PERBAN

Peraturan Badan Nomor 21-5-pbi-2019 Tahun 2019 tentang PENYELENGGARA SARANA PELAKSANAAN TRANSAKSI DI PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING

PERBAN Nomor 21-5-pbi-2019 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank INDONESIA ini yang dimaksud dengan: 1. Penyelenggara Sarana Pelaksanaan Transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang selanjutnya disebut Penyelenggara Transaksi adalah badan usaha yang menyediakan teknologi dan menyelenggarakan sarana untuk melaksanakan transaksi di pasar uang dan pasar valuta asing yang sudah memperoleh izin dari Bank INDONESIA. 2. Pasar Uang adalah pasar uang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank INDONESIA yang mengatur mengenai pasar uang. 3. Pasar Valuta Asing adalah bagian dari sistem keuangan yang berkaitan dengan kegiatan penjualan dan/atau pembelian valuta asing terhadap rupiah. 4. Penyedia Electronic Trading Platform yang selanjutnya disebut Penyedia ETP adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk menyediakan sarana tertentu yang digunakan dalam melakukan interaksi dan/atau transaksi di Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing. 5. Electronic Trading Platform yang selanjutnya disingkat ETP adalah sistem elektronik yang digunakan oleh pelaku pasar sebagai sarana untuk melakukan transaksi pasar keuangan. 6. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik berbasis teknologi komputasi dan telekomunikasi. 7. Pelaku Pasar adalah pelaku Pasar Uang dan pelaku Pasar Valuta Asing. 8. Pelaku Pasar Uang adalah pelaku pasar uang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank INDONESIA yang mengatur mengenai pasar uang. 9. Pelaku Pasar Valuta Asing adalah pihak yang melakukan kegiatan transaksi di Pasar Valuta Asing. 10. Perusahaan Pialang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang selanjutnya disebut Perusahaan Pialang adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk menyediakan sarana tertentu bagi kepentingan transaksi pengguna jasa dan memperoleh imbalan atas jasanya. 11. Pengguna Jasa adalah pihak yang menggunakan jasa yang ditawarkan oleh Penyelenggara Transaksi. 12. Telephone Trading Information System yang selanjutnya disingkat TTIS adalah alat komunikasi yang digunakan untuk keperluan transaksi dan dilengkapi dengan fitur tertentu. 13. Systematic Internalisers adalah bank yang menyediakan sarana tertentu yang digunakan dalam melakukan transaksi di Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing atas akun milik sendiri dengan Pengguna Jasa. 14. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai perbankan, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dan bank umum syariah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai perbankan syariah, termasuk unit usaha syariah. 15. Penyelenggara Bursa adalah bursa berjangka sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai perdagangan berjangka komoditi, yang menyediakan sarana tertentu bagi Pengguna Jasa untuk melakukan transaksi di Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing. 16. Pemegang Saham Pengendali adalah badan hukum, perorangan, dan/atau kelompok usaha yang memiliki saham Penyelenggara Transaksi sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan Penyelenggara Transaksi dan mempunyai hak suara atau memiliki saham Penyelenggara Transaksi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan Penyelenggara Transaksi dan mempunyai hak suara namun dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian Penyelenggara Transaksi baik secara langsung maupun tidak langsung.

BAB III

PENYELENGGARA TRANSAKSI, SARANA PELAKSANAAN TRANSAKSI, DAN PENGGUNA JASA

Pasal 3

Koreksi

(1) Penyelenggara Transaksi terdiri atas: a. Penyedia ETP; b. Perusahaan Pialang; c. Systematic Internalisers; dan d. Penyelenggara Bursa. (2) Penyelenggara Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyediakan sarana tertentu yang digunakan dalam melakukan interaksi dan/atau transaksi secara: a. bilateral, yaitu antara 2 (dua) Pelaku Pasar; dan/atau b. multilateral, yaitu antara lebih dari 2 (dua) Pelaku Pasar secara bersamaan.

Pasal 4

(1) Sarana pelaksanaan transaksi yang disediakan oleh Penyelenggara Transaksi berupa: a. Penyedia ETP, yaitu ETP, messaging services, dan/atau jenis sarana pelaksanaan transaksi lainnya; b. Perusahaan Pialang, yaitu TTIS dengan atau tanpa ETP dan/atau jenis sarana pelaksanaan transaksi lainnya; c. Systematic Internalisers, yaitu ETP dan/atau jenis sarana pelaksanaan transaksi lainnya; dan d. Penyelenggara Bursa, yaitu ETP dan/atau jenis sarana pelaksanaan transaksi lainnya. (2) Sarana pelaksanaan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki fungsi paling sedikit untuk: a. pemantauan harga, nilai tukar, dan/atau suku bunga terbaik dan terkini; dan b. memublikasikan order dan kuotasi. (3) Selain memiliki fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sarana pelaksanaan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki salah satu fungsi untuk: a. pelaksanaan negosiasi; b. pelaksanaan konfirmasi transaksi; c. pelaksanaan eksekusi transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing; atau d. pelaksanaan lelang secara langsung dan/atau tidak langsung.

Pasal 5

(1) Pengguna Jasa terdiri atas: a. Pelaku Pasar Uang; dan/atau b. Pelaku Pasar Valuta Asing. (2) Bank INDONESIA mengatur Pengguna Jasa untuk setiap Penyelenggara Transaksi dalam penyelenggaraan transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengguna Jasa untuk Penyelenggara Transaksi berupa Perusahaan Pialang diatur dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB IV

PERIZINAN

Pasal 6

Koreksi

(1) Pihak yang menyediakan teknologi dan menyelenggarakan sarana pelaksanaan transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bagi Pengguna Jasa untuk melakukan transaksi di Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing wajib memiliki izin sebagai Penyelenggara Transaksi dari Bank INDONESIA. (2) Izin sebagai Penyelenggara Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. izin usaha; dan b. izin operasional. (3) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan kepada: a. Penyelenggara Transaksi berupa Penyedia ETP; dan b. Penyelenggara Transaksi berupa Perusahaan Pialang. (4) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada: a. Penyelenggara Transaksi berupa Systematic Internalisers; dan b. Penyelenggara Transaksi berupa Penyelenggara Bursa. (5) Izin sebagai Penyelenggara Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat informasi yang meliputi: a. jenis sarana pelaksanaan transaksi; dan b. jenis instrumen dan/atau jenis transaksi yang dapat diselenggarakan oleh Penyelenggara Transaksi. (6) Pihak yang telah memperoleh izin sebagai Penyelenggara Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan pada laman resmi Bank INDONESIA.

Pasal 7

Pelaku Pasar dilarang menggunakan jasa penyelenggara sarana pelaksanaan transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang tidak memiliki izin dari Bank INDONESIA.

Pasal 8

Pasal 9

(1) Persyaratan kepemilikan tertentu bagi perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b yaitu: a. warga negara INDONESIA dan/atau badan hukum INDONESIA; atau b. warga negara INDONESIA dan/atau badan hukum INDONESIA dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing, dengan batasan kepemilikan warga negara asing dan/atau badan hukum asing paling banyak 49% (empat puluh sembilan persen) dari modal disetor. (2) Perhitungan kepemilikan warga negara asing dan/atau badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kepemilikan secara langsung dan secara tidak langsung sesuai dengan penilaian Bank INDONESIA.

Pasal 10

(1) Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a diajukan paling sedikit oleh salah satu anggota direksi dalam hal pihak yang mengajukan izin sebagai Penyelenggara Transaksi berupa Penyedia ETP sudah berbentuk perseroan terbatas. (2) Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a diajukan paling sedikit oleh salah satu calon pemegang saham dalam hal pihak yang mengajukan izin sebagai Penyelenggara Transaksi berupa Penyedia ETP belum berbentuk perseroan terbatas.

Pasal 11

(1) Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) yang telah memperoleh persetujuan prinsip harus mengajukan permohonan izin usaha paling lambat 270 (dua ratus tujuh puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal persetujuan prinsip dikeluarkan oleh Bank INDONESIA. (2) Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling sedikit oleh salah satu anggota direksi. (3) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak yang telah mendapatkan persetujuan prinsip belum mengajukan permohonan izin usaha maka persetujuan prinsip yang telah dikeluarkan oleh Bank INDONESIA dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Pasal 13

(1) Persyaratan kepemilikan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf b yaitu: a. warga negara INDONESIA dan/atau badan hukum INDONESIA; atau b. warga negara INDONESIA dan/atau badan hukum INDONESIA dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing, dengan batasan kepemilikan warga negara asing dan/atau badan hukum asing paling banyak 49% (empat puluh sembilan persen) dari modal disetor. (2) Perhitungan kepemilikan warga negara asing dan/atau badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kepemilikan secara langsung dan secara tidak langsung sesuai dengan penilaian Bank INDONESIA.

Pasal 14

(1) Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a diajukan paling sedikit oleh salah satu anggota direksi dalam hal pihak yang mengajukan izin sebagai Penyelenggara Transaksi berupa Perusahaan Pialang sudah berbentuk perseroan terbatas. (2) Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a diajukan paling sedikit oleh salah satu calon pemegang saham dalam hal pihak yang mengajukan izin sebagai Penyelenggara Transaksi berupa Perusahaan Pialang belum berbentuk perseroan terbatas.

Pasal 15

(1) Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) yang telah memperoleh persetujuan prinsip harus mengajukan permohonan izin usaha paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal persetujuan prinsip dikeluarkan oleh Bank INDONESIA. (2) Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling sedikit oleh salah satu anggota direksi. (3) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak yang telah mendapatkan persetujuan prinsip belum mengajukan permohonan izin usaha maka persetujuan prinsip yang telah dikeluarkan oleh Bank INDONESIA dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

(1) Pihak yang mengajukan permohonan izin operasional sebagai Penyelenggara Transaksi berupa Systematic Internalisers harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berbentuk Bank; b. memiliki infrastruktur yang andal dan aman; c. memiliki sumber daya manusia yang kompeten; d. memiliki kondisi finansial yang sehat sesuai dengan ketentuan otoritas yang berwenang; e. memiliki rencana bisnis untuk 2 (dua) tahun pertama yang memuat paling sedikit: 1. studi kelayakan; 2. potensi ekonomi; dan 3. komitmen dalam pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing domestik; f. memiliki kesiapan penerapan manajemen risiko yang efektif sesuai dengan ketentuan otoritas yang berwenang; g. memiliki tata kelola yang baik sesuai dengan ketentuan otoritas yang berwenang; h. memperoleh keterangan pendaftaran atau persetujuan atas penambahan instrumen dan/atau transaksi dari otoritas yang berwenang; dan i. memenuhi persyaratan administratif lainnya. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, dokumen pendukung, dan tata cara pengajuan izin operasional Systematic Internalisers diatur dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 17

(1) Pihak yang mengajukan permohonan izin operasional sebagai Penyelenggara Transaksi berupa Penyelenggara Bursa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berbentuk perseroan terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perdagangan berjangka komoditi; b. memiliki infrastruktur yang andal dan aman; c. memiliki kondisi finansial yang sehat; d. memiliki rencana bisnis untuk 2 (dua) tahun pertama yang memuat paling sedikit: 1. studi kelayakan; 2. potensi ekonomi; dan 3. komitmen dalam pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing domestik; e. memiliki kesiapan penerapan manajemen risiko teknologi informasi yang efektif sesuai dengan ketentuan otoritas yang berwenang; f. memiliki tata kelola yang baik sesuai dengan ketentuan otoritas yang berwenang; g. memperoleh persetujuan atau rekomendasi dari otoritas yang berwenang terkait penambahan instrumen dan/atau transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dan/atau pengembangan sistem; dan h. memenuhi persyaratan administratif lainnya. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, dokumen pendukung, dan tata cara pengajuan izin operasional Penyelenggara Bursa diatur dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 18

(1) Penyelenggara Transaksi wajib memperoleh persetujuan dari Bank INDONESIA dalam hal akan melakukan perubahan atas: a. layanan berupa jenis sarana pelaksanaan transaksi; b. jenis instrumen dan/atau transaksi, dan/atau c. Sistem Elektronik secara signifikan yang menimbulkan risiko terganggunya transaksi Pengguna Jasa. (2) Penyelenggara Transaksi berupa Penyedia ETP dan Perusahaan Pialang wajib memperoleh persetujuan dari Bank INDONESIA dalam hal akan melakukan perubahan atas: a. struktur kepemilikan badan usaha; dan/atau b. nama badan usaha, susunan dewan komisaris dan/atau susunan direksi. (3) Penyelenggara Transaksi berupa Penyedia ETP dan Perusahaan Pialang wajib memperoleh persetujuan atau izin usaha baru dari Bank INDONESIA dalam hal akan melakukan aksi korporasi meliputi penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan aksi korporasi lainnya. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, dokumen pendukung, dan tata cara permohonan persetujuan atas perubahan sarana, instrumen, transaksi, Sistem Elektronik, struktur kepemilikan, nama badan usaha, susunan dewan komisaris, dan susunan direksi diatur dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 19

(1) Penyelenggara Transaksi berupa Perusahaan Pialang yang mengajukan permohonan persetujuan penambahan sarana pelaksanaan transaksi berupa ETP kepada Bank INDONESIA harus memenuhi persyaratan sebagai Penyedia ETP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. (2) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi pihak yang mengajukan permohonan sebagai Penyelenggara Transaksi berupa Perusahaan Pialang dengan TTIS dan ETP sebagai sarana pelaksanaan transaksi.

Pasal 20

Penyelenggara Transaksi yang mengajukan permohonan persetujuan atas perubahan jenis instrumen dan/atau transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki infrastruktur yang andal dan aman untuk mendukung perubahan jenis instrumen dan/atau transaksi; b. memperbarui rencana bisnis untuk 2 (dua) tahun pertama sejak rencana perubahan instrumen dan/atau transaksi yang memuat paling sedikit: 1. studi kelayakan; dan 2. potensi ekonomi; c. memiliki kesiapan penerapan manajemen risiko yang efektif; d. menyampaikan hasil uji coba implementasi perubahan sistem, dalam hal terdapat pengembangan sistem; dan e. memenuhi persyaratan administratif lainnya.

Pasal 21

(1) Penyelenggara Transaksi yang akan melakukan perubahan Sistem Elektronik secara signifikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c harus melaporkan rencana perubahan Sistem Elektronik paling lambat 1 (satu) tahun sebelum implementasi perubahan kepada Bank INDONESIA. (2) Penyelenggara Transaksi wajib mengajukan permohonan persetujuan atas perubahan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bank INDONESIA paling lambat 6 (enam) bulan sebelum implementasi perubahan. (3) Penyelenggara Transaksi yang mengajukan permohonan persetujuan atas perubahan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c harus menyampaikan dokumen persyaratan sebagai berikut: a. alasan dan deskripsi perubahan Sistem Elektronik; b. analisis dan mitigasi risiko perubahan Sistem Elektronik; dan c. persyaratan administratif lainnya.

Pasal 22

Dalam hal Penyelenggara Transaksi berupa Penyedia ETP dan Perusahaan Pialang mengajukan permohonan persetujuan atas perubahan struktur kepemilikan badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, Pemegang Saham Pengendali harus memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan/atau aspek keuangan.

Pasal 23

(1) Dalam hal Penyelenggara Transaksi mengajukan permohonan persetujuan atas perubahan nama badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, Penyelenggara Transaksi harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai perseroan terbatas. (2) Dalam hal Penyelenggara Transaksi mengajukan permohonan persetujuan atas perubahan susunan dewan komisaris dan/atau susunan direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b maka anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi harus memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan/atau aspek keuangan.

Pasal 24

(1) Bank INDONESIA dapat MENETAPKAN kebijakan pembatasan perizinan berdasarkan pertimbangan: a. terpeliharanya kestabilan moneter serta integritas Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing; b. mendorong terciptanya Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang likuid dan efisien; dan/atau c. penilaian Bank INDONESIA atas pemilik saham tidak langsung sampai dengan pemegang saham akhir. (2) Penetapan kebijakan pembatasan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk: a. penolakan permohonan izin sebagai Penyelenggara Transaksi; b. pembatasan jenis instrumen dan/atau transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang dapat ditawarkan oleh Penyelenggara Transaksi; atau c. pembatasan Pengguna Jasa.

Pasal 25

(1) Bank INDONESIA melakukan pencabutan izin Penyelenggara Transaksi dalam hal: a. Penyelenggara Transaksi dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; atau b. adanya permintaan pemegang saham Penyelenggara Transaksi. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencabutan izin di luar pengenaan sanksi diatur dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB Kedua

Perizinan Penyedia ETP

Pasal 8

Koreksi

(1) Pemberian izin kepada pihak yang mengajukan permohonan sebagai Penyelenggara Transaksi berupa Penyedia ETP dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu: a. persetujuan prinsip; dan b. izin usaha. (2) Pihak yang mengajukan permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki akta pendirian dan anggaran dasar atau rancangan akta pendirian dan anggaran dasar bagi pihak yang belum berbadan hukum perseroan terbatas; b. memiliki rancangan kepemilikan saham dan calon pengurus; c. memiliki rancangan struktur organisasi dan sumber daya manusia; d. memiliki rancangan rencana bisnis untuk 2 (dua) tahun pertama yang memuat paling sedikit: 1. studi kelayakan; 2. potensi ekonomi; 3. rencana pengembangan jenis produk; 4. rencana pengembangan sistem; dan 5. komitmen dalam pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing domestik; dan e. memenuhi persyaratan administratif lainnya. (3) Bank INDONESIA memberikan persetujuan prinsip atas pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Pihak yang mengajukan permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki persetujuan prinsip dari Bank INDONESIA; b. berbadan hukum perseroan terbatas dengan persyaratan kepemilikan tertentu; c. memiliki modal disetor paling sedikit Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah); d. memiliki infrastruktur yang andal dan aman; e. memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan/atau aspek keuangan bagi Pemegang Saham Pengendali, anggota dewan komisaris, dan anggota direksi; f. memiliki rencana bisnis untuk 2 (dua) tahun pertama yang memuat paling sedikit: 1. studi kelayakan; 2. potensi ekonomi; 3. rencana pengembangan jenis produk; 4. rencana pengembangan sistem; dan 5. komitmen dalam pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing domestik; g. memiliki kesiapan penerapan manajemen risiko teknologi informasi yang efektif; h. memiliki tata kelola yang baik; dan i. memenuhi persyaratan administratif lainnya. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, dokumen pendukung, serta tata cara pengajuan persetujuan prinsip dan izin usaha Penyedia ETP diatur dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Ketiga

Perizinan Perusahaan Pialang

Pasal 12

Koreksi

(1) Pemberian izin kepada pihak yang mengajukan permohonan sebagai Penyelenggara Transaksi berupa Perusahaan Pialang dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu: a. persetujuan prinsip; dan b. izin usaha. (2) Pihak yang mengajukan permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki akta pendirian dan anggaran dasar atau rancangan akta pendirian dan anggaran dasar bagi pihak yang belum berbadan hukum perseroan terbatas; b. memiliki rancangan kepemilikan saham dan calon pengurus; c. memiliki rancangan struktur organisasi dan sumber daya manusia; d. memiliki rancangan rencana bisnis untuk 2 (dua) tahun pertama yang memuat paling sedikit: 1. studi kelayakan; 2. potensi ekonomi; dan 3. komitmen dalam pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing domestik; dan e. memenuhi persyaratan administratif lainnya. (3) Bank INDONESIA memberikan persetujuan prinsip atas pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Pihak yang mengajukan permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki persetujuan prinsip dari Bank INDONESIA; b. berbadan hukum perseroan terbatas dengan persyaratan kepemilikan tertentu; c. memiliki modal disetor paling sedikit Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah); d. memiliki infrastruktur yang andal dan aman; e. memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan/atau aspek keuangan bagi Pemegang Saham Pengendali, anggota dewan komisaris, dan anggota direksi; f. memiliki sumber daya manusia yang kompeten; g. memiliki rencana bisnis untuk 2 (dua) tahun pertama yang memuat paling sedikit: 1. studi kelayakan; 2. potensi ekonomi; dan 3. komitmen dalam pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing domestik; h. memiliki kesiapan penerapan manajemen risiko yang efektif; i. memiliki tata kelola yang baik; dan j. memenuhi persyaratan administratif lainnya. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, dokumen pendukung, serta tata cara pengajuan persetujuan prinsip dan izin usaha Perusahaan Pialang diatur dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Keenam

Persetujuan atas Perubahan Sarana, Instrumen, Transaksi, Sistem Elektronik, Struktur Kepemilikan, Nama Badan Usaha, Susunan Dewan Komisaris, dan Susunan Direksi

Pasal 18

Koreksi

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB VI

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 27

Koreksi

(1) Penyelenggara Transaksi wajib menyampaikan informasi kepada Bank INDONESIA dalam hal: a. dikenakan sanksi oleh otoritas terkait di dalam dan/atau di luar negeri; b. terdapat perjanjian pertukaran informasi yang telah disepakati antara Penyelenggara Transaksi dengan pihak lain atau kewajiban penyampaian informasi kepada otoritas yang berwenang di dalam dan/atau di luar negeri; c. terdapat indikasi manipulasi pasar yang dilakukan oleh Pengguna Jasa; d. terdapat kejadian yang berpotensi memengaruhi kelancaran operasional; e. melakukan penghentian sementara kegiatan sebagai Penyelenggara Transaksi; f. terjadi perselisihan antara Penyelenggara Transaksi dengan Pengguna Jasa; dan/atau g. terdapat informasi lain yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA. (2) Penyelenggara Transaksi wajib menyampaikan informasi kepada Bank INDONESIA dalam hal terdapat anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi yang terbukti tidak dapat menjalankan fungsinya atau berhalangan tetap. (3) Berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelenggara Transaksi wajib mengganti anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi yang bersangkutan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian informasi kepada Bank INDONESIA diatur dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 28

(1) Penyedia ETP wajib memelihara total ekuitas sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). (2) Penyedia ETP yang mengalami kerugian dan mengakibatkan penurunan total ekuitas di bawah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) wajib memenuhi kekurangan total ekuitas tersebut paling lambat 2 (dua) tahun sejak penurunan total ekuitas. (3) Penyedia ETP yang memiliki total ekuitas di bawah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyampaikan rencana penambahan kekurangan total ekuitas tersebut kepada Bank INDONESIA. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemenuhan total ekuitas diatur dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 29

(1) Perusahaan Pialang wajib memelihara total ekuitas sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Perusahaan Pialang yang mengalami kerugian dan mengakibatkan penurunan total ekuitas di bawah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) wajib memenuhi kekurangan total ekuitas tersebut paling lambat 2 (dua) tahun sejak penurunan total ekuitas. (3) Perusahaan Pialang yang memiliki total ekuitas di bawah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyampaikan rencana penambahan kekurangan total ekuitas tersebut kepada Bank INDONESIA. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemenuhan total ekuitas diatur dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 30

Sistem Elektronik Penyelenggara Transaksi wajib terkoneksi dengan sistem Bank INDONESIA dan/atau infrastruktur lain yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA.

Pasal 31

(1) Penyelenggara Transaksi wajib mengelola, memproses, dan menyimpan data transaksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penyelenggara Transaksi wajib menjaga kerahasiaan data transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa. (3) Penyelenggara Transaksi wajib menyediakan dan/atau memastikan tersedianya akses serta memberikan data transaksi untuk kepentingan pengawasan dan/atau penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Penyelenggara Transaksi wajib memelihara dan mendokumentasikan basis data transaksi dan/atau rekaman percakapan yang dapat didengar dan/atau dibaca ulang oleh Bank INDONESIA dengan jangka waktu retensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

(1) Penyelenggara Transaksi wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko secara efektif. (2) Prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas: a. pedoman etika bisnis sebagai Penyelenggara Transaksi atau pedoman lain yang sejenis; b. transparansi dan keterbukaan informasi; c. mekanisme penyelesaian sengketa; dan d. perlindungan konsumen. (3) Dalam menerapkan manajemen risiko yang efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Transaksi wajib memiliki: a. perencanaan keberlangsungan bisnis; b. rencana pemulihan bencana; dan c. jaringan komunikasi yang memenuhi prinsip kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. (4) Selain menerapkan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Penyelenggara Transaksi yang menggunakan Sistem Elektronik wajib menerapkan manajemen risiko terkait teknologi informasi. (5) Penyelenggara Transaksi wajib memiliki buku pedoman. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko diatur dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 33

(1) Penyelenggara Transaksi wajib menyampaikan laporan berkala dan laporan insidental kepada Bank INDONESIA. (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. laporan transaksi bulanan; b. laporan keuangan triwulanan; c. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit; dan d. laporan audit sistem. (3) Laporan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kewajiban penyampaian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2). (4) Penyelenggara Transaksi berupa Systematic Internalisers dan Penyelenggara Bursa dikecualikan dari kewajiban penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c. (5) Penyelenggara Transaksi berupa Perusahaan Pialang yang hanya menggunakan sarana pelaksanaan transaksi TTIS dikecualikan dari kewajiban penyampaian laporan audit sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d. (6) Laporan Penyelenggara Transaksi disampaikan secara offline dalam hal sistem pelaporan secara online belum tersedia. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan Penyelenggara Transaksi diatur dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 34

(1) Penyelenggara Transaksi dilarang: a. memberikan jasa di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang tidak sesuai dengan izin Bank INDONESIA; b. memberikan saran dan/atau nasihat investasi; c. melakukan transaksi atas namanya sendiri dan/atau dananya sendiri; d. melakukan transaksi atas nama pemegang saham dan/atau dana pemegang saham; e. melakukan penyelesaian transaksi atau setelmen untuk Pengguna Jasa; f. memberikan informasi nama Pengguna Jasa sebelum transaksi disepakati; dan/atau g. melakukan publikasi atas informasi yang bukan didasarkan atas informasi Pengguna Jasa yang akan melakukan transaksi. (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Systematic Internalisers.

Pasal 35

Pemegang Saham Pengendali pada 1 (satu) Penyelenggara Transaksi dilarang menjadi Pemegang Saham Pengendali pada Penyelenggara Transaksi lainnya.

BAB Kesatu

Kewajiban Penyelenggara Transaksi

Pasal 27

Koreksi

Pasal 28

Pasal 29

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 39

Koreksi

(1) Pihak yang menyediakan teknologi dan menyelenggarakan sarana pelaksanaan transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing tanpa memiliki izin dari Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. (2) Pelaku Pasar yang melakukan pelanggaran atas larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. (3) Pihak lain yang ditugaskan melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. (4) Penyelenggara Transaksi yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 21 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 32 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 33 ayat (1), dan/atau Pasal 34 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. (5) Penyelenggara Transaksi yang dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa teguran tertulis untuk: a. pelanggaran ketentuan yang sama sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kalender; atau b. pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebanyak 5 (lima) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kalender, dikenai sanksi penghentian sementara atas kegiatan sebagai Penyelenggara Transaksi. (6) Penyelenggara Transaksi dikenai sanksi pencabutan izin apabila tidak melaksanakan sanksi penghentian sementara atas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5). (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi diatur dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 40

(1) Penyelenggara Transaksi yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan total ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan/atau Pasal 29 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. (2) Penyelenggara Transaksi yang tetap tidak memenuhi kewajiban pemenuhan total ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dan/atau Pasal 29 ayat (2) dikenai sanksi pencabutan izin. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi bagi Penyelenggara Transaksi yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan total ekuitas diatur dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 41

(1) Pemegang Saham Pengendali yang melakukan pelanggaran atas larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban Pemegang Saham Pengendali untuk mengalihkan sahamnya hingga menjadi Pemegang Saham Pengendali pada 1 (satu) Penyelenggara Transaksi. (3) Pengalihan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Pemegang Saham Pengendali dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Dalam hal Pemegang Saham Pengendali tidak melaksanakan pengalihan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank INDONESIA mengenakan sanksi penghentian sementara atas kegiatan Penyelenggara Transaksi yang dikendalikan oleh Pemegang Saham Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (5) Dalam hal Pemegang Saham Pengendali tidak melakukan pengalihan saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak pengenaan sanksi penghentian sementara, Bank INDONESIA mencabut izin Penyelenggara Transaksi yang dikendalikan oleh Pemegang Saham Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi bagi Pemegang Saham Pengendali diatur dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Koreksi

(1) Izin sebagai Perusahaan Pialang yang telah dikeluarkan oleh Bank INDONESIA sebelum berlakunya Peraturan Bank INDONESIA ini dinyatakan tetap berlaku. (2) Perusahaan Pialang yang telah memiliki izin dari Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memelihara total ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1). (3) Perusahaan Pialang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memiliki total ekuitas di bawah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) wajib memenuhi kekurangan total ekuitas dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bank INDONESIA ini berlaku. (4) Kepemilikan warga negara asing dan/atau badan hukum asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dikecualikan bagi Perusahaan Pialang yang telah memiliki izin dari Bank INDONESIA sebelum Peraturan Bank INDONESIA ini berlaku. (5) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku dalam hal Perusahaan Pialang melakukan aksi korporasi. (6) Pemegang saham yang telah menjadi Pemegang Saham Pengendali pada lebih dari 1 (satu) Perusahaan Pialang pada saat Peraturan Bank INDONESIA ini berlaku tetap dapat menjadi Pemegang Saham Pengendali pada Perusahaan Pialang tersebut. (7) Pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat menjadi Pemegang Saham Pengendali pada Penyelenggara Transaksi lainnya.

Pasal 43

(1) Pihak yang menyelenggarakan kegiatan sebagai systematic internalisers dan telah beroperasi pada saat Peraturan Bank INDONESIA ini mulai berlaku, tetap dapat melakukan kegiatan penyelenggaraan sarana pelaksanaan transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, sepanjang memenuhi persyaratan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak Peraturan Bank INDONESIA ini berlaku. (2) Pihak yang menyelenggarakan kegiatan sebagai penyedia ETP di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dan telah beroperasi pada saat Peraturan Bank INDONESIA ini mulai berlaku, tetap dapat melakukan kegiatan penyelenggaraan sarana pelaksanaan transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, sepanjang memenuhi persyaratan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Bank INDONESIA ini berlaku. (3) Pihak yang menyelenggarakan kegiatan sebagai systematic internalisers dan penyedia ETP yang tidak dapat memenuhi persyaratan perizinan Bank INDONESIA dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang melakukan kegiatan penyelenggaraan sarana pelaksanaan transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

Pasal 44

Bagi Perusahaan Pialang yang telah memiliki izin berdasarkan Peraturan Bank INDONESIA Nomor 5/5/PBI/2003 tentang Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Peraturan Bank INDONESIA Nomor 7/44/PBI/2005 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank INDONESIA Nomor 5/5/PBI/2003 tentang Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing, untuk kewajiban pelaporan, wajib menyesuaikan dengan ketentuan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

Peraturan Badan Nomor 21-5-pbi-2019 Tahun 2019 tentang PENYELENGGARA SARANA PELAKSANAAN TRANSAKSI DI PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kesatu

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

BAB Ketiga

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB Kesatu

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Ketiga

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Keempat

Pasal 16

BAB Kelima

Pasal 17

BAB Keenam

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB Ketujuh

Pasal 24

BAB Kedelapan

Pasal 25

BAB V

Pasal 26

BAB VI

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

BAB Kesatu

Pasal 27