Koreksi Pasal 9

(1) Dalam penyelenggaraan Satu Data, Walidata dan/atau Produsen Data mendapatkan dukungan data dari kementerian/lembaga/badan yang meliputi: a. walidata kementerian/lembaga; dan/atau b. badan yang menyelenggarakan urusan kepegawaian di daerah. (2) Badan yang menyelenggarakan urusan kepegawaian di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. (3) Dukungan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, penyebarluasan, dan penggunaan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.