PERBAN

Peraturan Badan Nomor 20-7-pbi-2018 Tahun 2018 tentang Indonesia Overnight Index Average dan Jakarta Interbank Offered Rate

PERBAN Nomor 20-7-pbi-2018 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank INDONESIA ini yang dimaksud dengan: 1. INDONESIA Overnight Index Average yang selanjutnya disebut IndONIA adalah indeks suku bunga atas transaksi pinjam-meminjamkan rupiah tanpa agunan yang dilakukan antarbank untuk jangka waktu overnight di INDONESIA. 2. Jakarta Interbank Offered Rate yang selanjutnya disebut JIBOR adalah rata-rata dari suku bunga indikasi pinjaman tanpa agunan yang ditawarkan dan dimaksudkan untuk ditransaksikan oleh bank kontributor kepada bank kontributor lain untuk meminjamkan rupiah untuk jangka waktu tertentu di INDONESIA. 3. Offer Rate adalah suku bunga indikasi pinjaman tanpa agunan yang ditawarkan dan dimaksudkan untuk ditransaksikan oleh bank kontributor kepada bank kontributor lain untuk meminjamkan rupiah untuk jangka waktu tertentu di INDONESIA. 4. Bid Rate adalah suku bunga indikasi pinjaman tanpa agunan yang diminta dan dimaksudkan untuk ditransaksikan oleh bank kontributor kepada bank kontributor lain untuk meminjam rupiah untuk jangka waktu tertentu di INDONESIA. 5. Bank adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai perbankan, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri. 6. Bank Kontributor adalah Bank yang menyampaikan suku bunga indikasi kepada Bank INDONESIA untuk digunakan dalam penetapan JIBOR.

BAB III

JAKARTA INTERBANK OFFERED RATE

Pasal 5

Koreksi

(1) JIBOR ditetapkan oleh Bank INDONESIA berdasarkan kuotasi Offer Rate yang disampaikan oleh Bank Kontributor. (2) JIBOR ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) minggu, 1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, dan 12 (dua belas) bulan.

Pasal 6

Koreksi

(1) Bank INDONESIA MENETAPKAN metode penetapan JIBOR. (2) Metode penetapan JIBOR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. ukuran pemusatan dan penyebaran data; dan b. cakupan data yang digunakan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai metode penetapan JIBOR diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 7

(1) Bank INDONESIA melakukan publikasi JIBOR. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai publikasi JIBOR diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 8

(1) Bank Kontributor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditetapkan oleh Bank INDONESIA. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Bank Kontributor JIBOR diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 9

(1) Bank Kontributor wajib menyampaikan kuotasi suku bunga indikasi kepada Bank INDONESIA. (2) Suku bunga indikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. Offer Rate; dan b. Bid Rate. (3) Suku bunga indikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan spread antara Offer Rate dan Bid Rate. (4) Penyampaian kuotasi suku bunga indikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank INDONESIA yang mengatur mengenai laporan harian bank umum. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai spread antara Offer Rate dan Bid Rate sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 10

Pasal 11

(1) Bank Kontributor wajib menatausahakan data, informasi, dan hal yang berkaitan dengan proses penetapan kuotasi suku bunga indikasi. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penatausahaan data, informasi, dan hal yang berkaitan dengan proses penetapan kuotasi suku bunga indikasi diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 12

(1) Penerapan penetapan suku bunga indikasi oleh Bank Kontributor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan penatausahaan data, informasi, dan hal yang berkaitan dengan proses penetapan kuotasi suku bunga indikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 wajib dituangkan oleh Bank Kontributor dalam pedoman internal. (2) Bank Kontributor harus menyampaikan pedoman internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bank INDONESIA. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman internal diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 13

(1) Bank Kontributor wajib menyampaikan surat pernyataan bahwa Bank Kontributor akan menaati ketentuan Bank INDONESIA yang mengatur mengenai INDONESIA overnight index average dan Jakarta interbank offered rate kepada Bank INDONESIA. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai surat pernyataan diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 14

(1) Bank Kontributor wajib memenuhi permintaan transaksi dari Bank Kontributor lainnya untuk meminjam rupiah dan/atau meminjamkan rupiah pada tingkat suku bunga sesuai dengan kuotasi suku bunga indikasi yang disampaikan. (2) Pemenuhan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang memenuhi batasan: a. waktu permintaan transaksi; b. jangka waktu pinjam-meminjamkan; c. nominal permintaan transaksi; d. total nominal permintaan transaksi; dan e. ketersediaan dana dan limit kredit. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan permintaan transaksi diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB Ketiga

Kuotasi dan Kewajiban Bank Kontributor

Pasal 9

Koreksi

Pasal 10

(1) Dalam MENETAPKAN suku bunga indikasi, Bank Kontributor wajib menerapkan hal sebagai berikut: a. MENETAPKAN suku bunga indikasi dengan mengacu pada jenjang data input; b. memiliki fungsi validasi dalam penetapan suku bunga indikasi; dan c. memiliki unit kerja dan/atau jabatan yang bertugas dan bertanggung jawab dalam penetapan dan penyampaian suku bunga indikasi. (2) Jenjang data input sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan dengan urutan sebagai berikut: a. data suku bunga transaksi pinjam-meminjamkan tanpa agunan yang dilakukan oleh Bank Kontributor pada hari penyampaian suku bunga indikasi; b. data kuotasi suku bunga transaksi pinjam- meminjamkan tanpa agunan yang dapat dieksekusi pada hari penyampaian suku bunga indikasi; c. data suku bunga transaksi pinjam-meminjamkan di pasar uang lain yang dilakukan oleh Bank Kontributor dan/atau data kuotasi suku bunga transaksi pinjam-meminjamkan di pasar uang lain yang dapat dieksekusi pada hari penyampaian suku bunga indikasi; dan d. penilaian profesional. (3) Penggunaan jenjang data input sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. dalam hal terdapat data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a maka penggunaan jenjang data input harus menggunakan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a; b. dalam hal tidak terdapat data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a maka penggunaan jenjang data input harus menggunakan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b; c. dalam hal tidak terdapat data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b maka penggunaan jenjang data input harus menggunakan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c; dan d. dalam hal tidak terdapat data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c maka penggunaan jenjang data input harus menggunakan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d. (4) Bank Kontributor dapat melakukan penyesuaian terhadap data input sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan: a. eksposur risiko kredit dari data input yang digunakan; dan/atau b. volatilitas suku bunga intrahari yang terjadi di pasar uang. (5) Nilai yang diperoleh dari penerapan jenjang data input menjadi nilai dalam penetapan kuotasi suku bunga indikasi oleh Bank Kontributor, dengan ketentuan: a. menjadi batas atas Bid Rate; dan b. menjadi batas bawah Offer Rate. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenjang data input diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Koreksi

Semua data yang ditetapkan Bank INDONESIA berdasarkan indeks suku bunga atas transaksi pinjam-meminjamkan rupiah tanpa agunan yang dilakukan antarbank untuk jangka waktu overnight di INDONESIA yang sudah ada sebelum Peraturan Bank INDONESIA ini berlaku, harus dimaknai sebagai IndONIA, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bank INDONESIA ini.

Pasal 20

Koreksi

(1) Semua istilah suku bunga penawaran antarbank yang sudah ada dalam ketentuan Bank INDONESIA sebelum Peraturan Bank INDONESIA ini berlaku, harus dimaknai sebagai INDONESIA Overnight Index Average dan Jakarta Interbank Offered Rate sejak tanggal 2 Januari 2019. (2) Semua istilah JIBOR jangka waktu overnight yang sudah ada dalam ketentuan Bank INDONESIA sebelum Peraturan Bank INDONESIA ini berlaku, harus dimaknai sebagai IndONIA sejak tanggal 2 Januari 2019.

Pasal 21

Peraturan Bank INDONESIA Nomor 17/2/PBI/2015 tentang Suku Bunga Penawaran Antarbank (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5681), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku pada tanggal 2 Januari 2019, kecuali ketentuan terkait penetapan Bank Kontributor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku pada saat Peraturan Bank INDONESIA ini mulai berlaku.

Pasal 22

(1) Ketentuan penetapan IndONIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mulai berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2018. (2) Ketentuan penetapan jangka waktu JIBOR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2019.

Pasal 23

Peraturan Bank INDONESIA ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank INDONESIA ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Juli 2018 GUBERNUR BANK INDONESIA, ttd PERRY WARJIYO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Juli 2018 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd YASONNA H. LAOLY

Peraturan Badan Nomor 20-7-pbi-2018 Tahun 2018 tentang Indonesia Overnight Index Average dan Jakarta Interbank Offered Rate

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kesatu

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

BAB Ketiga

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Keempat

Pasal 14

BAB IV

Pasal 15

Pasal 16

BAB V

Pasal 17

BAB VI

Pasal 18

BAB VII

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23