PERBAN

Peraturan Badan Nomor 20-9-pbi-2018 Tahun 2018 tentang Transaksi Sertifikat Deposito Syariah di Pasar Uang

PERBAN Nomor 20-9-pbi-2018 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank INDONESIA ini yang dimaksud dengan: 1. Bank adalah bank umum syariah dan unit usaha syariah. 2. Bank Umum Syariah adalah bank umum syariah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai perbankan syariah. 3. Unit Usaha Syariah adalah unit usaha syariah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai perbankan syariah. 4. Pasar Uang adalah bagian dari sistem keuangan yang bersangkutan dengan kegiatan perdagangan, pinjam meminjam, atau pendanaan berjangka pendek sampai dengan 1 (satu) tahun dalam mata uang rupiah dan valuta asing, yang berperan dalam transmisi kebijakan moneter, pencapaian stabilitas sistem keuangan, serta kelancaran sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah. 5. Instrumen Pasar Uang adalah instrumen yang ditransaksikan di Pasar Uang yang meliputi instrumen yang diterbitkan dengan jangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun, sertifikat deposito, dan instrumen lain yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA, termasuk yang berdasarkan prinsip syariah. 6. Sertifikat Deposito Berdasarkan Prinsip Syariah yang selanjutnya disebut Sertifikat Deposito Syariah adalah Instrumen Pasar Uang berupa simpanan dalam bentuk deposito berdasarkan prinsip syariah yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan. 7. Transaksi Sertifikat Deposito Syariah adalah pemindahtanganan secara jual-beli Sertifikat Deposito Syariah yang dilakukan melalui Pasar Uang dengan kesepakatan harga, mekanisme penyelesaian, dan penatausahaan tertentu. 8. Pelaku Pasar Uang yang selanjutnya disebut Pelaku Pasar adalah pelaku pasar uang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank INDONESIA yang mengatur mengenai pasar uang. 9. Penerbit Sertifikat Deposito Syariah yang selanjutnya disebut Penerbit adalah pihak yang menerbitkan Sertifikat Deposito Syariah. 10. Pelaku Transaksi Sertifikat Deposito Syariah yang selanjutnya disebut Pelaku Transaksi adalah pihak yang melakukan Transaksi Sertifikat Deposito Syariah yang ditransaksikan di Pasar Uang. 11. Lembaga Pendukung Pasar Uang adalah lembaga pendukung pasar uang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank INDONESIA yang mengatur mengenai pasar uang. 12. Lembaga Pendukung Transaksi Sertifikat Deposito Syariah adalah Lembaga Pendukung Pasar Uang yang memberikan jasa perantara pelaksanaan Transaksi Sertifikat Deposito Syariah. 13. Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Sertifikat Deposito Syariah adalah Lembaga Pendukung Pasar Uang yang memberikan jasa penatausahaan dan penyelesaian Transaksi Sertifikat Deposito Syariah. 14. Perusahaan Efek adalah perusahaan efek sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai pasar modal. 15. Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing yang selanjutnya disebut Perusahaan Pialang adalah perusahaan pialang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank INDONESIA yang mengatur mengenai perusahaan pialang pasar uang rupiah dan valuta asing. 16. Kustodian adalah kustodian sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai pasar modal. 17. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang selanjutnya disebut LPP adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan pihak lain untuk kepentingan pencatatan dan penatausahaan Sertifikat Deposito Syariah dalam bentuk tanpa warkat. 18. Bukan Penduduk adalah orang, badan hukum, atau badan lainnya yang tidak berdomisili di INDONESIA atau berdomisili di INDONESIA kurang dari 1 (satu) tahun dan kegiatan utamanya tidak di INDONESIA. 19. Repurchase Agreement Berdasarkan Prinsip Syariah yang selanjutnya disebut Repo Syariah adalah penjualan Sertifikat Deposito Syariah oleh pemilik Sertifikat Deposito Syariah kepada investor Sertifikat Deposito Syariah lainnya yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, dengan janji pembelian kembali pada waktu tertentu yang diperjanjikan. 20. Prinsip Syariah adalah prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai perbankan syariah. 21. Mudarabah adalah kerja sama antara pihak pertama yaitu malik, shahibul mal, atau nasabah, sebagai pemilik dana dan pihak kedua yaitu „amil, mudarib, atau Bank, yang bertindak sebagai pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad.

BAB VII

PENDAFTARAN LEMBAGA PENDUKUNG PASAR UANG

Pasal 8

Koreksi

(1) Perusahaan Efek dan Perusahaan Pialang yang bertindak sebagai perantara pelaksanaan Transaksi Sertifikat Deposito Syariah wajib memperoleh persetujuan pendaftaran dari Bank INDONESIA sebagai Lembaga Pendukung Transaksi Sertifikat Deposito Syariah. (2) Persetujuan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal Perusahaan Efek dan Perusahaan Pialang telah: a. memiliki izin kegiatan usaha perantara pelaksanaan transaksi dari otoritas yang berwenang; dan b. memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan Bank INDONESIA. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran Perusahaan Efek dan Perusahaan Pialang sebagai Lembaga Pendukung Transaksi Sertifikat Deposito Syariah diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 9

(1) Bank yang melaksanakan kegiatan Kustodian dan Perusahaan Efek, yang melakukan kegiatan penatausahaan dan penyelesaian Transaksi Sertifikat Deposito Syariah wajib memperoleh persetujuan pendaftaran dari Bank INDONESIA sebagai Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Sertifikat Deposito Syariah. (2) Persetujuan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal bank yang melaksanakan kegiatan Kustodian dan Perusahaan Efek telah: a. memiliki izin kegiatan usaha sebagai Kustodian dari otoritas yang berwenang; dan b. memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan Bank INDONESIA. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran bank yang melaksanakan kegiatan Kustodian dan Perusahaan Efek sebagai Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Sertifikat Deposito Syariah diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 10

(1) Perusahaan Efek dan Perusahaan Pialang yang telah memperoleh izin dari Bank INDONESIA sebagai lembaga pendukung transaksi sertifikat deposito sesuai dengan ketentuan Bank INDONESIA yang mengatur mengenai transaksi sertifikat deposito di pasar uang, dapat menjadi Lembaga Pendukung Transaksi Sertifikat Deposito Syariah setelah mendapat persetujuan pendaftaran sebagai Lembaga Pendukung Transaksi Sertifikat Deposito Syariah dari Bank INDONESIA. (2) Perusahaan Efek dan Perusahaan Pialang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan pendaftaran kepada Bank INDONESIA sebagai Lembaga Pendukung Transaksi Sertifikat Deposito Syariah. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran lembaga pendukung transaksi sertifikat deposito untuk menjadi Lembaga Pendukung Transaksi Sertifikat Deposito Syariah diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 11

(1) Bank yang melaksanakan kegiatan Kustodian dan Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin dari Bank INDONESIA sebagai lembaga pendukung penatausahaan dan penyelesaian transaksi sertifikat deposito sesuai dengan ketentuan Bank INDONESIA yang mengatur mengenai transaksi sertifikat deposito di pasar uang, dapat menjadi Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Sertifikat Deposito Syariah. (2) Lembaga pendukung penatausahaan dan penyelesaian transaksi sertifikat deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan pendaftaran kepada Bank INDONESIA untuk menjadi Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Sertifikat Deposito Syariah. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran lembaga pendukung penatausahaan dan penyelesaian transaksi sertifikat deposito untuk menjadi Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Sertifikat Deposito Syariah diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB Ketiga

Pendaftaran Lembaga Pendukung Transaksi dan Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Sertifikat Deposito untuk Menjadi Lembaga Pendukung

Pasal 10

Koreksi

(1) Perusahaan Efek dan Perusahaan Pialang yang telah memperoleh izin dari Bank INDONESIA sebagai lembaga pendukung transaksi sertifikat deposito sesuai dengan ketentuan Bank INDONESIA yang mengatur mengenai transaksi sertifikat deposito di pasar uang, dapat menjadi Lembaga Pendukung Transaksi Sertifikat Deposito Syariah setelah mendapat persetujuan pendaftaran sebagai Lembaga Pendukung Transaksi Sertifikat Deposito Syariah dari Bank INDONESIA. (2) Perusahaan Efek dan Perusahaan Pialang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan pendaftaran kepada Bank INDONESIA sebagai Lembaga Pendukung Transaksi Sertifikat Deposito Syariah. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran lembaga pendukung transaksi sertifikat deposito untuk menjadi Lembaga Pendukung Transaksi Sertifikat Deposito Syariah diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 11

(1) Bank yang melaksanakan kegiatan Kustodian dan Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin dari Bank INDONESIA sebagai lembaga pendukung penatausahaan dan penyelesaian transaksi sertifikat deposito sesuai dengan ketentuan Bank INDONESIA yang mengatur mengenai transaksi sertifikat deposito di pasar uang, dapat menjadi Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Sertifikat Deposito Syariah. (2) Lembaga pendukung penatausahaan dan penyelesaian transaksi sertifikat deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan pendaftaran kepada Bank INDONESIA untuk menjadi Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Sertifikat Deposito Syariah. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran lembaga pendukung penatausahaan dan penyelesaian transaksi sertifikat deposito untuk menjadi Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Sertifikat Deposito Syariah diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB VIII

TRANSAKSI SERTIFIKAT DEPOSITO SYARIAH DI PASAR SEKUNDER

Pasal 12

Koreksi

Pelaku Transaksi dilarang melakukan Transaksi Sertifikat Deposito Syariah di pasar sekunder sebelum dana Sertifikat Deposito Syariah digunakan dalam kegiatan usaha Bank Penerbit.

Pasal 13

Koreksi

Pelaku Transaksi berupa bank dan Perusahaan Efek serta Lembaga Pendukung Transaksi Sertifikat Deposito Syariah berupa Perusahaan Efek dan Perusahaan Pialang dilarang melakukan Transaksi Sertifikat Deposito Syariah di pasar sekunder dengan menggunakan mekanisme bunga, termasuk mekanisme diskonto.

Pasal 14

Sertifikat Deposito Syariah dapat ditransaksikan di pasar sekunder dengan cara: a. jual beli putus (outright) dengan menggunakan akad jual beli (ba’i); atau b. Repo Syariah dengan menggunakan akad al-bai’ ma’a al-wa’d bi al-syira’.

Pasal 15

(1) Transaksi Sertifikat Deposito Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat dilakukan secara: a. langsung; atau b. melalui Lembaga Pendukung Transaksi Sertifikat Deposito Syariah. (2) Transaksi Sertifikat Deposito Syariah yang dilakukan melalui Lembaga Pendukung Transaksi Sertifikat Deposito Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menggunakan akad wakalah bil ujrah. (3) Transaksi Sertifikat Deposito Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk transaksi antarnasabah yang dilakukan tanpa melalui Lembaga Pendukung Transaksi Sertifikat Deposito Syariah. (4) Pelaku Transaksi Sertifikat Deposito Syariah dianggap telah menyetujui untuk memberikan akses kepada Bank INDONESIA atas detil data transaksi, penyelesaian transaksi, dan posisi kepemilikan Sertifikat Deposito Syariah. (5) Lembaga Pendukung Transaksi Sertifikat Deposito Syariah dan Lembaga Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Sertifikat Deposito Syariah harus secara aktif menyampaikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada nasabah Sertifikat Deposito Syariah.

Pasal 16

Penyelesaian atas Transaksi Sertifikat Deposito Syariah di pasar sekunder dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal transaksi.

Pasal 17

Pelaksanaan Transaksi Sertifikat Deposito Syariah dapat dilakukan dengan menggunakan sistem Bank INDONESIA Electronic Trading Platform (BI-ETP) atau sarana pelaksanaan transaksi lainnya yang lazim digunakan di pasar uang.

Pasal 18

(1) Pelaku Transaksi berupa Bank dan Perusahaan Efek dilarang menjual Sertifikat Deposito Syariah kepada Bukan Penduduk di pasar sekunder. (2) Lembaga Pendukung Transaksi Sertifikat Deposito Syariah berupa Perusahaan Efek dan Perusahaan Pialang dilarang memberikan jasa perantara penjualan Sertifikat Deposito Syariah yang berdenominasi rupiah dan/atau valuta asing dari nasabah penduduk kepada Bukan Penduduk di pasar sekunder.

Pasal 19

(1) Harga dalam Transaksi Sertifikat Deposito Syariah merupakan harga yang disepakati oleh kedua belah pihak dengan memperhitungkan: a. nominal Sertifikat Deposito Syariah; b. realisasi tingkat imbalan Sertifikat Deposito Syariah; dan c. proyeksi hak bagi hasil pemegang Sertifikat Deposito Syariah sebelumnya. (2) Perhitungan harga transaksi Sertifikat Deposito Syariah menggunakan konvensi perhitungan hari (day-count convention) yaitu actual/360. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai harga dalam Transaksi Sertifikat Deposito Syariah diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB X

PENERAPAN PRINSIP SYARIAH, PRINSIP KEHATI-HATIAN, DAN MANAJEMEN RISIKO

Pasal 21

Koreksi

Bank, Perusahaan Efek, dan Perusahaan Pialang yang melakukan kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank INDONESIA ini wajib menerapkan Prinsip Syariah.

Pasal 22

Koreksi

(1) Bank sebagai Penerbit, bank yang melaksanakan kegiatan Kustodian, Perusahaan Efek, dan Perusahaan Pialang yang melakukan kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank INDONESIA ini wajib menerapkan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan Bank INDONESIA yang mengatur mengenai pasar uang. (2) Prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Bank sebagai Penerbit paling sedikit mencakup: a. transparansi dan keterbukaan informasi; b. perlindungan konsumen; dan c. mekanisme penyelesaian sengketa. (3) Prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pelaku Transaksi berupa bank dan Perusahaan Efek dan Lembaga Pendukung Transaksi Sertifikat Deposito Syariah berupa Perusahaan Efek dan Perusahaan Pialang paling sedikit mencakup: a. etika bertransaksi dan kode etik pasar (market code of conduct) atau pedoman lain yang sejenis; b. transparansi dan keterbukaan informasi; c. perlindungan konsumen; dan d. mekanisme penyelesaian sengketa. (4) Prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Sertifikat Deposito Syariah berupa bank yang melaksanakan kegiatan Kustodian dan Perusahaan Efek paling sedikit mencakup: a. transparansi dan keterbukaan informasi; b. perlindungan konsumen; dan c. mekanisme penyelesaian sengketa.

Pasal 23

Bank sebagai Penerbit, bank yang melaksanakan kegiatan Kustodian, Perusahaan Efek, dan Perusahaan Pialang yang melakukan kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank INDONESIA ini wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif.

Pasal 24

Kewajiban penerapan prinsip kehati-kehatian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan kewajiban penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dikecualikan bagi Pelaku Pasar berupa nasabah korporasi, nasabah orang-perseorangan, dan nasabah Bukan Penduduk.

BAB XII

PELAPORAN

Pasal 27

Koreksi

(1) Bank sebagai Penerbit wajib menyampaikan informasi realisasi penerbitan Sertifikat Deposito Syariah kepada Bank INDONESIA setiap kali penerbitan. (2) Dalam hal Bank INDONESIA menunjuk LPP, informasi realiasi penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bank sebagai Penerbit kepada Bank INDONESIA paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Sertifikat Deposito Syariah diterbitkan dan dicatat secara efektif pada LPP. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian informasi realisasi penerbitan diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 28

(1) Pelaku Transaksi Sertifikat Deposito Syariah berupa bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b yang melakukan transaksi untuk kepentingan sendiri wajib menyampaikan laporan mengenai Transaksi Sertifikat Deposito Syariah yang dilakukan kepada Bank INDONESIA. (2) Pelaku Transaksi Sertifikat Deposito Syariah berupa nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c harus melaporkan informasi mengenai Transaksi Sertifikat Deposito Syariah yang dilakukan kepada Bank INDONESIA melalui: a. bank, apabila Transaksi Sertifikat Deposito Syariah dilakukan melalui bank; b. Lembaga Pendukung Transaksi Sertifikat Deposito Syariah, apabila Transaksi Sertifikat Deposito Syariah dilakukan melalui Lembaga Pendukung Transaksi Sertifikat Deposito Syariah berupa Perusahaan Efek dan/atau Perusahaan Pialang; dan/atau c. Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Sertifikat Deposito Syariah, apabila Transaksi Sertifikat Deposito Syariah dilakukan oleh nasabah secara langsung tanpa melibatkan Lembaga Pendukung Transaksi Sertifikat Deposito Syariah berupa Perusahaan Efek dan/atau Perusahaan Pialang. (3) Pihak yang terlibat dalam Transaksi Sertifikat Deposito Syariah untuk kepentingan nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa: a. bank; b. Lembaga Pendukung Transaksi Sertifikat Deposito Syariah berupa Perusahaan Efek dan Perusahaan Pialang; dan/atau c. Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Sertifikat Deposito Syariah berupa bank yang melaksanakan kegiatan Kustodian dan/atau Perusahaan Efek, wajib menyampaikan laporan mengenai Transaksi Sertifikat Deposito Syariah tersebut kepada Bank INDONESIA. (4) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) menyampaikan laporan melalui sistem pelaporan Bank INDONESIA. (5) Tata cara penyampaian laporan oleh bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) huruf a mengacu pada ketentuan Bank INDONESIA yang mengatur mengenai laporan harian bank umum. (6) Tata cara penyampaian laporan oleh: a. Lembaga Pendukung Transaksi Sertifikat Deposito Syariah berupa Perusahaan Efek dan Perusahaan Pialang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b; dan b. Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Sertifikat Deposito Syariah berupa bank yang melaksanakan kegiatan Kustodian dan Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, mengacu pada ketentuan Bank INDONESIA yang mengatur mengenai laporan pasar uang nonbank dan kustodian. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian laporan Transaksi Sertifikat Deposito Syariah diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 29

(1) LPP yang ditunjuk Bank INDONESIA menyampaikan laporan atas penatausahaan Sertifikat Deposito Syariah secara periodik kepada Bank INDONESIA. (2) Tata cara penyampaian laporan oleh LPP yang ditunjuk oleh Bank INDONESIA dituangkan dalam perjanjian antara Bank INDONESIA dengan LPP.

BAB XIV

SANKSI

Pasal 31

Koreksi

(1) Bank yang melanggar ketentuan mengenai: a. keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), dan/atau Pasal 6 ayat (3); b. pendaftaran sebagai Lembaga Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Sertifikat Deposito Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau Pasal 11 ayat (2); c. Transaksi Sertifikat Deposito Syariah di pasar sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan/atau Pasal 13; d. penerapan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; e. penerapan prinsip kehati-kehatian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1); f. penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23; g. penyediaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan/atau Pasal 26 ayat (2); dan/atau h. penyampaian informasi realisasi penerbitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis. (2) Bank yang melanggar ketentuan mengenai: a. pemenuhan kriteria Sertifikat Deposito Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1); dan/atau b. izin sebagai Penerbit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen) dari nilai nominal penerbitan, paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per penerbitan. (3) Bank yang melanggar ketentuan mengenai penjualan Sertifikat Deposito Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen) dari nilai nominal transaksi, paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per transaksi. (4) Bank yang melanggar ketentuan mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan/atau Pasal 28 ayat (3) huruf a dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Bank INDONESIA yang mengatur mengenai laporan harian bank umum.

Pasal 32

(1) Perusahaan Efek yang melanggar ketentuan mengenai: a. pendaftaran sebagai Lembaga Pendukung Transaksi Sertifikat Deposito Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan/atau Pasal 10 ayat (2); b. pendaftaran sebagai Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Sertifikat Deposito Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau Pasal 11 ayat (2); c. Transaksi Sertifikat Deposito Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan/atau Pasal 13; d. penerapan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; e. penerapan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1); f. penerapan prinsip manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23; dan/atau g. penyediaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan/atau Pasal 26 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis. (2) Perusahaan Efek yang melanggar ketentuan mengenai penjualan Sertifikat Deposito Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan/atau memberikan jasa perantara penjualan Sertifikat Deposito Syariah sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen) dari nilai nominal transaksi yang tidak memenuhi persyaratan tersebut, paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per transaksi.

Pasal 33

(1) Perusahaan Pialang yang melanggar ketentuan mengenai: a. pendaftaran sebagai Lembaga Pendukung Transaksi Sertifikat Deposito Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan/atau Pasal 10 ayat (2); b. Transaksi Sertifikat Deposito Syariah di pasar sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13; c. penerapan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; d. penerapan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1); e. penerapan prinsip manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23; dan/atau f. penyediaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan/atau Pasal 26 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis. (2) Perusahaan Pialang yang melanggar ketentuan mengenai jasa perantara penjualan Sertifikat Deposito Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dikenakan denda kewajiban membayar sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen) dari nilai nominal transaksi yang tidak memenuhi persyaratan tersebut, paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per transaksi.

Pasal 34

(1) Bank yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 11 ayat (2), Pasal 13, Pasal 18 ayat (1), Pasal 21, Pasal 22 ayat (1), Pasal 23, dan/atau Pasal 27 ayat (1) sebanyak 3 (tiga) kali dalam 6 (enam) bulan dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan di Pasar Uang berupa penerbitan Sertifikat Deposito Syariah yang ditransaksikan di Pasar Uang, Transaksi Sertifikat Deposito Syariah untuk kepentingan sendiri dan/atau nasabah, dan/atau kegiatan sebagai Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Sertifikat Deposito Syariah, selama 1 (satu) bulan. (2) Perusahaan Efek yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (2), Pasal 13, Pasal 18 ayat (1), Pasal 18 ayat (2), Pasal 21, Pasal 22 ayat (1), dan/atau Pasal 23, sebanyak 3 (tiga) kali dalam 6 (enam) bulan dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan di Pasar Uang berupa Transaksi Sertifikat Deposito Syariah untuk kepentingan sendiri dan/atau nasabah dan/atau kegiatan sebagai Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Sertifikat Deposito Syariah, selama 1 (satu) bulan. (3) Perusahaan Pialang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 10 ayat (2), Pasal 13, Pasal 18 ayat (2), Pasal 21, Pasal 22 ayat (1), dan/atau Pasal 23, sebanyak 3 (tiga) kali dalam 6 (enam) bulan dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan di Pasar Uang berupa kegiatan sebagai Lembaga Pendukung Transaksi Sertifikat Deposito Syariah selama 1 (satu) bulan.

Pasal 35

(1) Bank yang telah mendapatkan sanksi penghentian sementara kegiatan di Pasar Uang sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dikenakan sanksi pencabutan izin dan/atau status terdaftar yang telah diberikan. (2) Perusahaan Efek yang telah mendapatkan sanksi penghentian sementara kegiatan di Pasar Uang sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dikenakan sanksi pencabutan status terdaftar yang telah diberikan. (3) Perusahaan Pialang yang telah mendapatkan sanksi penghentian sementara kegiatan di Pasar Uang sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dikenakan sanksi pencabutan status terdaftar yang telah diberikan.

Pasal 36

(1) Pengenaan sanksi kewajiban membayar bagi Bank sebagai Penerbit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dan bank sebagai Pelaku Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Bank INDONESIA dengan cara mendebit rekening giro bank yang bersangkutan di Bank INDONESIA. (2) Pengenaan sanksi kewajiban membayar bagi Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dilakukan dengan cara melakukan penyetoran kepada rekening Bank INDONESIA dan menyampaikan bukti setoran paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya surat pengenaan sanksi kewajiban membayar dari Bank INDONESIA. (3) Pengenaan sanksi kewajiban membayar bagi Perusahaan Pialang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dilakukan dengan cara melakukan setoran kepada rekening Bank INDONESIA dan menyampaikan bukti setoran paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya surat pengenaan sanksi kewajiban membayar dari Bank INDONESIA.

Pasal 37

Bank INDONESIA dapat menyampaikan informasi mengenai pengenaan sanksi terhadap: a. Bank sebagai Penerbit; b. bank sebagai Pelaku Transaksi dan/atau Lembaga Pendukung Penatausahaan Penyelesaian Transaksi Sertifikat Deposito Syariah; c. Perusahaan Efek sebagai Pelaku Transaksi, Lembaga Pendukung Transaksi Sertifikat Deposito Syariah, dan/atau Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Sertifikat Deposito Syariah; dan/atau d. Perusahaan Pialang sebagai Lembaga Pendukung Transaksi Sertifikat Deposito Syariah, kepada otoritas yang berwenang.

Peraturan Badan Nomor 20-9-pbi-2018 Tahun 2018 tentang Transaksi Sertifikat Deposito Syariah di Pasar Uang

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

BAB IV

Pasal 4

Pasal 5

BAB V

Pasal 6

BAB VI

Pasal 7

BAB VII

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kesatu

Pasal 8

BAB Kedua

Pasal 9

BAB Ketiga

Pasal 10

Pasal 11

BAB VIII

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB IX

Pasal 20

BAB X

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB XI

Pasal 25

Pasal 26

BAB XII

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB XIII

Pasal 30

BAB XIV

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

BAB XV

Pasal 38

BAB XVI

Pasal 39

Pasal 40