Koreksi Pasal 17

(1) Penggantian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) segera dibayarkan secara tunai atau angsuran. (2) Dalam hal Kerugian Negara sebagai akibat perbuatan melanggar hukum, Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Negara paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani. (3) Dalam hal Kerugian Negara sebagai akibat kelalaian, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Negara dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani. (4) Dalam kondisi tertentu, jangka waktu penggantian Kerugian Negara dapat ditetapkan selain jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi sebagai berikut: a. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak memiliki kemampuan keuangan untuk mengganti Kerugian Negara dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3); b. Adanya jaminan pembayaran melalui pemotongan penghasilan atau pensiun sebagai penggantian Kerugian Negara tersebut dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menjamin akan terpulihkan Kerugian Negara tersebut; dan c. Jumlah Kerugian Negara yang harus dipulihkan lebih besar dari atau sama dengan Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). (6) Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja mengupayakan pengembalian Kerugian Negara melalui pemotongan gaji dan/atau tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b serendah-rendahnya sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari gaji dan/atau tunjangan tiap bulan sampai lunas. (7) Dalam hal Pihak Yang Merugikan memasuki masa pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, maka Kepala Satuan Kerja dalam membuat Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada negara dan dilakukan pemotongan serendah-rendahnya sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari yang diterima oleh penerima pensiun tiap bulan untuk pelunasan Kerugian Negara. (8) Penetapan jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) dilaksanakan berdasarkan permohonan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang disampaikan kepada Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana u.p. Sekretaris Utama melalui Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja. (9) Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (7) kepada Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana u.p. Sekretaris Utama dengan melampirkan rekomendasi dari TPKN. (10) Penetapan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Sekretaris Utama atas nama Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana dan disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris. (11) Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja wajib melakukan pemantauan atas ketaatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melakukan pembayaran sesuai dengan SKTJM. (12) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja menyampaikan teguran tertulis. (13) Dalam hal Kepala Satker/ Atasan Kepala Satker tidak melaksanakan kewajiban pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat 11 dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.