PERBAN

Peraturan Badan Nomor 20-5-pbi-2018 Tahun 2018 tentang Operasi Moneter

PERBAN Nomor 20-5-pbi-2018 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank INDONESIA ini yang dimaksud dengan: 1. Bank adalah bank umum konvensional, bank umum syariah, dan unit usaha syariah. 2. Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disingkat BUK adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai perbankan. 3. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah bank umum yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai perbankan syariah. 4. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit usaha syariah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai perbankan syariah. 5. Operasi Moneter adalah pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank INDONESIA untuk pengendalian moneter yang dilakukan secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah. 6. Operasi Moneter Konvensional yang selanjutnya disingkat OMK adalah pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank INDONESIA untuk pengendalian moneter yang dilakukan secara konvensional. 7. Operasi Moneter Syariah yang selanjutnya disingkat OMS adalah pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank INDONESIA untuk pengendalian moneter yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah. 8. Operasi Pasar Terbuka yang selanjutnya disingkat OPT adalah kegiatan transaksi di pasar uang dan/atau pasar valuta asing yang dilakukan oleh Bank INDONESIA dengan Bank dan/atau pihak lain untuk Operasi Moneter yang dilakukan secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah. 9. Operasi Pasar Terbuka Konvensional yang selanjutnya disebut OPT Konvensional adalah kegiatan transaksi di pasar uang dan/atau pasar valuta asing yang dilakukan oleh Bank INDONESIA dengan BUK dan/atau pihak lain. 10. Operasi Pasar Terbuka Syariah yang selanjutnya disebut OPT Syariah adalah kegiatan transaksi di pasar uang berdasarkan prinsip syariah dan/atau pasar valuta asing yang dilakukan oleh Bank INDONESIA dengan BUS, UUS, dan/atau pihak lain. 11. Standing Facilities adalah kegiatan penyediaan dana rupiah dari Bank INDONESIA kepada Bank dan penempatan dana rupiah oleh Bank di Bank INDONESIA untuk Operasi Moneter yang dilakukan secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah. 12. Standing Facilities Konvensional adalah kegiatan penyediaan dana rupiah (lending facility) dari Bank INDONESIA kepada BUK dan penempatan dana rupiah (deposit facility) oleh BUK di Bank INDONESIA. 13. Standing Facilities Syariah adalah kegiatan penyediaan dana rupiah (financing facility) dari Bank INDONESIA kepada BUS atau UUS dan penempatan dana rupiah (deposit facility) oleh BUS atau UUS di Bank INDONESIA. 14. Sertifikat Bank INDONESIA yang selanjutnya disingkat SBI adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank INDONESIA sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek. 15. Sertifikat Bank INDONESIA Syariah yang selanjutnya disingkat SBIS adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank INDONESIA dan berjangka waktu pendek. 16. Sertifikat Deposito Bank INDONESIA yang selanjutnya disingkat SDBI adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank INDONESIA sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek yang dapat diperdagangkan hanya antar-BUK. 17. Surat Berharga Bank INDONESIA dalam Valuta Asing yang selanjutnya disebut SBBI Valas adalah surat berharga dalam valuta asing yang diterbitkan oleh Bank INDONESIA sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek. 18. Surat Berharga Negara yang selanjutnya disingkat SBN adalah surat utang negara dan surat berharga syariah negara. 19. Surat Utang Negara yang selanjutnya disingkat SUN adalah surat utang negara sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai surat utang negara. 20. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN adalah surat berharga syariah negara sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai surat berharga syariah negara. 21. Hari Kerja adalah hari kerja Bank INDONESIA, termasuk hari kerja operasional terbatas Bank INDONESIA.

BAB II

TUJUAN OPERASI MONETER

Pasal 2

Koreksi

(1) Operasi Moneter bertujuan untuk mendukung pencapaian stabilitas moneter. (2) Operasi Moneter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di pasar uang dan pasar valuta asing secara terintegrasi. (3) Operasi Moneter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah.

Pasal 3

Koreksi

(1) Untuk mencapai stabilitas moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), OMK diarahkan untuk mengendalikan suku bunga Pasar Uang Antar Bank Overnight (PUAB O/N) dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. (2) Suku bunga PUAB O/N sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikendalikan agar bergerak di sekitar suku bunga kebijakan Bank INDONESIA. (3) Untuk mengendalikan suku bunga PUAB O/N sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank INDONESIA melakukan pengelolaan likuiditas di pasar uang rupiah dengan cara absorpsi likuiditas dan/atau injeksi likuiditas. (4) Suku bunga kebijakan Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu Bank INDONESIA 7-day (Reverse) Repo Rate.

Pasal 4

(1) Nilai tukar rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dijaga agar bergerak stabil sejalan dengan nilai tukar fundamental. (2) Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank INDONESIA melakukan intervensi dan/atau transaksi lainnya di pasar valuta asing.

Pasal 5

Untuk mencapai stabilitas moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), OMS diarahkan untuk memengaruhi kecukupan likuiditas di pasar uang berdasarkan prinsip syariah dan pasar valuta asing.

Pasal 6

(1) Pelaksanaan OMS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan berdasarkan prinsip syariah. (2) Pemenuhan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam bentuk pemberian fatwa dan/atau opini syariah oleh otoritas yang berwenang mengeluarkan fatwa dan/atau opini syariah.

Pasal 7

(1) Untuk memengaruhi kecukupan likuiditas di pasar uang berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bank INDONESIA melakukan pengelolaan likuiditas dengan cara absorpsi likuiditas dan/atau injeksi likuiditas. (2) Untuk memengaruhi kecukupan likuiditas di pasar valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bank INDONESIA melakukan intervensi dan/atau transaksi lainnya di pasar valuta asing.

BAB Kesatu

Pelaksanaan OMK

Pasal 11

Koreksi

OMK dilakukan dalam bentuk: a. OPT Konvensional; dan b. Standing Facilities Konvensional.

Pasal 12

Koreksi

OPT Konvensional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilaksanakan dengan cara melakukan: a. penerbitan SBI, SDBI, dan/atau SBBI Valas; b. transaksi repurchase agreement (repo) dan/atau reverse repo surat berharga; c. transaksi pembelian dan/atau penjualan surat berharga secara outright; d. penempatan berjangka (term deposit) di Bank INDONESIA dalam rupiah; e. penempatan berjangka (term deposit) di Bank INDONESIA dalam valuta asing; f. jual beli valuta asing terhadap rupiah; dan/atau g. transaksi lainnya baik di pasar uang rupiah maupun pasar valuta asing.

Pasal 13

(1) Penempatan berjangka (term deposit) di Bank INDONESIA dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dan penempatan berjangka (term deposit) di Bank INDONESIA dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dapat dicairkan oleh peserta OPT Konvensional sebelum jatuh waktu (early redemption) dengan memenuhi persyaratan tertentu. (2) Penempatan berjangka (term deposit) di Bank INDONESIA dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dapat dialihkan oleh peserta OPT Konvensional menjadi transaksi swap jual valuta asing terhadap rupiah Bank INDONESIA.

Pasal 14

(1) Penempatan berjangka (term deposit) di Bank INDONESIA dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dapat menjadi pengurang posisi devisa neto secara keseluruhan yang wajib dipelihara BUK pada akhir hari kerja sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai posisi devisa neto bank umum. (2) Nilai penempatan berjangka (term deposit) di Bank INDONESIA dalam valuta asing yang menjadi pengurang posisi devisa neto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sebesar nilai yang terendah dari: a. nilai posisi devisa neto secara keseluruhan pada akhir hari kerja yang bersangkutan sebelum dikurangi dengan penempatan berjangka (term deposit) di Bank INDONESIA dalam valuta asing; b. nilai penempatan berjangka (term deposit) di Bank INDONESIA dalam valuta asing; atau c. 5% (lima persen) dari modal BUK. (3) BUK wajib melaporkan secara harian posisi devisa neto secara keseluruhan pada akhir hari kerja sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai posisi devisa neto bank umum, setelah memperhitungkan penempatan berjangka (term deposit) di Bank INDONESIA dalam valuta asing sebagai pengurang. (4) Dalam hal BUK tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka penempatan berjangka (term deposit) di Bank INDONESIA dalam valuta asing tidak diperhitungkan sebagai pengurang posisi devisa neto.

Pasal 15

Dalam kegiatan OPT Konvensional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, Bank INDONESIA dapat menggunakan surat berharga milik pihak lain yang ditetapkan Bank INDONESIA.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan OPT Konvensional diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB 1

OPT Konvensional

Pasal 12

Koreksi

OPT Konvensional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilaksanakan dengan cara melakukan: a. penerbitan SBI, SDBI, dan/atau SBBI Valas; b. transaksi repurchase agreement (repo) dan/atau reverse repo surat berharga; c. transaksi pembelian dan/atau penjualan surat berharga secara outright; d. penempatan berjangka (term deposit) di Bank INDONESIA dalam rupiah; e. penempatan berjangka (term deposit) di Bank INDONESIA dalam valuta asing; f. jual beli valuta asing terhadap rupiah; dan/atau g. transaksi lainnya baik di pasar uang rupiah maupun pasar valuta asing.

Pasal 13

(1) Penempatan berjangka (term deposit) di Bank INDONESIA dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dan penempatan berjangka (term deposit) di Bank INDONESIA dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dapat dicairkan oleh peserta OPT Konvensional sebelum jatuh waktu (early redemption) dengan memenuhi persyaratan tertentu. (2) Penempatan berjangka (term deposit) di Bank INDONESIA dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dapat dialihkan oleh peserta OPT Konvensional menjadi transaksi swap jual valuta asing terhadap rupiah Bank INDONESIA.

Pasal 14

(1) Penempatan berjangka (term deposit) di Bank INDONESIA dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dapat menjadi pengurang posisi devisa neto secara keseluruhan yang wajib dipelihara BUK pada akhir hari kerja sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai posisi devisa neto bank umum. (2) Nilai penempatan berjangka (term deposit) di Bank INDONESIA dalam valuta asing yang menjadi pengurang posisi devisa neto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sebesar nilai yang terendah dari: a. nilai posisi devisa neto secara keseluruhan pada akhir hari kerja yang bersangkutan sebelum dikurangi dengan penempatan berjangka (term deposit) di Bank INDONESIA dalam valuta asing; b. nilai penempatan berjangka (term deposit) di Bank INDONESIA dalam valuta asing; atau c. 5% (lima persen) dari modal BUK. (3) BUK wajib melaporkan secara harian posisi devisa neto secara keseluruhan pada akhir hari kerja sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai posisi devisa neto bank umum, setelah memperhitungkan penempatan berjangka (term deposit) di Bank INDONESIA dalam valuta asing sebagai pengurang. (4) Dalam hal BUK tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka penempatan berjangka (term deposit) di Bank INDONESIA dalam valuta asing tidak diperhitungkan sebagai pengurang posisi devisa neto.

Pasal 15

Dalam kegiatan OPT Konvensional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, Bank INDONESIA dapat menggunakan surat berharga milik pihak lain yang ditetapkan Bank INDONESIA.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan OPT Konvensional diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 17

Standing Facilities Konvensional memiliki jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja.

Pasal 18

(1) Penyediaan dana rupiah (lending facility) dalam Standing Facilities Konvensional dilakukan dengan mekanisme Bank INDONESIA menerima repo surat berharga dalam rupiah dari peserta Standing Facilities Konvensional. (2) Surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. SBI; b. SDBI; c. SBN; dan/atau d. surat berharga lain yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan, yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA.

Pasal 19

Penempatan dana rupiah (deposit facility) dalam Standing Facilities Konvensional dilakukan dengan mekanisme Bank INDONESIA menerima penempatan dana rupiah dari peserta Standing Facilities Konvensional tanpa menerbitkan surat berharga.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Standing Facilities Konvensional diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB Kedua

Pelaksanaan OMS

Pasal 21

Koreksi

OMS dilakukan dalam bentuk: a. OPT Syariah; dan b. Standing Facilities Syariah.

Pasal 22

Koreksi

OPT Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilaksanakan dengan cara melakukan: a. penerbitan SBIS; b. transaksi repo dan/atau reverse repo surat berharga yang memenuhi prinsip syariah; c. transaksi pembelian dan/atau penjualan surat berharga yang memenuhi prinsip syariah secara outright; d. penempatan berjangka (term deposit) syariah di Bank INDONESIA dalam valuta asing; dan/atau e. transaksi lainnya yang memenuhi prinsip syariah baik di pasar uang rupiah maupun pasar valuta asing.

Pasal 23

(1) Transaksi repo dan reverse repo surat berharga yang memenuhi prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b menggunakan akad al ba’i yang diikuti dengan wa’d. (2) Dalam hal terdapat perubahan akad sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perubahan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 24

(1) Penempatan berjangka (term deposit) syariah di Bank INDONESIA dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d menggunakan akad ju’alah. (2) Bank INDONESIA MENETAPKAN dan memberikan imbalan atas penempatan berjangka (term deposit) syariah di Bank INDONESIA dalam valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam hal terdapat perubahan akad sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perubahan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 25

Penempatan berjangka (term deposit) syariah di Bank INDONESIA dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d dapat dicairkan oleh peserta OPT Syariah sebelum jatuh waktu (early redemption) dengan memenuhi persyaratan tertentu.

Pasal 26

Pasal 27

Dalam kegiatan OPT Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, Bank INDONESIA dapat menggunakan surat berharga milik pihak lain yang ditetapkan Bank INDONESIA.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan OPT Syariah diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB 1

OPT Syariah

Pasal 22

Koreksi

OPT Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilaksanakan dengan cara melakukan: a. penerbitan SBIS; b. transaksi repo dan/atau reverse repo surat berharga yang memenuhi prinsip syariah; c. transaksi pembelian dan/atau penjualan surat berharga yang memenuhi prinsip syariah secara outright; d. penempatan berjangka (term deposit) syariah di Bank INDONESIA dalam valuta asing; dan/atau e. transaksi lainnya yang memenuhi prinsip syariah baik di pasar uang rupiah maupun pasar valuta asing.

Pasal 23

(1) Transaksi repo dan reverse repo surat berharga yang memenuhi prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b menggunakan akad al ba’i yang diikuti dengan wa’d. (2) Dalam hal terdapat perubahan akad sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perubahan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 24

(1) Penempatan berjangka (term deposit) syariah di Bank INDONESIA dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d menggunakan akad ju’alah. (2) Bank INDONESIA MENETAPKAN dan memberikan imbalan atas penempatan berjangka (term deposit) syariah di Bank INDONESIA dalam valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam hal terdapat perubahan akad sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perubahan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 25

Penempatan berjangka (term deposit) syariah di Bank INDONESIA dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d dapat dicairkan oleh peserta OPT Syariah sebelum jatuh waktu (early redemption) dengan memenuhi persyaratan tertentu.

Pasal 26

Pasal 27

Dalam kegiatan OPT Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, Bank INDONESIA dapat menggunakan surat berharga milik pihak lain yang ditetapkan Bank INDONESIA.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan OPT Syariah diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 29

Standing Facilities Syariah memiliki jangka waktu sebagai berikut: a. Standing Facilities Syariah yang berupa penyediaan dana rupiah (financing facility) dari Bank INDONESIA kepada BUS atau UUS memiliki jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja; dan b. Standing Facilities Syariah yang berupa penempatan dana rupiah (deposit facility) oleh BUS atau UUS di Bank INDONESIA memiliki jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender.

Pasal 30

(1) Penyediaan dana rupiah (financing facility) dalam Standing Facilities Syariah dilakukan dengan mekanisme Bank INDONESIA menerima repo surat berharga dalam rupiah yang memenuhi prinsip syariah dari peserta Standing Facilities Syariah. (2) Surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. SBIS; dan/atau b. SBSN. (3) Penyediaan dana rupiah (financing facility) berupa repo SBIS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menggunakan akad qard yang diikuti dengan rahn. (4) Penyediaan dana rupiah (financing facility) berupa repo SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menggunakan akad al ba’i yang diikuti dengan wa’d. (5) Dalam hal terdapat perubahan akad sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), perubahan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 31

(1) Penempatan dana rupiah (deposit facility) dalam Standing Facilities Syariah dilakukan dengan mekanisme Bank INDONESIA menerima penempatan dana rupiah dari peserta Standing Facilities Syariah tanpa menerbitkan surat berharga. (2) Penempatan dana rupiah (deposit facility) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) salah satunya dilakukan dalam bentuk Fasilitas Simpanan Bank INDONESIA Syariah (FASBIS). (3) Penempatan dana rupiah (deposit facility) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan akad wadi’ah atau titipan. (4) Dalam hal terdapat perubahan akad sebagaimana dimaksud pada ayat (3), perubahan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Standing Facilities Syariah diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB 2

Standing Facilities Syariah

Pasal 29

Koreksi

Standing Facilities Syariah memiliki jangka waktu sebagai berikut: a. Standing Facilities Syariah yang berupa penyediaan dana rupiah (financing facility) dari Bank INDONESIA kepada BUS atau UUS memiliki jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja; dan b. Standing Facilities Syariah yang berupa penempatan dana rupiah (deposit facility) oleh BUS atau UUS di Bank INDONESIA memiliki jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender.

Pasal 30

(1) Penyediaan dana rupiah (financing facility) dalam Standing Facilities Syariah dilakukan dengan mekanisme Bank INDONESIA menerima repo surat berharga dalam rupiah yang memenuhi prinsip syariah dari peserta Standing Facilities Syariah. (2) Surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. SBIS; dan/atau b. SBSN. (3) Penyediaan dana rupiah (financing facility) berupa repo SBIS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menggunakan akad qard yang diikuti dengan rahn. (4) Penyediaan dana rupiah (financing facility) berupa repo SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menggunakan akad al ba’i yang diikuti dengan wa’d. (5) Dalam hal terdapat perubahan akad sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), perubahan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 31

(1) Penempatan dana rupiah (deposit facility) dalam Standing Facilities Syariah dilakukan dengan mekanisme Bank INDONESIA menerima penempatan dana rupiah dari peserta Standing Facilities Syariah tanpa menerbitkan surat berharga. (2) Penempatan dana rupiah (deposit facility) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) salah satunya dilakukan dalam bentuk Fasilitas Simpanan Bank INDONESIA Syariah (FASBIS). (3) Penempatan dana rupiah (deposit facility) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan akad wadi’ah atau titipan. (4) Dalam hal terdapat perubahan akad sebagaimana dimaksud pada ayat (3), perubahan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Standing Facilities Syariah diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB 1

SBI, SDBI, dan SBBI Valas

Pasal 33

Koreksi

SBI memiliki karakteristik sebagai berikut: a. berjangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan yang dinyatakan dalam jumlah hari kalender dan dihitung sejak 1 (satu) hari kalender sesudah tanggal setelmen sampai dengan tanggal jatuh waktu; b. diterbitkan dan diperdagangkan dengan sistem diskonto; c. diterbitkan tanpa warkat (scripless); dan d. dapat dipindahtangankan (negotiable).

Pasal 34

SDBI memiliki karakteristik sebagai berikut: a. berjangka waktu paling singkat 1 (satu) hari kalender dan paling lama 12 (dua belas) bulan yang dinyatakan dalam jumlah hari kalender dan dihitung sejak 1 (satu) hari kalender sesudah tanggal setelmen sampai dengan tanggal jatuh waktu; b. diterbitkan dan diperdagangkan dengan sistem diskonto; c. diterbitkan tanpa warkat (scripless); d. hanya dapat dimiliki oleh BUK; dan e. dapat dipindahtangankan (negotiable) hanya antar- BUK.

Pasal 35

SBBI Valas memiliki karakteristik sebagai berikut: a. berjangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan yang dinyatakan dalam jumlah hari kalender dan dihitung sejak 1 (satu) hari kalender sesudah tanggal setelmen sampai dengan tanggal jatuh waktu; b. diterbitkan dalam valuta asing; c. diterbitkan tanpa warkat (scripless); d. dapat dimiliki oleh penduduk atau bukan penduduk di pasar perdana atau pasar sekunder; e. dapat diperdagangkan (tradable); dan f. diterbitkan dan diperdagangkan dengan sistem diskonto.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai SBI, SDBI, dan SBBI Valas diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 37

(1) Bank INDONESIA menatausahakan SBI, SDBI, dan SBBI Valas dalam suatu sistem penatausahaan secara elektronis di Bank INDONESIA. (2) Sistem penatausahaan yang dikelola oleh Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup sistem pencatatan kepemilikan dan penyelesaian transaksi SBI, SDBI, dan SBBI Valas. (3) Sistem pencatatan kepemilikan SBI, SDBI, dan SBBI Valas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan tanpa warkat (scripless). (4) Bank INDONESIA dapat menunjuk pihak lain untuk mendukung pelaksanaan penatausahaan SBI, SDBI, dan SBBI Valas sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (5) Dalam hal pihak lain yang ditunjuk untuk mendukung penatausahaan SBI, SDBI, dan/atau SBBI Valas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA dan/atau menghentikan kegiatan usahanya, Bank INDONESIA berwenang mencabut penunjukan yang telah ditetapkan.

Pasal 38

Bank INDONESIA dapat menatausahakan SBI, SDBI, dan SBBI Valas dengan menggunakan sarana lain yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA.

BAB 2

Penatausahaan SBI, SDBI, dan SBBI Valas

Pasal 37

Koreksi

(1) Bank INDONESIA menatausahakan SBI, SDBI, dan SBBI Valas dalam suatu sistem penatausahaan secara elektronis di Bank INDONESIA. (2) Sistem penatausahaan yang dikelola oleh Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup sistem pencatatan kepemilikan dan penyelesaian transaksi SBI, SDBI, dan SBBI Valas. (3) Sistem pencatatan kepemilikan SBI, SDBI, dan SBBI Valas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan tanpa warkat (scripless). (4) Bank INDONESIA dapat menunjuk pihak lain untuk mendukung pelaksanaan penatausahaan SBI, SDBI, dan SBBI Valas sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (5) Dalam hal pihak lain yang ditunjuk untuk mendukung penatausahaan SBI, SDBI, dan/atau SBBI Valas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA dan/atau menghentikan kegiatan usahanya, Bank INDONESIA berwenang mencabut penunjukan yang telah ditetapkan.

Pasal 38

Bank INDONESIA dapat menatausahakan SBI, SDBI, dan SBBI Valas dengan menggunakan sarana lain yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA.

Pasal 39

(1) Pemilik SBI dilarang melakukan transaksi atas SBI yang dimilikinya dengan pihak lain dalam jangka waktu tertentu sejak memiliki SBI. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk transaksi SBI yang dilakukan peserta Operasi Moneter dengan Bank INDONESIA. (3) Pihak lain yang ditunjuk untuk mendukung penatausahaan SBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) wajib menatausahakan SBI milik nasabahnya dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 40

(1) BUK dilarang melakukan transaksi SDBI dengan pihak selain BUK. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk transaksi SDBI yang dilakukan BUK dengan Bank INDONESIA. (3) Pihak lain yang ditunjuk untuk mendukung penatausahaan SDBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) wajib menatausahakan SDBI milik nasabahnya dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Lembaga perantara wajib melakukan transaksi SDBI atas nama nasabahnya dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (5) Dalam hal SDBI dimiliki oleh pihak selain BUK, Bank INDONESIA melunasi SDBI dimaksud sebelum jatuh waktu (early redemption) tanpa persetujuan pemilik SDBI.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan transaksi terkait SBI dan SDBI diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB V

PERIZINAN PESERTA DAN LEMBAGA PERANTARA DALAM OPERASI MONETER

Pasal 51

Koreksi

(1) Peserta Operasi Moneter terdiri atas: a. peserta OPT, yaitu Bank dan/atau pihak lain yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA; dan b. peserta Standing Facilities, yaitu Bank, yang sudah memperoleh izin dari Bank INDONESIA. (2) Lembaga perantara dalam Operasi Moneter terdiri atas: a. pialang pasar uang rupiah dan valuta asing; dan/atau b. perusahaan efek yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan Republik INDONESIA sebagai dealer utama, yang sudah memperoleh izin dari Bank INDONESIA. (3) Peserta OPT dapat mengikuti OPT secara langsung dan/atau tidak langsung melalui lembaga perantara. (4) Peserta Standing Facilities hanya dapat mengikuti Standing Facilities secara langsung. (5) Lembaga perantara hanya dapat mengajukan penawaran transaksi OPT untuk dan atas nama peserta OPT. (6) Peserta OPT Konvensional dapat mengikuti lelang SBBI Valas untuk kepentingan diri sendiri dan/atau pihak lain.

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai peserta dan lembaga perantara dalam Operasi Moneter diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 53

(1) Pihak yang akan menjadi peserta dan lembaga perantara dalam Operasi Moneter harus memperoleh izin dari Bank INDONESIA. (2) Untuk memperoleh izin sebagai peserta Operasi Moneter sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang akan menjadi peserta menyampaikan permohonan kepada Bank INDONESIA disertai dengan dokumen pendukung pemenuhan persyaratan kepesertaan Operasi Moneter. (3) Untuk memperoleh izin sebagai lembaga perantara dalam Operasi Moneter sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang akan menjadi lembaga perantara menyampaikan permohonan kepada Bank INDONESIA disertai dengan dokumen pendukung pemenuhan persyaratan kepesertaan Operasi Moneter.

Pasal 54

(1) Peserta Operasi Moneter berupa Bank yang melakukan langkah strategis dan mendasar serta yang berdampak pada hubungan operasional Bank dengan Bank INDONESIA di bidang moneter atau Bank baru yang telah memperoleh izin usaha dari otoritas yang berwenang, harus mengajukan izin sebagai peserta Operasi Moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2). (2) Lembaga perantara dalam Operasi Moneter yang melakukan langkah strategis dan mendasar atau lembaga perantara baru yang telah memperoleh izin usaha dari otoritas yang berwenang, harus mengajukan izin keikutsertaan dalam Operasi Moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3). (3) Langkah strategis dan mendasar serta yang berdampak pada hubungan operasional Bank dengan Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan Bank INDONESIA yang mengatur mengenai pelayanan perizinan terpadu terkait hubungan operasional bank dengan Bank INDONESIA.

Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan peserta dan lembaga perantara dalam Operasi Moneter diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 56

(1) Bank INDONESIA MENETAPKAN persyaratan untuk memperoleh izin bagi pihak yang akan menjadi peserta dan lembaga perantara dalam Operasi Moneter. (2) Penetapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan: a. aspek kapasitas; b. aspek kapabilitas; dan c. aspek reputasi. (3) Persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak yang akan menjadi peserta dan lembaga perantara dalam Operasi Moneter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. aspek kelembagaan; b. aspek infrastruktur; c. aspek kompetensi sumber daya manusia; dan d. aspek manajemen risiko.

Pasal 57

Pemenuhan aspek kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf c dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Bank INDONESIA yang mengatur mengenai sertifikasi tresuri dan penerapan kode etik pasar.

Pasal 58

Peserta dan lembaga perantara dalam Operasi Moneter wajib menyampaikan data, informasi, dan/atau keterangan apabila terdapat perubahan data dan/atau informasi terkait pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3).

Pasal 59

Bank INDONESIA dapat menunjuk peserta OPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA untuk mendukung pelaksanaan transaksi Operasi Moneter.

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk memperoleh izin bagi pihak yang akan menjadi peserta dan lembaga perantara dalam Operasi Moneter diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 61

(1) Bank INDONESIA dapat mencabut izin Bank dan/atau pihak lain sebagai peserta Operasi Moneter dan mencabut izin pialang pasar uang rupiah dan valuta asing dan/atau perusahaan efek sebagai lembaga perantara dalam Operasi Moneter dalam hal Bank dan/atau pihak lain serta pialang pasar uang rupiah dan valuta asing dan/atau perusahaan efek: a. dicabut izin usahanya oleh otoritas terkait; b. melakukan langkah strategis dan mendasar; dan/atau c. mengajukan pencabutan izin sebagai peserta atau lembaga perantara dalam Operasi Moneter atas permintaan sendiri. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencabutan izin sebagai peserta dan lembaga perantara dalam Operasi Moneter diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 62

(1) Peserta dan lembaga perantara dalam Operasi Moneter bertanggung jawab atas kebenaran data penawaran transaksi yang diajukan. (2) Peserta dan lembaga perantara dalam Operasi Moneter yang telah mengajukan penawaran transaksi tidak dapat membatalkan penawarannya. (3) Peserta dan lembaga perantara dalam Operasi Moneter harus memenuhi tata cara dan persyaratan pengajuan penawaran transaksi Operasi Moneter yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA. (4) Dalam hal peserta dan lembaga perantara dalam Operasi Moneter tidak memenuhi tata cara dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penawaran transaksi yang telah diajukan akan ditolak dan/atau tidak diproses oleh Bank INDONESIA. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab peserta dan lembaga perantara dalam Operasi Moneter diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB VI

PENYELESAIAN TRANSAKSI DALAM OPERASI MONETER

Pasal 63

Koreksi

(1) Peserta Operasi Moneter harus memiliki: a. rekening giro rupiah di Bank INDONESIA; dan b. rekening giro valuta asing di Bank INDONESIA, dalam hal peserta Operasi Moneter mengikuti transaksi OPT dalam valuta asing. (2) Peserta Operasi Moneter harus memiliki rekening surat berharga di Bank INDONESIA dan/atau di lembaga kustodian yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA. (3) Peserta Operasi Moneter yang mengikuti kegiatan Operasi Moneter wajib menyediakan dana yang cukup pada rekening giro rupiah di Bank INDONESIA dan/atau surat berharga dalam rupiah yang cukup pada rekening surat berharga di Bank INDONESIA atau di lembaga kustodian, untuk penyelesaian kewajiban pada tanggal penyelesaian transaksi. (4) Peserta Operasi Moneter yang mengikuti transaksi OPT dalam valuta asing wajib: a. menyediakan dana yang cukup di rekening giro rupiah di Bank INDONESIA; b. menyediakan dana yang cukup di rekening giro valuta asing di Bank INDONESIA; atau c. melakukan transfer dana dalam valuta asing yang cukup ke rekening Bank INDONESIA di bank koresponden, untuk penyelesaian transaksi. (5) Dalam hal peserta Operasi Moneter tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), transaksi Operasi Moneter yang bersangkutan dinyatakan batal. (6) Dalam hal peserta Operasi Moneter tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka transaksi OPT dalam valuta asing yang bersangkutan: a. dinyatakan batal, untuk transaksi penempatan berjangka (term deposit) di Bank INDONESIA dalam valuta asing dan SBBI Valas; dan b. tetap wajib diselesaikan setelah tanggal penyelesaian transaksi, untuk transaksi OPT di pasar valuta asing selain transaksi penempatan berjangka (term deposit) di Bank INDONESIA dalam valuta asing dan SBBI Valas sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Pasal 64

Bank INDONESIA berwenang melakukan pendebitan rekening giro di Bank INDONESIA dan/atau rekening surat berharga di Bank INDONESIA dan/atau di lembaga kustodian milik peserta Operasi Moneter untuk penyelesaian transaksi Operasi Moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63.

Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian transaksi dalam Operasi Moneter diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB IX

SANKSI

Pasal 68

Koreksi

Dalam hal transaksi Operasi Moneter dinyatakan batal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (5), peserta Operasi Moneter dikenakan sanksi berupa: a. teguran tertulis; dan b. kewajiban membayar sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen) dari nilai transaksi Operasi Moneter yang dinyatakan batal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2), paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 69

(1) Dalam hal terjadi batal transaksi yang ketiga kali dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, peserta Operasi Moneter juga dikenakan sanksi penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan Operasi Moneter selama 5 (lima) Hari Kerja berturut- turut. (2) Sanksi berupa penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk: a. transaksi repo terkait penyediaan dana rupiah (lending facility) peserta Standing Facilities Konvensional yang berasal dari transaksi fasilitas likuiditas intrahari; atau b. transaksi repo terkait penyediaan dana rupiah (financing facility) peserta Standing Facilities Syariah yang berasal dari transaksi fasilitas likuiditas intrahari syariah, yang tidak lunas.

Pasal 70

Perhitungan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b menggunakan nilai transaksi pada saat first leg, baik untuk transaksi Operasi Moneter yang batal pada saat first leg maupun second leg.

Pasal 71

Dalam hal terjadi pembatalan transaksi pada saat second leg dalam OMS: a. untuk transaksi repo dan harga surat berharga pada transaksi second leg lebih rendah dari harga surat berharga pada transaksi first leg, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, peserta OMS dikenakan sanksi tambahan berupa kewajiban membayar sebesar selisih antara harga pada transaksi first leg dan harga pada transaksi second leg setelah dikalikan dengan nominal surat berharga yang di-repo-kan; dan b. untuk transaksi reverse repo dan harga surat berharga pada transaksi second leg lebih tinggi dari harga pada transaksi first leg, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, peserta OMS dikenakan sanksi tambahan berupa kewajiban membayar sebesar selisih antara harga pada transaksi second leg dan harga pada transaksi first leg, setelah dikalikan dengan nominal surat berharga yang di- reverse repo-kan.

Pasal 72

Peserta OMK yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4) sehingga menyebabkan batalnya transaksi penempatan berjangka (term deposit) di Bank INDONESIA dalam valuta asing dan SBBI Valas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (6) huruf a, dikenakan sanksi berupa: a. teguran tertulis; dan b. kewajiban membayar yang dihitung atas dasar: 1. suku bunga efektif Fed Fund yang berlaku pada tanggal penyelesaian transaksi ditambah margin sebesar 200 (dua ratus) basis point dikalikan nilai transaksi dan dikalikan 1/360 (satu per tiga ratus enam puluh), untuk transaksi dalam dolar Amerika Serikat; dan 2. suku bunga yang dikeluarkan oleh bank sentral atau otoritas moneter di negara valuta yang bersangkutan (official rate) yang berlaku pada tanggal penyelesaian transaksi ditambah margin sebesar 200 (dua ratus) basis point dikalikan nilai transaksi dan dikalikan 1/360 (satu per tiga ratus enam puluh), untuk transaksi dalam valuta asing nondolar Amerika Serikat.

Pasal 73

Pasal 74

Dalam hal transaksi penempatan berjangka (term deposit) syariah di Bank INDONESIA dalam valuta asing dinyatakan batal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (5), peserta OMS dikenakan sanksi berupa: a. teguran tertulis; dan b. kewajiban membayar sebesar persentase tertentu dari nilai transaksi yang batal, yang diumumkan oleh Bank INDONESIA pada saat pengumuman rencana transaksi.

Pasal 75

(1) Dalam hal terdapat perubahan besaran margin dalam pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b dan Pasal 73 ayat (2) huruf b, perubahan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi terkait penyelesaian transaksi Operasi Moneter diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 76

Pemilik SBI yang merupakan peserta OMK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan/atau pihak lain yang ditunjuk untuk mendukung penatausahaan SBI yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) dikenakan sanksi berupa: a. teguran tertulis; dan b. kewajiban membayar sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen) dari nilai transaksi SBI yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (3), paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per hari.

Pasal 77

BUK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan/atau pihak lain yang ditunjuk untuk mendukung penatausahaan SDBI yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3), dikenakan sanksi berupa: a. teguran tertulis; dan b. kewajiban membayar sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen) dari nilai transaksi SDBI yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3), paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per hari.

Pasal 78

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi terkait pembatasan transaksi SBI dan SDBI di pasar sekunder diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 79

Bank INDONESIA dapat mengenakan pembatasan dan/atau larangan keikutsertaan dalam Operasi Moneter bagi peserta Operasi Moneter yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank INDONESIA yang mengatur mengenai pengaturan dan pengawasan moneter dan/atau ketentuan Bank INDONESIA yang mengatur mengenai pengaturan dan pengawasan makroprudensial.

Pasal 80

(1) Dalam hal peserta dan/atau lembaga perantara dalam Operasi Moneter tidak menyampaikan informasi perubahan data dan/atau informasi terkait pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Bank INDONESIA mengenakan sanksi administratif berupa: a. teguran tertulis; b. pembatasan keikutsertaan dalam Operasi Moneter; dan/atau c. pencabutan izin kepesertaan dalam Operasi Moneter. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi terkait kepesertaan diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB Kesatu

Sanksi Terkait Penyelesaian Transaksi Operasi Moneter

Pasal 68

Koreksi

Dalam hal transaksi Operasi Moneter dinyatakan batal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (5), peserta Operasi Moneter dikenakan sanksi berupa: a. teguran tertulis; dan b. kewajiban membayar sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen) dari nilai transaksi Operasi Moneter yang dinyatakan batal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2), paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 69

(1) Dalam hal terjadi batal transaksi yang ketiga kali dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, peserta Operasi Moneter juga dikenakan sanksi penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan Operasi Moneter selama 5 (lima) Hari Kerja berturut- turut. (2) Sanksi berupa penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk: a. transaksi repo terkait penyediaan dana rupiah (lending facility) peserta Standing Facilities Konvensional yang berasal dari transaksi fasilitas likuiditas intrahari; atau b. transaksi repo terkait penyediaan dana rupiah (financing facility) peserta Standing Facilities Syariah yang berasal dari transaksi fasilitas likuiditas intrahari syariah, yang tidak lunas.

Pasal 70

Perhitungan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b menggunakan nilai transaksi pada saat first leg, baik untuk transaksi Operasi Moneter yang batal pada saat first leg maupun second leg.

Pasal 71

Dalam hal terjadi pembatalan transaksi pada saat second leg dalam OMS: a. untuk transaksi repo dan harga surat berharga pada transaksi second leg lebih rendah dari harga surat berharga pada transaksi first leg, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, peserta OMS dikenakan sanksi tambahan berupa kewajiban membayar sebesar selisih antara harga pada transaksi first leg dan harga pada transaksi second leg setelah dikalikan dengan nominal surat berharga yang di-repo-kan; dan b. untuk transaksi reverse repo dan harga surat berharga pada transaksi second leg lebih tinggi dari harga pada transaksi first leg, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, peserta OMS dikenakan sanksi tambahan berupa kewajiban membayar sebesar selisih antara harga pada transaksi second leg dan harga pada transaksi first leg, setelah dikalikan dengan nominal surat berharga yang di- reverse repo-kan.

Pasal 72

Peserta OMK yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4) sehingga menyebabkan batalnya transaksi penempatan berjangka (term deposit) di Bank INDONESIA dalam valuta asing dan SBBI Valas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (6) huruf a, dikenakan sanksi berupa: a. teguran tertulis; dan b. kewajiban membayar yang dihitung atas dasar: 1. suku bunga efektif Fed Fund yang berlaku pada tanggal penyelesaian transaksi ditambah margin sebesar 200 (dua ratus) basis point dikalikan nilai transaksi dan dikalikan 1/360 (satu per tiga ratus enam puluh), untuk transaksi dalam dolar Amerika Serikat; dan 2. suku bunga yang dikeluarkan oleh bank sentral atau otoritas moneter di negara valuta yang bersangkutan (official rate) yang berlaku pada tanggal penyelesaian transaksi ditambah margin sebesar 200 (dua ratus) basis point dikalikan nilai transaksi dan dikalikan 1/360 (satu per tiga ratus enam puluh), untuk transaksi dalam valuta asing nondolar Amerika Serikat.

Pasal 73

Pasal 74

Dalam hal transaksi penempatan berjangka (term deposit) syariah di Bank INDONESIA dalam valuta asing dinyatakan batal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (5), peserta OMS dikenakan sanksi berupa: a. teguran tertulis; dan b. kewajiban membayar sebesar persentase tertentu dari nilai transaksi yang batal, yang diumumkan oleh Bank INDONESIA pada saat pengumuman rencana transaksi.

Pasal 75

(1) Dalam hal terdapat perubahan besaran margin dalam pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b dan Pasal 73 ayat (2) huruf b, perubahan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi terkait penyelesaian transaksi Operasi Moneter diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 82

Koreksi

(1) Bank dan/atau pialang pasar uang rupiah dan valuta asing yang telah mengikuti Operasi Moneter sebelum berlakunya Peraturan Bank INDONESIA ini, wajib mengajukan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) kepada Bank INDONESIA paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Bank INDONESIA ini berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut: a. bagi Bank dan/atau pialang pasar uang rupiah dan valuta asing yang telah mengikuti Operasi Moneter namun belum memenuhi persyaratan untuk mendapatkan izin sebagai peserta atau lembaga perantara dalam Operasi Moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, wajib menyusun rencana tindak (action plan); b. rencana tindak (action plan) sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan kepada Bank INDONESIA paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Bank INDONESIA ini berlaku; dan c. rencana tindak (action plan) sebagaimana dimaksud dalam huruf b harus disetujui oleh Bank INDONESIA. (2) Rencana tindak (action plan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diimplementasikan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Bank INDONESIA ini berlaku.

Pasal 83

(1) Dalam hal Bank dan/atau pialang pasar uang rupiah dan valuta asing yang telah mengikuti Operasi Moneter sebelum Peraturan Bank INDONESIA ini berlaku tidak dapat memenuhi persyaratan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, Bank dan/atau pialang pasar uang rupiah dan valuta asing tersebut dikenakan sanksi administratif berupa: a. teguran tertulis; b. pembatasan kepesertaan dalam Operasi Moneter; dan/atau c. pelarangan keikutsertaan dalam Operasi Moneter sampai dengan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 terpenuhi. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif terkait kepesertaan diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 84

Bagi Bank dan pialang pasar uang rupiah dan valuta asing yang telah mengikuti Operasi Moneter sebelum Peraturan Bank INDONESIA ini berlaku, yang tidak mengajukan izin dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, Bank dan pialang pasar uang rupiah dan valuta asing tersebut tidak dapat mengikuti Operasi Moneter.

(1) Penempatan berjangka (term deposit) syariah di Bank INDONESIA dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d dapat menjadi pengurang posisi devisa neto secara keseluruhan yang wajib dipelihara BUS pada akhir hari kerja sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai posisi devisa neto bank umum. (2) Nilai penempatan berjangka (term deposit) syariah di Bank INDONESIA dalam valuta asing yang dapat menjadi pengurang posisi devisa neto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sebesar nilai yang terendah dari: a. nilai posisi devisa neto secara keseluruhan pada akhir hari kerja yang bersangkutan sebelum dikurangi dengan penempatan berjangka (term deposit) syariah di Bank INDONESIA dalam valuta asing; b. nilai penempatan berjangka (term deposit) syariah di Bank INDONESIA dalam valuta asing; atau c. 5% (lima persen) dari modal BUS. (3) BUS wajib melaporkan secara harian posisi devisa neto secara keseluruhan pada akhir hari kerja sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai posisi devisa neto bank umum, setelah memperhitungkan penempatan berjangka (term deposit) syariah di Bank INDONESIA dalam valuta asing sebagai pengurang. (4) Dalam hal BUS tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka penempatan berjangka (term deposit) syariah di Bank INDONESIA dalam valuta asing tidak diperhitungkan sebagai pengurang posisi devisa neto. (5) Dalam hal UUS melakukan penempatan berjangka (term deposit) syariah di Bank INDONESIA dalam valuta asing maka perhitungan nilai penempatan berjangka (term deposit) syariah di Bank INDONESIA dalam valuta asing dapat menjadi pengurang posisi devisa neto BUK yang memiliki UUS. (6) Dalam hal UUS melakukan penempatan berjangka (term deposit) syariah di Bank INDONESIA dalam valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (5), laporan harian posisi devisa neto secara keseluruhan pada akhir hari kerja setelah memperhitungkan penempatan berjangka (term deposit) syariah di Bank INDONESIA dalam valuta asing disampaikan oleh BUK yang memiliki UUS.

(1) Peserta OMK yang melakukan transaksi OPT di pasar valuta asing selain penempatan berjangka (term deposit) di Bank INDONESIA dalam valuta asing dan SBBI Valas yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4), wajib membayar nilai transaksi yang bersangkutan pada hari kerja berikutnya setelah tanggal penyelesaian transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (6) huruf b. (2) Selain kewajiban membayar nilai transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peserta OMK juga dikenakan sanksi sebagai berikut: a. teguran tertulis; dan b. kewajiban membayar yang dihitung atas dasar: 1. rata-rata suku bunga efektif Fed Fund yang berlaku pada tanggal penyelesaian transaksi ditambah margin sebesar 200 (dua ratus) basis point dikalikan nilai transaksi dan dikalikan 1/360 (satu per tiga ratus enam puluh), untuk penyelesaian kewajiban pembayaran dalam valuta asing dolar Amerika Serikat; 2. rata-rata suku bunga yang dikeluarkan oleh bank sentral atau otoritas moneter di negara valuta yang bersangkutan (official rate) yang berlaku pada tanggal penyelesaian transaksi ditambah margin sebesar 200 (dua ratus) basis point dikalikan nilai transaksi dan dikalikan 1/360 (satu per tiga ratus enam puluh), untuk penyelesaian kewajiban pembayaran dalam valuta asing nondolar Amerika Serikat; dan 3. rata-rata suku bunga kebijakan Bank INDONESIA yang berlaku ditambah margin sebesar 350 (tiga ratus lima puluh) basis point dikalikan nilai transaksi dan dikalikan 1/360 (satu per tiga ratus enam puluh), untuk penyelesaian kewajiban pembayaran dalam rupiah. (3) Penyelesaian kewajiban pembayaran nilai transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Bank INDONESIA mendebit rekening giro valuta asing peserta OMK di Bank INDONESIA untuk penyelesaian kewajiban pembayaran dalam valuta asing dolar Amerika Serikat dan valuta asing nondolar Amerika Serikat; b. perhitungan penyelesaian kewajiban pembayaran dalam valuta asing nondolar Amerika Serikat sebagaimana dimaksud dalam huruf a menggunakan kurs tengah Bank INDONESIA pada tanggal penyelesaian transaksi; dan c. Bank INDONESIA mendebit rekening giro rupiah peserta OMK di Bank INDONESIA untuk penyelesaian kewajiban pembayaran peserta OMK dalam rupiah.

Peraturan Badan Nomor 20-5-pbi-2018 Tahun 2018 tentang Operasi Moneter

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 21

BAB Kesatu

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB 1

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB 2

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB Kedua

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB 1

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

BAB 2

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

BAB IV

BAB Kesatu

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

BAB 1

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

BAB 2