Koreksi Pasal 37

(1) Dalam hal untuk kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (1), Polisi Kehutanan dapat melaksanakan kegiatan penunjang, meliputi: a. pengajar/pelatih di bidang tugas Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan; b. keanggotaan dalam satuan khusus perlindungan dan pengamanan hutan; c. keanggotaan dalam Tim Penilai atau tim Uji Kompetensi; d. perolehan penghargaan/tanda jasa; e. perolehan gelar/ijazah lain; f. pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan; atau g. kegiatan penyelamatan di Kawasan hutan. (2) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan, dengan kumulatif Angka Kredit paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat. (3) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk satu kali kenaikan pangkat. (4) Penilaian Angka Kredit kegiatan penunjang, dibuat sesuai contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.