Peraturan Badan Nomor 7 Tahun 2019 tentang JABATAN DAN KE...

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disingkat BKKBN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. 2. Pegawai di Lingkungan BKKBN yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai lain yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan BKKBN. 3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 4. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi Jabatan. 5. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat Jabatan berdasarkan nilai suatu Jabatan.

Pasal 1

Pasal 2

Koreksi

(1) Pegawai wajib melaksanakan tugas sesuai dengan jabatannya. (2) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Jabatan pimpinan tinggi; b. Jabatan administrasi; dan c. Jabatan fungsional.

Pasal 3

Koreksi

(1) Jabatan pimpinan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri atas: a. Jabatan pimpinan tinggi utama; b. Jabatan pimpinan tinggi madya; dan c. Jabatan pimpinan tinggi pratama; (2) Jabatan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri atas: a. Jabatan administrator; b. Jabatan pengawas; dan c. Jabatan pelaksana. (3) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. (4) Jenjang Jabatan Fungsional keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: a. ahli utama; b. ahli madya; c. ahli muda; dan d. ahli pertama. (5) Jenjang Jabatan fungsional keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: a. penyelia; b. mahir; c. terampil; dan d. pemula.

Pasal 4

Koreksi

(1) Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sebagai dasar penetapatan Kelas Jabatan. (2) Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan persetujuan penetapan hasil evaluasi Jabatan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 5

Koreksi

(1) Jabatan dan kelas jabatan pimpinan tinggi utama, pimpinan tinggi madya, pimpinan tinggi pratama, administrator, dan pengawas di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Pusat tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. (2) Jabatan dan kelas jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator, dan pengawas di lingkungan Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. (3) Jabatan dan kelas jabatan fungsional di lingkungan Badan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. (4) Jabatan dan kelas jabatan pelaksana di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 6

Koreksi

Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan sebagai dasar pembayaran tunjangan kinerja bagi Pegawai.

Pasal 7

Koreksi

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku: a. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 249/PER/B2/2011 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; dan b. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 249/PER/B2/2011 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Koreksi

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 November 2019 KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, ttd HASTO WARDOYO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Desember 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

Peraturan Badan Nomor 7 Tahun 2019 tentang JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8