Koreksi Pasal 10

(1) Deputi yang membidangi pengawasan dan pengendalian dalam menindaklanjuti usulan penetapan pemblokiran dan/atau pembukaan pemblokiran membentuk Tim. (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah setara pejabat pimpinan tinggi pratama dari unit dan/atau instansi terkait. (3) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim memberikan rekomendasi kepada deputi yang membidangi pengawasan dan pengendalian untuk diajukan atau tidak dapat diajukan penetapan pemblokiran dan/atau pembukaan pemblokiran. (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditindaklanjuti dengan: a. dikembalikan kepada pengusul melalui surat apabila usulan tidak dapat diajukan penetapan pemblokiran dan/atau pembukaan pemblokiran disertai dengan alasan; atau b. diajukan penetapan pemblokiran dan/atau pembukaan pemblokiran kepada Kepala BKN.