Peraturan Badan Nomor 22-5-pbi-2020 Tahun 2020 tentang PE...

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank INDONESIA Nomor 19/3/PBI/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6044) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank INDONESIA Nomor 20/16/PBI/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bank INDONESIA Nomor 19/3/PBI/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6281) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan ayat (2) huruf a Pasal 2 diubah dan ayat (2) huruf b Pasal 2 dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal I

Pasal 3

Koreksi

(1) Agunan berkualitas tinggi sebagai jaminan PLJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c berupa: a. surat berharga; b. surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang dicatat dalam pembukuan UUS dari Bank; c. Aset Kredit; dan/atau d. Aset Pembiayaan yang dicatat dalam pembukuan UUS dari Bank. (2) Jenis surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa: a. SBI; b. SDBI; c. SukBI; d. SBN; dan/atau e. surat berharga yang diterbitkan oleh badan hukum lain yang memenuhi persyaratan: 1. memiliki peringkat paling rendah peringkat investasi; 2. aktif diperdagangkan; dan 3. memiliki sisa jangka waktu yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA. (3) Jenis surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa: a. SBIS; b. SukBI; c. SBSN; dan/atau d. sukuk korporasi yang diterbitkan oleh badan hukum lain yang memenuhi persyaratan: 1. memiliki peringkat paling rendah peringkat investasi; 2. aktif diperdagangkan; dan 3. memiliki sisa jangka waktu yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA. (4) Aset Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan/atau Aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. kolektibilitas tergolong lancar selama 12 (dua belas) bulan terakhir berturut-turut; b. bukan merupakan kredit dan/atau pembiayaan konsumsi kecuali kredit pemilikan rumah dan/atau pembiayaan pemilikan rumah; c. dijamin dengan agunan tanah dan bangunan dan/atau tanah dengan nilai paling rendah 110% (seratus sepuluh persen) dari plafon kredit dan/atau plafon pembiayaan; d. bukan merupakan kredit dan/atau pembiayaan kepada pihak terkait Bank; e. tidak pernah direstrukturisasi dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir; f. sisa jangka waktu jatuh waktu kredit dan/atau pembiayaan paling singkat 9 (sembilan) bulan sejak tanggal penandatanganan perjanjian pemberian PLJP; g. baki debet kredit atau saldo pokok pembiayaan tidak melebihi batas maksimum pemberian kredit atau penyaluran dana pada saat diberikan dan tidak melebihi plafon kredit atau pembiayaan; h. memiliki perjanjian kredit dan/atau akad pembiayaan serta pengikatan agunan yang mempunyai kekuatan hukum; i. telah menjadi objek atau sampel pemeriksaan atau audit oleh kantor akuntan publik terhadap Bank paling lama 1 (satu) tahun terakhir; j. dalam perjanjian kredit dan/atau akad pembiayaan antara Bank dan debitur atau nasabah tercantum klausul bahwa kredit dan/atau pembiayaan dapat dialihkan kepada pihak lain; dan k. telah tercantum dalam laporan daftar Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan terkini yang disampaikan secara berkala kepada Bank INDONESIA. (5) Surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan ayat (3) huruf d hanya dapat digunakan sebagai agunan PLJP dalam hal: a. Bank tidak memiliki surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d serta ayat (3) huruf a sampai dengan huruf c; atau b. Bank memiliki surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d serta ayat (3) huruf a sampai dengan huruf c, namun tidak mencukupi untuk menjadi agunan PLJP. (6) Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat digunakan sebagai agunan PLJP apabila pada saat permohonan PLJP Bank tidak memiliki surat berharga yang memenuhi persyaratan agunan PLJP atau surat berharga yang memenuhi persyaratan agunan PLJP yang dimiliki oleh Bank tidak mencukupi untuk menjadi agunan PLJP. (7) Dalam hal diperlukan, Bank INDONESIA dapat meminta agunan lain setelah agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencukupi. (8) Agunan PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen yang terkait dengan agunan PLJP. (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria agunan, mekanisme pengagunan, jenis akad pembiayaan yang dapat diagunkan, dan dokumen agunan diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. 3. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Koreksi

(1) Agunan PLJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus berada dalam kondisi bebas dari segala perikatan, sengketa, sitaan, dan tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain dan/atau Bank INDONESIA. (1a) Bank menjamin agunan PLJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 telah memenuhi seluruh persyaratan agunan PLJP. (2) Bank tidak dapat memperjualbelikan dan/atau menjaminkan kembali agunan PLJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang masih dalam status sebagai agunan PLJP. (3) Bank harus mengganti agunan PLJP, apabila: a. agunan PLJP tidak memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2); b. surat berharga yang diterbitkan oleh badan hukum lain tidak lagi memenuhi persyaratan peringkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e angka 1 dan ayat (3) huruf d angka 1; c. terdapat pelunasan kredit dan/atau pembiayaan yang menjadi agunan PLJP oleh debitur atau nasabah Bank; dan/atau d. Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan yang diagunkan tidak lagi memenuhi persyaratan kolektibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a, sehingga nilai agunan PLJP mengalami penurunan dan secara keseluruhan tidak lagi memenuhi plafon PLJP. (4) Penggantian agunan PLJP diprioritaskan dengan agunan berupa surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3). (5) Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dapat digunakan sebagai pengganti agunan PLJP apabila Bank tidak memiliki surat berharga yang memenuhi persyaratan agunan PLJP atau surat berharga yang memenuhi persyaratan agunan PLJP yang dimiliki oleh Bank tidak mencukupi untuk menjadi agunan PLJP. (6) Selama Bank INDONESIA memproses penggantian agunan PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pada periode pemberian PLJP, Bank tetap dapat mengajukan pencairan PLJP sepanjang terdapat plafon atau sisa plafon dan agunan PLJP yang mencukupi. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggantian agunan PLJP diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. 4. Ketentuan ayat (3) Pasal 6 diubah, di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), serta ayat (6) Pasal 6 dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Koreksi

(1) Bank harus memelihara dan menatausahakan daftar Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan yang memenuhi persyaratan dan dialokasikan untuk menjadi agunan PLJP. (2) Bank menyampaikan laporan daftar Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala kepada Bank INDONESIA dengan tembusan kepada OJK. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan setiap 3 (tiga) bulan sekali untuk posisi akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember. (3a) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai berlaku sejak laporan untuk posisi akhir bulan Juni 2020. (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat tanggal 15 (lima belas) setelah posisi akhir bulan bersangkutan termasuk koreksi laporan. (5) Bank yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat mengajukan PLJP dengan agunan Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan. (6) Dihapus. (7) Bank INDONESIA dapat meminta Bank untuk menyampaikan dokumen pendukung dari Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan yang dilaporkan dalam laporan daftar Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian laporan daftar Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan serta dokumen pendukung diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. 5. Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Koreksi

(1) Permohonan PLJP diajukan oleh Bank secara tertulis kepada Bank INDONESIA dengan tembusan kepada OJK. (2) Permohonan PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut: a. surat pernyataan Bank bahwa: 1. Bank mengalami Kesulitan Likuiditas Jangka Pendek; 2. aset yang menjadi agunan PLJP berada dalam kondisi bebas dari segala perikatan, sengketa, sitaan, dan tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain dan/atau Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1); 3. Bank tidak akan memperjualbelikan dan/atau menjaminkan kembali agunan PLJP yang masih dalam status sebagai agunan PLJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2); 4. Bank sanggup untuk membayar segala kewajiban terkait PLJP; 5. Bank menjamin kebenaran data dan/atau dokumen yang disampaikan dan kesanggupan Bank untuk menyampaikan data dan/atau dokumen lain yang diminta oleh Bank INDONESIA; dan 6. Bank menjamin agunan PLJP telah memenuhi seluruh persyaratan agunan PLJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1a); b. surat pernyataan dari pemegang saham pengendali Bank bahwa pemegang saham pengendali Bank menjamin pelunasan PLJP serta sanggup untuk menerbitkan jaminan pribadi (personal guarantee) dan/atau jaminan perusahaan (corporate guarantee) yang disertai dengan daftar aset pemegang saham pengendali; c. dokumen yang mendukung jumlah kebutuhan untuk mengatasi Kesulitan Likuiditas Jangka Pendek; d. daftar seluruh aset yang menjadi agunan PLJP; e. daftar rekapitulasi Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan yang telah menjadi objek atau sampel pemeriksaan atau audit oleh kantor akuntan publik yang dikeluarkan dan/atau ditandatangani oleh kantor akuntan publik yang melakukan pemeriksaan atau audit, dalam hal terdapat agunan PLJP berupa Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan; f. surat persetujuan dari pihak yang berwenang sesuai dengan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga Bank dan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengenai permohonan PLJP dan/atau penggunaan aset Bank sebagai agunan PLJP; g. anggaran dasar atau anggaran rumah tangga Bank, termasuk perubahannya; dan h. dokumen lain yang diminta oleh Bank INDONESIA. (3) Bank wajib menjamin kebenaran data dan dokumen yang disampaikan kepada Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan PLJP diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. 6. Ketentuan ayat (2) Pasal 10 tetap dan penjelasan ayat (2) Pasal 10 diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal. 7. Ketentuan ayat (1) Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Koreksi

(1) Bank INDONESIA berwenang menghentikan pencairan PLJP sebelum jatuh waktu dalam hal menurut penilaian OJK yang disampaikan kepada Bank INDONESIA, Bank tidak lagi memenuhi persyaratan/kecukupan solvabilitas dan tingkat kesehatan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghentian pencairan PLJP diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal II

Koreksi

Peraturan Bank INDONESIA ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank INDONESIA ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 April 2020 GUBERNUR BANK INDONESIA, ttd PERRY WARJIYO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 April 2020 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd YASONNA H. LAOLY

Peraturan Badan Nomor 22-5-pbi-2020 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 19/3/PBI/2017 TENTANG PINJAMAN LIKUIDITAS JANGKA PENDEK BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL

Pasal I

Pasal 2

Pasal I

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 15

Pasal II