PERBAN

Peraturan Badan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

PERBAN Nomor 18 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Sistem Pengendalian Intern yang selanjutnya disingkat SPI adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang- undangan. 2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern, yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. 3. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. 4. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disebut BKKBN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian dengan seluruh satuan kerja yang ada di bawah koordinasinya dan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan program Kependudukan dan Keluarga Berencana dengan dana utamanya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 5. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disebut BPKP, adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada PRESIDEN. 6. Unit Kerja Organisasi adalah unit kerja Eselon I yang dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya. 7. Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP adalah Petunjuk Pelaksanaan atas penyelenggaraan SPIP, yang memuat kebijakan, strategi, metodologi penerapan, dan pengintegrasian seluruh aktivitas manajemen pemerintahan, untuk memastikan bahwa seluruh unsur SPIP telah terbangun dalam program/kegiatan untuk menjamin pencapaian tujuan yang ditetapkan. 8. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

BAB V

PENYELENGGARAAN SPIP

Pasal 7

Koreksi

(1) Sekretaris Utama dalam rangka membantu Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), melakukan koordinasi penyelenggaraan SPIP BKKBN dengan seluruh Pimpinan Unit Eselon I dan seluruh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi serta bekerja sama dengan Satgas SPIP di lingkungan BKKBN. (2) Pimpinan Unit Eselon I (Sekretaris Utama/Deputi/ Inspektur Utama) menyelenggarakan SPIP di lingkungan kerjanya bekerja sama dengan Satgas SPIP unit eselon I. (3) Kepala Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi di lingkungan kerjanya menyelenggarakan SPIP bekerja sama dengan Satgas SPIP Perwakilan BKKBN Provinsi. (4) Pimpinan Unit Eselon I dan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi bertanggung jawab terhadap efektivitas penyelenggaraan SPIP di lingkungannya masing-masing dalam pelaksanaan kegiatan tugas dan fungsi; (5) Tolok ukur efektivitas penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling sedikit tidak memilik hambatan: a. yang mengganggu pencapaian tujuan unit eselon I atau Perwakilan BKKBN Provinsi; b. yang mempengaruhi kehandalan pertanggungjawaban keuangan satuan kerja; c. dalam pengelolaan aset termasuk pemanfaatannya di satuan kerja; d. dalam menjalankan dan pencapaian tujuan program, kegiatan, dan output dengan tetap taat terhadap hukum dan peraturan perundang- undangan; e. dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan efisien; dan f. dalam pemenuhan hak dan kewajiban pegawai. (6) Pencapaian tolok ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit dapat diukur dari Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan maupun laporan hasil pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan dari instansi lainnya.

Pasal 8

(1) Dalam rangka memperkuat dan menunjang efektivitas penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja, serta pembinaan penyelenggaraan SPIP di lingkungan BKKBN. (2) Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektorat Utama. (3) Pembinaan penyelenggaraan SPIP di lingkungan BKKBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretariat Utama dan Satgas SPIP di lingkungan BKKBN. (4) Dalam pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Inspektur Utama bertindak sebagai evaluator melaksanakan evaluasi secara berkala terhadap penyelenggaraan SPIP di lingkungan BKKBN. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi secara berkala terhadap penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), akan diatur lebih lanjut oleh Inspektur Utama.

Pasal 9

Inspektorat Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) melakukan pengawasan intern terhadap seluruh penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja, melalui: a. audit; b. reviu; c. evaluasi; d. pemantauan; dan e. kegiatan pengawasan lainnya.

Peraturan Badan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

BAB IV

Pasal 5

Pasal 6

BAB V

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB VI

Pasal 10

BAB VII

Pasal 11

BAB VIII

Pasal 12

Pasal 13