Koreksi Pasal 8

(1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya yang pengangkatannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja. (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Dalam pelaksanaan tugas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dapat dibentuk Koordinator pelaksana fungsi pelayanan teknis Fungsional. (5) Koordinator pelaksana fungsi pelayanan teknis Fungsional ditetapkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.