Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik…

Pasal 1

(1) Dana Alokasi Khusus Fisik Subbidang Keluarga Berencana dan Subbidang Penurunan Stunting Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut DAK Fisik Subbidang KB dan Subbidang Penurunan Stunting KB adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik. (2) DAK Fisik Subbidang KB dan Subbidang Penurunan Stunting KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota untuk membantu mendanai kegiatan fisik dalam penyelenggaraan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai dengan prioritas pembangunan nasional.

Pasal 1

Pasal 3

Koreksi

(1) Pengelolaan DAK Fisik Subbidang KB dan Subbidang Penurunan Stunting KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diarahkan untuk menu kegiatan, meliputi: a. dana alokasi khusus fisik reguler; dan b. dana alokasi khusus fisik penugasan. (2) Kegiatan dana alokasi khusus fisik reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. pengadaan sarana prasarana klinik pelayanan keluarga berencana; b. pembangunan, alih fungsi, atau pengembangan gudang alat dan obat kontrasepsi; c. pengadaan sarana transportasi pelayanan keluarga berencana; d. pengadaan mobil unit penerangan keluarga berencana; e. pengadaan sarana komunikasi informasi dan edukasi kit, dan media lini lapangan; f. pengadaan media atau alat pengolah data; g. pembangunan, alih fungsi, atau pengembangan balai penyuluhan keluarga berencana; h. pengadaan sarana petugas lapangan keluarga berencana; dan i. pengadaan sarana dan prasarana rumah data kependudukan di kampung keluarga berencana percontohan. (3) Dana alokasi khusus fisik reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan usulan dari pemerintah daerah kabupaten/kota. (4) Dana alokasi khusus fisik penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melalui penyediaan bina keluarga balita kit stunting. (5) Dana alokasi khusus fisik penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan usulan dari pemerintah daerah kabupaten/kota dengan wilayah atau lokus stunting yang telah ditetapkan pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Pasal 4

Koreksi

DAK Fisik Subbidang KB dan Subbidang Penurunan Stunting KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan sesuai dengan petunjuk operasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 5

Koreksi

Petunjuk Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan sebagai acuan bagi pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pengelolaan DAK Fisik Subbidang KB dan Subbidang Penurunan Stunting KB.

Pasal 6

Koreksi

(1) Pemerintah daerah dapat menggunakan paling banyak 5% (lima persen) dari alokasi DAK Fisik Subbidang KB dan Subbidang Penurunan Stunting KB untuk mendanai kegiatan penunjang yang berhubungan langsung dengan kegiatan DAK Fisik Subbidang KB dan Subbidang Penurunan Stunting KB. (2) Kegiatan penunjang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual; b. biaya tender; c. honorarium fasilitator kegiatan DAK Fisik Subbidang KB dan Subbidang Penurunan Stunting KB yang dilakukan secara swakelola; d. jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual; e. penyelenggaraan rapat koordinasi di pemerintah daerah; f. perjalanan dinas ke atau dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengawasan; dan g. pelaksanaan reviu oleh inspektorat provinsi atau kabupaten/kota, tidak termasuk honorarium reviu. (3) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh pemerintah daerah untuk percepatan pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Subbidang KB dan Subbidang Penurunan Stunting KB di kabupaten/kota sesuai dengan target atau sasaran yang telah ditetapkan. (4) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah. (5) Pelaksanaan kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Koreksi

(1) Pemerintah daerah kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan DAK Fisik Subbidang KB dan Subbidang Penurunan Stunting KB yang terdiri atas laporan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan dana serta capaian keluaran kegiatan secara berkala. (2) Laporan sebagaimana disebut ayat (1) disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Koreksi

(1) Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional melalui tim pengendali DAK Fisik Subbidang KB dan Subbidang Penurunan Stunting KB melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan, pengelolaan, dan penggunaan DAK Fisik Subbidang KB dan Subbidang Penurunan Stunting KB terhadap target atau sasaran keluaran yang telah ditetapkan dan dampak serta manfaat pelaksanaan kegiatan. (2) Tim pengendali DAK Fisik Subbidang KB dan Subbidang Penurunan Stunting KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan pemantauan dan evaluasi secara bersama-sama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri. (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengalokasian DAK Fisik Subbidang KB dan Subbidang Penurunan Stunting KB pada tahun berikutnya.

Pasal 9

Koreksi

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku: a. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor 21 Tahun 2018 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Subbidang Keluarga Berencana; dan b. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Penurunan Prevalensi Stunting Melalui Penyediaan Bina Keluarga Balita Kit Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 1038), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Koreksi

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2019 KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, ttd. HASTO WARDOYO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA

Peraturan Badan Nomor 10 Tahun 2019 tentang PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK SUBBIDANG KELUARGA BERENCANA DAN SUBBIDANG PENURUNAN STUNTING KELUARGA BERENCANA

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10