PERBAN

Peraturan Badan Nomor 20-4-pbi-2018 Tahun 2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah

PERBAN Nomor 20-4-pbi-2018 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Bank INDONESIA ini yang dimaksud dengan: 1. Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disingkat BUK adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai perbankan, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri. 2. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah bank umum yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai perbankan syariah. 3. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit usaha syariah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai perbankan syariah. 4. Bank adalah BUK, BUS, dan UUS. 5. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai Otoritas Jasa Keuangan. 6. Dana Pihak Ketiga yang selanjutnya disingkat DPK adalah kewajiban Bank kepada penduduk dan bukan penduduk dalam rupiah dan/atau valuta asing. 7. Rekening Giro dalam Rupiah yang selanjutnya disebut Rekening Giro Rupiah adalah rekening giro dalam mata uang rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank INDONESIA yang mengatur mengenai rekening giro di Bank INDONESIA. 8. Pembiayaan adalah pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai perbankan syariah. 9. Rasio Intermediasi Makroprudensial yang selanjutnya disingkat RIM adalah rasio hasil perbandingan antara: a. kredit yang diberikan dalam rupiah dan valuta asing; dan b. surat berharga korporasi dalam rupiah dan valuta asing yang memenuhi persyaratan tertentu, yang dimiliki BUK, terhadap: a. DPK BUK dalam bentuk giro, tabungan, dan simpanan berjangka/deposito dalam rupiah dan valuta asing, tidak termasuk dana antarbank; dan b. surat berharga dalam rupiah dan valuta asing yang memenuhi persyaratan tertentu, yang diterbitkan oleh BUK untuk memperoleh sumber pendanaan. 10. Rasio Intermediasi Makroprudensial Syariah yang selanjutnya disebut RIM Syariah adalah rasio hasil perbandingan antara: a. Pembiayaan yang diberikan dalam rupiah dan valuta asing; dan b. surat berharga syariah korporasi dalam rupiah dan valuta asing yang memenuhi persyaratan tertentu, yang dimiliki BUS atau UUS, terhadap: a. DPK BUS atau DPK UUS dalam bentuk dana simpanan wadiah dan dana investasi tidak terikat dalam rupiah dan valuta asing, tidak termasuk dana antarbank; dan b. surat berharga syariah dalam rupiah dan valuta asing yang memenuhi persyaratan tertentu, yang diterbitkan oleh BUS atau UUS untuk memperoleh sumber pendanaan. 11. Giro atas Pemenuhan RIM yang selanjutnya disebut Giro RIM adalah saldo giro dalam Rekening Giro Rupiah di Bank INDONESIA yang wajib dipelihara oleh BUK untuk pemenuhan RIM. 12. Giro atas Pemenuhan RIM Syariah yang selanjutnya disebut Giro RIM Syariah adalah saldo giro dalam Rekening Giro Rupiah di Bank INDONESIA yang wajib dipelihara oleh BUS dan UUS untuk pemenuhan RIM Syariah. 13. Target RIM adalah kisaran RIM yang dibatasi oleh batas bawah dan batas atas yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA untuk perhitungan Giro RIM. 14. Target RIM Syariah adalah kisaran RIM Syariah yang dibatasi oleh batas bawah dan batas atas yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA untuk perhitungan Giro RIM Syariah. 15. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang selanjutnya disebut KPMM adalah rasio hasil perbandingan antara modal terhadap aset tertimbang menurut risiko sebagaimana dimaksud dalam ketentuan OJK yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum konvensional dan bank umum syariah. 16. KPMM Insentif adalah KPMM yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA untuk perhitungan RIM atau RIM Syariah. 17. Parameter Disinsentif Bawah adalah parameter pengali yang digunakan dalam pemenuhan: a. Giro RIM bagi BUK yang memiliki RIM kurang dari batas bawah Target RIM; atau b. Giro RIM Syariah bagi BUS dan UUS yang memiliki RIM Syariah kurang dari batas bawah Target RIM Syariah. 18. Parameter Disinsentif Atas adalah parameter pengali yang digunakan dalam pemenuhan: a. Giro RIM bagi BUK yang memiliki RIM lebih dari batas atas Target RIM; atau b. Giro RIM Syariah bagi BUS dan UUS yang memiliki RIM Syariah lebih dari batas atas Target RIM Syariah. 19. Penyangga Likuiditas Makroprudensial yang selanjutnya disingkat PLM adalah cadangan likuiditas minimum dalam rupiah yang wajib dipelihara oleh BUK dalam bentuk surat berharga yang memenuhi persyaratan tertentu, yang besarnya ditetapkan oleh Bank INDONESIA sebesar persentase tertentu dari DPK BUK dalam rupiah. 20. Penyangga Likuiditas Makroprudensial Syariah yang selanjutnya disebut PLM Syariah adalah cadangan likuiditas minimum dalam rupiah yang wajib dipelihara oleh BUS dalam bentuk surat berharga syariah yang memenuhi persyaratan tertentu, yang besarnya ditetapkan oleh Bank INDONESIA sebesar persentase tertentu dari DPK BUS dalam rupiah. 21. Jakarta Interbank Offered Rate yang selanjutnya disebut JIBOR adalah Jakarta Interbank Offered Rate sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank INDONESIA yang mengatur mengenai suku bunga penawaran antarbank. 22. Sertifikat Bank INDONESIA yang selanjutnya disingkat SBI adalah Sertifikat Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank INDONESIA yang mengatur mengenai operasi moneter. 23. Sertifikat Bank INDONESIA Syariah yang selanjutnya disingkat SBIS adalah Sertifikat Bank INDONESIA Syariah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank INDONESIA yang mengatur mengenai operasi moneter syariah. 24. Sertifikat Deposito Bank INDONESIA yang selanjutnya disingkat SDBI adalah Sertifikat Deposito Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank INDONESIA yang mengatur mengenai operasi moneter. 25. Surat Berharga Negara yang selanjutnya disingkat SBN adalah surat berharga yang terdiri atas surat utang negara dalam mata uang rupiah dan surat berharga syariah negara dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik INDONESIA. 26. Surat Utang Negara yang selanjutnya disingkat SUN adalah surat utang negara sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai surat utang negara, dalam mata uang rupiah. 27. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN adalah surat berharga syariah negara atau sukuk negara sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai surat berharga syariah negara, dalam mata uang rupiah. 28. Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah yang selanjutnya disebut PUAS adalah pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank INDONESIA yang mengatur mengenai pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah. 29. Sertifikat Investasi Mudarabah Antarbank yang selanjutnya disingkat SIMA adalah sertifikat investasi mudarabah antarbank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank INDONESIA yang mengatur mengenai sertifikat investasi mudarabah antarbank. 30. Tingkat Indikasi Imbalan SIMA adalah rata-rata tertimbang tingkat indikasi imbalan SIMA dalam rupiah yang terjadi di PUAS pada pasar perdana. 31. Laporan Berkala Bank Umum yang selanjutnya disingkat LBBU adalah laporan berkala bank umum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank INDONESIA yang mengatur mengenai laporan berkala bank umum. 32. Laporan Berkala Bank Umum bagi BUS dan UUS yang selanjutnya disebut LBBUS adalah laporan berkala bank umum bagi BUS dan UUS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank INDONESIA yang mengatur mengenai laporan berkala bank umum. 33. Laporan Harian Bank Umum yang selanjutnya disingkat LHBU adalah laporan harian bank umum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank INDONESIA yang mengatur mengenai laporan harian bank umum.

BAB III

PENGATURAN GIRO RIM DAN GIRO RIM SYARIAH

Pasal 7

Koreksi

(1) Kewajiban pemenuhan Giro RIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Giro RIM Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) diatur sebagai berikut: a. Giro RIM ditetapkan sebesar hasil perkalian antara Parameter Disinsentif Bawah atau Parameter Disinsentif Atas, selisih antara RIM dan Target RIM, serta DPK BUK dalam rupiah; b. Giro RIM Syariah ditetapkan sebesar hasil perkalian antara Parameter Disinsentif Bawah atau Parameter Disinsentif Atas, selisih antara RIM Syariah dan Target RIM Syariah, serta DPK BUS dalam rupiah atau DPK UUS dalam rupiah; dan c. dalam hal RIM lebih besar dari batas atas Target RIM atau RIM Syariah lebih besar dari batas atas Target RIM Syariah, pemenuhan Giro RIM sebagaimana dimaksud dalam huruf a atau Giro RIM Syariah sebagaimana dimaksud dalam huruf b memperhatikan KPMM BUK, KPMM BUS, atau KPMM BUK yang menjadi induk UUS, dan KPMM Insentif. (2) Kewajiban pemenuhan Giro RIM dan Giro RIM Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan periode laporan sebagai berikut: a. Giro RIM dipenuhi dengan membandingkan posisi saldo Rekening Giro Rupiah BUK di Bank INDONESIA setiap akhir hari selama 2 (dua) periode laporan terhadap Giro RIM yang dihitung menggunakan rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam rupiah selama 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya; dan b. Giro RIM Syariah dipenuhi dengan membandingkan posisi saldo Rekening Giro Rupiah BUS atau saldo Rekening Giro Rupiah UUS di Bank INDONESIA setiap akhir hari selama 2 (dua) periode laporan terhadap Giro RIM Syariah yang dihitung menggunakan rata-rata harian jumlah DPK BUS dalam rupiah atau DPK UUS dalam rupiah selama 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya. (3) Dalam hal terdapat perubahan periode laporan untuk pemenuhan Giro RIM dan/atau Giro RIM Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perubahan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan pemenuhan kewajiban Giro RIM atau Giro RIM Syariah diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 8

Pasal 9

(1) Kriteria surat berharga korporasi yang dimiliki oleh Bank dalam rupiah dan valuta asing yang digunakan sebagai dasar perhitungan RIM atau RIM Syariah diatur sebagai berikut: a. surat berharga korporasi dalam bentuk: 1. obligasi korporasi dan/atau sukuk korporasi, bagi BUK; dan 2. sukuk korporasi, bagi BUS dan UUS; b. surat berharga korporasi diterbitkan oleh korporasi bukan Bank dan oleh penduduk; c. surat berharga korporasi ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum (public offering); d. surat berharga korporasi memiliki peringkat yang diterbitkan lembaga pemeringkat paling rendah setara dengan peringkat investasi; dan e. surat berharga korporasi ditatausahakan di lembaga yang berwenang memberikan layanan jasa penyimpanan dan penyelesaian transaksi efek. (2) Dalam hal terdapat perubahan kriteria surat berharga korporasi yang dimiliki oleh Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perubahan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kriteria surat berharga korporasi yang dimiliki oleh Bank diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 10

(1) Kriteria surat berharga yang diterbitkan Bank dalam rupiah dan valuta asing, yang digunakan sebagai dasar perhitungan RIM atau RIM Syariah diatur sebagai berikut: a. surat berharga dalam bentuk: 1. medium term notes (MTN), floating rate notes (FRN), dan/atau obligasi selain obligasi subordinasi untuk surat berharga yang diterbitkan BUK; dan 2. medium term notes (MTN) syariah dan/atau sukuk selain sukuk subordinasi untuk surat berharga syariah yang diterbitkan BUS atau UUS; b. surat berharga dimiliki bukan Bank baik penduduk dan bukan penduduk; c. surat berharga ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum (public offering); d. surat berharga memiliki peringkat yang diterbitkan lembaga pemeringkat paling rendah setara dengan peringkat investasi; dan e. surat berharga ditatausahakan di lembaga yang berwenang memberikan layanan jasa penyimpanan dan penyelesaian transaksi efek. (2) Dalam hal terdapat perubahan kriteria surat berharga yang diterbitkan oleh Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perubahan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kriteria surat berharga yang diterbitkan oleh Bank diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 11

(1) Bank INDONESIA MENETAPKAN batas maksimum surat berharga korporasi yang dimiliki oleh Bank dalam rupiah dan valuta asing yang digunakan dalam perhitungan RIM dan RIM Syariah. (2) Batas maksimum surat berharga korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari surat berharga korporasi yang dimiliki Bank. (3) Dalam hal terdapat perubahan batas maksimum surat berharga korporasi yang dimiliki Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perubahan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan batas maksimum surat berharga korporasi yang dimiliki oleh Bank diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 12

(1) Bank INDONESIA dapat memberikan kelonggaran atas pemenuhan ketentuan Giro RIM atau Giro RIM Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terhadap: a. BUK yang sedang dikenakan pembatasan kegiatan usaha oleh OJK terkait dengan penyaluran kredit dan penghimpunan dana; dan b. BUS atau UUS yang sedang dikenakan pembatasan kegiatan usaha oleh OJK terkait dengan penyaluran Pembiayaan dan penghimpunan dana. (2) Pemberian kelonggaran atas pemenuhan ketentuan Giro RIM atau Giro RIM Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas permintaan Bank kepada Bank INDONESIA. (3) Pemberian kelonggaran atas pemenuhan ketentuan Giro RIM atau Giro RIM Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan rekomendasi dari OJK. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kelonggaran atas pemenuhan ketentuan Giro RIM atau Giro RIM Syariah diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 13

Pasal 14

(1) DPK BUK dalam rupiah untuk pemenuhan Giro RIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dan Pasal 13 ayat (1) merupakan rata-rata harian total DPK BUK dalam rupiah pada seluruh kantor BUK di INDONESIA. (2) DPK BUS dalam rupiah atau DPK UUS dalam rupiah untuk pemenuhan Giro RIM Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dan Pasal 13 ayat (2) merupakan rata-rata harian total DPK BUS dalam rupiah atau DPK UUS dalam rupiah pada seluruh kantor BUS dan UUS di INDONESIA. (3) DPK BUK dalam rupiah untuk pemenuhan Giro RIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kewajiban dalam rupiah kepada pihak ketiga bukan bank, baik kepada penduduk maupun bukan penduduk, yang terdiri atas: a. giro; b. tabungan; c. simpanan berjangka/deposito; dan d. kewajiban lainnya. (4) DPK BUS dalam rupiah dan DPK UUS dalam rupiah untuk pemenuhan Giro RIM Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kewajiban dalam rupiah kepada pihak ketiga bukan bank, baik kepada penduduk maupun bukan penduduk, yang terdiri atas: a. dana simpanan wadiah; b. dana investasi tidak terikat; dan c. kewajiban lainnya. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai DPK BUK dalam rupiah, DPK BUS dalam rupiah, dan DPK UUS dalam rupiah untuk pemenuhan Giro RIM dan Giro RIM Syariah diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 15

(1) Bank wajib menyampaikan laporan surat berharga kepada Bank INDONESIA secara berkala sebagai dasar perhitungan RIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dan RIM Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4). (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup data surat berharga korporasi yang dimiliki Bank yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan data surat berharga yang diterbitkan Bank yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1). (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap berlaku bagi Bank yang tidak memiliki surat berharga korporasi atau memiliki surat berharga korporasi namun tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dengan isi laporan surat berharga yang dimiliki nihil. (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap berlaku bagi Bank yang tidak menerbitkan surat berharga atau menerbitkan surat berharga namun tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dengan isi laporan surat berharga yang diterbitkan nihil.

Pasal 16

(1) Laporan surat berharga Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 wajib disampaikan kepada Bank INDONESIA paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya bulan laporan. (2) Bank dinyatakan terlambat menyampaikan laporan apabila menyampaikan laporan setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sampai dengan 5 (lima) hari kerja berikutnya. (3) Bank dinyatakan tidak menyampaikan laporan apabila belum menyampaikan laporan sampai dengan berakhirnya batas waktu keterlambatan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Bank dapat melakukan koreksi atas laporan yang telah disampaikan kepada Bank INDONESIA. (5) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau koreksi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan melalui surat elektronik kepada Bank INDONESIA. (6) Dalam hal penyampaian laporan melalui surat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat dilakukan, Bank menyampaikan laporan dalam bentuk salinan lunak (soft copy) dan salinan keras (hard copy) kepada Bank INDONESIA. (7) Perubahan tata cara penyampaian laporan dan penghentian kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diinformasikan oleh Bank INDONESIA kepada Bank. (8) Tata cara penyampaian laporan atau koreksi laporan melalui surat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sampai dengan Bank INDONESIA memperoleh data surat berharga Bank dari laporan bulanan bank umum, laporan stabilitas moneter dan sistem keuangan, atau sistem aplikasi laporan lainnya.

Pasal 17

Data surat berharga korporasi yang dimiliki Bank dan data surat berharga yang diterbitkan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 pertama kali dilaporkan kepada Bank INDONESIA untuk posisi bulan: a. Mei 2018, untuk surat berharga korporasi yang dimiliki BUK dan surat berharga yang diterbitkan BUK; dan b. Agustus 2018, untuk surat berharga syariah korporasi yang dimiliki BUS dan UUS, dan surat berharga syariah yang diterbitkan BUS dan UUS.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian laporan surat berharga Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 19

(1) Bank INDONESIA melakukan evaluasi kebijakan RIM dan RIM Syariah secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap 6 (enam) bulan. (2) Hasil evaluasi kebijakan RIM dan RIM Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan oleh Bank INDONESIA kepada Bank.

BAB IV

PENGATURAN PLM DAN PLM SYARIAH

Pasal 20

Koreksi

(1) Kewajiban pemenuhan PLM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan kewajiban pemenuhan PLM Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diatur sebagai berikut: a. PLM ditetapkan sebesar 4% (empat persen) dari DPK BUK dalam rupiah; dan b. PLM Syariah ditetapkan sebesar 4% (empat persen) dari DPK BUS dalam rupiah. (2) Kewajiban pemenuhan PLM dan PLM Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut: a. PLM dipenuhi dalam bentuk: 1. surat berharga dalam rupiah yang dimiliki oleh BUK dan dapat digunakan dalam operasi moneter; dan 2. surat berharga syariah dalam rupiah yang dimiliki oleh UUS dan dapat digunakan dalam operasi moneter syariah, bagi BUK yang memiliki UUS; dan b. PLM Syariah dipenuhi dalam bentuk surat berharga syariah dalam rupiah yang dimiliki oleh BUS dan dapat digunakan dalam operasi moneter syariah. (3) Kewajiban pemenuhan PLM dan PLM Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan periode laporan sebagai berikut: a. PLM dihitung dengan membandingkan jumlah surat berharga yang dimiliki oleh BUK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pada setiap akhir hari selama 2 (dua) periode laporan terhadap rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam rupiah selama 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya; dan b. PLM Syariah dihitung dengan membandingkan jumlah surat berharga syariah yang dimiliki oleh BUS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pada setiap akhir hari selama 2 (dua) periode laporan terhadap rata-rata harian jumlah DPK BUS dalam rupiah selama 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya. (4) Dalam hal terdapat perubahan: a. besaran persentase PLM dan PLM Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1); b. jenis surat berharga untuk pemenuhan PLM dan PLM Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan/atau c. periode laporan untuk pemenuhan PLM dan PLM Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), perubahan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan besaran persentase, jenis surat berharga, dan periode laporan untuk pemenuhan PLM dan PLM Syariah diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 21

(1) Dalam kondisi tertentu, surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dapat digunakan dalam transaksi repo kepada Bank INDONESIA dalam operasi pasar terbuka. (2) Bank INDONESIA hanya memperhitungkan surat berharga yang digunakan dalam transaksi repo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap transaksi repo yang dilakukan setelah kewajiban pemenuhan PLM atau PLM Syariah berlaku. (3) Penggunaan surat berharga BUK atau BUS dalam transaksi repo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut: a. bagi BUK, ditetapkan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari DPK BUK dalam rupiah; dan b. bagi BUS, ditetapkan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari DPK BUS dalam rupiah. (4) Dalam hal terdapat perubahan besaran persentase penggunaan surat berharga BUK atau BUS yang dapat digunakan dalam transaksi repo sebagaimana dimaksud pada ayat (3), perubahan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan surat berharga BUK atau BUS yang dapat digunakan dalam transaksi repo diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 22

(1) Data DPK BUK dalam rupiah untuk pemenuhan PLM dan DPK BUS dalam rupiah untuk pemenuhan PLM Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 21, diperoleh dari: a. laporan mengenai dana pihak ketiga rupiah dan valuta asing dalam LBBU, untuk pemenuhan PLM; dan b. laporan mengenai dana pihak ketiga rupiah dan valuta asing dalam LBBUS, untuk pemenuhan PLM Syariah. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan sumber data untuk perhitungan dan pemenuhan PLM atau PLM Syariah diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 23

(1) DPK BUK dalam rupiah untuk pemenuhan PLM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), merupakan rata-rata harian total DPK BUK dalam rupiah pada seluruh kantor BUK di INDONESIA. (2) Bagi BUK yang memiliki UUS, DPK BUK dalam rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pula DPK UUS dalam rupiah. (3) DPK BUS dalam rupiah untuk pemenuhan PLM Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), merupakan rata-rata harian total DPK BUS dalam rupiah pada seluruh kantor BUS di INDONESIA. (4) DPK BUK dalam rupiah untuk pemenuhan PLM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kewajiban dalam rupiah kepada pihak ketiga bukan bank, baik kepada penduduk maupun bukan penduduk, yang terdiri atas: a. giro; b. tabungan; c. simpanan berjangka/deposito; dan d. kewajiban lainnya. (5) DPK UUS dalam rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan DPK BUS dalam rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kewajiban dalam rupiah kepada pihak ketiga bukan bank, baik kepada penduduk maupun bukan penduduk, yang terdiri atas: a. dana simpanan wadiah; b. dana investasi tidak terikat; dan c. kewajiban lainnya. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai DPK BUK dalam rupiah, DPK BUS dalam rupiah, dan DPK UUS dalam rupiah untuk pemenuhan PLM dan PLM Syariah diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 24

(1) Bank INDONESIA melakukan evaluasi kebijakan PLM dan PLM Syariah secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap 6 (enam) bulan. (2) Hasil evaluasi kebijakan PLM dan PLM Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan oleh Bank INDONESIA kepada Bank.

BAB V

PEMENUHAN GIRO RIM, GIRO RIM SYARIAH, PLM, DAN PLM SYARIAH UNTUK PENGGABUNGAN ATAU PELEBURAN BUK ATAU BUS, PERUBAHAN KEGIATAN USAHA BUK

Pasal 25

Koreksi

(1) Pemenuhan Giro RIM dan PLM bagi BUK dan pemenuhan Giro RIM Syariah dan PLM Syariah bagi BUS, yang melakukan penggabungan atau peleburan diatur sebagai berikut: a. pemenuhan Giro RIM, Giro RIM Syariah, PLM, dan PLM Syariah tetap dilakukan secara terpisah sampai dengan 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal efektif pelaksanaan penggabungan atau peleburan; b. sejak 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal efektif pelaksanaan penggabungan atau peleburan, pemenuhan Giro RIM, Giro RIM Syariah, PLM, dan PLM Syariah hanya dihitung untuk BUK atau BUS hasil penggabungan atau peleburan; c. pemenuhan Giro RIM, Giro RIM Syariah, PLM, dan PLM Syariah untuk BUK atau BUS hasil penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dilakukan dengan menggunakan data gabungan BUK atau BUS yang melakukan penggabungan atau peleburan sampai dengan data BUK atau BUS hasil penggabungan atau peleburan tersedia; d. data gabungan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, diatur sebagai berikut: 1. bagi BUK: a) untuk pemenuhan Giro RIM meliputi data kredit, DPK BUK dalam rupiah dan valuta asing, saldo surat berharga korporasi yang dimiliki BUK, saldo surat berharga yang diterbitkan BUK, KPMM, DPK BUK dalam rupiah, dan saldo Rekening Giro Rupiah BUK; dan b) untuk pemenuhan PLM: 1) bagi BUK, meliputi data saldo rekening SBI, SDBI, dan/atau SBN BUK, DPK BUK dalam rupiah, dan saldo Rekening Giro Rupiah BUK; dan 2) bagi BUK yang memiliki UUS, meliputi data saldo rekening SBI, SBIS, SDBI, dan/atau SBN, DPK BUK dalam rupiah, DPK UUS dalam rupiah, saldo Rekening Giro Rupiah BUK, dan saldo Rekening Giro Rupiah UUS; dan 2. bagi BUS: a) untuk pemenuhan Giro RIM Syariah meliputi data Pembiayaan BUS, DPK BUS dalam rupiah dan valuta asing, saldo surat berharga syariah korporasi yang dimiliki BUS, saldo surat berharga yang diterbitkan BUS, KPMM, DPK BUS dalam rupiah, dan saldo Rekening Giro Rupiah BUS; dan b) untuk pemenuhan PLM Syariah meliputi data saldo rekening SBIS dan/atau SBSN BUS, DPK BUS dalam rupiah, dan saldo Rekening Giro Rupiah BUS; e. data KPMM dalam data gabungan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, diatur sebagai berikut: 1. bagi BUK, diperoleh dari BUK yang melakukan penggabungan atau peleburan berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh BUK atas penggabungan data yang digunakan dalam perhitungan KPMM masing-masing BUK sebelum tanggal efektif pelaksanaan penggabungan atau peleburan; dan 2. bagi BUS, diperoleh dari BUS yang melakukan penggabungan atau peleburan berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh BUS atas penggabungan data yang digunakan dalam perhitungan KPMM masing-masing BUS sebelum tanggal efektif pelaksanaan penggabungan atau peleburan; dan f. dalam hal terdapat perbedaan antara hasil perhitungan KPMM yang diterima Bank INDONESIA dari OJK dengan hasil perhitungan KPMM yang dilakukan oleh BUK atau BUS sebagaimana dimaksud dalam huruf e maka yang berlaku yaitu KPMM yang diterima Bank INDONESIA dari OJK. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemenuhan Giro RIM dan PLM bagi BUK serta Giro RIM Syariah dan PLM Syariah bagi BUS, yang melakukan penggabungan atau peleburan diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 26

(1) Pemenuhan Giro RIM, Giro RIM Syariah, PLM, dan PLM Syariah bagi BUK yang melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi BUS diatur sebagai berikut: a. BUK harus memenuhi Giro RIM dan PLM sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal efektif pelaksanaan kegiatan usaha BUS; b. BUS harus memenuhi Giro RIM Syariah dan PLM Syariah sejak tanggal efektif pelaksanaan kegiatan usaha BUS; dan c. pemenuhan Giro RIM Syariah dan PLM Syariah sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan dengan menggunakan data saat bank belum melaksanakan kegiatan usaha sebagai BUS sampai dengan data bank setelah melaksanakan kegiatan usaha sebagai BUS tersedia. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemenuhan Giro RIM Syariah dan PLM Syariah bagi BUK yang melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi BUS diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 27

(1) Pemenuhan Giro RIM Syariah dan PLM Syariah terhadap BUS hasil pemisahan UUS dari BUK, diatur sebagai berikut: a. UUS tetap memenuhi Giro RIM Syariah UUS sampai dengan 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal efektif pelaksanaan pemisahan UUS menjadi BUS; b. sejak 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal efektif pelaksanaan pemisahan UUS menjadi BUS, pemenuhan Giro RIM Syariah dihitung untuk BUS hasil pemisahan; c. sejak 1 (satu) tahun setelah tanggal efektif pelaksanaan pemisahan UUS menjadi BUS, pemenuhan PLM Syariah dihitung untuk BUS hasil pemisahan; d. pemenuhan Giro RIM Syariah untuk BUS hasil pemisahan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan dengan menggunakan data UUS, termasuk data KPMM BUK yang menjadi induk UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5), sampai dengan data BUS hasil pemisahan tersedia; e. data UUS sebagaimana dimaksud dalam huruf d untuk pemenuhan Giro RIM Syariah meliputi data Pembiayaan UUS, DPK UUS dalam rupiah dan valuta asing, saldo surat berharga syariah korporasi yang dimiliki UUS, saldo surat berharga yang diterbitkan UUS, KPMM BUK yang menjadi induk UUS, DPK UUS dalam rupiah, dan saldo Rekening Giro Rupiah UUS; dan f. dalam hal terdapat perbedaan antara hasil perhitungan KPMM yang diterima Bank INDONESIA dari OJK dengan hasil perhitungan KPMM yang dilakukan oleh BUK yang melakukan pemisahan UUS menjadi BUS maka yang berlaku yaitu KPMM yang diterima Bank INDONESIA dari OJK. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemenuhan Giro RIM Syariah dan PLM Syariah bagi BUS hasil pemisahan UUS dari BUK diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB VII

SANKSI

Pasal 29

Koreksi

(1) Bank yang melanggar kewajiban pemenuhan Giro RIM, Giro RIM Syariah, PLM, dan PLM Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan sanksi berupa: a. teguran tertulis; dan b. sanksi kewajiban membayar. (2) Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur sebagai berikut: a. BUK yang melanggar kewajiban pemenuhan Giro RIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar hasil perkalian antara kekurangan Giro RIM, 125% (seratus dua puluh lima persen) dari suku bunga jangka waktu 1 (satu) hari overnight dari JIBOR dalam rupiah pada hari terjadinya pelanggaran, dan 1/360 (satu per tiga ratus enam puluh), untuk setiap hari pelanggaran; b. BUK yang melanggar kewajiban pemenuhan PLM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar hasil perkalian antara kekurangan PLM, 125% (seratus dua puluh lima persen) dari suku bunga jangka waktu 1 (satu) hari overnight dari JIBOR dalam rupiah pada hari terjadinya pelanggaran, dan 1/360 (satu per tiga ratus enam puluh), untuk setiap hari pelanggaran; c. BUS yang melanggar kewajiban pemenuhan Giro RIM Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar hasil perkalian antara kekurangan Giro RIM Syariah, 125% (seratus dua puluh lima persen) dari Tingkat Indikasi Imbalan SIMA pada hari terjadinya pelanggaran, dan 1/360 (satu per tiga ratus enam puluh), untuk setiap hari pelanggaran; d. BUS yang melanggar kewajiban pemenuhan PLM Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar hasil perkalian antara kekurangan PLM Syariah, 125% (seratus dua puluh lima persen) dari Tingkat Indikasi Imbalan SIMA pada hari terjadinya pelanggaran, dan 1/360 (satu per tiga ratus enam puluh), untuk setiap hari pelanggaran; e. UUS yang melanggar kewajiban pemenuhan Giro RIM Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar hasil perkalian antara kekurangan Giro RIM Syariah, 125% (seratus dua puluh lima persen) dari Tingkat Indikasi Imbalan SIMA pada hari terjadinya pelanggaran, dan 1/360 (satu per tiga ratus enam puluh), untuk setiap hari pelanggaran; dan f. dalam hal data Tingkat Indikasi Imbalan SIMA sebagaimana dimaksud dalam huruf c, huruf d, dan huruf e tidak tersedia, pengenaan sanksi dihitung berdasarkan rata-rata tingkat imbalan deposito investasi mudarabah berjangka waktu 1 (satu) bulan sebelum didistribusikan, pada bulan sebelumnya dari seluruh BUS atau UUS.

Pasal 30

(1) Bank yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan. (2) Bank yang dinyatakan tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Pasal 31

Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) tidak menghilangkan kewajiban Bank untuk menyampaikan laporan surat berharga korporasi yang dimiliki dan laporan surat berharga yang diterbitkan oleh Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Pasal 32

Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a, huruf c, dan huruf e dikecualikan bagi Bank yang mendapatkan kelonggaran atas pemenuhan ketentuan Giro RIM atau ketentuan Giro RIM Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 33

(1) Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dilaksanakan dengan mendebit Rekening Giro Rupiah Bank di Bank INDONESIA. (2) Pendebitan Rekening Giro Rupiah Bank di Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal terjadinya pelanggaran pemenuhan Giro RIM, Giro RIM Syariah, PLM, dan/atau PLM Syariah. (3) Dalam hal di kemudian hari diketahui terjadi kekurangan atau kelebihan dalam pendebitan Rekening Giro Rupiah Bank di Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank INDONESIA dapat mendebit atau mengkredit Rekening Giro Bank tersebut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank INDONESIA yang mengatur mengenai sistem Bank INDONESIA-Real Time Gross Settlement. (4) Apabila pada saat pendebitan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), saldo Rekening Giro Rupiah Bank di Bank INDONESIA tidak mencukupi maka seluruh sanksi kewajiban membayar tersebut diperhitungkan sebagai kewajiban yang masih harus diselesaikan oleh Bank kepada Bank INDONESIA. (5) Dalam hal saldo Rekening Giro Rupiah Bank di Bank INDONESIA tidak mencukupi untuk pendebitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka atas kekurangan tersebut juga dikenakan sanksi dengan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2). (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

(1) Besaran dan parameter yang digunakan dalam pemenuhan Giro RIM atau Giro RIM Syariah ditetapkan sebagai berikut: a. batas bawah Target RIM atau Target RIM Syariah sebesar 80% (delapan puluh persen); b. batas atas Target RIM atau Target RIM Syariah sebesar 92% (sembilan puluh dua persen); c. KPMM Insentif sebesar 14% (empat belas persen); d. Parameter Disinsentif Bawah sebesar 0,1 (nol koma satu); dan e. Parameter Disinsentif Atas sebesar 0,2 (nol koma dua). (2) Pemenuhan Giro RIM atau Giro RIM Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut: a. dalam hal RIM berada dalam kisaran Target RIM maka Giro RIM ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari DPK BUK dalam rupiah; b. dalam hal RIM Syariah berada dalam kisaran Target RIM Syariah maka Giro RIM Syariah ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari DPK BUS dalam rupiah atau DPK UUS dalam rupiah; c. dalam hal RIM lebih kecil dari batas bawah Target RIM maka Giro RIM yaitu sebesar hasil perkalian antara Parameter Disinsentif Bawah, selisih antara batas bawah Target RIM dan RIM, serta DPK BUK dalam rupiah; d. dalam hal RIM Syariah lebih kecil dari batas bawah Target RIM Syariah maka Giro RIM Syariah yaitu sebesar hasil perkalian antara Parameter Disinsentif Bawah, selisih antara batas bawah Target RIM Syariah dan RIM Syariah, serta DPK BUS dalam rupiah atau DPK UUS dalam rupiah; e. dalam hal RIM lebih besar dari batas atas Target RIM dan KPMM BUK lebih kecil dari KPMM Insentif maka Giro RIM yaitu sebesar hasil perkalian antara Parameter Disinsentif Atas, selisih antara RIM dan batas atas Target RIM, serta DPK BUK dalam rupiah; f. dalam hal RIM Syariah lebih besar dari batas atas Target RIM Syariah dan KPMM BUS atau KPMM BUK yang menjadi induk UUS lebih kecil dari KPMM Insentif maka Giro RIM Syariah yaitu sebesar hasil perkalian antara Parameter Disinsentif Atas, selisih antara RIM Syariah dan batas atas Target RIM Syariah, serta DPK BUS dalam rupiah atau DPK UUS dalam rupiah; g. dalam hal RIM lebih besar dari batas atas Target RIM dan KPMM BUK sama atau lebih besar dari KPMM Insentif maka Giro RIM ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari DPK BUK dalam rupiah; dan h. dalam hal RIM Syariah lebih besar dari batas atas Target RIM Syariah dan KPMM BUS atau KPMM BUK yang menjadi induk UUS sama atau lebih besar dari KPMM Insentif maka Giro RIM Syariah ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari DPK BUS dalam rupiah atau DPK UUS dalam rupiah. (3) Dalam hal terdapat perubahan besaran dan parameter RIM dan/atau RIM Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perubahan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan besaran dan parameter yang akan digunakan dalam pemenuhan Giro RIM atau Giro RIM Syariah diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

(1) Data DPK BUK dalam rupiah untuk pemenuhan Giro RIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a diperoleh dari laporan mengenai dana pihak ketiga rupiah dan valuta asing dalam LBBU. (2) Data DPK BUS dalam rupiah atau DPK UUS dalam rupiah untuk pemenuhan Giro RIM Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b diperoleh dari laporan mengenai dana pihak ketiga rupiah dan valuta asing dalam LBBUS. (3) Data kredit, DPK BUK dalam rupiah dan valuta asing, dan surat berharga untuk perhitungan RIM diperoleh dari: a. laporan mengenai neraca mingguan pada tanggal akhir periode data laporan dalam LBBU yang disampaikan BUK, untuk data kredit dan DPK BUK dalam rupiah dan valuta asing; dan b. laporan surat berharga yang disampaikan BUK kepada Bank INDONESIA secara berkala, untuk data surat berharga korporasi yang dimiliki BUK dan data surat berharga yang diterbitkan BUK. (4) Data Pembiayaan, DPK BUS dalam rupiah dan valuta asing, DPK UUS dalam rupiah dan valuta asing, dan surat berharga syariah untuk perhitungan RIM Syariah diperoleh dari: a. laporan mengenai neraca mingguan pada tanggal akhir periode data laporan dalam LBBUS yang disampaikan BUS dan UUS, untuk data Pembiayaan, DPK BUS dalam rupiah dan valuta asing, dan DPK UUS dalam rupiah dan valuta asing; dan b. laporan surat berharga syariah yang disampaikan BUS dan UUS kepada Bank INDONESIA secara berkala, untuk data surat berharga syariah korporasi yang dimiliki BUS dan UUS, dan data surat berharga syariah yang diterbitkan BUS dan UUS. (5) KPMM BUK, KPMM BUS, atau KPMM BUK yang menjadi induk UUS untuk pemenuhan Giro RIM dan Giro RIM Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) yaitu KPMM triwulanan hasil olahan sistem aplikasi yang diterima Bank INDONESIA dari OJK. (6) Dalam hal terdapat perbedaan antara hasil perhitungan KPMM yang diterima Bank INDONESIA dari OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan hasil perhitungan KPMM yang dilakukan oleh BUK atau BUS maka yang berlaku yaitu KPMM yang diterima Bank INDONESIA dari OJK. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber data untuk pemenuhan Giro RIM atau Giro RIM Syariah diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Peraturan Badan Nomor 20-4-pbi-2018 Tahun 2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB IV

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB V

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB VI

Pasal 28

BAB VII

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

BAB VIII

Pasal 34

BAB IX

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37