Koreksi Pasal 11

(1) Penetapan PIP dilakukan berdasarkan penilaian Bank INDONESIA dengan mempertimbangkan: a. dampak terhadap stabilitas sistem keuangan; dan/atau; b. kepentingan publik. (2) Dampak terhadap stabilitas sistem keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk namun tidak terbatas pada adanya risiko sistemik pada sistem keuangan yang berasal dari disrupsi terhadap infrastruktur PIP. (3) Kepentingan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk namun tidak terbatas pada dampak penetapan PIP dalam meningkatkan efisiensi Sistem Pembayaran yang bermanfaat bagi masyarakat atau publik secara luas.