................................ Unit kerja : ........................................................................ Telah melakukan kegiatan pelaksanaan layanan rehabilitasi dan konseling sebagai berikut: No Uraian Kegiatan Tanggal Satuan Hasil Jumlah Volume Kegiatan Angka Kredit Jumlah Angka Kredit Keterangan/ bukti fisik 1 2 3 4 5 6 7 8 1. 2. 3. 4. 5. dst Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. ..........., ........................ Atasan Langsung NIP...................... LAMPIRAN IX PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL KONSELOR ADIKSI CONTOH SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN LAYANAN REHABILITASI SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN LAYANAN REHABILITASI Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ........................................................................ NIP : ........................................................................ Pangkat/golongan ruang/TMT : ........................................................................ Jabatan : ........................................................................ Unit kerja : ........................................................................ Menyatakan bahwa: Nama : ........................................................................ NIP : ........................................................................ Pangkat/golongan ruang/TMT : ........................................................................ Jabatan : ........................................................................ Unit kerja : ........................................................................ Telah melakukan kegiatan Pengembangan layanan rehabilitasi sebagai berikut: No Uraian Kegiatan Tanggal Satuan Hasil Jumlah Volume Kegiatan Angka Kredit Jumlah Angka Kredit Keterangan/ bukti fisik 1 2 3 4 5 6 7 8 1. 2. 3. 4. 5. dst Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. ..........., ........................ Atasan Langsung NIP...................... LAMPIRAN X PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL KONSELOR ADIKSI CONTOH SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ....................................................................... NIP : ....................................................................... Pangkat/golongan ruang/TMT : ....................................................................... Jabatan : ....................................................................... Unit kerja : ....................................................................... Menyatakan bahwa: Nama : ....................................................................... NIP : ....................................................................... Pangkat/golongan ruang/TMT : ....................................................................... Jabatan : ....................................................................... Unit kerja : ....................................................................... Telah melakukan kegiatan pengembangan profesi sebagai berikut: No Uraian Kegiatan Tanggal Satuan Hasil Jumlah Volume Kegiatan Angka Kredit Jumlah Angka Kredit Keterangan/ bukti fisik 1 2 3 4 5 6 7 8 1. 2. 3. 4. 5. dst Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. ................, ................... Atasan Langsung NIP……………… LAMPIRAN XI PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL KONSELOR ADIKSI CONTOH SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN KEGIATAN UNSUR PENUNJANG SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN UNSUR PENUNJANG Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ....................................................................... NIP : ....................................................................... Pangkat/golongan ruang/TMT : ....................................................................... Jabatan : ....................................................................... Unit kerja : ....................................................................... Menyatakan bahwa: Nama : ....................................................................... NIP : ....................................................................... Pangkat/golongan ruang/TMT : ....................................................................... Jabatan : ....................................................................... Unit kerja : ....................................................................... Telah melakukan kegiatan unsur penunjang sebagai berikut: No Uraian Kegiatan Tanggal Satuan Hasil Jumlah Volume Kegiatan Angka Kredit Jumlah Angka Kredit Keterangan/ bukti fisik 1 2 3 4 5 6 7 8 1. 2. 3. 4. 5. dst Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. ................., .......................... Atasan Langsung NIP...................... LAMPIRAN XII PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL KONSELOR ADIKSI CONTOH SURAT PENYAMPAIAN BAHAN USULAN PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT BAGI KONSELOR ADIKSI Kepada Yth. Pejabat Pengusul Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Konselor Adiksi *) Di Tempat 1. Bersama ini kami sampaikan bahan usulan penilaian dan penetapan angka kredit atas nama- nama Pejabat Fungsional Konselor Adiksi dan bukti fisiknya, sebagai berikut: NO NAMA/NIP JABATAN PANGKAT/ GOLONGAN RUANG UNIT KERJA 1 2 3 dst 2. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. ................, ...................... Pimpinan Unit Kerja atau paling rendah Administrator atau Pengawas yang membidangi pelayanan Kepegawaian*) ............................. NIP. *) tulis nama jabatannya LAMPIRAN XIII PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL KONSELOR ADIKSI CONTOH PENETAPAN ANGKA KREDIT PENETAPAN ANGKA KREDIT NOMOR .......…… Instansi: ……………………………… Masa Penilaian: ………………………… I KETERANGAN PERORANGAN 1 Nama : 2 NIP : 3 Nomor Seri KARPEG : 4 Pangkat/Golongan ruang TMT : 5 Tempat dan Tanggal lahir : 6 Jenis Kelamin : 7 Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya : 8 Jabatan Fungsional/TMT : 9 Masa Kerja Golongan Lama : Baru : 10 Unit Kerja : II PENETAPAN ANGKA KREDIT LAMA BARU JUMLAH A Pendidikan Sekolah B Angka Kredit Penjenjangan 1 UNSUR UTAMA a. Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis dibidang layanan rehabilitasi dan Pelatihan (STTPP) b. Pelaksanaan layanan rehabilitasi dankonselong adiksi. c. Pengembangan layanan rehabilitasi d. Pengembangan Profesi Jumlah Unsur Utama 2 UNSUR PENUNJANG Kegiatan Penunjang Konselor Adiksi Jumlah Unsur Penunjang Jumlah Pendidikan Sekolah dan Angka Kredit Penjenjangan III DAPAT/TIDAK DAPAT*) DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN DALAM JABATAN ………......... / PANGKAT/GOLONGAN RUANG ……………….. ASLI penetapan Angka Kredit untuk : 1. Pimpinan Instansi Pengusul; dan 2. Konselor Adiksi yang bersangkutan. Salinan asli disampaikan kepada: 1. Pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit; 2. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan; 3. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*) Ditetapkan di ……………………… Pada tanggal ………………………. Nama Lengkap NIP. ………………………………….. *) Coret yang tidak perlu. LAMPIRAN XIV PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL KONSELOR ADIKSI CONTOH KEPUTUSAN KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL KONSELOR ADIKSI KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL NOMOR .......................... TENTANG KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL KONSELOR ADIKSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL, Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan Konselor Adiksi yang lowong, Saudara ......... NIP …………… jabatan …………… pangkat/golongan ruang ……… telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk dinaikkan dalam jenjang jabatan setingkat lebih tinggi; Mengingat : 1. UNDANG-UNDANG Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik INDONESIA Nomor 44 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Konselor Adiksi; 4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik INDONESIA Nomor 15 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Konselor Adiksi. MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : KESATU : Terhitung mulai tanggal ................................... mengangkat Pegawai Negeri Sipil: a. Nama : ................................................... b. NIP : ................................................... c. Pangkat/golongan ruang/TMT : ................................................... d. Unit kerja : ................................................... Dari Jabatan Fungsional Konselor Adiksi jenjang ……………….. ke dalam Jabatan Fungsional Konselor Adiksi jenjang ............... dengan angka kredit sebesar ......... (......................) KEDUA : .....................................................……………………………………….......…….**) KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya. ditetapkan di ................... pada tanggal ....…............. NIP. TEMBUSAN: 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan;*) 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/ Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*) 3. Pejabat yang berwenang MENETAPKAN angka kredit; 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/ Bagian Keuangan yang bersangkutan*); *) Dicoret yang tidak perlu **) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu. LAMPIRAN XV PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL KONSELOR ADIKSI CONTOH KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL KONSELOR ADIKSI KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL NOMOR ............... TENTANG PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL KONSELOR ADIKSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL, Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat .................... Nomor …………. tanggal ……….. perihal usulan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Konselor Adiksi karena .............;**) b. bahwa untuk tertib administrasi, perlu melakukan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Konselor Adiksi; Mengingat : 1. UNDANG-UNDANG Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik INDONESIA Nomor 44 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Konselor Adiksi; 4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik INDONESIA Nomor 15 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Konselor Adiksi. MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : KESATU : Terhitung mulai tanggal ....... diberhentikan dari jabatan Konselor Adiksi a. Nama : ………………………………………...... b. NIP : ………………………………………...... c. Pangkat/Golongan ruang/TMT : ………………………………………...... d. Jabatan : .................................................... e. Unit Kerja : ………………………………………...... KEDUA : ..............................................................................................................***) KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya. ditetapkan di ………………….. pada tanggal ..………………... NIP. TEMBUSAN : 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan;*) 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/ Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*) 3. Pejabat yang berwenang MENETAPKAN angka kredit; 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/ Bagian Keuangan yang bersangkutan*); *) Coret yang tidak perlu **) Tulislah surat dari pimpinan unit kerja paling rendah setingkat Pimpinan Tinggi Pratama, nomor surat, tanggal dikeluarkan surat, perihal surat pengusulan pemberhentian dari jabatan karena ... ***) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu. LAMPIRAN XVI PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL KONSELOR ADIKSI CONTOH KEPUTUSAN PENGANGKATAN KEMBALI KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL NOMOR .......... TENTANG PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL KONSELOR ADIKSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL, Menimbang : bahwa Saudara ……… NIP …… pangkat/golongan ruang …… jabatan ........., telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Konselor Adiksi; Mengingat : 1. UNDANG-UNDANG Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik INDONESIA Nomor 44 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Konselor Adiksi; 4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik INDONESIA Nomor 15 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Konselor Adiksi. MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : KESATU : Terhitung mulai tanggal ........... mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil: a. Nama : ................................................... b. NIP : ................................................... c. Pangkat/golongan ruang/TMT : ................................................... d. Unit kerja : ................................................... Dalam jabatan Konselor Adiksi jenjang .......... dengan angka kredit sebesar .......... (..........) KEDUA : ............................................………………………………………………...............**) KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya. ditetapkan di .……................ pada tanggal ....………........... NIP. TEMBUSAN: Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan*) 1. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*) 2. Pejabat yang berwenang MENETAPKAN angka kredit; 3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan*); *) Dicoret yang tidak perlu **) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd BIMA HARIA WIBISANA

Peraturan Badan Nomor 15 Tahun 2019 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL KONSELOR ADIKSI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kesatu

Pasal 2

BAB Kedua

Pasal 3

BAB Ketiga

Pasal 4

BAB Keempat

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kesatu

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 7

BAB Ketiga

Pasal 8

Pasal 9

BAB IV

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kesatu

Pasal 10

BAB Kedua

Pasal 11

BAB V

Pasal 12

Pasal 13

BAB Kesatu

Pasal 12

BAB Kedua

Pasal 13

Pasal 14

BAB 1

Pasal 14

Pasal 15

BAB 2

Pasal 15

Pasal 16

BAB 3

Pasal 16

Pasal 17

BAB 4

Pasal 17

BAB VI

Pasal 18

BAB VII

Pasal 19

BAB VIII

Pasal 20

Pasal 21

BAB Kesatu

Pasal 20

BAB Kedua

Pasal 21

BAB IX

Pasal 22

Pasal 23

BAB Kesatu

Pasal 22

BAB Kedua

Pasal 23

BAB X

Pasal 24

Pasal 25

BAB Kesatu

Pasal 24

BAB Kedua