Koreksi Pasal 2

(1) Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang Kepolisian Kehutanan pada Instansi Pemerintah. (2) Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier PNS. (3) Polisi Kehutanan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan, ditetapkan dalam peta jabatan. (4) Penentuan berkedudukan dan bertanggungjawab secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan struktur organisasi masing-masing Instansi Pemerintah. (5) Peta jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.