PERBAN

Peraturan Badan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pembentukan Peraturan di Bank Indonesia

PERBAN Nomor 7 Tahun 2025

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB IV

JENIS, TUJUAN PEMBENTUKAN, DAN MATERI MUATAN PERATURAN DAN JUKNIS DI BANK INDONESIA

Pasal 9

Koreksi

(1) Jenis peraturan di Bank INDONESIA terdiri atas: a. PBI; b. PDG; c. PADG; dan d. PADG Intern. (2) Selain jenis peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank INDONESIA MENETAPKAN Juknis.

Pasal 10

Koreksi

(1) Pembentukan PBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a bertujuan untuk: a. menjadi pedoman bagi setiap orang atau badan dalam melaksanakan kebijakan Bank INDONESIA maupun dalam melaksanakan kegiatan usaha di bawah kewenangan Bank INDONESIA; dan b. memastikan kepatuhan setiap orang atau badan terhadap kewajiban dalam PBI. (2) Pembentukan PDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b bertujuan untuk: a. menjadi pedoman bagi pihak internal dalam pelaksanaan kebijakan Bank INDONESIA dan turunan kebijakan Bank INDONESIA; b. memastikan pembagian tugas dan wewenang yang jelas sehingga meningkatkan tata kelola Bank INDONESIA; dan c. memastikan kepatuhan pihak internal Bank INDONESIA terhadap kewajiban dalam PDG melalui evaluasi, monitoring, dan pengenaan sanksi. (3) Pembentukan PADG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c bertujuan untuk: a. menjadi pedoman dalam implementasi atau operasionalisasi kebijakan Bank INDONESIA dan turunan kebijakan Bank INDONESIA sehingga menjadi lebih efektif; dan b. mengatur pelaksanaan PBI bagi pihak eksternal agar PBI dilaksanakan dengan benar. (4) Pembentukan PADG Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d bertujuan untuk: a. menjadi pedoman operasional agar pelaksanaan tugas dan wewenang Satuan Kerja di Bank INDONESIA berjalan sesuai kebijakan atau ketentuan yang sudah ditetapkan; dan b. mendukung pelaksanaan tata kelola kelembagaan menjadi lebih transparan, akuntabel, dan terdokumentasi dengan baik. (5) Pembentukan Juknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) bertujuan untuk: a. memberikan panduan operasional yang rinci agar pelaksanaan ketentuan dilakukan secara benar, konsisten, dan sesuai dengan standar; b. memudahkan implementasi khususnya untuk proses kerja yang membutuhkan panduan teknis; dan c. mendorong proses kerja menjadi lebih terarah, cepat, dan tepat.

Pasal 11

(1) Materi muatan PBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a meliputi: a. materi yang diperintahkan oleh UNDANG-UNDANG untuk diatur dengan PBI; dan/atau b. materi untuk menjalankan tugas dan wewenang Bank INDONESIA. (2) Materi muatan PDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b meliputi: a. materi yang diperintahkan oleh UNDANG-UNDANG untuk diatur dengan PDG; dan/atau b. materi yang bersifat internal untuk menjalankan tugas dan wewenang Bank INDONESIA. (3) Materi muatan PADG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c meliputi: a. materi yang didelegasikan oleh PBI; b. materi yang bersifat teknis untuk melaksanakan PBI; dan/atau c. materi penjelasan lebih lanjut dari ketentuan PBI, guna menjalankan tugas dan wewenang Bank INDONESIA. (4) Materi muatan PADG Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d meliputi: a. materi yang didelegasikan oleh PDG; b. materi yang bersifat teknis untuk melaksanakan PBI dan/atau PDG di internal Bank INDONESIA; dan/atau c. materi penjelasan lebih lanjut dari ketentuan PBI dan/atau PDG untuk internal Bank INDONESIA. (5) Materi muatan Juknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi penjabaran rinci dan teknis yang merupakan implementasi atau operasionalisasi dari: a. PDG atau PADG Intern mengenai organisasi; dan/atau b. PBI, PDG, PADG, dan/atau PADG Intern terkait proses bisnis Satuan Kerja. (6) Materi pengaturan mengenai sanksi administratif hanya dimuat dalam PBI dan PDG.

Peraturan Badan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pembentukan Peraturan di Bank Indonesia

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB IV

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kesatu

Pasal 9

BAB Kedua

Pasal 10

BAB Ketiga

Pasal 11

BAB V

Pasal 12

BAB VI

Pasal 13

BAB VII

Pasal 14

BAB VIII

Pasal 15

BAB IX

Pasal 16

BAB X

Pasal 17

BAB XI

Pasal 18

BAB XII

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22