Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:
1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan MENETAPKAN pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS, dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pelaksanaan kegiatan terkait penyelenggaraan informasi geospasial, pembinaan penyelenggaraan informasi geospasial, dan pembangunan infrastruktur informasi geospasial.
5. Pejabat Fungsional Surveyor Pemetaan yang selanjutnya disebut Surveyor Pemetaan adalah PNS serta diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melaksanakan kegiatan penyelenggaraan informasi geospasial, pembinaan penyelenggaraan informasi geospasial, dan pembangunan infrastruktur informasi geospasial.
6. Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Kategori Keterampilan adalah Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya
mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis dan prosedur kerja di bidang penyelenggaraan informasi geospasial, pembinaan penyelenggaraan informasi geospasial, dan pembangunan infrastruktur informasi geospasial.
7. Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Kategori Keahlian adalah Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan yang mempunyai kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan, metodologi, dan teknik analisis di bidang penyelenggaraan informasi geospasial, pembinaan penyelenggaraan informasi geospasial, dan pembangunan infrastruktur informasi geospasial.
8. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh Surveyor Pemetaan dalam rangka pembinaan karir yang bersangkutan.
9. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Surveyor Pemetaan sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
10. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan Angka Kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat dan/atau jabatan dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan.
11. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam sasaran kerja pegawai serta menilai capaian kinerja dalam bentuk Angka Kredit Pejabat Fungsional Surveyor Pemetaan.
12. Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi adalah standar kemampuan yang disyaratkan untuk dapat melakukan pekerjaan tertentu dalam bidang penyelenggaraan informasi geospasial, pembinaan penyelenggaraan informasi geospasial, dan pembangunan infrastruktur informasi geospasial yang menyangkut aspek pengetahuan, keahlian, serta sikap kerja tertentu yang relevan dengan tugas dan syarat jabatan.
13. Uji Kompetensi adalah proses pengujian dan penilaian untuk pemenuhan Standar Kompetensi pada setiap jenjang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan.
14. Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Surveyor Pemetaan sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan.
15. Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama pada jenjang jabatan yang akan diduduki yang harus dicapai
oleh Surveyor Pemetaan sebagai prasyarat pencapaian Hasil Kerja.
16. Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.
(1) Surveyor Pemetaan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang penyelenggaraan informasi geospasial, pembinaan penyelenggaraan informasi geospasial, dan pembangunan infrastruktur informasi geospasial pada instansi pemerintah.
(2) Surveyor Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan.
(3) Kedudukan Surveyor Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja.
(4) Penetapan peta jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 4
(1) Tugas Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan terdiri atas:
a. melaksanakan kegiatan penyelenggaraan informasi geospasial;
b. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan informasi geospasial; dan
c. melaksanakan pembangunan infrastruktur informasi geospasial.
(2) Unsur, sub-unsur, dan uraian kegiatan dari tugas Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan.
Pasal 5
(1) Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan terdiri atas:
a. Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Kategori Keterampilan; dan
b. Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Kategori Keahlian.
(2) Jenjang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Kategori Keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. Surveyor Pemetaan Terampil;
b. Surveyor Pemetaan Mahir; dan
c. Surveyor Pemetaan Penyelia.
(3) Jenjang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Kategori Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. Surveyor Pemetaan Ahli Pertama;
b. Surveyor Pemetaan Ahli Muda;
c. Surveyor Pemetaan Ahli Madya; dan
d. Surveyor Pemetaan Ahli Utama.
Pasal 6
Pangkat dan golongan ruang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Kategori Keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:
a. Surveyor Pemetaan Terampil yang terdiri atas:
1. pangkat Pengatur, golongan ruang II/c; dan
2. pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
b. Surveyor Pemetaan Mahir yang terdiri atas:
1. pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
2. pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
c. Surveyor Pemetaan Penyelia yang terdiri atas:
1. pangkat Penata, golongan ruang III/c; dan
2. pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
Pasal 7
Pangkat dan golongan ruang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Kategori Keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:
a. Surveyor Pemetaan Ahli Pertama yang terdiri atas:
1. pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
2. pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
b. Surveyor Pemetaan Ahli Muda yang terdiri atas:
1. pangkat Penata, golongan ruang III/c; dan
2. pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
c. Surveyor Pemetaan Ahli Madya yang terdiri atas:
1. pangkat Pembina, golongan ruang IV/a;
2. pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b;
dan
3. pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
d. Surveyor Pemetaan Ahli Utama yang terdiri atas:
1. pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
2. pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e.
(1) Surveyor Pemetaan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang penyelenggaraan informasi geospasial, pembinaan penyelenggaraan informasi geospasial, dan pembangunan infrastruktur informasi geospasial pada instansi pemerintah.
(2) Surveyor Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan.
(3) Kedudukan Surveyor Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja.
(4) Penetapan peta jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1) Tugas Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan terdiri atas:
a. melaksanakan kegiatan penyelenggaraan informasi geospasial;
b. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan informasi geospasial; dan
c. melaksanakan pembangunan infrastruktur informasi geospasial.
(2) Unsur, sub-unsur, dan uraian kegiatan dari tugas Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan.
(1) Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan terdiri atas:
a. Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Kategori Keterampilan; dan
b. Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Kategori Keahlian.
(2) Jenjang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Kategori Keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. Surveyor Pemetaan Terampil;
b. Surveyor Pemetaan Mahir; dan
c. Surveyor Pemetaan Penyelia.
(3) Jenjang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Kategori Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. Surveyor Pemetaan Ahli Pertama;
b. Surveyor Pemetaan Ahli Muda;
c. Surveyor Pemetaan Ahli Madya; dan
d. Surveyor Pemetaan Ahli Utama.
Pangkat dan golongan ruang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Kategori Keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:
a. Surveyor Pemetaan Terampil yang terdiri atas:
1. pangkat Pengatur, golongan ruang II/c; dan
2. pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
b. Surveyor Pemetaan Mahir yang terdiri atas:
1. pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
2. pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
c. Surveyor Pemetaan Penyelia yang terdiri atas:
1. pangkat Penata, golongan ruang III/c; dan
2. pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
Pasal 7
Pangkat dan golongan ruang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Kategori Keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:
a. Surveyor Pemetaan Ahli Pertama yang terdiri atas:
1. pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
2. pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
b. Surveyor Pemetaan Ahli Muda yang terdiri atas:
1. pangkat Penata, golongan ruang III/c; dan
2. pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
c. Surveyor Pemetaan Ahli Madya yang terdiri atas:
1. pangkat Pembina, golongan ruang IV/a;
2. pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b;
dan
3. pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
d. Surveyor Pemetaan Ahli Utama yang terdiri atas:
1. pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
2. pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e.
BAB III
PENETAPAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL SURVEYOR PEMETAAN
(1) Kebutuhan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan pada instansi pemerintah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
(2) Penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan berdasarkan rekomendasi yang diterbitkan oleh Badan.
(1) Untuk memperoleh penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan pada instansi pemerintah, Pejabat yang Berwenang mengajukan permohonan rekomendasi kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan kepada kepala Badan.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
a. sesuai dengan format permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
dan
b. melampirkan tabel rekapitulasi kebutuhan dan hasil perhitungan kebutuhan untuk setiap jenjang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan pada instansi pemerintah.
(3) Perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan pada instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan
menghitung volume beban kerja berdasarkan indikator kebutuhan yang terdiri atas:
a. volume setiap kegiatan penyelenggaran informasi geospasial;
b. volume setiap kegiatan pembinaan informasi geospasial; dan
c. volume setiap kegiatan pembangunan infrastruktur informasi geospasial, dalam 1 (satu) tahun.
(4) Ketentuan mengenai tata cara perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan pada instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) ditetapkan oleh kepala Badan setelah mendapatkan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
Pasal 10
(1) Terhadap permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Badan melaksanakan pemeriksaan.
(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
Pasal 11
(1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, kepala Badan:
a. menyetujui permohonan rekomendasi; atau
b. menolak permohonan rekomendasi.
(2) Dalam hal kepala Badan menyetujui permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kepala Badan menerbitkan rekomendasi penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan.
(3) Dalam hal kepala Badan menolak permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, kepala Badan menerbitkan keterangan berupa penolakan pemberian rekomendasi disertai dengan alasan penolakan.
(4) Rekomendasi penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan keterangan berupa penolakan pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pejabat yang Berwenang pemohon rekomendasi kebutuhan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan pada instansi pemerintah paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak rekomendasi atau keterangan diterbitkan.
(5) Permohonan rekomendasi yang telah ditolak, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan kembali kepada kepala Badan setelah diperbaiki berdasarkan alasan penolakan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3).
Pasal 12
(1) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Pejabat yang Berwenang mengusulkan penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan pada instansi pemerintah kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
(2) Pengusulan penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan pada instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Pasal 13
Instansi pemerintah harus MENETAPKAN rincian detail Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan setiap tahun selama penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan.
Pasal 14
Penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan pada instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan rincian detail Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan setiap tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus disampaikan kepada Badan dan lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian.
(1) Kebutuhan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan pada instansi pemerintah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
(2) Penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan berdasarkan rekomendasi yang diterbitkan oleh Badan.
(1) Untuk memperoleh penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan pada instansi pemerintah, Pejabat yang Berwenang mengajukan permohonan rekomendasi kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan kepada kepala Badan.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
a. sesuai dengan format permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
dan
b. melampirkan tabel rekapitulasi kebutuhan dan hasil perhitungan kebutuhan untuk setiap jenjang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan pada instansi pemerintah.
(3) Perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan pada instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan
menghitung volume beban kerja berdasarkan indikator kebutuhan yang terdiri atas:
a. volume setiap kegiatan penyelenggaran informasi geospasial;
b. volume setiap kegiatan pembinaan informasi geospasial; dan
c. volume setiap kegiatan pembangunan infrastruktur informasi geospasial, dalam 1 (satu) tahun.
(4) Ketentuan mengenai tata cara perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan pada instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) ditetapkan oleh kepala Badan setelah mendapatkan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
Pasal 10
(1) Terhadap permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Badan melaksanakan pemeriksaan.
(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
Pasal 11
(1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, kepala Badan:
a. menyetujui permohonan rekomendasi; atau
b. menolak permohonan rekomendasi.
(2) Dalam hal kepala Badan menyetujui permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kepala Badan menerbitkan rekomendasi penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan.
(3) Dalam hal kepala Badan menolak permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, kepala Badan menerbitkan keterangan berupa penolakan pemberian rekomendasi disertai dengan alasan penolakan.
(4) Rekomendasi penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan keterangan berupa penolakan pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pejabat yang Berwenang pemohon rekomendasi kebutuhan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan pada instansi pemerintah paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak rekomendasi atau keterangan diterbitkan.
(5) Permohonan rekomendasi yang telah ditolak, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan kembali kepada kepala Badan setelah diperbaiki berdasarkan alasan penolakan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3).
Pasal 12
(1) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Pejabat yang Berwenang mengusulkan penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan pada instansi pemerintah kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
(2) Pengusulan penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan pada instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Pasal 13
Instansi pemerintah harus MENETAPKAN rincian detail Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan setiap tahun selama penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan.
Pasal 14
Penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan pada instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan rincian detail Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan setiap tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus disampaikan kepada Badan dan lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian.
BAB IV
PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL SURVEYOR PEMETAAN
(1) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan dilakukan melalui:
a. pengangkatan pertama;
b. perpindahan dari jabatan lain; dan
c. promosi.
(2) Untuk dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS harus memenuhi syarat pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan ditetapkan oleh:
a. untuk Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Ahli Utama; dan
b. PPK untuk Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan
Ahli Pertama sampai dengan Ahli Madya.
Pasal 16
Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan yang dilakukan melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:
a. tersedia lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan; dan
b. PNS memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah:
1. diploma tiga bidang ilmu survei pemetaan, kebumian, rekayasa, atau informatika untuk Surveyor Pemetaan Kategori Keterampilan; atau
2. sarjana atau diploma empat bidang ilmu survei pemetaan, kebumian, rekayasa, atau informatika untuk Surveyor Pemetaan Kategori Keahlian.
Pasal 17
Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan di instansi pemerintah melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dilakukan melalui tahapan:
a. pimpinan unit kerja menyampaikan usulan pengangkatan pertama ke dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan kepada pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian yang disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
b. usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dilengkapi dengan dokumen:
1. salinan surat keputusan calon PNS;
2. salinan surat keputusan PNS;
3. salinan keterangan sehat jasmani dan rohani;
4. salinan ijazah terakhir sesuai kualifikasi yang telah dilegalisasi oleh Pejabat yang Berwenang; dan
5. salinan nilai prestasi kerja 1 (satu) tahun terakhir.
c. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian di instansi pemerintah memproses penetapan keputusan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
d. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian di instansi pemerintah menyerahkan salinan keputusan pengangkatan dan berita acara pelantikan dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan kepada kepala Badan.
Pasal 18
(1) Calon PNS yang akan menduduki formasi Surveyor Pemetaan melalui pengangkatan pertama setelah diangkat sebagai PNS, paling lama 1 (satu) tahun, harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan.
(2) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan melebihi 1 (satu) tahun setelah diangkat sebagai PNS, PNS yang bersangkutan tidak diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi sampai diangkat dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan.
Pasal 19
(1) PNS yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan melalui pengangkatan pertama harus mengikuti dan lulus pelatihan fungsional Surveyor Pemetaan paling lambat 3 (tiga) tahun setelah diangkat dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan.
(2) Dalam hal PNS yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan melalui pengangkatan pertama tidak lulus pelatihan fungsional Surveyor Pemetaan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS tidak diberikan kenaikan jenjang satu tingkat di atasnya.
Pasal 20
(1) Angka Kredit awal untuk pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan dinilai dan ditetapkan pada saat mulai melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan.
(2) Angka Kredit awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Angka Kredit awal untuk pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Kategori Keterampilan sebesar 0 (nol);
b. Angka Kredit awal untuk pengangkatan pertama dengan kualifikasi sarjana atau diploma empat dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Kategori Keahlian jenjang Ahli Pertama sebesar 0 (nol); dan
c. Angka Kredit awal untuk pengangkatan pertama dengan kualifikasi pendidikan magister dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Kategori Keahlian jenjang Ahli Pertama sebesar 50 (lima puluh).
Pasal 21
Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan yang dilakukan melalui perpindahan dari jabatan
lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan:
a. tersedia lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan;
b. PNS telah memenuhi batas usia pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan yang dilakukan melalui perpindahan dari jabatan lain pada saat pelantikan dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan yakni berusia:
1. 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Kategori Keterampilan, Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Ahli Pertama dan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Ahli Muda;
2. 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Ahli Madya;
3. 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Ahli Utama bagi PNS yang telah menduduki jabatan pimpinan tinggi; dan
4. 63 (enam puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Ahli Utama dari Pejabat fungsional jenjang Ahli Utama lain yang serumpun dengan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan;
c. PNS telah memiliki surat keterangan lulus Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan; dan
d. PNS memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah:
1. diploma tiga di bidang ilmu survei pemetaan, kebumian, rekayasa, informatika, atau bidang ilmu lain yang relevan dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Kategori Keterampilan; atau
2. berijazah sesuai dengan syarat jenjang jabatan di bidang ilmu survei pemetaan, kebumian, rekayasa, informatika atau bidang ilmu lain yang relevan dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Kategori Keahlian.
Pasal 22
Pasal 23
PNS yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan melalui perpindahan dari jabatan lain harus mengikuti dan lulus pelatihan fungsional Surveyor Pemetaan.
Pasal 24
Pangkat PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan melalui perpindahan dari jabatan lain ditetapkan sama dengan pangkat yang dimiliki pada jabatan sebelumnya.
Pasal 25
(1) Jenjang jabatan PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan melalui perpindahan dari jabatan lain disesuaikan dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang.
(2) Perhitungan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pembinaan kepegawaian jabatan fungsional.
Pasal 26
Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan yang dilakukan melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan:
a. tersedia lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan;
b. PNS telah memenuhi kriteria yang terdiri atas:
1. Surveyor Pemetaan termasuk dalam kelompok rencana suksesi;
2. Surveyor Pemetaan telah menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi dan kepentingan nasional, dan diakui oleh lembaga pemerintah terkait bidang inovasinya; atau
3. Surveyor Pemetaan memenuhi Standar Kompetensi
jenjang jabatan yang akan diduduki;
c. PNS telah memiliki surat keterangan lulus Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan;
d. PNS telah memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah:
1. diploma tiga di bidang ilmu survei pemetaan, kebumian, rekayasa, informatika, atau bidang ilmu lain yang relevan dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Kategori Keterampilan; atau
2. berijazah sesuai dengan syarat jenjang jabatan di bidang ilmu survei pemetaan, kebumian, rekayasa, informatika atau bidang ilmu lain yang relevan dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Kategori Keahlian.
Pasal 27
Pasal 28
Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan melalui promosi tidak bisa dilaksanakan untuk kenaikan pangkat lebih dari satu tingkat lebih tinggi dalam satu kategori.
Pasal 29
(1) Jenjang jabatan PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan melalui promosi disesuaikan dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang.
(2) Perhitungan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pembinaan kepegawaian jabatan fungsional.
Pasal 30
(1) Setiap PNS yang diangkat menjadi Surveyor Pemetaan dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
(2) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan dilakukan melalui:
a. pengangkatan pertama;
b. perpindahan dari jabatan lain; dan
c. promosi.
(2) Untuk dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS harus memenuhi syarat pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan ditetapkan oleh:
a. untuk Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Ahli Utama; dan
b. PPK untuk Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan
Ahli Pertama sampai dengan Ahli Madya.
Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan yang dilakukan melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:
a. tersedia lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan; dan
b. PNS memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah:
1. diploma tiga bidang ilmu survei pemetaan, kebumian, rekayasa, atau informatika untuk Surveyor Pemetaan Kategori Keterampilan; atau
2. sarjana atau diploma empat bidang ilmu survei pemetaan, kebumian, rekayasa, atau informatika untuk Surveyor Pemetaan Kategori Keahlian.
Pasal 17
Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan di instansi pemerintah melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dilakukan melalui tahapan:
a. pimpinan unit kerja menyampaikan usulan pengangkatan pertama ke dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan kepada pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian yang disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
b. usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dilengkapi dengan dokumen:
1. salinan surat keputusan calon PNS;
2. salinan surat keputusan PNS;
3. salinan keterangan sehat jasmani dan rohani;
4. salinan ijazah terakhir sesuai kualifikasi yang telah dilegalisasi oleh Pejabat yang Berwenang; dan
5. salinan nilai prestasi kerja 1 (satu) tahun terakhir.
c. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian di instansi pemerintah memproses penetapan keputusan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
d. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian di instansi pemerintah menyerahkan salinan keputusan pengangkatan dan berita acara pelantikan dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan kepada kepala Badan.
Pasal 18
(1) Calon PNS yang akan menduduki formasi Surveyor Pemetaan melalui pengangkatan pertama setelah diangkat sebagai PNS, paling lama 1 (satu) tahun, harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan.
(2) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan melebihi 1 (satu) tahun setelah diangkat sebagai PNS, PNS yang bersangkutan tidak diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi sampai diangkat dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan.
Pasal 19
(1) PNS yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan melalui pengangkatan pertama harus mengikuti dan lulus pelatihan fungsional Surveyor Pemetaan paling lambat 3 (tiga) tahun setelah diangkat dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan.
(2) Dalam hal PNS yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan melalui pengangkatan pertama tidak lulus pelatihan fungsional Surveyor Pemetaan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS tidak diberikan kenaikan jenjang satu tingkat di atasnya.
Pasal 20
(1) Angka Kredit awal untuk pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan dinilai dan ditetapkan pada saat mulai melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan.
(2) Angka Kredit awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Angka Kredit awal untuk pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Kategori Keterampilan sebesar 0 (nol);
b. Angka Kredit awal untuk pengangkatan pertama dengan kualifikasi sarjana atau diploma empat dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Kategori Keahlian jenjang Ahli Pertama sebesar 0 (nol); dan
c. Angka Kredit awal untuk pengangkatan pertama dengan kualifikasi pendidikan magister dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Kategori Keahlian jenjang Ahli Pertama sebesar 50 (lima puluh).
Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan yang dilakukan melalui perpindahan dari jabatan
lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan:
a. tersedia lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan;
b. PNS telah memenuhi batas usia pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan yang dilakukan melalui perpindahan dari jabatan lain pada saat pelantikan dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan yakni berusia:
1. 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Kategori Keterampilan, Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Ahli Pertama dan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Ahli Muda;
2. 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Ahli Madya;
3. 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Ahli Utama bagi PNS yang telah menduduki jabatan pimpinan tinggi; dan
4. 63 (enam puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Ahli Utama dari Pejabat fungsional jenjang Ahli Utama lain yang serumpun dengan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan;
c. PNS telah memiliki surat keterangan lulus Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan; dan
d. PNS memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah:
1. diploma tiga di bidang ilmu survei pemetaan, kebumian, rekayasa, informatika, atau bidang ilmu lain yang relevan dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Kategori Keterampilan; atau
2. berijazah sesuai dengan syarat jenjang jabatan di bidang ilmu survei pemetaan, kebumian, rekayasa, informatika atau bidang ilmu lain yang relevan dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Kategori Keahlian.
Pasal 22
Pasal 23
PNS yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan melalui perpindahan dari jabatan lain harus mengikuti dan lulus pelatihan fungsional Surveyor Pemetaan.
Pasal 24
Pangkat PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan melalui perpindahan dari jabatan lain ditetapkan sama dengan pangkat yang dimiliki pada jabatan sebelumnya.
Pasal 25
(1) Jenjang jabatan PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan melalui perpindahan dari jabatan lain disesuaikan dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang.
(2) Perhitungan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pembinaan kepegawaian jabatan fungsional.
Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan yang dilakukan melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan:
a. tersedia lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan;
b. PNS telah memenuhi kriteria yang terdiri atas:
1. Surveyor Pemetaan termasuk dalam kelompok rencana suksesi;
2. Surveyor Pemetaan telah menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi dan kepentingan nasional, dan diakui oleh lembaga pemerintah terkait bidang inovasinya; atau
3. Surveyor Pemetaan memenuhi Standar Kompetensi
jenjang jabatan yang akan diduduki;
c. PNS telah memiliki surat keterangan lulus Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan;
d. PNS telah memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah:
1. diploma tiga di bidang ilmu survei pemetaan, kebumian, rekayasa, informatika, atau bidang ilmu lain yang relevan dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Kategori Keterampilan; atau
2. berijazah sesuai dengan syarat jenjang jabatan di bidang ilmu survei pemetaan, kebumian, rekayasa, informatika atau bidang ilmu lain yang relevan dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Kategori Keahlian.
Pasal 27
Pasal 28
Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan melalui promosi tidak bisa dilaksanakan untuk kenaikan pangkat lebih dari satu tingkat lebih tinggi dalam satu kategori.
Pasal 29
(1) Jenjang jabatan PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan melalui promosi disesuaikan dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang.
(2) Perhitungan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pembinaan kepegawaian jabatan fungsional.
(1) Setiap PNS yang diangkat menjadi Surveyor Pemetaan dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
(2) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1) Kualitas Hasil Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a dinilai berdasarkan standar kualitas Hasil Kerja.
(2) Standar kualitas Hasil Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala Badan.
(3) Kualitas Hasil Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonversi menjadi Angka Kredit sesuai dengan uraian butir kegiatan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan.
(4) Rincian Hasil Kerja Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan.
Pasal 33
Perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b ditetapkan berdasarkan standar perilaku kerja dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan dan dilaksanakan penilaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a merupakan target Angka Kredit setiap tahun yang dihitung berdasarkan rincian Hasil Kerja.
(2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
Pasal 36
(1) Dalam hal Surveyor Pemetaan menduduki jenjang jabatan baru pada tahun berjalan, target Angka Kredit ditetapkan secara proporsional berdasarkan jumlah waktu sejak menduduki jabatan pada tahun berjalan.
(2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perhitungan Angka Kredit tahunan dibagi dua belas bulan dikalikan sisa jumlah bulan tahun berjalan.
Pasal 37
(1) Surveyor Pemetaan yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi namun belum tersedia lowongan jabatan harus memenuhi target Angka Kredit pemeliharaan setiap tahun.
(2) Target Angka Kredit pemeliharaan untuk Surveyor Pemetaan Kategori Keterampilan terdiri atas:
a. 4 (empat) untuk Surveyor Pemetaan Terampil;
b. 10 (sepuluh) untuk Surveyor Pemetaan Mahir; dan
c. 10 (sepuluh) untuk Surveyor Pemetaan Penyelia.
(3) Target Angka Kredit pemeliharaan untuk Surveyor Pemetaan Kategori Keahlian terdiri atas:
a. 10 (sepuluh) untuk Surveyor Pemetaan Ahli Pertama;
b. 20 (dua puluh) untuk Surveyor Pemetaan Ahli Muda;
c. 30 (tiga puluh) untuk Surveyor Pemetaan Ahli Madya; dan
d. 25 (dua puluh lima) untuk Surveyor Pemetaan Ahli Utama.
Pasal 38
(1) Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b merupakan Hasil Kerja dari unsur kegiatan utama pada jenjang jabatan yang harus dipenuhi oleh Surveyor Pemetaan.
(2) Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dihitung dalam pelaksanaan kenaikan jenjang jabatan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hasil Kerja Minimal ditetapkan oleh kepala Badan.
(1) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a merupakan target Angka Kredit setiap tahun yang dihitung berdasarkan rincian Hasil Kerja.
(2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(1) Dalam hal Surveyor Pemetaan menduduki jenjang jabatan baru pada tahun berjalan, target Angka Kredit ditetapkan secara proporsional berdasarkan jumlah waktu sejak menduduki jabatan pada tahun berjalan.
(2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perhitungan Angka Kredit tahunan dibagi dua belas bulan dikalikan sisa jumlah bulan tahun berjalan.
Pasal 37
(1) Surveyor Pemetaan yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi namun belum tersedia lowongan jabatan harus memenuhi target Angka Kredit pemeliharaan setiap tahun.
(2) Target Angka Kredit pemeliharaan untuk Surveyor Pemetaan Kategori Keterampilan terdiri atas:
a. 4 (empat) untuk Surveyor Pemetaan Terampil;
b. 10 (sepuluh) untuk Surveyor Pemetaan Mahir; dan
c. 10 (sepuluh) untuk Surveyor Pemetaan Penyelia.
(3) Target Angka Kredit pemeliharaan untuk Surveyor Pemetaan Kategori Keahlian terdiri atas:
a. 10 (sepuluh) untuk Surveyor Pemetaan Ahli Pertama;
b. 20 (dua puluh) untuk Surveyor Pemetaan Ahli Muda;
c. 30 (tiga puluh) untuk Surveyor Pemetaan Ahli Madya; dan
d. 25 (dua puluh lima) untuk Surveyor Pemetaan Ahli Utama.
(1) Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b merupakan Hasil Kerja dari unsur kegiatan utama pada jenjang jabatan yang harus dipenuhi oleh Surveyor Pemetaan.
(2) Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dihitung dalam pelaksanaan kenaikan jenjang jabatan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hasil Kerja Minimal ditetapkan oleh kepala Badan.
(1) Agar Angka Kredit bisa dinilai dan ditetapkan, Surveyor Pemetaan harus mengusulkan Angka Kredit.
(2) Pengusulan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melampirkan:
a. daftar usulan penilaian Angka Kredit yang disetujui oleh atasan langsung dan format penilaian angka kredit yang disusun sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
b. dokumen data dukung Hasil Kerja yang disetujui oleh atasan langsung;
c. hasil penilaian Angka Kredit terakhir;
d. salinan keputusan kenaikan pangkat, golongan, atau jabatan terakhir;
e. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Unsur Utama dari kegiatan Surveyor Pemetaan yang disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
f. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Unsur Pengembangan Profesi dari kegiatan Surveyor Pemetaan yang disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; dan
g. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Penunjang kegiatan Surveyor Pemetaan yang disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
Pasal 40
(1) Surveyor Pemetaan menyampaikan usulan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 kepada pejabat pengusul Angka Kredit.
(2) Pejabat pengusul Angka Kredit meneruskan usulan Angka Kredit Surveyor Pemetaan kepada Pejabat yang Berwenang MENETAPKAN Angka Kredit.
(3) Pejabat yang Berwenang MENETAPKAN Angka Kredit melaksanakan penilaian dan PAK berdasarkan usulan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Pejabat pengusul Angka Kredit dan Pejabat yang Berwenang MENETAPKAN Angka Kredit ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan.
Pasal 41
Pasal 42
(1) Keanggotaan Tim Penilai terdiri atas:
a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
c. anggota berjumlah ganjil.
(2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan yang meliputi:
a. anggota Tim Penilai harus berasal dari:
1. jabatan fungsional Surveyor Pemetaan atau pejabat pimpinan tinggi atau pejabat administrasi yang membawahi formasi Surveyor Pemetaan; dan
2. jabatan fungsional yang terkait dengan kepegawaian atau pejabat pimpinan tinggi atau pejabat administrasi yang memiliki tugas dan fungsi di bidang kepegawaian;
b. anggota Tim Penilai harus menduduki pangkat atau jabatan yang lebih tinggi atau setara dengan Surveyor Pemetaan yang akan dinilai;
c. anggota Tim Penilai harus memiliki kompetensi untuk melaksanakan penilaian Angka Kredit Surveyor Pemetaan;
d. ketua Tim Penilai dijabat oleh paling rendah pejabat administrator atau Surveyor Pemetaan Penyelia untuk penilaian Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Kategori Keterampilan dan pejabat pimpinan tinggi pratama atau Surveyor Pemetaan Ahli Madya untuk penilaian Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Kategori Keahlian; dan
e. sekretaris Tim Penilai harus berasal dari jabatan fungsional yang terkait dengan kepegawaian atau pejabat pimpinan tinggi atau pejabat administrasi yang memiliki tugas dan fungsi di bidang kepegawaian.
(3) Tim Penilai ditetapkan oleh:
a. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kepegawaian pada Badan untuk Tim Penilai tingkat pusat dan Tim Penilai tingkat kementerian/lembaga;
b. sekretaris daerah provinsi untuk Tim Penilai tingkat pemerintah provinsi; dan
c. sekretaris daerah kabupaten/kota untuk Tim Penilai tingkat pemerintah kabupaten/kota.
(4) Penetapan Tim Penilai tingkat kementerian/lembaga, Tim Penilai tingkat pemerintah provinsi, dan Tim Penilai tingkat pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah mendapat
persetujuan dari Badan.
Pasal 43
(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3), Tim Penilai dapat dibantu oleh:
a. sekretariat Tim Penilai; dan
b. tim teknis.
(2) Sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a bertugas membantu Tim Penilai dalam bidang pengadministrasian dan penatausahaan kegiatan penilaian.
(3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas untuk memberikan pertimbangan teknis terhadap penilaian yang bersifat khusus atau memerlukan keahlian tertentu dalam penilaian Angka Kredit Surveyor Pemetaan.
(4) Tim teknis bersifat ad hoc.
(5) Sekretariat Tim Penilai dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang MENETAPKAN Angka Kredit.
Pasal 44
Pasal 45
(1) Berdasarkan Berita Acara Penilaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pejabat yang Berwenang MENETAPKAN Angka Kredit menerbitkan keputusan penilaian Angka Kredit.
(2) Pejabat yang Berwenang MENETAPKAN Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah:
a. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan atau kepegawaian pada instansi pemerintah bagi Surveyor Pemetaan Ahli Utama; dan
b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan atau kepegawaian pada instansi pemerintah bagi:
1) Surveyor Pemetaan Terampil;
2) Surveyor Pemetaan Mahir;
3) Surveyor Pemetaan Penyelia;
4) Surveyor Pemetaan Ahli Pertama;
5) Surveyor Pemetaan Ahli Muda; dan 6) Surveyor Pemetaan Ahli Madya.
(3) Keputusan penilaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
a. Pejabat yang Berwenang mengusulkan Angka Kredit;
dan
b. Surveyor Pemetaan yang mengusulkan Angka Kredit.
(1) Agar Angka Kredit bisa dinilai dan ditetapkan, Surveyor Pemetaan harus mengusulkan Angka Kredit.
(2) Pengusulan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melampirkan:
a. daftar usulan penilaian Angka Kredit yang disetujui oleh atasan langsung dan format penilaian angka kredit yang disusun sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
b. dokumen data dukung Hasil Kerja yang disetujui oleh atasan langsung;
c. hasil penilaian Angka Kredit terakhir;
d. salinan keputusan kenaikan pangkat, golongan, atau jabatan terakhir;
e. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Unsur Utama dari kegiatan Surveyor Pemetaan yang disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
f. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Unsur Pengembangan Profesi dari kegiatan Surveyor Pemetaan yang disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; dan
g. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Penunjang kegiatan Surveyor Pemetaan yang disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
Pasal 40
(1) Surveyor Pemetaan menyampaikan usulan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 kepada pejabat pengusul Angka Kredit.
(2) Pejabat pengusul Angka Kredit meneruskan usulan Angka Kredit Surveyor Pemetaan kepada Pejabat yang Berwenang MENETAPKAN Angka Kredit.
(3) Pejabat yang Berwenang MENETAPKAN Angka Kredit melaksanakan penilaian dan PAK berdasarkan usulan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Pejabat pengusul Angka Kredit dan Pejabat yang Berwenang MENETAPKAN Angka Kredit ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan.
Pasal 41
Pasal 42
(1) Keanggotaan Tim Penilai terdiri atas:
a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
c. anggota berjumlah ganjil.
(2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan yang meliputi:
a. anggota Tim Penilai harus berasal dari:
1. jabatan fungsional Surveyor Pemetaan atau pejabat pimpinan tinggi atau pejabat administrasi yang membawahi formasi Surveyor Pemetaan; dan
2. jabatan fungsional yang terkait dengan kepegawaian atau pejabat pimpinan tinggi atau pejabat administrasi yang memiliki tugas dan fungsi di bidang kepegawaian;
b. anggota Tim Penilai harus menduduki pangkat atau jabatan yang lebih tinggi atau setara dengan Surveyor Pemetaan yang akan dinilai;
c. anggota Tim Penilai harus memiliki kompetensi untuk melaksanakan penilaian Angka Kredit Surveyor Pemetaan;
d. ketua Tim Penilai dijabat oleh paling rendah pejabat administrator atau Surveyor Pemetaan Penyelia untuk penilaian Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Kategori Keterampilan dan pejabat pimpinan tinggi pratama atau Surveyor Pemetaan Ahli Madya untuk penilaian Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Kategori Keahlian; dan
e. sekretaris Tim Penilai harus berasal dari jabatan fungsional yang terkait dengan kepegawaian atau pejabat pimpinan tinggi atau pejabat administrasi yang memiliki tugas dan fungsi di bidang kepegawaian.
(3) Tim Penilai ditetapkan oleh:
a. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kepegawaian pada Badan untuk Tim Penilai tingkat pusat dan Tim Penilai tingkat kementerian/lembaga;
b. sekretaris daerah provinsi untuk Tim Penilai tingkat pemerintah provinsi; dan
c. sekretaris daerah kabupaten/kota untuk Tim Penilai tingkat pemerintah kabupaten/kota.
(4) Penetapan Tim Penilai tingkat kementerian/lembaga, Tim Penilai tingkat pemerintah provinsi, dan Tim Penilai tingkat pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah mendapat
persetujuan dari Badan.
Pasal 43
(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3), Tim Penilai dapat dibantu oleh:
a. sekretariat Tim Penilai; dan
b. tim teknis.
(2) Sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a bertugas membantu Tim Penilai dalam bidang pengadministrasian dan penatausahaan kegiatan penilaian.
(3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas untuk memberikan pertimbangan teknis terhadap penilaian yang bersifat khusus atau memerlukan keahlian tertentu dalam penilaian Angka Kredit Surveyor Pemetaan.
(4) Tim teknis bersifat ad hoc.
(5) Sekretariat Tim Penilai dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang MENETAPKAN Angka Kredit.
(1) Tim Penilai melaksanakan penilaian Angka Kredit melalui persidangan yang diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.
(2) Persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Ketua Tim Penilai membagi tugas penilaian kepada anggota Tim Penilai melalui Sekretaris Tim Penilai;
b. Setiap berkas penilaian dinilai minimal oleh 2 (dua) orang anggota Tim Penilai;
c. Dalam hal hasil penilaian dari setiap anggota Tim Penilai selisihnya tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari perbedaan hasil penilaian kedua Tim Penilai di dalam berkas penilaian, maka hasil penilaian Angka Kredit disampaikan kepada Ketua Tim Penilai melalui Sekretaris Tim Penilai untuk disahkan;
d. besarnya Angka Kredit yang disampaikan oleh Tim Penilai dihitung berdasarkan angka rata-rata dari hasil penilaian kedua anggota Tim Penilai;
e. apabila hasil penilaian dari masing-masing Penilai sebagaimana dimaksud pada huruf d selisihnya lebih dari 10% (sepuluh persen) dari perbedaan hasil penilaian kedua Tim Penilai di dalam berkas penilaian, hasil penilaian terakhir ditentukan melalui sidang pleno;
f. Sidang pleno diikuti oleh anggota Tim Penilai Angka Kredit;
g. Pengambilan keputusan dalam sidang pleno Tim Penilai dilakukan dengan musyawarah mufakat;
h. Dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara terbanyak;
i. Sidang pleno pengambilan keputusan harus dihadiri paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Tim Penilai ditambah 1 (satu) orang anggota Tim Penilai; dan
j. Apabila diperlukan klarifikasi tentang Hasil Kerja Surveyor Pemetaan, rapat pleno dapat mengundang atasan langsung dari Surveyor Pemetaan yang bersangkutan.
(3) Hasil persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Penilaian Angka Kredit yang ditandatangani oleh seluruh anggota Tim Penilai.
(4) Tim Penilai menyampaikan Berita Acara Penilaian Angka Kredit kepada Pejabat yang Berwenang MENETAPKAN Angka Kredit paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Berita Acara Penilaian Angka Kredit diterbitkan.
(1) Berdasarkan Berita Acara Penilaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pejabat yang Berwenang MENETAPKAN Angka Kredit menerbitkan keputusan penilaian Angka Kredit.
(2) Pejabat yang Berwenang MENETAPKAN Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah:
a. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan atau kepegawaian pada instansi pemerintah bagi Surveyor Pemetaan Ahli Utama; dan
b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan atau kepegawaian pada instansi pemerintah bagi:
1) Surveyor Pemetaan Terampil;
2) Surveyor Pemetaan Mahir;
3) Surveyor Pemetaan Penyelia;
4) Surveyor Pemetaan Ahli Pertama;
5) Surveyor Pemetaan Ahli Muda; dan 6) Surveyor Pemetaan Ahli Madya.
(3) Keputusan penilaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
a. Pejabat yang Berwenang mengusulkan Angka Kredit;
dan
b. Surveyor Pemetaan yang mengusulkan Angka Kredit.
(1) Surveyor Pemetaan harus memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Standar Kompetensi.
(2) Kompetensi Surveyor Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. kompetensi teknis;
b. kompetensi manajerial; dan
c. kompetensi sosial kultural.
(1) Pemenuhan kompetensi Surveyor Pemetaan dibuktikan melalui Uji Kompetensi.
(2) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai persyaratan:
a. pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan melalui perpindahan jabatan;
b. pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan melalui promosi; dan
c. kenaikan jenjang jabatan satu tingkat lebih tinggi.
(3) Uji Kompetensi diselenggarakan oleh Badan.
(4) Uji Kompetensi dapat diselenggarakan oleh kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota setelah mendapatkan izin dari Badan.
(5) Format surat usulan Uji Kompetensi disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Uji Kompetensi ditetapkan oleh kepala Badan.
(1) Surveyor Pemetaan harus memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Standar Kompetensi.
(2) Kompetensi Surveyor Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. kompetensi teknis;
b. kompetensi manajerial; dan
c. kompetensi sosial kultural.
(1) Pemenuhan kompetensi Surveyor Pemetaan dibuktikan melalui Uji Kompetensi.
(2) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai persyaratan:
a. pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan melalui perpindahan jabatan;
b. pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan melalui promosi; dan
c. kenaikan jenjang jabatan satu tingkat lebih tinggi.
(3) Uji Kompetensi diselenggarakan oleh Badan.
(4) Uji Kompetensi dapat diselenggarakan oleh kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota setelah mendapatkan izin dari Badan.
(5) Format surat usulan Uji Kompetensi disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Uji Kompetensi ditetapkan oleh kepala Badan.
(1) Surveyor Pemetaan mengembangkan kompetensi Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan.
(2) Pengembangan kompetensi Surveyor Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
melalui:
a. pendidikan;
b. pelatihan; dan/atau
c. pengembangan kompetensi lainnya.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh kepala Badan.
(1) Surveyor Pemetaan mengembangkan kompetensi Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan.
(2) Pengembangan kompetensi Surveyor Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
melalui:
a. pendidikan;
b. pelatihan; dan/atau
c. pengembangan kompetensi lainnya.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh kepala Badan.
Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a dilakukan melalui tugas belajar bagi Surveyor Pemetaan untuk menempuh jenjang pendidikan formal sampai dengan jenjang yang lebih tinggi.
Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a dilakukan melalui tugas belajar bagi Surveyor Pemetaan untuk menempuh jenjang pendidikan formal sampai dengan jenjang yang lebih tinggi.
(1) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b diberikan kepada Surveyor Pemetaan berdasarkan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan penilaian kinerja.
(2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan dalam bentuk:
a. pelatihan fungsional; dan
b. pelatihan teknis.
Pasal 51
(1) Pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a merupakan program pelatihan untuk orientasi tugas Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan untuk membangun integritas, moral, kejujuran, motivasi, nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian, serta pemahaman dasar Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan.
(2) Pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diselenggarakan oleh Badan atau lembaga pelatihan di kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota yang telah mendapat persetujuan dari Badan.
Pasal 52
Pelatihan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat
(2) huruf b merupakan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi teknis Surveyor Pemetaan sesuai dengan bidang tugasnya.
(1) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b diberikan kepada Surveyor Pemetaan berdasarkan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan penilaian kinerja.
(2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan dalam bentuk:
a. pelatihan fungsional; dan
b. pelatihan teknis.
(1) Pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a merupakan program pelatihan untuk orientasi tugas Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan untuk membangun integritas, moral, kejujuran, motivasi, nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian, serta pemahaman dasar Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan.
(2) Pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diselenggarakan oleh Badan atau lembaga pelatihan di kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota yang telah mendapat persetujuan dari Badan.
Pasal 52
Pelatihan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat
(2) huruf b merupakan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi teknis Surveyor Pemetaan sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 53
Pengembangan kompetensi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf c meliputi:
a. seminar;
b. lokakarya; atau
c. konferensi.
(1) Angka Kredit Kumulatif yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat dan/atau jenjang, pengembangan profesi, dan penunjang pada Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan tercantum dalam Lampiran XII yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Badan ini.
(2) Kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, dan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan.
(1) Untuk mendukung penyelenggaraan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan, Badan mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan.
(2) Sistem informasi Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. basis data Surveyor Pemetaan secara nasional;
b. usulan dan penilaian angka kredit; dan
c. hasil uji kompetensi.
(3) Pengembangan sistem informasi Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi urusan infrastruktur informasi geospasial di Badan.
Kegiatan tugas jabatan dan Hasil Kerja, yang telah dilaksanakan Surveyor Pemetaan sebelum berlakunya Peraturan Badan ini, dinilai berdasarkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional Nomor:
HK.01.04/54-KA/II/2006 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan.
Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Bogor pada tanggal 16 November 2022
KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MUH ARIS MARFAI
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 November 2022
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
YASONNA H. LAOLY
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(1) Tata cara pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan di instansi pemerintah melalui perpindahan dari jabatan lain dilakukan melalui tahapan:
a. pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian menyampaikan usulan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian instansi pemerintah dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
b. usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dilengkapi dengan dokumen:
1. salinan surat keputusan calon PNS;
2. salinan surat keputusan PNS;
3. salinan surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
4. salinan keterangan sehat jasmani dan rohani;
5. salinan ijazah terakhir sesuai kualifikasi yang telah dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang;
6. salinan surat keterangan pencantuman gelar akademik untuk PNS yang telah melaksanakan tugas belajar atau izin belajar;
7. surat keterangan pengalaman selama 2 (dua) tahun terakhir yang menerangkan pengalaman di bidang survei dan pemetaan dilengkapi dengan bukti fisik yang ditandatangani oleh atasan langsung;
8. salinan nilai prestasi kerja selama 2 (dua) tahun terakhir;
9. surat keterangan bebas hukuman disiplin PNS, yang disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; dan
10. daftar riwayat hidup.
c. usulan sebagaimana dimaksud pada huruf b diajukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum batas usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b;
d. Pejabat Pembina Kepegawaian instansi pemerintah mengajukan usulan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Badan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;
e. Badan melaksanakan verifikasi dan validasi terhadap usulan telah diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf d;
f. Badan melakukan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan bagi calon Surveyor Pemetaan yang memenuhi syarat untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan melalui perpindahan dari jabatan lain;
g. Badan menyerahkan hasil Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada:
1. instansi pemerintah pemohon uji kompetensi Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan; dan
2. calon Surveyor Pemetaan yang mengikuti uji kompetensi Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan.
h. Pejabat Pembina Kepegawaian instansi pemerintah
memproses penetapan keputusan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
i. Pejabat Pembina Kepegawaian instansi pemerintah menyerahkan salinan keputusan pengangkatan dan berita acara pelantikan dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan kepada Badan.
(2) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan ahli utama di instansi pemerintah melalui perpindahan dari jabatan lain dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pembinaan kepegawaian jabatan fungsional.
Tata cara pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan di instansi pemerintah melalui promosi dilakukan melalui tahapan:
a. Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian menyampaikan usulan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian instansi pemerintah dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
b. usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dilengkapi dengan dokumen:
1. salinan surat keputusan calon PNS;
2. salinan surat keputusan PNS;
3. salinan surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
4. salinan PAK terakhir;
5. salinan keterangan sehat jasmani dan rohani;
6. salinan ijazah terakhir sesuai kualifikasi yang telah dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang;
7. surat keterangan pencantuman gelar akademik untuk PNS yang telah melaksanakan tugas belajar atau izin belajar;
8. surat keterangan pengalaman selama 2 (dua) tahun terakhir yang menerangkan pengalaman di bidang survei dan pemetaan dilengkapi dengan bukti fisik yang ditandatangani oleh atasan langsung;
9. salinan nilai prestasi kerja selama 2 (dua) tahun terakhir;
10. surat keterangan bebas hukuman disiplin PNS;
11. daftar riwayat hidup;
12. surat rekomendasi dari pejabat berwenang atas nama instansi; dan
13. surat keterangan tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS yang disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
c. usulan sebagaimana dimaksud pada huruf b diajukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum batas usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b;
d. Instansi pemerintah membuat permohonan kepada Badan untuk melakukan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan dengan format surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
e. Badan melakukan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan bagi calon Pejabat Fungsional Surveyor Pemetaan yang memenuhi syarat untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan melalui promosi;
f. Badan menyerahkan hasil Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada:
1. instansi pemerintah pemohon Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan; dan
2. calon Pejabat Fungsional Surveyor Pemetaan yang mengikuti Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan.
g. Pejabat Pembina Kepegawaian instansi pemerintah memproses penetapan keputusan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pembinaan kepegawaian jabatan fungsional; dan
h. Pejabat Pembina Kepegawaian instansi pemerintah menyerahkan salinan keputusan pengangkatan dan berita acara pelantikan dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan kepada Badan.
(1) Tata cara pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan di instansi pemerintah melalui perpindahan dari jabatan lain dilakukan melalui tahapan:
a. pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian menyampaikan usulan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian instansi pemerintah dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
b. usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dilengkapi dengan dokumen:
1. salinan surat keputusan calon PNS;
2. salinan surat keputusan PNS;
3. salinan surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
4. salinan keterangan sehat jasmani dan rohani;
5. salinan ijazah terakhir sesuai kualifikasi yang telah dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang;
6. salinan surat keterangan pencantuman gelar akademik untuk PNS yang telah melaksanakan tugas belajar atau izin belajar;
7. surat keterangan pengalaman selama 2 (dua) tahun terakhir yang menerangkan pengalaman di bidang survei dan pemetaan dilengkapi dengan bukti fisik yang ditandatangani oleh atasan langsung;
8. salinan nilai prestasi kerja selama 2 (dua) tahun terakhir;
9. surat keterangan bebas hukuman disiplin PNS, yang disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; dan
10. daftar riwayat hidup.
c. usulan sebagaimana dimaksud pada huruf b diajukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum batas usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b;
d. Pejabat Pembina Kepegawaian instansi pemerintah mengajukan usulan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Badan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;
e. Badan melaksanakan verifikasi dan validasi terhadap usulan telah diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf d;
f. Badan melakukan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan bagi calon Surveyor Pemetaan yang memenuhi syarat untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan melalui perpindahan dari jabatan lain;
g. Badan menyerahkan hasil Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada:
1. instansi pemerintah pemohon uji kompetensi Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan; dan
2. calon Surveyor Pemetaan yang mengikuti uji kompetensi Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan.
h. Pejabat Pembina Kepegawaian instansi pemerintah
memproses penetapan keputusan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
i. Pejabat Pembina Kepegawaian instansi pemerintah menyerahkan salinan keputusan pengangkatan dan berita acara pelantikan dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan kepada Badan.
(2) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan ahli utama di instansi pemerintah melalui perpindahan dari jabatan lain dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pembinaan kepegawaian jabatan fungsional.
Tata cara pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan di instansi pemerintah melalui promosi dilakukan melalui tahapan:
a. Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian menyampaikan usulan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian instansi pemerintah dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
b. usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dilengkapi dengan dokumen:
1. salinan surat keputusan calon PNS;
2. salinan surat keputusan PNS;
3. salinan surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
4. salinan PAK terakhir;
5. salinan keterangan sehat jasmani dan rohani;
6. salinan ijazah terakhir sesuai kualifikasi yang telah dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang;
7. surat keterangan pencantuman gelar akademik untuk PNS yang telah melaksanakan tugas belajar atau izin belajar;
8. surat keterangan pengalaman selama 2 (dua) tahun terakhir yang menerangkan pengalaman di bidang survei dan pemetaan dilengkapi dengan bukti fisik yang ditandatangani oleh atasan langsung;
9. salinan nilai prestasi kerja selama 2 (dua) tahun terakhir;
10. surat keterangan bebas hukuman disiplin PNS;
11. daftar riwayat hidup;
12. surat rekomendasi dari pejabat berwenang atas nama instansi; dan
13. surat keterangan tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS yang disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
c. usulan sebagaimana dimaksud pada huruf b diajukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum batas usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b;
d. Instansi pemerintah membuat permohonan kepada Badan untuk melakukan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan dengan format surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
e. Badan melakukan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan bagi calon Pejabat Fungsional Surveyor Pemetaan yang memenuhi syarat untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan melalui promosi;
f. Badan menyerahkan hasil Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada:
1. instansi pemerintah pemohon Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan; dan
2. calon Pejabat Fungsional Surveyor Pemetaan yang mengikuti Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan.
g. Pejabat Pembina Kepegawaian instansi pemerintah memproses penetapan keputusan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pembinaan kepegawaian jabatan fungsional; dan
h. Pejabat Pembina Kepegawaian instansi pemerintah menyerahkan salinan keputusan pengangkatan dan berita acara pelantikan dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan kepada Badan.
(1) Dalam melaksanakan penilaian Angka Kredit, Pejabat yang Berwenang MENETAPKAN Angka Kredit dibantu oleh Tim Penilai.
(2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang:
a. memverifikasi capaian Hasil Kerja dengan bukti dukungnya;
b. memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan nilai capaian tugas jabatan dan bukti dukung yang dilampirkan;
c. memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan;
d. memberikan rekomendasi mengikuti Uji Kompetensi;
e. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian tugas jabatan;
f. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat yang Berwenang dalam pengembangan PNS, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan pejabat fungsional dalam pendidikan dan pelatihan; dan
g. meminta laporan pelaksanaan kegiatan dan bukti fisik Hasil Kerja kepada Surveyor Pemetaan.
(3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. Tim Penilai tingkat pusat untuk penilaian Angka Kredit Surveyor Pemetaan Ahli Madya dan Surveyor Pemetaan Ahli Utama;
b. Tim Penilai tingkat kementerian/lembaga untuk penilaian Angka Kredit yang diusulkan oleh Surveyor Pemetaan Terampil, Surveyor Pemetaan Mahir, Surveyor Pemetaan Penyelia, Surveyor Pemetaan Ahli Pertama, dan Surveyor Pemetaan Ahli Muda di lingkungan kementerian/lembaga;
c. Tim Penilai tingkat provinsi untuk penilaian Angka Kredit yang diusulkan oleh Surveyor Pemetaan Terampil, Surveyor Pemetaan Mahir, Surveyor Pemetaan Penyelia, Surveyor Pemetaan Ahli Pertama, dan Surveyor Pemetaan Ahli Muda di lingkungan pemerintah provinsi; dan
d. Tim Penilai tingkat kabupaten/kota untuk penilaian Angka Kredit yang diusulkan oleh Surveyor Pemetaan Terampil, Surveyor Pemetaan Mahir, Surveyor Pemetaan Penyelia, Surveyor Pemetaan Ahli Pertama, dan Surveyor Pemetaan Ahli Muda di lingkungan pemerintah kabupaten/kota.
(4) Dalam hal Tim Penilai belum tersedia di kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota, penilaian Angka Kredit dilaksanakan oleh Tim Penilai tingkat pusat.
(1) Tim Penilai melaksanakan penilaian Angka Kredit melalui persidangan yang diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.
(2) Persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Ketua Tim Penilai membagi tugas penilaian kepada anggota Tim Penilai melalui Sekretaris Tim Penilai;
b. Setiap berkas penilaian dinilai minimal oleh 2 (dua) orang anggota Tim Penilai;
c. Dalam hal hasil penilaian dari setiap anggota Tim Penilai selisihnya tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari perbedaan hasil penilaian kedua Tim Penilai di dalam berkas penilaian, maka hasil penilaian Angka Kredit disampaikan kepada Ketua Tim Penilai melalui Sekretaris Tim Penilai untuk disahkan;
d. besarnya Angka Kredit yang disampaikan oleh Tim Penilai dihitung berdasarkan angka rata-rata dari hasil penilaian kedua anggota Tim Penilai;
e. apabila hasil penilaian dari masing-masing Penilai sebagaimana dimaksud pada huruf d selisihnya lebih dari 10% (sepuluh persen) dari perbedaan hasil penilaian kedua Tim Penilai di dalam berkas penilaian, hasil penilaian terakhir ditentukan melalui sidang pleno;
f. Sidang pleno diikuti oleh anggota Tim Penilai Angka Kredit;
g. Pengambilan keputusan dalam sidang pleno Tim Penilai dilakukan dengan musyawarah mufakat;
h. Dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara terbanyak;
i. Sidang pleno pengambilan keputusan harus dihadiri paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Tim Penilai ditambah 1 (satu) orang anggota Tim Penilai; dan
j. Apabila diperlukan klarifikasi tentang Hasil Kerja Surveyor Pemetaan, rapat pleno dapat mengundang atasan langsung dari Surveyor Pemetaan yang bersangkutan.
(3) Hasil persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Penilaian Angka Kredit yang ditandatangani oleh seluruh anggota Tim Penilai.
(4) Tim Penilai menyampaikan Berita Acara Penilaian Angka Kredit kepada Pejabat yang Berwenang MENETAPKAN Angka Kredit paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Berita Acara Penilaian Angka Kredit diterbitkan.
(1) Dalam melaksanakan penilaian Angka Kredit, Pejabat yang Berwenang MENETAPKAN Angka Kredit dibantu oleh Tim Penilai.
(2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang:
a. memverifikasi capaian Hasil Kerja dengan bukti dukungnya;
b. memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan nilai capaian tugas jabatan dan bukti dukung yang dilampirkan;
c. memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan;
d. memberikan rekomendasi mengikuti Uji Kompetensi;
e. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian tugas jabatan;
f. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat yang Berwenang dalam pengembangan PNS, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan pejabat fungsional dalam pendidikan dan pelatihan; dan
g. meminta laporan pelaksanaan kegiatan dan bukti fisik Hasil Kerja kepada Surveyor Pemetaan.
(3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. Tim Penilai tingkat pusat untuk penilaian Angka Kredit Surveyor Pemetaan Ahli Madya dan Surveyor Pemetaan Ahli Utama;
b. Tim Penilai tingkat kementerian/lembaga untuk penilaian Angka Kredit yang diusulkan oleh Surveyor Pemetaan Terampil, Surveyor Pemetaan Mahir, Surveyor Pemetaan Penyelia, Surveyor Pemetaan Ahli Pertama, dan Surveyor Pemetaan Ahli Muda di lingkungan kementerian/lembaga;
c. Tim Penilai tingkat provinsi untuk penilaian Angka Kredit yang diusulkan oleh Surveyor Pemetaan Terampil, Surveyor Pemetaan Mahir, Surveyor Pemetaan Penyelia, Surveyor Pemetaan Ahli Pertama, dan Surveyor Pemetaan Ahli Muda di lingkungan pemerintah provinsi; dan
d. Tim Penilai tingkat kabupaten/kota untuk penilaian Angka Kredit yang diusulkan oleh Surveyor Pemetaan Terampil, Surveyor Pemetaan Mahir, Surveyor Pemetaan Penyelia, Surveyor Pemetaan Ahli Pertama, dan Surveyor Pemetaan Ahli Muda di lingkungan pemerintah kabupaten/kota.
(4) Dalam hal Tim Penilai belum tersedia di kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota, penilaian Angka Kredit dilaksanakan oleh Tim Penilai tingkat pusat.